MUKADIMAH

Perjanjian Kerja Bersama adalah suatu kebutuhan dalam menciptakan hubungan kerja yang saling menguntungkan baik bagi pengusaha dan buruhnya, di mana sema hak dan kewajiban masing - masing pihak dirundingkan bersama-sama dan kemudian dituangkan dalam bentuk sebuah buku dan kemudian dijadikan sebagai pedoman / panduan dalam menentukan kebijakan masalah - masalah ketenagakerjaan khusus di PT. DONG-A DECAL.

Bahwa untuk menyampaikan maksud tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 116 S/D 133 Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan KEPMENAKERTRANS RI No.Kep 48 / MEN / IV / 2004 Tentang tata cara pembuatan dan pengesahan Peraturan Perusahaan serta pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, sehubungan dengan acuan tersebut maka Perjanjian Kerja Bersama disusun dan dibuat atas dasar musyawarah untuk mufakat. Bahwa Pengusaha dan Serikat Buruh menyadari sepenuhnya bahwa untuk menjamin terpeliharanya kerja sama yang baik, terciptanya ketenangan kerja dan kepastian usaha diperlukan adanya Perjanjian kerja bersama. Perlu disadari bahwa untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam hubungan kerja para pihak harus menjunjung tinggi asas musyawarah, Mufakat, rasa saling ikut memiliki serta memelihara sehingga pada akhirnya perbedaan paham yang timbul dapat dengan segera diselesaikan. Atas dasar pokok-pokok pikiran tersebut di atas maka Perjanjian Kerja Bersama Ini disusun dan disepakati bersama oleh pihak Pimpinan PT.DONG-A DECAL dan Pengurus Komisariat SBSI 1992 PT. DONG-A DECAL Berdasarkan Undang-Undang No. 13 tahun 2003 berikut perat pelaksanaan nya maka disusunlah PKB dengan materi pokok sebagai berikut

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1 PENGERTIAN DAN ISTILAH

Ayat 1 :

Pengusaha, Adalah orang atau badan hukum yang mempekerjakan buruh yang dalam perjanjian in adalah pemilik PT. DONG-A DECAL yang dalam hal ini diwakili oleh : Mr. Jang Seung Shik.

Ayat 2 :

Perusahaan, Adalah PT. DONG-A DECAL yang beralamat di JI. Irian Blok E - 09 KBN Cakung, Cilincing Jakarta utara 14140 Cakung Jakarta utara, Dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA).

Ayat 3 :

Nama Serikat Buruh, Adalah Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992. (PK SBSI 1992) PT. DONG-A DECAL yang terdaftar di Sudinakertrans Kodya Jakarta Utara dengan No pencatatan 1043/III/S/XI/2012, Tanggal 27 November 2012.

Ayat 4 :

Pengurus Serikat Buruh Adalah Anggota Serikat Buruh Sejahtera Indonesia yang dipilih oleh anggota yang dinamakan Pengurus Komisariat SBSI 1992, Untuk memimpin dan Menjalankan Serikat Buruh sesuai AD/ART SBSI 1992 Tersebut.

Ayat 5 :

Buruh, Adalah setiap orang yang bekerja pada PT. DONG-A DECAL dengan menerima upah dan telah memenuhi persyaratan administrasi terdiri atas :

a. Buruh tetap adalah buruh yang bekerja di perusahaan untuk jangka waktu tidak tertentu.

b. Buruh masa percobaan adalah buruh yang bekerja di perusahaan dan sedang menjalani masa percobaan paling lama 3 (tiga) bulan.

Ayat 6 :

Keluarga Buruh:

a. Seorang Istri/Suami yang terdaftar di perusahaan.

b. Anak buruh termasuk anak angkat/anak tiri yang telah disahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun atau belum menikah dan belum bekerja,serta terdaftar di perusahaan maksimal 3 (tiga) orang anak.

c. Orang Tua Buruh ialah Bapak/Ibu Kandung buruh dan Bapak/ibu

Kandung dari Istri/ Suami (Mertua) buruh.

Ayat 7:

Ahli waris, adalah keluarga atau orang yang ditunjuk oleh buruh yang ditunjuk oleh yang dianggap sah menurut hukum untuk menerima setiap pembayaran hak dalam hal buruh meninggal dunia

Ayat 8 :

Hari Kerja, Adalah hari dimana buruh wajib melaksanakan suatu pekerjaan yang telah diperjanjikan dalam suatu hubungan kerja selama 5 ( lima ) hari dalam seminggu atau 40 ( empat puluh) jam dalam seminggu.

Ayat 9 :

Waktu Kerja, Adalah waktu kerja yang telah ditetapkan untuk bekerja dan buruh sudah harus berada ditempat kerja dan melakukan pekerjaannya.

Ayat 10 :

Kerja Lembur, Adalah kerja yang disepakati untuk melakukan pekerjaan diluar jam kerja normal yang ditetapkan dan bersifat sukarela

Ayat 11 :

Upah, Adalah hak Pekerja / Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja / buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, Termasuk tunjangan bagi pekerja / buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah dilakukan.

Ayat 12 :

Promosi, Adalah peningkatan jabatan seorang buruh pada jabatan yang lebih tinggi dan merupakan wewenang perusahaan, Pelaksanaanya didasarkan kepada penilaian dan kebutuhan perusahaan.

