Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2019 – 2024

Joko Widodo dan Ma’ruf Amin resmi menjadi Presiden RI dan Wakil Presiden RI periode 2019 - 2024. Untuk dapat mengetahui besaran gaji pemerintahan periode 2019-2024 kita dapat melihat pada acuan penerimaan gaji sesuai Undang-undang No 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden dan juga KEPRES nomor 68 tahun 2001 mengenai tunjangan jabatan bagi pejabat negara tertentu. 

 

Dalam PP No.75 Tahun 2000 pada pasal 1,  dijelaskan bahwa besaran gaji yang diterima oleh Presiden dan Wakil Presiden RI, yaitu untuk Presiden ialah 6 x (enam kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden dan Gaji pokok Wakil Presiden adalah 4 x (empat kali) gaji pokok tertinggi Pejabat Negara Republik Indonesia selain Presiden dan Wakil Presiden. Gaji Pokok Presiden RI per bulan = 6 x Rp. 5.040.000 = Rp. 30.240.000. Sedangkan Gaji Pokok Wakil Presiden per bulan = 4 x Rp. 5.040.000  = Rp. 20.160.000. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Dewan Pertimbangan Agung, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan, dan Ketua Mahkamah Agung memiliki besaran penerimaan gaji setiap bulan nya sebesar Rp.5.040.000 (lima juta empat puluh ribu rupiah) sebulan. 

Lebih lengkap untuk mengetahui besaran gaji para pejabat negara Republik Indonesia pada kabinet 2019 – 2024 dapat disimak dalam tabel pembahasan berikut ini :

No

Jabatan

 

Gaji Pokok

(Rp Per Bulan)

Tunjangan Jabatan

(Rp)

Tunjangan Lainnya

(Rp)

1 Presiden 30.240.000 32.500.000  
2

Wakil Presiden

20.160.000 22.000.000  
3 Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 5.040.000 67.733.503 Biaya perjalanan (harian)
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000
Uang Representasi
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000

Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000
Perlengkapan rumah lengkap

Pensiunan :
Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 3.024.000
Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
  Wakil Ketua DPR 4.620.000 62.505.703 Biaya perjalanan (harian)
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000
Uang Representasi
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000

Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000
Perlengkapan rumah lengkap

Pensiunan :
Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.772.000
Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
5 Ketua Mahkamah Agung (MA) 5.040.000 121.609.000

Tunjangan kinerja Mahkamah Agung  dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan :
- Jabatan terendah kelas jabatan ke-1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah :  Rp 2.060.000

- Jabatan tertinggi kelas jabatan ke-27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 37.560.000

6 Wakil Ketua MA 4.620.000 82.451.000

Tunjangan kinerja Mahkamah Agung  dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan :
- Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah :  Rp 2.060.000

- Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 37.560.000

7 Ketua Muda MA

4.410.000

77.504.000

Tunjangan kinerja Mahkamah Agung  dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan :
- Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah :  Rp 2.060.000

- Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 37.560.000

8 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 5.040.000 15.500.000 Tunjangan Kinerja BPK :
Kelas Jabatan 1 : 1.540.000
Kelas Jabatan 17 : 41.550.000
9 Wakil Ketua BPK 4.620.000 14.717.000 Tunjangan Kinerja BPK :
Kelas Jabatan 1 : 1.540.000
Kelas Jabatan 17 : 41.550.000
10 Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 5.040.000 24.818.000 Tunjangan Kehormatan : 2.396.000
Fasilitas Perumahan : 37.750.000
Fasilitas Transportasi : 29.546.000
Asuransi Kesehatan : 16.325.000
Tunjangan Hari Tua : 8.063.500
11 Wakil Ketua KPK 4.620.000 20.475.000 Tunjangan Kehormatan : Rp. 2.134.000
Fasilitas Perumahan : Rp.34.900.000
Fasilitas Transportasi : Rp.27.330.000
Asuransi Kesehatan : Rp.16.325.000
Tunjangan Hari Tua : Rp.6.807.250
12 Anggota DPR sebagai Ketua Komisi 4.200.000 39.871.813 Biaya perjalanan (harian)
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000
Uang Representasi
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000

Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000
Perlengkapan rumah lengkap

Pensiunan :
Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000
Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
13 Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi 4.200.000 39.871.813 Biaya perjalanan (harian)
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000
Uang Representasi
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000

Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000
Perlengkapan rumah lengkap

Pensiunan :
Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000
Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
14 Anggota DPR 4.200.000 54.051.903 Biaya perjalanan (harian)
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp.5.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari ) Rp.4.000.000
Uang Representasi
a. Daerah tingkat I (per hari) Rp. 4.000.000
b. Daerah tingkat II (per hari) Rp.3.000.000

