PT . Ching Luh Indonesia

3. Setiap pekerja berhak mendapatkan ketenangan dan perlindungan serta kepastian kerja tanpa ada diskriminasi dan intimidasi dari pihak manapun.

4. Pekerja berhak atas pengupahan yang lebih bukan atas dasar hanya untuk mempertahankan hidup yang mengakibatkan timbulnya suatu motivasi kerja.

2. Perusahaan memberikan dispensasi kepada pengurus atau anggota serikat pekerja / serikat buruh yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas organisasi serikat pekerja / serikat buruh tanpa pengurangan hak - hak mereka sebagai karyawan/ti. antara lain :

2.1 Memenuhi panggilan tertulis dari instansi yang berkaitan dengan masalah industrial dan ketenagakerjaan.

2.2 Mengikuti rapat, seminar, pendidikan, lokakarya dan aksi serta kegiatan - kegiatan keorganisasian lainnya sebagai wakil dari serikat pekerja / serikat buruh PT. Ching Luh Indonesia dengan adanya pemberitahuan baik lisan maupun tulisan.

1. Program pendidikan dan pelatihan tersebut dapat dilakukan didalam perusahaan ( internal ) ataupun diluar perusahaan ( external )

2. Bagi pekerja yang mendapat pendidikan dan pelatihan diluar perusahaan ( dalam negeri atau luar negeri ) maka biaya untuk akomodasi dan asuransi akan ditanggung oleh perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundang - undangan yang berlaku dan hak - haknya sebagai karyawan/ti tidak mengalami perubahan.

3. Pekerja yang akan mengikuti pelatihan atas biaya perusahaan dalam jumlah tertentu akan diatur dalam perjanjian terpisah.

4. Perusahaan dapat menunjuk pekerja yang sesuai bidang dan pekerjaannya untuk mengikuti program pelatihan.

5. Pekerja yang mengikuti pelatihan, seminar atau sejenisnya wajib memberikan laporan tertulis kepada pimpinan perusahaan / atasannya dan mengembangkan atau meneruskan pengetahuannya kepada pekerja lain.

6. Setiap penerimaan pekerja baru diwajibkan mengikuti induksi awal kerja dan atau pendidikan / pelatihan / orientasi kerja yang terkait. Induksi awal kerja harus diberikan oleh perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh.

7. Dengan adanya pendidikan dan pelatihan induksi awal semua pekerja diharapkan dapat mengerti hak dan kewajibannya sebagai karyawan/ti. Pendidikan, pelatihan dan orientasi kerja sebagai mana yang dimaksud diatas akan disusun dan diberikan oleh pihak perusahaan.

a.2 hari sabtu dan hari Minggu dinyatakan sebagai hari libur resmi.

2. Bekerja pada hari libur / bekerja pada hari istirahat mingguan merupakan waktu/jam kerja lembur.

3. Waktu/jam kerja lembur dilakukan atas dasar sukarela

4. Untuk melakukan waktu/jam kerja lembur harus ada surat perintah kerja lembur dari pengusaha dan persetujuan tertulis dari pekerja.

h. Pengusaha melalui adm departemen berkewajiban untuk memberitahukan jatuh tempo hak cuti pekerja kepada pekerja yang bersangkutan.

i. Pimpinan departemen atau atasan wajib mengatur jadwal kerja yang memudahkan pekerjaannya untuk menjalankan hak cuti dengan semestinya. Pihak yang tidak melakukan kewajiban ini akan ditindak lanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pekerja wanita dapat mengambil istirahat haid yaitu pada hari pertama, dan hari kedua waktu haid, setelah mendapat surat keterangan menstruasi dari pimpinan departemen/bagian, dengan mendapat upah/gaji. Istirahat haid hanya dikeluarkan apabila pekerja merasa sakit atau dalam keadaaan tidak dapt melakukan tugas/pekerjaannya.

BAB VI

PENGUPAHAN

PASAL 25

PENGUPAHAN / GAJI

1. Upah adalah hak pekerja yang diterima dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja yang ditetapkan/dibayarkan menurut perjanjian kerja atau berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

4. Dalam menentukan besarnya upah, pengusaha mempertimbangkan berdasarkan tanggung jawab, masa kerja, bobot/beban kerja, prestasi kerja yang diatur dalam ketentuan terpisah.

Ayat 1

System pengupahan

1. System pengupahan karyawan/ti yang diatur menurut golongan dan status karyawan/ti bersangkutan, system pengupahannya sebagai berikut :

a. Upah perhari bagi pekerja harian tetap

a.1 karyawan/ti yang menggunakan system upah harian tetap yaitu : jabatan operator dan Staff

b. Upah perbulan bagi pekerja bulanan tetap

b.1 karyawan/ti yang menggunakan system upah bulanan tetap yaitu : jabatan mandor, pengawas, asisten supervisor

c. Upah perbulan bagi pekerja bulanan ALL IN.

c.1 karyawan/ti yang menggunakan system upah bulanan bagi pekerja ALL IN yaitu : supervisor dan tingkatan yang lebih tinggi.

Ayat 2

Komponen Upah

1. Gaji Pokok

Gaji pokok diperhitungkan sesuai level dan tingkat jabatan, tidak boleh lebih rendah dari upah minimum yang ditetapkan oleh pemerintah

2. Upah Sundulan ???

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 94 UU No.13/2003. Upah pokok merupakan upah minimum yang ditetapkan oleh Pemerintah. Untuk upah minimum perlu dipahami, bahwa upah minimum hanya berlaku bagi buruh yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun. Hal ini disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Permen Nakertrans No.17 Tahun 2005. Bagi buruh yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun, untuk menetapkan upah pokoknya harus dirundingkan secara bipartite, yaitu antara Serikat buruh atau buruh dengan pengusaha. inilah yang disebut dengan “Upah Sundulan. Penetapan upah dalam perundingan ini perlu memperhatikan struktur dan skala upah serta kemampuan dan produktivitas perusahaan. Hal ini diatur dalam Pasal 92 UU No.13/2003. ( Diatur terpisah )

3. Tunjangan Tetap

Tunjangan yang tidak dipengaruhi oleh kehadiran

3.1 Tunjangan Jabatan : diberikan mulai tingkat mandor dan tingkat diatasnya, diberikan setiap bulan.

3.3 Bagi operator mesin press diberikan uang congkel / insentif panas sebesar Rp. 35.000,- setiap bulannya, dengan ketentuan khusus sebagai berikut :

a.Bila pekerja tidak lagi menjadi operator mesin press secara otomatis uang tunjangan panas tersebut hilang.

3.4 bagi operator dibagian tertentu ( kondisi kerja yang berdebu ) diberikan uang debu sebesar Rp. 20.000, - setiap bulan dengan ketentuan yang sama dengan ketentuan yang khusus sebagai berikut :

a. Bila pekerja tidak lagi menjadi operator mesin rolling secara otomatis uang tunjangan debu tersebut hilang.

4. Tunjangan tidak tetap

Tunjangan yang dapat dipengaruhi oleh kehadiran

4.1 Tunjangan Keahlian ( skill ) : tunjangan yang diberikan kepada pekerja berdasarkan sesuai dengan level dan tingkat jabatan, diatur terpisah oleh perusahaan.