Ayat 13 :

Mutasi adalah : Untuk kepentingan jalannya Operasional Perusahaan, pengusaha berhak mengatur pembagian / menunjuk pekerjaan dan mutasi ( pemindahan | karyawan dari Sub Unit satu ke Sub Unit lainya atau dari bagian pekerjaan ke bagian pekerjaan lainnya yang sesuai dengan keahliannya.

Ayat 14 :

Masa Percobaan, Adalah masa kerja yang dijalani máksimal ketentuannya. sesuai undang-undang yang berlaku adalah 3 ( tiga) bulan, Apabila telah memenuhi persyaratan akan diangkat menjadi karyawan tetap.

Ayat 15 :

Tunjangan Tetap, Adalah suatu imbalan yang diterima oleh buruh secara tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang tidak dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapain prestasi tertentu

Ayat 16 :

Tunjangan Tidak Tetap, Adalah suatu imbalan yang diterima oleh buruh secara tidak tetap jumlahnya dan teratur pembayarannya yang dikaitkan dengan kehadiran ataupun pencapaian prestasi tertentu.

Ayat 17 :

Istirahat Mingguan, Adalah istirahat yang diberikan setelah bekerja selama 5 ( lima ) hari kerja berturut-turut atau melakukan pekerjaan selama 40 ( empat puluh) jar seminggu.

Ayat 18 :

Jam Istirahat, Adalah setelah buruh melakukan aktifitas bekerja selama 4 ( empat) jam berturut-turut.

Ayat 19 :

Masa Kerja, Adalah jangka waktu kerja buruh yang dihitung mulai dari saat diterima sebagai buruh.

Ayat 20 :

Dispensasi, Adalah ijin yang diberikan oleh perusahaan kepada buruh untuk meninggalkan tugasnya baik untuk kepentingan organisasi, kepentingan perusahaan, dan untuk kepentingan pemerintah dan atau untuk kepentingan lainnya dan selama meninggalkan tugasnya dan tetap mendapatkan upah penuh.

Ayat 21

Surat Peringatan, Adalah surat yang dikeluarkan oleh perusahaan yang bersifat teguran kepada buruh yang melakukan kesalahan dengan tujuan agar dapat memperbaiki diri dikemudian hari.

Ayat 22 :

Fasilitas, Adalah sarana / prasarana yang disediakan oleh, perusahaan untuk buruh.

Ayat 23 :

Pekerjaan, Adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh buruh untuk pengusaha dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

Ayat 24 :

Atasan, Adalah seorang yang diberi jabatan, wewenang, dan tanggung jawabnya lebih tinggi dan ditetapkan oleh pimpinan perusahan.

Ayat 25 :

Mangkir, Adalah buruh yang tidak masuk kerja tanpa izin secara tertulis atau alasan yang tidak dapat di pertanggung jawabkan.

Ayat 26 :

petugas keamanan, Ialah orang yang ditunjuk untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam lingkungan perusahaan

Ayat 27 :

Lingkungan Perusahaan, lalah tempat-tempat dalam areal perusahaan baik gedung, kantor, ruangan-ruangan pabrik atau gang-gang dan pekarangannya yang didalamnya lazim dijalankan berdasarkan instruksi pimpinan perusahaan.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN PKB

Ayat 1:

Maksud dan tujuan PKB adalah supaya adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban antara pihak Perusahaan dan pihak Buruh.

PASAL 3 LUASNYA PERJANJIAN

Ayat 1 :

Pada dasarnya Perjanjian Kerja Bersama in mengatur tentang hal-hal pokok yang bersifat umum dan khusus.

Ayat 2 :

Ayat 3 :

Walaupun yang menandatangani PKB in telah berhenti bekerja atau meninggal dunia, PKB in tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya.

Ayat 4 :

Pihak perusahaan dan serikat pekerja menyadari bahwa apabila dalam pelaksanaan atau penerapan perjanjian ini maupun dalam pertumbuhan dan perkembangannya sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang dalam keadaan mendesak sehingga perlu diadakan penyempurnaan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan penyesuaian secara musyawarah.

Ayat 5:

Hak-hak dan kewajiban lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini akan mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

PASAL 4 PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama in adalah

Ayat 1 :

Mr. Jang Seung Shik, selaku pimpinan PT. DONG-A DECAL yang beralamat di JI. Irian Blok E No. 9 A-B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara 14140.

Ayat 2 :

PK SBSI 1992 PT. DONG-A DECAL yang beralamat di J. Iran Blok E No. 9 A-B KBN Cakung, Cilincing Jakarta Utara 14140. Yang dalam hal ini diwakili oleh pengurus dan perwakilan SBSI 1992.

PASAL 5 KEWAJIBAN PARA PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN

Ayat 1 :

Pengusaha dan Serikat Buruh bertekad untuk terus bekerja sama menciptakan ketenangan kerja, dan kelangsungan usaha demi terwujudnya hubungan industrial yang harmonis.

Ayat 2 :

Untuk menunjang tekad tersebut maka Perusahaan dan Serikat Buruh akan melaksanakan:

a. Memberitahukan dan menjelaskan isi PKB ini kepada seluruh Buruhnya.

b. Mentaati seluruh isi PKB dan dapat saling mengingatkan apabila tidak mengindahkan isi PKB.