Anggaran Pemeliharaan (Rumah Jabatan)
RJA Kalibata Jakarta Selatan (per tahun) Rp. 3.000.000
RJA Ulujami Jakarta Barat (per tahun) Rp. 5.000.0000
Perlengkapan rumah lengkap

Pensiunan :
Uang Pensiun (60% dari gaji pokok) Rp. 2.520.000
Tunjangan beras Rp.30.090 per jiwa per bulan Rp.30.090
15 Anggota MA (Hakim Konsitusi) 4.200.000 72.854.000 Tunjangan kinerja Mahkamah Agung  dibagi menjadi 27 tingkatan kelas jabatan :
- Jabatan terendah 1 maksimum tunjangan kinerjanya adalah :  Rp 2.700.000
- Jabatan tertinggi 27 maksimum tunjangan kinerjanya adalah : Rp 37.560.000
16 Anggota BPK 4.200.000 Tunjangan Jabatan
Pejabat BPK :
Kelas Jabatan 1 : 3.102.000  Kelas Jabatan 17: 15.500.000
Tunjangan Kinerja BPK :
Kelas Jabatan 1 : 1.540.000
Kelas Jabatan 17 : 41.550.000
17 Menteri Negara 5.040.000 13.608.000  
18 Jaksa Agung   13.608.000 Tunjangan Kinerja Kejaksaan dibagi menjadi 18 kelas jabatan
Kelas jabatan terendah 1 yaitu Rp 2.513.000
Kelas jabatan tertinggi 18 yaitu Rp 38.226.000
19 Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) 5.646.100 13.608.000 Tunjangan Kinerja Rp 43.627.500
Panglima Tentara Nasional Indonesia
20 Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) 5.930.800 13.608.000 Berdasarkan PP 103 nomor 2018, maka tunjangan Kapolri ialah 150 % dari tunjangan tertinggi  nomor 17 sehingga Tunjangan Kinerja Kapolri Rp.43.627.500
21 Pejabat lain setara Menteri 5.040.000 13.608.000  
22 Kepala Daerah Provinsi 3.000.000 5.400.000

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
b.di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
c.di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%;
d.diatas Rp 100 milyar s/d Rp250 milyar paling rendah Rp750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
e.diatas Rp250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar  dan paling tinggi sebesar 0,25%;
f.diatas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

23 Wakil Kepala Daerah Provinsi 2.400.000 4.320.000

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Propinsi ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
b.di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
c.di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0.75%;
d.diatas Rp 100 milyar s/d Rp250 milyar paling rendah Rp750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
e.diatas Rp250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar  dan paling tinggi sebesar 0,25%;
f.diatas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%

24 Kepala Daerah Kabupaten /Kota 2.100.000 3.780.000

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b.di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c.diatas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
d.diatas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e.diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f.di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%

25 Wakil Kepala Daerah 1.800.000 3.240.000

Besarnya biaya penunjang operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota, ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

a.sampai dengan Rp 5 milyar paling rendah Rp 125 juta dan paling tinggi sebesar 3%;
b.di atas Rp 5 milyar s/d Rp 10 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 2%;
c.diatas Rp 10 milyar s/d Rp 20 milyar paling rendah Rp 200 juta dan paling tinggi sebesar 1,50%;
d.diatas Rp 20 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 300 juta dan paling tinggi sebesar 0,80%;
e.diatas Rp 50 milyar s/d Rp 150 milyar paling rendah Rp 400 milyar dan paling tinggi sebesar 0,40%;
f.di atas Rp 150 milyar paling rendah Rp 600 juta dan paling tinggi sebesar 0,15%

Sumber :

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2000, Tentang Gaji Pokok Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara Dan Anggota Lembaga Tinggi Negara Serta Uang Kehormatan Anggota Lembaga Tertinggi Negara Presiden Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015, Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Hak Keuangan, Kedudukan Protokol, Dan Perlingan Keamanan Pimpinan Komisi Pemebratasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012, Tentang Perubahan Keempat Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015, Tentang Gaji Tentara Nasional Indonesia

Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2019 Tentang, Perubahan Ke-12 Atas Pp Nomor 29 Tahun 2001 Tentang Peraturan Gaji Anggota Kepolisian Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1980, Tentang Hak Keuangan/Administratif Menteri Negara Dan Bekas Menteri Negara Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1993.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1980 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1993.

Surat Edaran Setjen DPR RI No.Ku.00/9414/DPR RI/XII/2010.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2014, Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi.

Peraturan Presiden Nomor 84 Tahun 2018 / Tunjangan Jabatan Bagi Pejabatan Tertentu Yang Diitugaskan Pada Badan Pemeriksa Keuangan.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2001, Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2000 Tentang Tunjangan Jabatan Bagi Pejabat Negara Tertentu.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2o2o, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Ltngkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2014, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2o2o, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2018, Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2000, Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

Tirto.id

 
 
 
Loading...