4.2 Bonus Keahlian ( skill ) : Tunjangan yang diberikan kepada pekerja dengan level Operator

4.3 Premi Hadir : premi hadir sebesar Rp. 40.000,- diberikan kepada pekerja dengan kriteria

a. Pekerja masuk terus menerus selama 1 bulan penuh

b. Tidak masuk 1 hari premi hadir dipotong setengahnya dari jumlah total Rp. 40.000,- dan akan diterima oleh karyawan/ti sebesar Rp. 20.000,-

c. Tidak masuk 2 hari premi hadir seluruhnya dipotong

d. Pemotongan dilakukan terhadap setiap bentuk ketidak hadiran, termasuk ijin, cuti maupun SKD ( surat keterangan dokter )

b. Tunjangan Shift harian tidak dibayar bila tidak hadir pada shift II atau Shift III dengan mekanisme pemotongan :

b.1 Tidak masuk 1 hari kerja maka akan dipotong 1 hari uang tunjangan shiftnya

b.2 Tidak masuk 2 hari kerja maka akan dipotong 2 hari uang tunjangan shiftnya

b.3 Tidak masuk 3 hari kerja maka akan dipotong 3 hari uang tunjangan shiftnya

b.4 dan seterusnya

c. Pemotongan dilakukan terhadap setiap bentuk ketidak hadiran termasuk cuti, ijin, maupun SKD kecuali SKD dari Klinik/rumah sakit rujukan.

d. Karyawan/ti yang menggunakan system 5 hari kerja di shift maka perhitungan uang tunjangan shift nya berdasarkan waktu kerja yaitu melebihi Pkl : 23.00 wib sebesar Rp. 5.000,-

4.5 Tunjangan Uang transport bagi shift malam

a.

b. Tunjangan transport Shift harian tidak dibayar bila tidak hadir pada shift II atau Shift III dengan mekanisme pemotongan :

b.1 Tidak masuk 1 hari kerja maka akan dipotong 1 hari uang tunjangan transportasi shiftnya

c.1 Tidak masuk 2 hari kerja maka akan dipotong 2 hari uang tunjangan transportasi shiftnya

d.1 Tidak masuk 3 hari kerja maka akan dipotong 3 hari uang tunjangan transportasi shiftnya

e.1 dan seterusnya

c. Pemotongan dilakukan terhadap setiap bentuk ketidak hadiran termasuk cuti, ijin, maupun SKD kecuali SKD dari Klinik/rumah sakit rujukan.

d. Karyawan/ti yang menggunakan system 5 hari kerja di shift maka perhitungan uang tunjangan transport shift nya berdasarkan waktu kerja yaitu melebihi Pkl : 23.00 wib sebesar Rp. 2.000,-

PASAL 26

UPAH LEMBUR

4. Upah lembur pada hari raya resmi nasional adalah : jam pertama dan seterusnya dikalikan 3 X upah sejam

5. Untuk menghitung upah sejam adalah : 1/173 x upah sebulan

6. Yang dimaksud upah sebulan adalah gaji pokok ditambah (+) dengan tunjangan tetap

7. Untuk pekerja yang lemburnya tidak dibayar / ALL IN ketentuannya diatur terpisah

PASAL 27

UPAH SELAMA PEKERJA DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB

1. Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana, maka pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga pekerja yang menjadi tanggungannya sesuai dengan pasal 160 undang - undang no 13/2003 yaitu sebagai berikut :

a. Upah satu orang tanggungan 25 % dari upah

b. Upah dua orang tanggungan 35 % dari upah

c. Upah tiga orang tanggungan 45 % dari upah

d. Upah empat orang tanggungan 50 % dari upah

2. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1 ) diberikan untuk paling lama 6 ( enam ) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib

3. Apabila pekerja tidak terbukti bersalah harus dipekerjakan kembali dan pemulihan nama baik melalui internal memo ke setiap departemen

PASAL 28

UPAH SELAMA SAKIT

1. Apabila karyawan/ti sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari dokter dan disahkan oleh dokter perusahaan maka upahnya tetap dibayar.

2. Bilamana sakit dengan keterangan dokter lebih dari dua kali dalam sebulan, maka berdasarkan pertimbangan medis perusahaan berhak mengirim karyawan tersebut kepada dokter perusahaan untuk diperiksa guna menindaklanjuti apakah karyawan/ti tersebut sehat untuk bekerja pada perusahaan.

4. ketentuan pembayaran gaji dengan bertahap sebagaimana diatas berlaku bagi karyawan/ti yang sakit terus menerus / berkepanjangan, termasuk sakit terus menerus adalah : penyakit menahun / berkepanjangan yang terus menerus / terputus - putus maupun bekerja kembali tetapi dalam tenggang waktu kurang dari empat minggu sakit kembali

5. apabila ternyata karyawan/ti yang bersangkutan belum mampu bekerja kembali maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerja melalui prosedur undang - undang no 13/2003

PASAL 29

UPAH SELAMA DIRUMAHKAN

1. Apabila terjadi suatu kondisi dimana perusahaan terpaksa menghentikan sebagian/seluruh kegiatan pekerjaan, maka perusahaan dapat mengambil tindakan merumahkan terhadap pekerja.

2. Selama masa dirumahkan kepada pekerja diberikan upah/gaji.

3. Masa dirumahkan paling lama 3 bulan dan bila diperlukan dapat diperpanjang lagi sesuai dengan kesepakatan pengusaha dan serikat pekerja.

4. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh karyawan PT Chingluh Indonesia.

PASAL 30

TUNJANGAN HARI RAYA ( THR )

c. Besarnya THR yang dimaksud ditetapkan sebagai berikut :

- untuk pekerja dengan masa kerja kurang dari 3 bulan mendapatkan paket dan/ uang ketupat sebesar Rp. 100.000,- ( seratus ribu rupiah )

2. Pekerja yang telah bekerja selama 3 bulan dan lebih tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional dengan cara perhitungan sebagai berikut :

a. Masa Kerja / 12 X Upah Pokok

b. dua tahun sampai dengan kurang dari tiga tahun : 150 % X upah pokok

c. tiga tahun sampai dengan kurang dari lima tahun : 200 % X upah pokok

d. lima tahun sampai dengan kurang dari delapan tahun : 220 % X upah pokok

e. delapan tahun sampai dengan kurang dari sepuluh tahun : 230 % X upah pokok

f. sepuluh tahun dan seterusnya : 250 % X upah sebulan

4. Pembayaran tunjangan hari raya dibayarkan selambat - lambatnya dua minggu sebelum hari raya.

5. Bagi karyawan/ti yang masuk pada libur hari raya Idul Fitri Mendapatkan bonus uang perkehadiran yang diatur terpisah sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja / serikat buruh

BAB VII

FASILITAS, BANTUAN & SUMBANGAN

PASAL 31

FASILITAS

b. Perusahaan menyediakan fasilitas dan tempat makan bagi karyawan/ti serta mengatur cara dan waktu makan karyawan/ti

c. Bagi karyawan/ti yang tidak mempergunakan fasilitas makan dengan alasan apapun tidak dapat diganti dengan uang kecuali karena sebab :

c.1 karena sesuatu hal perusahaan tidak dapat menyediakan makan dikantin

c.2 dalam hal karyawan/ti sedang menjalankan ibadah puasa di bulan ramadhan

c.3 karena tugasnya karyawan/ti sedang tidak berada dilingkungan perusahaan

d. Bagi pekerja dibagian - bagian tertentu diberikan makanan tambahan / ekstra fooding sesuai dengan kemampuan perusahaan.

