Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerja yang mengundurkan diri/resign sebelum pembagian THR. Apa yang terjadi kemudian? Bagaimana UU mengaturnya?
Bagaimana bila Pekerja mengalami Pemutusan Hubungan Kerja sebelum pembagian Tunjangan Hari Raya (THR)? Apakah masih ada hak Pekerja atas THR?
- Peraturan perundang-undangan apa saja yang mengatur mengenai Tunjangan Hari Raya (THR)?
- Jika pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebelum hari raya, apakah pekerja tetap berhak atas THR?
- Bagaimana jika yang mengalami PHK adalah pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), apakah pekerja juga berhak mendapatkan THR?
- Apa sanksi yang diberikan bagi Pengusaha yang tidak membayarkan THR?
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN APA SAJA YANG MENGATUR MENGENAI TUNJANGAN HARI RAYA (THR)?
Mengenai THR diatur dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU 13/2003) dan lebih rinci diatur dalam peraturan pelaksananya yakni Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan (Permen 6/2016) dimana peraturan ini menggantikan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994. Paska perubahan aturan ketenagakerjaan melalui omnibus law Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU 11/2020) berlaku pula sejumlah aturan baru mengenai THR dan lebih rinci lagi diatur dalam peraturan pelaksana UU Cipta Kerja yakni Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (PP 36/2021). Sejumlah aturan dalam UU 13/2003 sepanjang tidak dicabut, diubah, dan direvisi tetap berlaku mendampingi aturan baru dalam omnibus law.
JIKA PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SEBELUM HARI RAYA, APAKAH PEKERJA TETAP BERHAK ATAS THR?
Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016, menyebut hak atas THR hanya dimiliki oleh pekerja dengan status tetap (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/PKWTT) yang mengalami PHK terhitung sejak 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya keagamaan. Dengan kata lain, jika hubungan kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka pekerja yang bersangkutan tetap berhak atas THR. Namun sebaliknya, jika hubungan kerjanya berakhir lebih lama dari 30 hari, maka hak atas THR dimaksud gugur.
BAGAIMANA JIKA YANG MENGALAMI PHK ADALAH PEKERJA DENGAN PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT), APAKAH PEKERJA JUGA BERHAK MENDAPATKAN THR?
Ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Permenaker 6/2016 seperti di atas hanya berlaku bagi pekerja dengan PKWTT. Artinya bagi pekerja kontrak (pekerja yang dipekerjakan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu/PKWT), walau kontrak hubungan kerjanya berakhir dalam jangka waktu 30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, tetap tidak berhak atas THR. Tidak ada toleransi ketentuan mengenai batasan waktu 30 hari dimaksud. Jadi pekerja kontrak yang berhak atas THR harus benar-benar masih bekerja dalam hubungan kerja sekurang-kurangnya sampai pada “hari H” Hari Raya Keagamaan, sesuai agama yang dianut oleh pekerja yang bersangkutan.
APA SANKSI YANG DIBERIKAN BAGI PENGUSAHA YANG TIDAK MEMBAYARKAN THR?
Pasal 10 Permenaker 6/2016 dan pasal 62 PP 36/2021 mengatur, pengusaha yang melanggar ketentuan pembayaran THR dikenai denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar. Adapun batas waktu pembayaran adalah paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan (pasal 9 ayat (2) PP 36/2021). Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR keagamaan kepada pekerja.
Lebih lanjut pasal 11 Permenaker 6/2016 dan pasal 79 PP 36/2021 menyebut Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan, juga dapat dikenakan sanksi administratif berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan sanksi administratif ini juga tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda keterlambatan membayar THR.
Baca lebih lanjut:
Sumber:
Indonesia. Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Indonesia. Undang-undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Buruh/Pekerja di Perusahaan
Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan