Perlakuan Adil di Tempat Kerja

Upah yang setara

Konstitusi Indonesia mendukung prinsip upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Konstitusi menyatakan bahwa semua orang berhak untuk memperoleh pekerjaan dan menerima pengupahan dan perlakuan yang adil dalam pekerjaan.

UU Ketenagakerjaan menjamin setiap pekerja/buruh berhak untuk memperoleh perlakuan sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 100 tentang Pengupahan Yang Sama yang mengatur tentang larangan diskriminasi terhadap pekerjaan yang sama berdasarkan gender. Perbedaan upah berdasarkan penilaian kerja, bukan merupakan diskriminasi.

Sumber: Pasal 28D (2) Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 6 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003); Ratifikasi Konvensi ILO tentang; Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya (UU No. 80/1957)

Tidak ada diskriminasi

Sesuai dengan UUD Indonesia, semua orang setara di mata hukum dan pemerintah. Semua orang berhak atas pekerjaan yang memenuhi standar kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.

UU Ketenagakerjaan juga melarang segala bentuk diskriminasi. Semua pekerja/buruh memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan mendapatkan perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Pemutusan hubungan kerja dilarang jika dilakukan atas dasar ideologi, agama, pilihan politik, etnis, ras, warna kulit, kelompok sosial, kondisi fisik atau status pernikahan seorang pekerja/buruh.

UU tentang orang cacat mensyaratkan pengusaha untuk mempekerjakan minimal 1 orang staf yang cacat jika pengusaha tersebut memiliki 100 orang pekerja/buruh tetap atau lebih. Pengusaha yang mempekerjakan orang cacat berkewajiban untuk menyediakan perlindungan terhadap pekerja/buruh yang bersangkutan tergantung pada jenis ketidakmampuannya (karena kondisi cacatnya).

Pasal 153 dari Undang-Undang Ketenagakerjaan melarang penghentian perjanjian kerja pekerja karena memiliki ikatan perkawinan dan/atau hubungan darah dengan karyawan lain di perusahaan yang sama namun ada pengecualian apabila "Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama menetapkan ketentuan lain mengenai masalah tersebut”. Mahkamah Konstitusi, dalam keputusan baru-baru ini, pada Desember 2017, menyimpulkan bahwa proviso telah melanggar ketentuan Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian tidak sah. Oleh karena itu, pengusaha tidak dapat lagi menambahkan ketentuan seperti itu dalam Peraturan Perusahaan, Perjanjian kerja atau Perjanjian Kerja Bersama yang mengancam pekerja kehilangan pekerjaan dikarenakan hal perkawinan dengan pekerja lain yang juga bekerja dalam perusahaan yang sama atau pekerja memiliki hubungan darah dengan pekerja lain di perusahaan tersebut. 

Sumber: Pasal 5,6 & 27 Undang-undang Dasar 1945; Pasal 67 & 153 UU Ketenagakerjaan (UU No.13/2003); UU Penyandang Cacat (UU No. 4/1997); No 13/PUU-XV/2017

Perlakuan setara terhadap perempuan di tempat kerja

Perempuan dapat bekerja pada industri yang sama karena tidak ada larangan di dalam peraturan. UUD memberikan hak memilih profesi apapun kepada semua warga negara. UUD menyatakan: “Semua warga negara berhak atas pekerjaan dan upah yang layak bagi kemanusiaan.” UUD juga menyatakan: “Semua orang berhak untuk bekerja dan memperoleh upah dan perlakuan yang adil di tempat kerja.”

Sumber: Pasal 27 (ayat 2) & 28D (2) Undang-undang Dasar 1945

Peraturan tentang perlakuan adil di tempat kerja

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Undang-undang nomor 80 tahun 1957 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No: 100 mengenai Pengupahan bagi Pekerja Laki-laki dan Wanita untuk Pekerjaan yang Sama Nilainya / Act No. 80, 1957 on the approval of the International labour Organization Convention No: 100 on Equal remuneration for men and women workers for work of equal value
  • Undang-Undang No. 21 Tahun 1999 tentang Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional No.111 mengenai Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan / Act No. 21, 1999 on the approval of the International labour Organization Convention No: 111 on Discrimination (Employment and Occupation)