4.Seragam kerja

a. Pengusaha menyediakan seragam kerja bagi seluruh pekerja yang dibagikan satu kali dalam satu tahun sebanyak 2 potong

b. Selain seragam kerja yang dimaksud pada point a perusahaan juga menyediakan seragam khusus, berupa kaos oblong untuk pekerja di department mixing, chemical dan wearpack untuk pekerja di department engineering.

5. Tempat Ibadah

a. Perusahaan menyediakan tempat ibadah berupa musolla dan/ masjid dilingkungan perusahaan.

b. Pengusaha memberikan kesempatan kepada pekerja yang akan melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing - masing.

6. Pengusaha melalui serikat pekerja / serikat buruh akan mengkoordinir serta membantu kegiatan - kegiatan dibidang olah raga, kesenian, dan rekreasi lainnya bagi pekerjanya.

6.1 Olah raga

a. Perusahaan menyediakan fasilitas olahraga sesuai dengan kemampuan perusahaan yang terbuka bagi seluruh pekerja

b. Setelah mendapat ijin atau dispensasi dari perusahaan pekerja dapat mengikuti kegiatan olah raga yang membawa atas nama perusahaan sepanjang tidak menggangu kelancaran operasional perusahaan.

6.2 Kesenian :

a. Perusahaan memberikan peralatan kesenian sesuai dengan kemampuan perusahaan

b. Pengusaha melalui serikat pekerja/serikat buruh mengkoordinir pelaksanaannya

6.3 Rekreasi:

a. Pengusaha menyediakan sarana transportasi serta membantu biaya tiket masuk rekreasi sebesar Rp. 10.000,-/orang. Rekreasi tersebut dilaksanakan satu tahun sekali dengan arah tujuan ( Jakarta, bogor, bandung dan banten )

b. Pengaturan rekreasi tersebut diadakan perdepartemen atau perbagian yang akan dikoordinasikan oleh masing - masing pimpinan department terkait dan serikat pekerja / serikat buruh

PASAL 32

BANTUAN

1. Bantuan bea siswa : dalam sekali setahun pada saat kenaikan kelas, pengusaha menyediakan bantuan beasiswa kepada anak pekerja yang berprestasi dengan bantuan sebagai berikut :

a. Anak pekerja yang akan menerima beasiswa harus dapat membuktikan hasil prestasi yang terbaik ( peringkat 1 disekolah )

b. Pekerja harus melampirkan fotocopy hasil evaluasi belajar/raport yang telah dilegalisasi oleh sekolah dari anak pekerja yang bersangkutan

PASAL 33

SUMBANGAN

1. Sumbangan duka cita

a. Apabila pekerja meninggal dunia maka hak - hak pekerja akan diberikan sesuai dengan UU no.13 tahun 2003 pasal 166 kepada ahli warisnya

b. Apabila suami/istri/anak pekerja meninggal dunia maka akan diberikan ongkos atau bantuan untuk pemakaman sebesar Rp. 1.500.000,- dan ibu/bapak kandung/mertua pekerja meninggal dunia maka diberikan bantuan untuk biaya pemakaman sebesar Rp. 500.000,- dengan memberikan keterangan dari instansi yang berwenang oleh ahli warisnya ( terpisah dari ketentuan Jamsostek ).

d. Diluar ketentuan tersebut diatas tidak menjadi kewajiban perusahaan

2. Sumbangan suka cita

2.1 Sumbangan melahirkan

a. Apabila pekerja / istri pekerja melahirkan diberikan sumbangan suka cita sebesar Rp. 500.000,- sampai dengan anak ketiga

b. Untuk mendapatkan sumbangan sebagai mana dimaksud ayat 2.a diatas pekerja harus menyerahkan surat keterangan lahir dari bidan dan diserahkan kepada HR department

c. Sumbangan yang dimaksud dapat diterima selambat - lambatnya satu bulan setelah penyerahan surat pengajuan

d. Untuk kelahiran kembar sumbangan dengan memperhatikan anak maksimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan

e. Dalam hal pekerja mengangkat anak secara sah/adopsi dibuktikan dengan keputusan pengadilan dan akta kelahiran maka karyawan tidak berhak atas sumbangan kelahiran, tetapi berhak atas bantuan pemeliharaan kesehatan

f. Ketentuan kebijakan tunjangan melahirkan ini berlaku untuk melahirkan normal dan tidak normal (Caesar) yang bukan atas pertimbangan medis dengan melampirkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan dan/ akte lahir.

2.2 Sumbangan pernikahan

a. Sumbangan pernikahan adalah sumbangan yang diberikan kepada karyawan/ti yang telah selesai masa percobaan / tetap untuk pernikahan pertamanya

b. Besar sumbangan pernikahan sebesar Rp. 500.000,-

c. Klaim ke perusahaan untuk sumbangan pernikahan adalah satu bulan dari tanggal yang tertera pada surat nikah.

PASAL 34

REWARD/PENGHARGAAN

1. Reward dibagi sebagai berikut

a. Penghargaan

b. Jasa kecil

c. Jasa besar

d. Bonus atau promosi

2. Penghargaan dengan catatan sebagai berikut :

a. Menyelesaikan produksi/tugas kerja dan meningkatkan hasil produksi

b. Merubah design produk menjadi lebih baik, mempunyai prestasi dibidang penemuan,penciptaan,membuat tekhnologi yang lebih canggih.

c. Melindungi asset perusahaan, berjasa dalam menghadapi bencana, sehingga tidak menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan dan pekerja.

d. Loyalitas terhadap perusahaan,sangat bertanggungjawab,berkorban untuk kepentingan orang lain.

e. Teladan bagi pekerja lain yaitu pekerja yang berprilaku baik .

f. Menyarankan sistem management yang berkualitas,dan hasilnya bagus setelah digunakan.

g. Hal - hal diatas dianggap penghargaan atau pencatatan jasa :

g.1 Penghargaan satu kali sebesar Rp. 100 000,.

g.2 Catatan Jasa kecil satu kali sebesar Rp. 200 000,-

g.3 Catatan jasa besar satu kali sebesar Rp. 400 000,-

h. Kalau melakukan salah satu hal tersebut dibawah ini , akan diberi bonus atau promosi

h.1 Penelitian dan penemuan yang benar-benar mempunyai kontribusi yang besar terhadap perusahaan.

h.2 Pekerja yang berprilaku baik dan menjadi teladan yang baik bagi pekerja lain dan tidak pernah absen dalam bentuk apapun kecuali cuti tahunan selama satu tahun berturut turut.

3. Penghargaan dapat diberikan kepada pekerja dengan hak prerogatif perusahaan dalam hal - hal sebagai berikut :

a. mengusulkan sesuatu yang sangat berguna bagi perusahaan

b. pekerja yang kreatif, berdedikasi tinggi dan prestasi kerjanya baik, yang dapat dijadikan teladan bagi karyawan yang lain

c. pekerja yang telah mengabdikan diri kepada perusahaan selama :

c.1 Masa kerja 5 ( Lima ) tahun terus menerus

c.2 Masa kerja 10 ( sepuluh ) tahun terus menerus

c.3 Masa kerja 15 ( Lima belas ) tahun terus menerus

c.4 Masa kerja 20 ( dua puluh ) tahun terus menerus

4. bentuk penghargaan akan diatur terpisah

BAB VIII

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

PASAL 35

UMUM

Perusahaan dan karyawan menyadari akan pentingnya masalah keselamatan dan kesehatan kerja dan karenanya kedua belah pihak akan berusaha sekuat mungkin untuk mencegah dan menghindari kemungkinan-kemungkinan timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat hubungan kerja yang dapat menimpa karyawan -karyawati.

PASAL 36

PERLENGKAPAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

3. Perusahaan dan karyawan wajib mentaati semua peraturan serta tata tertib yang berhubungan dengan keselamatan kerja.

4. Perusahaan dan serikat pekerja/serikat buruh membentuk panitia Pembina keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan/ P2K3L

5. Perusahaan menyediakan alat pencegah kebakaran dan alat pencegah bahaya lainya.

6. Karyawan karyawati wajib melaporkan kepada atasanya jika terjadi kerusakan pada alat perlengkapan keselamatan kerjanya untuk dilakukan penggantian.

PASAL 37

LARANGAN BAGI KARYAWAN / TI

1. Pekerja yang tidak berwenang tidak diperkenankan melakukan perbaikan mesin mesin dan alat - alat lainya tanpa ijin atasan yang berwenang

2. Pekerja dilarang masuk daerah atau bagian lain yang bukan tempat tugasnya

PASAL 38

PERLINDUNGAN DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN KERJA

BAB IX

JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN

PASAL 39

UMUM

PASAL 40

JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

Sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang undangan yang berlaku maka pengusaha wajib mengikutsertakan seluruh pekerja pada program jaminan sosial tenaga kerja (UU No 3 Tahun 1992 junto PP No 83 Tahun 2000).

1. Program program jaminan sosial tenaga kerja yang dimaksud adalah sebagai berikut :

c. Jaminan Hari Tua ( JHT )

- Melalui program JAMSOSTEK karyawan/ti diikutsertakan pada program jaminan hari tua(JHT)

- Iuran untuk tabungan atau jaminan hari tua ditanggung secara bersama oleh pengusaha dan pekerja.

- Besarnya iuran yang harus ditanggung oleh masing masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 3,7% X upah sebulan pekerja menjadi tanggungjawab perusahaan dan2,0% X Upah sebulan menjadi tanggungjawab pekerja.

PASAL 41

KOPERASI KARYAWAN

1. Dalam rangka menumbuhkan persatuan dan kesatuan dikalangan para pekerja serta semangat gotong royong, meningkatkan kesejahteraan pekerja, pengusaha membantu secara moril maupun material melalui kegiatan - kegiatan dibidang koperasi pekerja.

2. Dalam rangka meningkakan produktivitas kerja perlu ditunjang dengan adanya peningkatan kesejahteraan pekerja. Salah satu sarana penunjang kearah peningkatan kesejahteraan tersebut melalui peningkatan peran koperasi dalam membantu mensejahterakan pekerja, maka pihak pengusaha akan ikut mendorong dan membantu ke arah tumbuh dan berkembangnya koperasi diperusahaan dengan memberikan fasilitas gedung dan sebagian permodalan yang akan dikelola oleh koperasi sebagai kepanjang tanganan dari pihak perusahaan.

3. Mekanisme pengaturan koperasi diatur sesuai Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) penasehat dan pengawas koperasi adalah perwakilan serikat pekerja dan perusahaan berhak mengadakan audit sewaktu - waktu dengan pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk menunjang kelancaran kegiatan koperasi dalam melayani pekerja pihak koperasi menyediakan tenaga pengurus sekurang - kurangnya 2 orang dengan pengaturan kerja yang diatur terpisah oleh pihak koperasi dengan perusahaan.

4. Pihak pengusaha menyediakan fasilitas layanan penagihan piutang pekerja dikoperasi melalui payroll dengan potongan maksimal 20% dari upah.

5. Pengurus koperasi harus mengadakan Rapat Anggota Tahunan ( RAT ) dan memberitahukan hasil usaha setiap tahun secara transparan kepada seluruh anggota, serikat pekerja dan perusahaan.

6. Setap kegiatan dan rencana usaha dikoperasi dimusyawarahkan kepada serikat pekerja dan perusahaan secara transparan pada periode tertentu. Kegiatan usahanya harus diaudit secara periodik dan instansi pemerintah yang berkompeten.

7. Masa jabatan kepengurusan koperasi diatur dalam Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ( AD/ART ) koperasi

8. Apabila dalam koperasi terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan yang mengakibatkan kerugian yang sangat besar bagi anggota maka anggota berhak mengajukan rapat anggota luar biasa sesuai dengan AD/ART

9. Perusahaan bersama - sama serikat pekerja ( SBKU, SPN & IKCI ) melakukan pengawasan terhadap jalannya koperasi karyawan di PT. Ching Luh indonesia.

BAB X

PELECEHAN & PENYAMPAIAN SERTA PENYELESAIAN KELUH KESAH KARYAWAN/TI

PASAL 42

PELECEHAN DAN PROSEDUR PENUNTUTAN

1. Tidak boleh memandang rendah terhadap pekerja untuk hal-hal dibawah ini ;

a. Warga Negara / Daerah

b. Suku

c. Kepercayaan Agama

d. Pendukung Politik

e. Penyakit Cacat / Kekurangan

f. Keadaan rumah tangga

g. Jenis Kelamin

h. Usia

i. Perbedaan kelamin

j. Homo / Lesbian

k. Penyakit Kelamin

3. Tuntutan

a. Saat bekerja anda mendapat pelecehan apapun atau perbuatan tidak benar dari pejabat atau rekan kerja, boleh melaporkan pada atasan sesuai tingkatannya dan perwakilan pekerja untuk diselesaikan.

b. Kalau pekerja tidak puas dengan hasil penyelesaian tuntutan, boleh melanjutkan tuntutan ke klien atau bagian Administrasi perusahaan yang menangani masalah tuntutan, boleh masukan surat ke kotak saran atau menelpon perusahaan di 5940-7888 ke ext 8100 [Admin Manager] atau bagian HR, ext 8124 atau ke perwakilan pekerja

c. Bagian pengurus di tingkat manapun harus menjaga rahasia isi dari tuntutan kekerasan / pelecehan dan tidak memberitahukan pada pihak ketiga.

d. Bila pekerja yang menuntut setelah masalah diselesaikan dimutasi secara tidak masuk akal atau dipaksa mengundurkan diri atau perbuatan balas dendam lainnya, melalui penyelidik bagian administrasi akan menindak dengan sanksi yang berat termasuk pemutusan hubungan kerja.

PASAL 43

PENYAMPAIAN KELUH KESAH KARYAWAN/TI

1. Apabila terdapat keluhan / adanya ketidak puasan pekerja atas kebijaksanaan / ketentua yang berlaku di perusahaan, maka diupayakan penyelesaian secara damai melalui tahapan sebagai berikut :

1.1 Tahap pertama

keluhan / masalah pekerja disampaikan oleh pekerja kepada atasan langsung untuk dibahas dan diselesaikan.

1.2 Tahap kedua

apabila atasan langsung nya tidak dapat menyelesaikan permasalahan tersebut maka karyawan/ti yang bersangkutan dapat datang ke serikat pekerja/buruh untuk di bantu / didampingi menyelesaikan masalah tersebut

1.3 Tahap ketiga

apabila penyelesaian tahap kedua tidak terselesaikan maka dapat dimintakan penyelesaian sesuai dengan perundang undangan yang berlaku

2. keluhan / masalah pekerja pada tahap awal seperti tahap pertama dapat disampaikan juga melalui kotak saran, buletin, makan siang dengan managemen dan kunjungan managemen ke rumah pekerja

PASAL 44

PENYELESAIAN KELUH KESAH KARYAWAN/TI

1. Perusahaan harus memperhatikan dengan sungguh - sungguh keluh kesah dan masalah ketenagakerjaan yang timbul yang disampaikan oleh pekerja ataupun perwakilan pekerja dan menyelesaikannya secara cepat untuk mendapatkan kepastian hukum.

2. Tenggang waktu penyelesaian berdasarkan kasus ( diatur terpisah )

3. Perusahaan / pihak yang ditunjuk oleh perusahaan melakukan interview dan investigasi baik secara sendiri maupun bersama - sama dengan perwakilan pekerja untuk menemukan bukti - bukti pelanggaran dari permasalahan yang diadukan.

4. Perusahaan harus menyelesaikan masalah secara adil dan sesuai peraturan perundang - undangna yang berlaku

5. Setiap penyelesaian keluh kesah / masalah ketenagakerjaan harus tercatat dan ditandatangani oleh masing - masing pihak

6. Pengusaha maupun pekerja / perwakilan pekerja harus menjaga agar masalah tersebut tidak timbul kembali dan diketahui oleh pihak lain kecuali bilamana tidak ada penyelesaian maka baik pengusaha maupun pekerja bisa meminta bantuan kepada dinas tenaga kerja untuk dilakukan mediasi atau perundingan tripartit.

BAB XI

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK )

PASAL 45

UMUM

1. Perusahaan berusaha semaksimal mungkin untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja.

2. Dalam keadaan yang memaksa sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja, perusahaan akan bertindak sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku

PASAL 46

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ( PHK )

1. Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi bila :

a. Pekerja/buruh melakukan kesalahan berat ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 158 & 159 dan perundang - undangan yang berlaku )

b. Pekerja/buruh ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan perusahaan ( sesuai dalam UU ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 160 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

c. Pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama ( sesuai dengan UU Ketenagakerjaan No. 13/2003 Pasal 161 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

d. Mengundurkan diri atas kemauan sendiri ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 162 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

e. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 163 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

f. Perusahaan tutup ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 164 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

g. Perusahaan pailit ( sesuai dalam UU ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 165 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

h. Pekerja/buruh meninggal dunia ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 166 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

i. Pekerja/buruh mencapai usia pensiun ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 167 dan Peraturan perundang - undangan yang berlaku )

j. Pekerja/buruh mangkir 5 hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 168 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

k. Pemutusan hubungan kerja karena perlakuan pengusaha ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 169 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku )

l. Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan dan cacat total ( sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 172 dan pertauran perundang - undangan yang berlaku )

f. Pekerja/buruh mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan pekerja atau buruh lainnya didalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

g. Pekerja/buruh mendirikan, menjadi anggota dan/ pengurus serikat pekerja/serikat buruh, pekerja/buruh melakukan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh diluar jam kerja, atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.

h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan.

i. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan.

j. Pekerja/buruh dalam keadaan cacat tetap, sakit apabila kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan.

3. Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan.

PASAL 47

PENETAPAN UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA (JASA), UANG PENGGANTIAN HAK DAN UANG PISAH

PASAL 48

PEKERJA/BURUH MELAKUKAN KESALAHAN BERAT

1. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan pekerja/buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut :

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/uang milik perusahaan

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaaan bahaya di tempat kerja

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau

j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih

2. Kesalahan berat yang dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, harus didukung dengan bukti - bukti sebagai berikut :

a. Pekerja/buruh tertangkap basah

b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan atau

c. Bukti lain berupa kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang diperusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang saksi

3. Pengusaha wajib memberikan hak - hak pekerja PHK karena kesalahan berat sebagai berikut :

a. Uang penggantian hak ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

b. Bagi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 yang tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan pengusaha secara langsung, selain uang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003 diberikan uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam perjanjian kerja bersama

c. Surat keterangan kerja dari perusahaan

4. Apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pejabat yang berwenang.

PASAL 49

PEKERJA/BURUH DITAHAN PIHAK YANG BERWAJIB

1. Pengusaha wajib memberikan bantuan sesuai dengan perjanjian kerja bersama pasal 27 ayat 1,2 dan 3 dan ketentuan UU No.13/2003 Pasal 160

2. Pengusaha wajib memberikan hak - hak PHK kepada pekerja/ buruh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 sebagai berikut :

a. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

b. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

c. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 50

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA INDISIPLINER ( PELANGGARAN TERHADAP KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERJANJIAN KERJA BERSAMA )

1. Pengusaha berhak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja karena indisipliner sesuai ketentuan pasal 161 UU No.13/2003

2. Pengusaha wajib memberikan hak - hak pekerja PHK indisipliner sebagai berikut :

a. Uang pesangon 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan.

PASAL 51

MENGUNDURKAN DIRI ATAS KEMAUAN SENDIRI

1. Bagi pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan atas kemauan sendiri harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mengajukan permohonan secara resmi dan tertulis serta bermaterai selambat - lambatnya 15 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri

b. Tidak terikat dalam ikatan dinas

c. Tetap melaksanakan kewajibannya sampai dengan tanggal mulai pengunduran diri

d. Diketahui oleh pimpinan departemen yang bersangkutan

2. Bagi pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tetapi berhak memperoleh uang penggantian hak sebesar 15 % dari jumlah penghitungan pesangon dan penghargaan masa kerja

3. Selain mendapat uang penggantian hak sebagaimana ayat ( 2 ) diatas, pekerja juga berhak mendapat uang pisah sesuai yang diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 47 ayat 4

4. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 52

PERUBAHAN STATUS, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN PERUSAHAAN

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan sesuai ketentuan pasal 163 UU No.13/2003

1.1 Apabila pekerja/buruh tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka perusahaan wajib memberikan hak - hak pekerja/buruh sebagai berikut :

a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 (tiga) UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

1.2 Apabila pengusaha tidak bersedia menerima pekerja/buruh diperusahaannya, maka perusahaan wajib memberikan hak - hak pekerja/buruh sebagai berikut :

a.Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 53

PERUSAHAAN TUTUP

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 164

2. Pengusaha wajib memberikan hak - hak pekerja/buruh dikarenakan perusahaan tutup, sebagai berikut :

2.1 Perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau keadaan memaksa ( force majeur ) :

a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

2.2 Perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 tahun atau bukan karena keadaan memaksa ( force majeur ) tetapi perusahaan melakukan efisiensi :

a. Uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 54

PERUSAHAAN PAILIT

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 165

2. Perusahaan wajib memberikan hak - hak pekerja/buruh dikarenakan perusahaan pailit, sebagai berikut :

a. Uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 55

PEKERJA/BURUH TERSEBUT MENINGGAL DUNIA

1. Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada pekerja karena meninggal dunia biasa atau akibat kecelakaan sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 166

2. Pengusaha wajib memberikan hak - hak pekerja kepada ahli waris yang sah

3. Perhitungan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena meninggal dunia sesuai dengan uu no 13 tahun 2003 pasal 166 adalah sebagai berikut :

a. Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13 /2003

c. Uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 No.13/2003

d. Uang Sumbangan dari perusahaan sesuai dengan perjanjian kerja bersama ( PKB ) PT. Ching Luh Indonesia Pasal 33 ayat 1

PASAL 56

PENSIUN

1. Usia pensiun adalah 55 tahun

2. Bagi pekerja yang usianya sudah mencapai 50 tahun berhak mengajukan pensiun dini

3. Perhitungan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena memasuki usia pensiun sesuai dengan uu no 13 tahun 2003 pasal 167 adalah sebagai berikut :

a. Uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 2 kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai dengan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Uang jaminan hari tua dari PT. Jamsostek (persero)

PASAL 57

PEKERJA/BURUH YANG MANGKIR SELAMA 5 (LIMA) HARI KERJA ATAU LEBIH SECARA BERTURUT - TURUT

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut - turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis dapat diputus hubungan kerjanya karena diskualifikasi mengundurkan diri sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 168

2. Perusahaan wajib memberikan hak - hak pekerja/buruh dikarenakan sesuai pasal 57 ayat 1, sebagai berikut :

a. Uang penggantian hak sesuai pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

b. Uang pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) pasal 47 ayat 4

c. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 58

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA PERLAKUAN PERUSAHAAN

1. Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial karena perlakuan perusahaan sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 169

2. Perlakuan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 1 adalah sebagai berikut :

a. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja/buruh

b. Membujuk dan/ menyuruh pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan

c. Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut - turut/lebih

d. Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja/buruh

e. Memerintahkan pekerja/buruh untuk melaksanakan pekerjaan diluar yang diperjanjikan atau

f. Memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja/buruh sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja

3. Pemutusan hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2, perusahaan wajib membayar hak - hak pekerja/buruh sebagai berikut :

a. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4 UU No.13/2003

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

4. Apabila pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 ayat 2 oleh lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pekerja/buruh yang bersangkutan tidak berhak atas :

a. Uang pesangon sesuai ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 59

PEKERJA/BURUH MENGALAMI SAKIT BERKEPANJANGAN, CACAT AKIBAT KECELAKAAN SETELAH MELAMPAUI BATAS 12 (DUA BELAS) BULAN

1. Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja kepada Pekerja/buruh yang mengalami sakit berkepanjangan, mangalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 (dua belas) bulan sesuai dengan UU No.13/2003 pasal 172

2. Pengusaha wajib memberikan hak - hak pekerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 ayat 1, sebagai berikut :

a. Uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 2 UU No.13/2003

b. Uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat 3 UU No.13/2003

c. Uang penggantian hak 1 (satu) kali ketentuan pasal 156 ayat 4

d. Surat keterangan kerja dari perusahaan

PASAL 60

PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA TANPA PENETAPAN DARI PEJABAT BERWENANG

1. Pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa penetapan pejabat berwenang :

1.1 Pengusaha dapat melakukan PHK tanpa ijin/penetapan pejabat berwenang ( Sesuai dalam UU Ketenagakerjaan No.13/2003 Pasal 154 dan peraturan perundang - undangan yang berlaku ), antara lain :

a. Pemutusan hubungan kerja masa percobaan :

a.1 Pada saat berlangsungnya masa percobaan, pekerja/buruh masa percobaan yang tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik dan dinyatakan tidak lulus / gagal dalam masa percobaan ( pasal 14 ) dan dilakukan pemutusan hubungan kerja

a.2 Pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja berhak atas upah terakhir dan tidak berhak atas uang pesangon, uang perhargaan masa kerja dan uang penggantian hak

b. Pemutusan hubungan kerja, mengundurkan diri atas kemauan sendiri :

b.1 Pekerja/buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri

b.2 Bagi pekerja yang mengundurkan diri dan sudah mendapat persetujuan, pengusaha wajib memberikan hak - haknya oleh pengusaha diatur perjanjian kerja bersama dalam pasal 51

c. Pemutusan hubungan kerja karena pekerja/buruh meninggal dunia

c.1 Pekerja/buruh meninggal dunia

c.2 Bagi pekerja/buruh yang telah meninggal dunia, pengusaha wajib memberikan hak - haknya oleh pengusaha diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 55

d. Pemutusan hubungan kerja usia pensiun

d.1 Pekerja/buruh mencapai usia pensiun sesuai dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau perundang - undangan yang berlaku

d.2 Bagi pekerja/buruh yang telah mencapai usia pensiun, pengusaha wajib memberikan hak - haknya oleh pengusaha diatur dalam perjanjian kerja bersama pasal 56

1.2 Pekerja/buruh telah sepakat dengan pengusaha secara bipartit dan disaksikan perwakilan pekerja

PASAL 61

SKORSING

1. Pengusaha dapat melakukan tindakan skorsing kepada pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja sebagaimana ketentuan pasal 155 UU No.13/2003.

2. Upah selama skorsing tetap dibayar penuh sampai dengan adanya keputusan hukum yang tetap

PASAL 62

PROSEDUR PENGUNDURAN DIRI

1. Prosedur pengunduran diri dari perusahaan adalah sebagai berikut :

a. Pekerja yang akan mengundurkan diri, menghadap mandor bagian untuk mengambil dan mengisi form pengunduran diri, juga bisa kebagian administrasi atau langsung ke divisi personalia

b. Permohonan pengunduran diri pekerja harus dilakukan 15 (Lima belas) hari sebelumnya dan diserahkan ke mandor untuk disetujui oleh atasan yang lebih tinggi,

Pengunduran diri pejabat harus dimohon 30 (Tiga puluh) hari sebelumnya,

c. Permohonan pengunduran diri pekerja dalam masa percobaan & pekerja dalam kondisi tertentu berlaku hari itu juga.

d. Pekerja yang mendapat masalah dalam proses pengunduran diri, boleh melapor ke atasan yang lebih tinggi atau menghadap perwakilan pekerja untuk penyelesaian atau langsung lapor ke divisi personalia

e. Pejabat atau atasan yang lebih tinggi bisa menahan permohonan pengunduran diri pekerja dengan mengajukan alasan

2. Peraturan pengunduran diri adalah sebagai berikut :

a. Pekerja yang mengundurkan diri, harus mengembalikan barang-barang milik perusahaan yang disimpan sendiri atau pinjam, menyerahkan semua pembukuan atau serah terima pekerjaan keatasan di bagian yang bersangkutan

b. Pekerja yang mengundurkan diri kalau ada hutang kepada perusahaan atau pinjam uang kepada pekerja lain, perusahaan akan mengurangi dahulu dari gaji untuk membayar hutang ke perusahaan dan pekerja lain

c. Gaji pekerja yang mengundurkan diri diselesaikan pada saat pembagian gaji yang berlaku di perusahaan

d. Yang belum mengisi form pengunduran diri, serah terima pekerjaan yang tidak jelas tapi sudah melaksanakan pengunduran diri maka atasannya harus memberi keterangan pengunduran diri sepihak / otomatis

e. Pekerja yang telah mengundurkan diri belum 0.5 tahun, kalau kembali bekerja di perusahaan harus dikembalikan kebagian semula.

