Personal tools

Pertanyaan mengenai hak pekerja perempuan: Kehamilan / Biaya Melahirkan

Sebagai pekerja perempuan, kita sering bertanya mengenai bagaimana hak kita mengenai kehamilan. Adakah larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam Undang-undang? atau Apakah biaya melahirkan ditanggung perusahaan?
  1. Adakah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan?
  2. Adakah larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam Undang-undang?
  3. Bagaimana apabila ada perjanjian kerja yang mengharuskan pekerja perempuan mengundurkan diri ketika hamil?
  4. Apakah biaya melahirkan bagi pekerja perempuan ditanggung oleh perusahaan?
  5. Apakah perusahaan menanggung biaya persalinan bagi istri seorang karyawan?
  6. Apa saja bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan selama masa kehamilan?

Adakah Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak pekerja perempuan?

Ada. Cukup banyak ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan, baik dalam konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu antara lain:

  • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women yang telah diratifikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 (CEDAW)
  • ILO Convention No. 183 Year 2000 on Maternity Protection (Konvensi ILO mengenai Perlindungan Maternitas)
  • UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan)
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)
  • UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)

Adakah larangan hamil bagi pekerja perempuan di dalam Undang-undang?

UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan  tidak memberikan kewenangan kepada pengusaha atau perusahaan untuk membuat perjanjian kerja yang memuat ketentuan larangan menikah maupun larangan hamil selama masa kontrak kerja atau selama masa tertentu dalam perjanjian kerja.

Ketentuan ini tedapat pada Pasal 153 ayat 1 huruf e UU No.13/2003 yang berbunyi : Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan karena pekerja hamil adalah batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan sesuai Pasal 153 ayat 2 UU No.13/2003.

 

Bagaimana apabila ada perjanjian kerja yang mengharuskan pekerja perempuan mengundurkan diri ketika hamil?

Pada prinsipnya, perusahaan tidak dapat memaksa Anda untuk mengundurkan diri  karena Anda hamil. Seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa kehamilan bukanlah alasan yang sah berdasarkan hukum/Undang-Undang untuk digunakan sebagai alasan memberhentikan pekerja, meskipun sudah diperjanjikan sebelumnya. Selain itu, perusahaan tidak dapat memaksa Anda untuk mengundurkan diri, karena pengunduran diri haruslah didasarkan pada kemauan dari pekerja (pasal 154 huruf b UU No.13/2003).  Oleh karena itu. perjanjian yang memuat klausal pekerja akan diputus hubungan kerjanya karena hamil tidak beralasan hukum dan dianggap batal demi hukum.

Jadi, meskipun dalam perjanjian kerja tertulis bahwa pekerja dilarang hamil sebelum waktu tertentu, namun karena hal tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan hak asasi manusia (perempuan), maka secara hukum perusahaan tidak dapat memutus hubungan kerja karyawan yang bersangkutan.

  

Apakah biaya melahirkan bagi pekerja perempuan ditanggung oleh perusahaan?

Sejak 1 Januari 2014, penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Dan perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2015. BPJS Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan bagi anggotanya termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan. BPJS menetapkan besaran tarif persalinan normal di Faskes I sebesar Rp. 600.000. Jika biaya persalinan normal lebih dari Rp 600.000, selebihnya peserta harus membayar sendiri.

Apabila perusahaan ternyata belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan harus menanggung pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan. Selain tentunya ada sanksi administratif lain yang siap mengancam perusahaan.

 

Apakah perusahaan menanggung biaya persalinan bagi istri seorang karyawan?

Seperti yang sudah dijelaskan diatas, bahwa pekerja berhak atas pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan, cakupan program BPJS Kesehatan termasuk pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta BPJS Kesehatan.

Jadi, jika Anda telah diikutsertakan dan menjadi anggota BPJS Kesehatan, maka  istri Anda berhak memperoleh bantuan biaya persalinan dari BPJS Kesehatan. 

Apa saja bentuk perlindungan bagi pekerja perempuan selama masa kehamilan?

Menurut Pasal 76 ayat 2 UU No.13/2003 tentang Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00.

Pasal 3 Konvensi ILO No.183 tahun 2000 mengatur lebih lanjut bahwa pemerintah dan pengusaha sepatutnya mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin bahwa pekerja perempuan hamil tidak diwajibkan melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak dalam kandungan. Mempekerjakan seorang wanita pada pekerjaannya yang mengganggu kesehatannya atau kesehatan anaknya, sebagaimana yang ditentukan oleh pihak berwenang, harus dilarang selama masa kehamilan dan sampai sekurang-kurangnya tiga bulan setelah melahirkan dan lebih lama bila wanita itu merawat anaknya.

 

Baca Juga

 

  

Sumber :

  • Undang - Undang No. 7 Tahun 1984 tentang ratifikasi Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women
  • Konvensi ILO No. 183 tahun 2000 mengenai Perlindungan Maternitas
  • Undang - Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
  • Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • Undang - Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan