Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2019 – 2024

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2019 - 2024. Untuk dapat mengetahui besaran gaji pemerintahan periode 2019-2024 kita dapat melihat pada acuan penerimaan gaji sesuai Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden dan juga KEPRES nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. 

Dalam PP No.75 Tahun 2000 pada pasal 1,  dijelaskan bahwa besaran gaji yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu untuk Presiden ialah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden dan Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Gaji Pokok Presiden RI per bulan = 6 x Rp. 5.040.000 = Rp. 30.240.000. Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden per bulan = 4 x Rp. 5.040.000  = Rp. 20.160.000. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung memiliki besaran penerimaan gaji setiap bulan nya sebesar Rp.5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan. 

Lebih lengkap untuk mengetahui besaran gaji para pejabat negara Republik Indonesia pada kabinet 2019 – 2024 dapat disimak dalam tabel pembahasan berikut ini :

Sumber :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000, Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlingan Keamanan Pimpinan Komisi Pemebratasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015, Tentang Gaji Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2019 Tentang, Perubahan Ke-12 Atas Pp Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.

Surat Edaran Setjen DPR RI No.Ku.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014, Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 / Tunjangan Jabatan Bagi Pejabatan Tertentu Yang Diitugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2o2o, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Ltngkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2o2o, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Tirto.id