PASAL 63

PROSEDUR PEMANGGILAN DAN PENYELESAIAN PEKERJA/BURUH YANG BERMASALAH DALAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

1. Prosedur pemanggilan pekerja/buruh yang bermasalah dalam hubungan industrial :

a. Pemanggilan pekerja/buruh yang bermasalah dilakukan oleh Industrial relation ( IR ) departemen selaku perwakilan dari pihak perusahaan

b. Pekerja/buruh yang mendapatkan panggilan oleh perusahaan untuk menyelesaikan permasalahan perselisihan hubungan industrial harus disertakan surat panggilan resmi dari perusahaan dan diterima oleh pekerja/buruh tersebut

2. Penyelesaian permasalahan hubungan industrial :

a. Prosedur penyelesaian pekerja/buruh yang bermasalah dalam hubungan industrial sesuai dengan perjanjian kerja bersama, peraturan pemerintah dan peraturan perundang undangan yang berlaku

BAB XII

PEMBINAAN DAN SANKSI

PASAL 64

PEMBINAAN

1. Tujuan utama pembinaan adalah untuk memperbaiki dan membimbing pekerja/buruh agar tindakan dan sikapnya menjadi lebih baik.

2. Masa berlaku untuk surat peringatan 1, 2 dan 3 adalah 6 bulan

3. Surat peringatan tersebut akan gugur setelah masa yang ditentukan pada pasal 62 ayat 2 habis masa berlakunya dan selama masa tersebut pekerja/buruh yang bersangkutan tidak melakukan pelanggaran kembali

4. Besar kecilnya sanksi yang diberikan berdasarkan kepada macam dan tingkat pelanggaran yang dilakukan

5. Setiap pelanggaran dan sanksi yang diberikan akan dicatat dan/ didokumentasikan oleh Industrial Relation ( IR ) Departemen.

PASAL 65

TINGKAT PELANGGARAN DAN SANKSI

Tingkat pelanggaran dan sanksi meliputi :

1. Teguran tertulis

a. Membuat keributan suara dilokasi perusahaan yang menimbulkan terganggunya pekerja lain

b. Membawa makanan ringan untuk dimakan dilokasi perusahaan

c. Menggunakan air minum atau fasilitas cuci mata yang bukan berdasarkan fungsi kegunaannya, seperti : mencuci muka, cuci tangan dll

d. Meninggalkan tempat kerja sebelum bel pulang

e. Mengeluarkan kata - kata yang tidak sopan dan tidak layak diucapkan, Tidak berlaku sopan, tidak saling hormat menghormati, tidak harga menghargai sesama pekerja, atasan maupun bawahan dan pimpinan perusahaan

f. Pekerja yang berambut panjang tidak merapihkan dan mengikat rambutnya pada saat bekerja sehingga dapat mengganggu kerja dan mengundang kecelakaan

g. Malas bekerja, lamban dalam melaksanakan kerja

h. Kesalahan - kesalahan lain yang dinilai setara dengan pemberian teguran

2. Surat peringatan 1 (satu)

a. Mengabsensikan ID Card yang bukan miliknya termasuk yang dicekrolkan walaupun pekerja tersebut hadir

b. Menjual/memperdagangkan barang - barang berupa apapun dilingkungan perusahaan

c. Melanggar aturan keselamatan yang telah ditetapkan oleh perusahaan tapi belum menyebabkan kebakaran atau kecelakaan

d. Tanpa alasan tidak mengikuti berbagai rapat, meeting atau training

e. Makan dan/ tidur ditempat kerja pada saat jam istirahat kecuali dalam kondisi tertentu dan ada ijin dari pimpinan yang berwenang

f. Meninggalkan tempat kerja pada saat jam kerja tanpa ada ijin dan/pemberitahuan kepada atasan

g. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya dan memasuki ruangan lainnya yang bukan kegiatannya kecuali atas perintah/permintaan dan ijin dari atasannya serta ada hubungan dengan pekerjaannya

h. Mangkir / alpa 2 hari berturut - turut atau 3 hari tidak berturut - turut selama sebulan

i. Merobek atau merusak pengumuman yang dipasang di papan pengumuman

j. Tiga kali dalam sebulan datang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang jelas

k. Pekerja wanita hamil yang sengaja menutupi keadaaan hamilnya dan tidak melaporkan ke klinik atau SEA

l. Tidak menggunakan APD yang disediakan

m. Pejabat atau pimpinan berkata kasar terhadap karyawan dan sebaliknya

n. Tidak mengikuti prosedur kerja, pengaturan kerja dari atasan dan melawan atasan

o. Tidak memakai sepatu pada saat memasuki area perusahaan ( memakai sandal jepit ) yang bisa membahayakan keselamatan kerja

p. Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi sebanyak 5 kali

q. Pejabat/pimpinan mengatur sendiri waktu lembur, melanggar peraturan kerja dan peraturan lainnya atau memaksa pekerja untuk lembur

r. Istirahat diatas bahan baku atau mesin produksi perusahaan

s. Tidak memakai tanda pengenal yang telah diberikan oleh perusahaan selama jam kerja dilingkungan perusahaan kecuali bagian - bagian tertentu yang karena sifat pekerjaannya tidak memungkinkan untuk memakai tanda pengenal

t. Memakai sepatu yang jenisnya sama dengan produk yang diproduksi oleh perusahaan, kecuali buyer orang - orang tertentu yang mendapat persetujuan dari perusahaan

u. Menggunakan sparepart, barang - barang milik departemen lain tanpa ijin

v. Tidak membuang sampah diarea yang sudah ditentukan perusahaan

w. Mematikan atau menyalakan lampu atau mesin produksi tanpa ijin dari petugas yang bertanggung jawab

x. Pekerja yang pernah mendapatkan teguran tertulis ( masa teguran belum mencapai 6 bulan ) tetapi mengulangi pelanggaran yang sama

3. Surat peringatan II ( dua )

a. Mangkir / Alpa 3 hari berturut - turut atau 4 hari tidak berturut - turut dalam sebulan

b. Membuka dan melihat alat - alat kerja, data, barang dll milik orang lain tanpa ada persetujuan

c. Merokok dilingkungan perusahaan pada saat jam kerja atau jam istirahat diluar tempat yang telah ditentukan

d. Pekerja/buruh yang tidak mentaati larangan security atau menolak pemeriksaan dan penggeledahan pada saat keluar dari lingkungan perusahaan

e. Dalam satu bulan melakukan kesalahan absensi sebanyak 6 kali

f. Tidur pada saat jam kerja bukan karena sakit dan tidur di klinik tanpa rekomendasi dokter

g. Melakukan kecerobohan yang disengaja atau tidak sengaja terhadap pekerjaannya sehingga mengakibatkan kerugian perusahaan

h. Mengabsensikan ID card yang bukan miliknya ( termasuk yang dicekrolkan apabila pemilik kartu tidak hadir )

i. Melakukan pelanggaran yang sama atau berlainan padahal surat peringatan pertama masih berlangsung

4. Surat peringatan III ( tiga )

a. Membawa senjata tajam dan senjata api kedalam lingkungan perusahaan kecuali dalam keadaan darurat keamanan untuk yang berwenang

b. Menggunakan computer milik orang lain atau bagian lain tanpa ijin yang punya

c. Meminjamkan uang atau barang dengan imbalan bunga melebihi standard yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau yang meminjam kepada rentenir

d. Menghalang - halangi istirahat yang sewajarnya

e. Atasan yang sudah mengetahui pekerja wanita hamil sudah mendapat bukti untuk cuti melahirkan tetapi masih terus dipekerjakan

f. Merokok dilingkungan perusahaan ditempat yang berbahaya

g. Menerima imbalan dalam bentuk apapun baik langsung ataupun tidak langsung yang berdampak mempengaruhi objektivitas tugas pekerjaan

h. Melakukan tindakan kekerasan verbal yang berakibat psikis

i. Melakukan pelanggaran yang sama atau berlainan padahal surat peringatan kedua masih berlangsung