PASAL 6 PENGAKUAN PARA PIHAK

Ayat 1 :

Perusahaan mengakui Serikat Buruh adalah organisasi yang sah yang: mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh buruh / anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan perusahaan baik secara perorangan maupun secara bersama ( collective ) dalam masalah ketenagakerjaan atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan adanya hubungan kerja dengan syarat-syarat kerja di PT. DONG-A DECAL

Ayat 2 :

Serikat Buruh mengakui bahwa pengusaha mempunyai wewenang dalam mengatur dan mengelola jalannya perusahaan dan buruhnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, Pengusaha tidak melakukan tekanan baik langsung maupun tidak langsung terhadap buruh, atau perlakuan diskriminatif, atau tindakan balasan lainya yang berhubungan dengan fungi dan tugasnya sebagai pengurus dan anggota serikat buruh.

Ayat 3 :

Dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagai Serikat Buruh di lingkungan Perusahaan, akan berusaha menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan masing-masing pihak.

BAB II FASILITAS, JAMINAN DAN DISPENSASI BAGI SERIKAT BURUH

Pasal 7 FASILITAS DAN BANTUAN UNTUK SERIKAT BURUH

Ayat 1 :

Perusahaan melaksanakan pemotongan upah untuk iuran Anggota Serikat Buruh secara

check of system (cos).

Ayat 2 :

Perusahaan menyediakan ruang serikat bagi buruh beserta perlengkapannya di dalam perusahaan ( meja dan kursi).

Ayat 3 :

Perusahaan menyediakan papan pengumuman bag Serikat Buruh di dalam lingkungan Perusahaan.

Ayat 4 :

Serikat buruh dapat mengadakan rapat atau pertemuan di lingkungan perusahaan pada saat jam kerja serta dapat meminjam peralatan yang dibutuhkan dengan seizin atasan.

Ayat 5:

Ayat 6:

Pengurus Serikat Buruh dapat memanggil Anggotanya untuk selalu keperluan di dalam jam kerja dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada atasan/pengawasannya.

ВАВ III HUBUNGAN KERJA

Pasal 8 TATA TERTIB PERUSAHAAN DAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN KARYAWAN

Ayat 1:

setiap karyawan harus telah berada/ hadir ditempat tugas masing-masing tepat pada waktunya yang telah ditetapkan dan demikian pula pada waktu pulang meninggalkan pekerjaan harus tepat pada waktunya

Ayat 2:

setiap karyawan wajib mengisi daftar absen / memerahkan kartu kerja pada tempat yang telah ditetapkan baik pada masuk, pulang bekerja dan harus diserahkan / diisi oleh karyawan sendiri Apabila tidak melakukan / mengisi daftar absensi tersebut yang bersangkutan dianggap manglar dan upahnya tidak dibayar.

Ayat 3:

Setiap karyawan wajib mengikuti dan mematuhi seluruh petunjuk-petunjuk atau instruksi - instruksi yang diberikan oleh atasan atau pimpinan perusahaan yang berwenang memberikan petunjuk atau instruksi tersebut sekalipun tugas tersebut bukan menjadi tugas pokok, ( sesuai dengan kemampuan dan keahlian karyawan, pekerja / buruh).

Ayat 4 :

Setiap karyawan wajib melaksanakan seluruh tugas dan kewajibannya yang diberikan kepadanya oleh perusahaan.

Ayat 5 :

Setiap karyawan wajib menjaga serta memelihara dengan baik semua milik Perusahaan dan agar segera melaporkan kepada Pimpinan/ atasannya apabila hal-hal yang dapat menimbulkan bahaya atau kerugian Perusahaan.

Ayat 6 :

Setiap karyawan wajib melaporkan kepada pimpinan Perusahaan apabila ada perubahan - perubahan aka setatus dirinya ,susunan keluarganya, perubahan alamat dan lain sebagainya yang dianggap perlu

Ayat 7 :

Setiap karyawan wajib memelihara dan memegang teguh rahasia Perusahaan terhadap siapapun mengenai segala yang diketahuinya mengenai Perusahaan.

Ayat 8 :

Setiap karyawan wajib memeriksa semua alat - alat kerja, mesin - mesin dan sebagainya sebelum mulai bekerja tau meninggalkan, sehingga benar-benar tidak menimbulkan kerusakan / bahaya yang akan mengganggu pekerjaan

Ayat 9 :

Karyawan wajib berusaha memelihara serta mengutamakan terciptanya suasana yang nyaman, aman dan tentram dengan jalan bertingkah laku

pergaulan.

sopan dan menjunjung tinggi norma hukum agama, susila dan etika

Ayat 10 :

Karyawan yang menemukan barang yang tidak ada pada terpat semestinya dan atau barang yang hilang wajib menyerahkan kepada pimpinannya dengan memberikan keterangan kapan dan dimana barang tersebut ditemukan.

Ayat 11:

Dalam menjalankan tugas kewajibannya, karyawan diminta adanya sikap yang jujur, rajin, tertib serta mencegah terjadinya penurunan penggunaan material yang efisien dan effective waktu.

Ayat 12:

Baik didalam maupun diluar Perusahaan, karyawan diwajibkan untuk menjaga nama baik Perusahaan.

Ayat 13

Setiap karyawan wajib memelihara kebersihan dan mengatur rapi tempat kerja.

Ayat 14 :

Setiap karyawan diwajibkan berpakaian sopan rapi dan tidak menggunakan celana pendek.

Pasal 9 PELANGGARAN YANG MENGAKIBATKAN PHK KARENA ALASAN MENDESAK

Ayat 1:

Setiap karyawan yang melakukan perbuatan - perbuatan atau melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran yang merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja ( PHK) karena alasan mendesak tanpa memperoleh uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja tetapi memperoleh penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) UU. No 13 tahun 2003 alasan mendesak tersebut sebagai berikut:

a. Mengambil atau membawa barang atau uang milik Perusahaan tanpa izin dan atau tanpa melalui prosedur yang berlaku di Perusahaan.

b. Menipu, memberikan keterangan palsu atau dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.

c. Mabuk minum - minuman keras yang memabukkan , memakai dan atau mengedarkan Narkotika, Psikotropika dan Zat adiktif lainya di lingkungan kerja.

d. Melakukan perbuatan Asusila, Perjudian, Perkelahian di lingkungan kerja.

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian perusahaan

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara .

j. Melakukan pekerjaan rangkap,yaitu mengikat diri dalam suatu hubungan kerja dengan perusahaan lain tanpa izin.

k. Manajemen atau karyawan melakukan pemungutan/ meminta apapun dalam proses perekrutan /penerimaan karyawan baru dan perubahan status yang berupa uang atau barang.

l. Menolak perintah atasan ( Direktur ) yang layak menurut pekerja.

Ayat 2 :

Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK) dengan alasan mendesak tersebut di atas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 SANKSI

Ayat 1:

Sanksi terhadap setiap karyawan yang berulang-ulang (tanpa mengindahkan peringatan-peringatan Perusahaan) melakukan pelanggaran terhadap tata tertib perusahaan, pelanggaran hukum atau merugikan perusahaan dapat dikenakan sanksi pemutusan hubungan /kerja dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 Undang-Undang No 13 Tahun 2003

PASAL 11 PEMBERIAN SURAT PERINGATAN

Ayat 1:

Perusahaan dapat memberikan surat peringatan lisan/tertulis kepada setiap karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib kerja perusahaan antara lain sebagai berikut:

a. Sering datang terlambat atau pulang mendahului waktu kerja yang telah ditetapkan

b. Tidak mematuhi ketentuan-ketentuan keselamatan kerja petunjuk - petunjuk atasan dan sebagainya

c. Menolak perintah yang layak.

d. Tidak cakap melakukan pekerjaan walaupun telah dicoba dimana-mana.

e. Melanggar ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan Perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Ayat 2:

Kepada karyawan yang melakukan pelanggaran tata tertib Perusahaan akan diberikan surat peringatan tertulis:

a. Surat teguran.

b. Surat peringatan ke I (pertama

c. Surat peringatan ke II ( kedua )

d. Surat peringatan ke III (ketiga / terakhir )

Ayat 3:

Surat peringatan tidak perlu diberikan menurut urut-urutannya ,tetapi dapat dinilai dari besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukan oleh karyawan

Ayat 4:

Ketentuan Surat Peringatan Ke I ( pertama) :

a. Tidak memakai pakaian seragam ,sepatu dan kartu pengenal/lencana kerja miliknya di lingkungan perusahaan.

b. Tidak menggunakan Alat Pelindung Diri ( APD) yang telah disediakan perusahaan.

c. Menyalah gunakan tanda pengenal /lencana keria dan tidak dapat menunjukkan kartu tanda pengenal kepada petugas keamanan / petugas lain yang ditunjuk untuk itu, sewaktu hendak masuk kelingkungan perusahaan.

d. Meninggalkan lingkungan perusahaan sewaktu jam kerja , kecuali atas perintah atau seizin atasan yang berwenang.

e. Mengganggu karyawan lain ,ngobrol ,bersenda gurau atau bermain-main pada waktu dinas jam kerja.

f. Melakukan pekerjaan dengan alat-alat yang bukan hak, wewenang dan tanggung jawabnya tanpa ijin.

g. Merusak aset Perusahaan berupa Kotak Saran, Kotak P3K, Toilet, dan Peralatan Ibadah ( mukena, sarung ) Pintu Jendela Lantai dan alat-alat Produksi ( Mesin).

h. Pindah atau tukar shift atau mengganti liburnya tanpa fin dari atasannya yang berwenang.

i. Menggunakan atau meletakkan barang / alat kerja secara serampangan yang dapat membahayakan dirinya atau orang lain.

j. Sesudah menjadi tugas dan tanggung jawabnya, tetapi tidak memberitahukan dengan segera kepada rekan kerjanya, atasannya atau petugas keamanan bila mengetahui adanya kecelakaan kerja atau keadaan yang membahayakan dirinya atau orang lain atau merugikan Perusahaan.

k. Tidur pada waktu jam kerja.

l. Terlambat datang dari waktu yang telah ditentukan tanpa ijin atau ada alasan yang sah sebanyak 2 ( dua) kali dalam satu bulan atau tidak mencetak / mengeprin kartu absensinya atau tidak laporan atas keterlambatanya meskipun sering diberikan surat peringatan lisan dari atasannya

m. Pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tanpa izin/ alasan yang sah sebanyak 2 ( dua | kali dalam satu bulan meskipun telah diperingatkan oleh atasannya.

n. Mengendarai kendaraan bermotor atau mobil yang bukan menjadi tugasnya tanpa ijin / perintah atasannya.

o. Merokok di dalam perusahaan kecuali pada tempat yang telah ditentukan.

p. Tanpa alasan yang jelas menolak untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diwajibkan oleh perusahaan meskipun

telah

diberikan peringatan oleh atasannya.

q. Membawa makanan, Korek Api, Rokok, handphon dan atau yang membahayakan diri karyawan sendiri, orang lain dan perusahaan ke dalam ruang produksi.

r. Mangkir atau tidak masuk kerja tanpa ijin selama 1 ( satu ) hari kerja dalam 1 ( satu) bulan.

s. Menolak untuk dimutasi dan rotasi setelah karyawan yang bersangkutan menerima SK mutasi atau rotasi.

Ayat 5;

Ketentuan surat peringatan ke II ( kedua) :

a. Mangkir atau tidak masuk kerja tanpa ijin selama 2 ( dua) hari kerja berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam satu bulan meskipun telah diberikan teguran oleh orang yang memiliki kewenangan dalam hal pendisiplinan.

b. Mangkir atau tidak masuk kerja Tanpa ijin selama 4 ( empat ) hari kerja dalam 2 1 dua | bulan meskipun telah diberikan surat peringatan pertama.

c. Mengoperasikan peralatan mesin atau menggunakan bahan yang tidak sesuai dengan S,O,P ( Standar Operasional Prosedur) sehingga membahayakan dirinya/ orang lain ,atau menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

d. Bukan menjadi tugasnya memindahkan alat pemadam kebakaran dari tempatnya ,atau mempergunakan bukan untuk tujuan yang semestinya.

e. Merintangi petugas keamanan dalam menjalankan tugasnya untuk memelihara tata tertib dan pengamanan di lingkungan perusahaan.

f. Menolak diberikan surat peringatan pertama atas dasar kesalahan yang terbukti.

g. Apabila karyawan mendapatkan sanksi dan telah mendapatkan surat peringatan pertama serta surat itu masih berlaku tetapi masih melakukan pelanggaran yang sama atan pelanggaran yang lain dapat dikenakan sanksi surat peringatan kedua.

Ayat 6:

Ketentuan surat peringatan ke III ( Letige ) :

a. Membawa keluar dari lingkungan perusahaan gambar teknik atau dokumen yang menjadi rahasia perusahaan tanpa seizin atasan / pengusaha.

b. Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau tanpa izin atasan, telah memindahkan / menyimpan barang milik: perusahaan di suatu tempat yang tidak semestinya yang terbukti sebagai usaha untuk membantu pencurian atau tidak melapor kepada pengusaha meskipun mengetahui hal-hal seperti itu.

c. Dengan' sengaja alat pengaman mesin atau peralatan lainnya sehingga mengakibatkan ledakan atau kebakaran.

d. Memasuki atau keluar dari lingkungan perusahaan dengan cara tidak melalui pintu yang telah ditentukan atau dengan cara yang tidak wajar.

e. Mangkir 3 ( tiga ) hari berturut-turut atau tidak berturut-turut dalam 1 ( satu) bulan.

f. Mengulangi kembali pelanggaran dan atau melakukan pelanggaran lain dan telah mendapat surat peringatan kedua.

Ayat 7:

Peringatan pertama diberikan setelah mendapatkan peringatan atau teguran lisan.

Ayat 8 :

Masing masing surat peringatan mempunyai masa berlaku selama 6 ( enam )bulan dan apabila setelah surat peringatan ke III / terakhir ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran lagi, maka perusahaan dapat memutuskan hubungan kerjanya dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur Undang-Undang No. 2 tahun 2004 dan No. 13 tahun 2003.

Ayat 9 :

Dalam hal karyawan menerima surat peringatan, tetapi merasa tidak bersalah, maka kepadanya diberikan kesempatan selama 14 ( empat belas ) hari terhitung saat dikeluarkannya surat peringatan itu, untuk mengajukan pembelaan diri yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan, selanjutnya pimpinan perusahaan melakukan penelitian dan pada akhirnya mengambil keputusan yang dapat berupa:

a. Menguatkan surat peringatan.

b. Merubah surat peringatan.

c. Membatalkan surat peringatan.

PASAL 12 PENERIMAAN BURUH

Ayat 1 :

Ayat 2 :

Selama masa percobaan masing-masing pihak dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat tanpa syarat.

Ayat 3 :

Seorang buruh yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik dan memenuhi kriteria yang ditentukan oleh perusahaan diangkat sebagai buruh tetap dan masa percobaan tersebut dihitung sebagai masa kerja.

Ayat 4 :

Pengangkatan sebagai buruh tetap wajib dituangkan dalam perjanjian kerja atau ditetapkan dalam surat ketetapan pimpinan perusahaan dengan menyebutkan jabatan, bagian dan jumlah upah.

PASAL 13 PROMOSI / MUTASI DAN DEMOSI JABATAN

Ayat 1:

Promosi jabatan adalah peningkatan jabatan seorang buruh pada jabatan yang lebih tinggi dan merupakan wewenang perusahaan, Pelaksanaannya didasarkan kepada penilaian dan kebutuhan perusahaan.

Ayat 2 :

Dalam setiap promosi jabatan upah buruh yang bersangkutan akan dinaikan yang besarnya dan pengaturannya di musyawarahkan oleh kedua belah pihak.

Ayat 3 :

Dalam setiap promosi jabatan perusahaan dapat melakukan masa percobaan selama 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan atau langsung tanpa masa percobaan apabila dinilai tidak memenuhi persyaratan maka akan dikembalikan ketempat semula.

Ayat 4 :

Dalam pelaksanaan promosi jabatan kepada buruh yang bersangkutan diberi surat promosi jabatan dan setelah dinyatakan lulus dalam masa percobaan kepada buruh yang bersangkutan diberikan surat pengangkatan secara resmi dengan mencantumkan nama, bagian, jabatan, dan upah.

Ayat 5 :

Untuk kepentingan jalannya operasional perusahaan, pengusaha berhak mengatur pembagian / menunjuk pekerja dan memutasi ( pemindahan ) Karyawan dari Sub Unit ke Sub Unit yang lain atau bagian pekerjaan ke bagian pekerjaan lainnya.

Ayat 6 :

Penurunan Jabatan dapat dilakukan apabila berdasarkan penelitian pimpinan jabatannya tidak menunjukkan kecakapan / keterampilan, kreativitas, rasa tanggung jawab yang ditentukan atas penurunan jabatan ( Demosi | ini maka tunjangan jabatan akan disesuaikan dengan jabatan barunya.

PASAL 14 USIA KERJA DAN BATAS USIA KERJA

Ayat 1:

Perusahaan hanya menerima buruh yang sudah berusia, sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun sewaktu melamar pekerjaan sesuai ketentuan UU. No. 13 2003

Ayat 2 :

Batas usia kerja (usia pensiun) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun

Ayat 3:

Buruh yang sudah mencapai usia pensiun masih dapat di pekerjaan apabila benar-benar dibutuhkan dan berdasarkan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.

Ayat 4 :

Apabila terjadi sesuatu terhadap buruh atau ada pertimbangan lain bagi buruh yang belum mencapai usia pensiun dapat mengajukan pensiun dini berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, mengikuti aturan UU ketenagakerjaan yang berlaku.

BAB IV WAKTU KERJA LEMBUR DAN LIBUR RESMI

PASAL 15 WAKTU KERJA

Ayat 1:

Ayat 2 :

Ayat 3 :

Waktu kerja di Perusahaan :

MasukIstirahatPulang

- Senin- kamis: 07.3011.30 s/d 13.0016.30

- Jum'at: 07.3011.30 s/d 13.0017.00

Waktu kerja shift :

MasukIstirahatPulang

Senin-Jumat: 19.0023.30 s/d 24.3004.00

Ayat 4 :

Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kerja long shift pada seluruh buruhnya.

PASAL 16 KERJA LEMBUR

Ayat 1 :

Mekanisme kerja lembur :

b. Informasi kerja lembur harus sudah direncanakan dengan waktu yang jelas dan sudah diberitahukan kepada buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 2 (dua) jam sebelum waktu pulang.

d. Jika buruh bekerja lembur 3 (tiga) jam dalam 1 (satu) hari maka pekerja harus mendapatkan makan yang nilai gizinya sekurang-kurangnya 1.400 kalori*

Ayat 2 :

Pada jam kerja lembur pukul 21.00 Wib perusahaan wajib menyediakan Transportasi yang mengantar sampai dengan titik kumpul / wilayah.

PASAL 17 MASA BEBAS KERJA BAGI BURUH

Ayat 1:

Ayat 2 :

PASAL 18 ISTIRAHAT/CUTI TAHUNAN

Ayat 1:

Ayat 2 :

Perusahaan wajib memberitahukan kepada buruh apabila hak atas cuti tahunan sudah timbul.

Ayat 3:

Buruh yang akan menggunakan hak cutinya dapat diambil sewaktu-waktu dengan mengajukan surat permohonan cuti terlebih dahulu ke bagian Personalia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelumnya.

Ayat 4:

Dalam keadaan mendesak buruh dapat mengambil cut tahunan dengan pemberitahuan kebagian Personalia secara lisan dan surat permohonan cuti dapat diajukan setelah buruh yang bersangkutan masuk kerja kembali.

Ayat 5 :

Sisa cuti tahunan dapat diambil dalam waktu 6 / enam \ bulan setelah muncul hak cut tersebut dan akan dipasang di papan/ mading pengumuman.

Ayat 6 :

Sisa cuti tahunan yang tidak diambil akan diperhitungkan dan dibayarkan sesuai dengan gaji pokok, Perusahaan akan memberikan kompensasi kepada karyawan / karyawati setelah bekerja selama 2 (dua) tahun, Apabila karyawan /karyawati bekerja dibawah 2 (dua) tahun cuti tersebut tidak dihilangkan dan hak cutinya bisa diambil sesuai kebutuhannya.

PASAL 19 CUTI MELAHIRKAN, KEGUGURAN DAN HAID

Ayat 1 :

Ayat 2 :

Ayat 3 :

Bagi buruh yang melahirkan atau keguguran diwajibkan mempergunakan hak cutinya secara penuh

Ayat 4;

Upah bagi buruh yang sedang menggunakan hak cutinya dapat diTransfer ke rekening buruh yang bersangkutan,

Ayat 5:

PASAL 20 HAK MENYUSUI

Ayat 1 :

PASAL 21 IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN TETAP DIBERIKAN UPAH

Ayat 1:

b. Menikahkan anak: 3 hari

c.. Khitanan / membaptiskan anak: 2 hari

f. Pernikahan saudara kandung buruh

g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal : 1 hari

h. Korban bencana alam: Ada surat dari pengurus setempat

RT dan RW.

Ayat 2 :

Apabila buruh yang melaksanakan izin sesuai dengan ketentuan pada ayat 1 ( satu ) yang bertempat tinggal jauh dari perusahaan ( di luar kota) maka bagi buruh yang bersangkutan dapat meminta ijin tambahan tanpa mengurangi hak buruh, dengan catatan dari perusahaan, mengambil cuti. ijin kepada atasan, bila tidak memiliki hak cuti lagi maka dibuat cuti diluar tanggungan (CDT)

Ayat 3 :

Apabila buruh sakit di Perusahaan maka buruh wajib untuk diperiksa kesehatannya pada klinik yang ditunjuk oleh perusahaan.

a. Apabila hasil pemeriksaan oleh Perawat/Dokter buruh yang bersangkutan harus beristirahat sejenak, Maka buruh tersebut harus beristirahat ditempat yang telah ditentukan.

b. Apabila menurut hasil pemeriksaan kesehatan oleh Perawat/Dokter ternyata buruh yang bersangkutan harus istirahat lanjutan maka buruh tersebut di izinkan pulang dengan mendapat upah penuh.

c. Apabila buruh sakit yang membutuhkan pertolongan darurat atau penanganan lebih lanjut maka pihak perusahaan akan membawa buruh tersebut ke Rumah Sakit terdekat.

BAB V PENGUPAHAN

PASAL 22 DASAR POKOK ADMINISTRASI PENGUPAHAN SERTA TUNJANGAN

Ayat 1:

Sistem pengupahan terhadap buruh / staff adalah mengacu pada upah bulanan yang dibayarkan setiap tanggal 5 ( lima) bulan berikut, dengan komponen upah adalah sebagai berikut :

a. Upah pokok.

b. Upah lembur.

c. Upah sakit, cuti, izin, dan dispensasi serikat.,

d. Tunjangan jabatan

e. Potongan iuran BPJS.

f. Potongan iuran serikat.

Ayat 2 :

Ayat 3 :

Bila buruh terpaksa diliburkan sebagian atau seluruhnya dalam hal tidak ada order maka upah tetap dibayar penuh.

Ayat 4:

Apabila ada keterlambatan pemberian upah mendadak buruh dari jadwal yang sudah ditentukan maka mekanisme yang selanjutnya mengacu kepada PP No. 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah dan / PP No. 78

Ayat 5 :

kekeliruan pembayaran upah karena kesalahan dari administrasi perusahaan akan dibayarkan dibulan berikutnya (rapel).

Ayat 6 :

jika pada ayat 5 mencakup banyak buruh, maka akan dikeluarkan pemberitahuan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan serikat buruh dan akan di keluarkan pemberitahuan secara resmi

Ayat 7 :

Dalam hal buruh ditahan pihak yang berwajib karena dalam kasus tindak pidana, Maka pihak perusahaan membayar upah buruh beserta hak-haknya berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Ayat 8 :

Dalam hal terjadinya keadaan FORCE MAJEURE yang mengakibatkan tertundanya pembagian upah, Maka pihak perusahaan akan memberikan uang pinjaman sementara minimal 50% dari upah sampai dengan penghitungan gaji selesai dilaksanakan pihak perusahaan akan memprioritaskan proses penghitungan bila situasi sudah memungkinkan atau berdasarkan kesepakatan bersama dengan serikat buruh.

PASAL. 23 TUNJANGAN MASA KERJA (GRADE)

PASAL 24 TUNJANGAN HARI RAYA DAN KEAGAMAAN

PASAL 25 TUNJANGAN KEMATIAN (UANG DUKA CITA)

Ayat 1 :

PASAL 26 PERNIKAHAN

Ayat 1 :

Pengusaha memberikan sumbangan uang pernikahan kepada karyawan / karyawati baik lajang, janda, maupun duda yang melaksanakan pernikahan dengan menunjukan surat atau bukti surat nikah sebesar Rp. 500.000, - ( lima ratus ribu rupiah ).

Ayat 2 :

Pemberian sumbangan diberikan selambat-lambatnya 10 ( sepuluh ) hari setelah hari pernikahan ( dengan memberikan bukti buku nikah).