5. Kesalahan fatal / kesalahan berat

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/uang milik perusahaan

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dilingkungan kerja

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian dilingkungan kerja

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha dilingkungan kerja

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang - undangan

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaaan bahaya di tempat kerja

i. Membongkar atau mebocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau

j. Melakukan perbuatan lainnya dilingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 ( lima ) tahun atau lebih

6. Kesalahan berat yang dimaksud dalam pasal 48 ayat 1, harus didukung dengan bukti - bukti sebagai berikut :

a. Pekerja/buruh tertangkap basah

b. Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkutan atau

c. Bukti lain berupa kejadian yang dibuat oleh pihak yag berwenang diperusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang saksi

7. Apabila pekerja/buruh tidak menerima PHK sebagaimana dimaksud dalam pasal 64 ayat 5, pekerja/buruh yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada pejabat yang berwenang.

BAB XIII

HUBUNGAN INDUSTRIAL

PASAL 66

PENGERTIAN UMUM

1. Pengusaha dan serikat pekerja / serikat buruh bersepakat untuk melaksanakan hubungan industrial yang didasarkan pada nilai - nilai Pancasila dan Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia

2. Pengusaha dan pekerja/serikat pekerja/serikat buruh sepakat untuk melaksanakan hubungan kerja yang harmonis

3. Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini menggantikan semua peraturan - peraturan yang berlaku diperusahaan

4. Bilamana dalam peraturan ini kurang jelas, maka perusahaan dan serikat pekerja / serikat buruh berhak menafsirkan hal tersebut lebih rinci secara bersama - sama

5. Peraturan yang bersifat lokal yang mengatur dalam unit - unit dalam perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan pasal - pasal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) tetap berlaku.

PASAL 67

PELAKSANAAN DAN KETENTUAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Demi terciptanya hubungan industrial yang harmonis perlu diadakannya daya dan upaya agar tercipta keadaan yang menjalin terciptanya hubungan industrial atas dasar falsafah pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

2. Kedudukan pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh adalah sebagai partner produksi yang sederajat dalam suasana saling percaya mempercayai

3. Pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh secara bersama-sama dan/ secara masing - masing fungsi dan tugasnya berusaha memperbaiki perekonomian dan menaikkan taraf hidup rakyat sesuai dengan tujuan pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945

4. Suatu pengakuan dengan penuh rasa tanggung jawab dari kedua belah pihak, bahwa disiplin dan tataran kerja yang baik adalah salah satu syarat utama untuk memperoleh hasil kerja sempurna untuk perkembangan perusahaan dan peningkatan jaminan sosial tenaga kerja juga kesejahteraan pekerja.

5. Jalannya perusahaan dan pengaturan para pekerja adalah termasuk dari pertanggung jawaban pengusaha sedangkan fungsi serikat pekerja/serikat buruh mewakili anggota - anggotanya yang bekerja diperusahaan dalam bidang perburuhan, terutama mengenai syarat - syarat kerja dan hubungan kerja

6. Pengakuan terhadap hak - hak serikat pekerja/serikat buruh tidaklah berarti pengurangan dari kewajiban - kewajiban pengusaha terhadap kepentingan para pekerja terhadap pemerintah, terhadap masyarakat dan terhadap pemiliknya

7. Sebaliknya kewajiban pengusaha tersebut, tidak berarti mengurangi kewajiban hak - hak serikat pekerja untuk manyanggah dan membanding terhadap pelaksanaan ketentuan - ketentuan perburuhan yang diatur dalam perundang - undangan dan persetujuan bersama yang dianggap oleh serikat pekerja/serikat buruh tidak tetap.

8. Persyaratan kerja lainnya yang belum / tidak tercantum didalam PKB ini tunduk pada peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PASAL 68

PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL

Sebagaimana dimaksud Undang - undang No.2/2004 dan UU No.13/2003 serta peraturan perundang - undangan yang berlaku perselisihan hubungan industrial adalah : perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha dan pekerja/serikat pekerja/serikat buruh dikarenakan adanya perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh di perusahaan.

PASAL 69

PERTEMUAN RUTIN BULANAN

1. BIPARTIT

a. Perwakilan pengusaha dan perwakilan Serikat Pekerja / Serikat Buruh mengadakan pertemuan didalam kelembagaan kelembagaan BIPARTIT

b. Pertemuan rutin bulanan antara wakil pengusaha dan perwakilan serikat pekerja/serikat buruh ( Kelembagaan Bipartit ) diadakan sekali sebulan yang dikoordinir antara serikat pekerja/serikat buruh dan Managemen

2. Meeting bulanan

a. Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh mengadakan pertemuan satu bulan sekali di minggu kedua pada bulan tersebut

b. Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh membahas tentang perkembangan perusahaan agar perusahaan menjadi lebih baik dari sebelumnya

c. Pengusaha dan serikat pekerja mewakili kepentingannya masing - masing pihak dengan mengajukan agenda pembahasan pada meeting bulanan tersebut.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

PASAL 70

PENYESUAIAN UNDANG - UNDANG

Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini tetap tunduk pada ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini terbatas khusus untuk hal - hal yang dengan tegas telah diatur dalam pasal - pasalnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

PASAL 71

SOSIALISASI PERJANJIAN KERJA BERSAMA

1. Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dibuat berbentuk buku

2. Buku Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dibagikan kepada seluruh pekerja

3. Pekerja wajib menjaga, membaca dan memahami isi dari Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini

PASAL 72

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN KERJA BERSAMA ( PKB )

1. Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini berlaku sejak ditandantangani pada tanggal …………. s/d tanggal …………Untuk masa 2 (dua) tahun dan mengikat kedua belah pihak.

2. Selambat - lambatnya 30 (tiga puluh ) hari sebelum berakhirnya masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini, salah satu pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis untuk merundingkan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) yang baru

3. Jika salah satu pihak tidak menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, maka Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dianggap diperpanjang untuk jangka waktu 1 ( satu ) tahun

4. Sesuai surat keputusan menteri tenaga kerja R.I No.KEP.48/MEN/IV/2004 Pasal 9, bahwa : “ ketentuan - ketentuan dalam peraturan perusahaan / perjanjian kerja bersama yang telah berakhir masa berlakunya tetap berlaku sampai ditandatanganinya perjanjian kerja bersama atau disahkannya peraturan perusahaan yang baru.

PASAL 73

ATURAN TAMBAHAN

1. Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang - undangan.

2. Setiap perubahan pelaksanaan isi perjanjian kerja bersama ini harus dimusyawarahkan terlebih dahulu antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

3. Hal hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja bersama ini, akan akan diatur dalam peraturan tambahan yang dibuat berdasarkan hasil musyawarah antara pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh

PASAL 74

PERNYATAAN HUKUM

Dengan diberlakukannya Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini maka semua ketentuan - ketentuan yang dibuat sebelumnya dan/ peraturan - peraturan lainnya yang bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dinyatakan batal demi hukum.

Disepakati : ………..

Pada Tanggal : ……….