BAB VI PENGOBATAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DAN FASILITAS

PASAL 27 PERAWATAN DAN PENGOBATAN

Ayat 1:

Ayat 2 :

Apabila karyawan sakit dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter, yang sesuai dengan klinik Faskes tingkat I BPJS kesehatan yang dipilih oleh pekerja, maka upahnya dibayar penuh.

Ayat 4 :

Apabila karyawan sakit dalam jangka waktu yang lama dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter maka tetap mendapatkan upah penuh.

PASAL 28 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA ( K3 )

PASAL 29 FASILITAS

Ayat 1 :

Perusahaan menyediakan toilet yang memadai bagi buruh laki-laki dan perempuan di perusahaan.

Ayat 2 :

Perusahaan menyediakan kran air pam untuk wudhu dan toilet untuk tidak memberikan batasan penggunaannya.

Ayat 3 :

Untuk menunjang pelaksanaan ibadah di lingkungan perusahaan dengan baik, maka perusahaan menyediakan fasilitas ibadah ( mushola, mukena, dan sajadah ) dengan layak.

Ayat 4 :

Agar buruh makan dengan nyaman dan tenang, perusahaan wajib-menyediakan sarana tempat makan yang memadai dan sekaligus tempat istirahat bagi buruh sewaktu jam istirahat.

Ayat 5 :

Untuk keamanan dan kenyamanan perusahaan menyediakan loker untuk karyawan yang layak.

Ayat 6 :

Perusahaan menyediakan tempat parkir yang layak dan aman.

BAB VII PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA, PENGUNDURAN DIRI DAN DANA PENSIUN

PASAL 30 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Ayat 1 :

Ayat 2 :

Bila dengan berbagai usaha Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindarkan, maka buruh berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang pengganti hak berdasarkan UU. No. 13. tahun 2003 ( di pasal 156 Ayat 2, 3, dan 4 ).

Ayat 3 :

PASAL 31 PENGUNDURAN DIRI

Ayat 1:

Dalam hal mendesak, buruh dapat mengundurkan diri paling lambat 1 (satu) minggu dan tetap menerima hak-haknya sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan KetenagaKerjaan.

Ayat 2 :

Adapun perhitungan uang pisah yang dimaksud dalam ayat 1 ( satu ) adalah

sebagai berikut :

a. Masa kerja 3 tahun s/d 6 tahun: 1 Bulan Gaji Pokok

b. Masa kerja 6 tahun s/d 9 tahun: 1 1/2 Bulan Gaji Pokok

c. Masa kerja 9 tahun keatas: 2 Bulan Gaji Pokok

Ayat 3 :

Uang penggantian hak yang dimaksud dalam Ayat 1 :

a. Cut tahunan yang belum diambil.

b. Biaya ongkos pulang untuk pekerja / buruh dan keluarganya senilai

Rp 300.000 - ( tiga ratus ribu rupiah )

c. Pengganti perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15% dari pesangon dan penghargaan masa kerja

PASAL 32 PENSIUN

Ayat 1 :

Bagi buruh yang memasuki masa pensiun maka perusahaan waiib memberikan kepada buruh uang pesangon 2 ( dua) kali ketentuan dari UU. No. 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat 2, Pasal 156 Ayat 5.

Ayat 2 :

Masa pensiun ditetapkan pada usia 55 ( lima puluh lima) tahun. ( untuk karyawan office atau staff)

Ayat 3 :

Bagi buruh yang alasan tertentu dapat mengajukan pensiun dini minimal usia 53 ( lima puluh tiga) tahun ( untuk karyawan Produksi).

BAB VIII PENYAMPAIAN ASPIRASI,MASA BERLAKU PKB DAN ATURAN PENUTUP

PASAL 33 PENYAMPAIAN ASPIRASI

1 Pengusaha • dan serikat buruh bersepakat bahwa setiap keluhan pengaduan serta

tuntutan buruh agar secepatnya untuk di tindak lanjuti dan dirundingkan.

2. Cara penyelesaian

a.Setiap keluh kesah diupayakan untuk diselesaikan secara musyawarah.

b. Setiap hasil musyawarah disebut seçara tertulis yang ditandatangani kedua belah pihak dan dibuat rangkap 2 ( dua) yang mempunyai ketentuan hukum yang sama.

c. Setiap hasil perjanjian yang disepakati wajib dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

3. Sarana Pendukung

a. Perusahaan menyediakan kotak saran sebagai tempat penyampaian Kritik ,Saran dan Aspirasi buruh secara jujur dan sopan serta bertanggung jawab.

b. Setiap pengirim surat dijamin kerahasiaannya serta dilindungi.

c. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian permasalahan maka dapat ditempuh sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34 MASA BERLAKU PKB

1. .PKB dinyatakan syah dan mulai berlaku apabila ditandatangani oleh kedua belah pihak ‚dan dicatatkan dinas tenaga kerja

3. Dengan berlakunya PKB maka Peraturan Perusahaan dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal 35 ATURAN PENUTUP

1. Perjanjian Kerja Bersama ini ditandatangani pada tanggal 15 Mei 2017.

2. Pihak Penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ini telah diberi wewenang secara hukum oleh pihak masing-masing.

3. Apabila terjadi salah penafsiran atas isi Perjanjian Kerja Bersama ini ,maka akan diselesaikan musyawarah untuk mufakat ,dan bila tidak ada kesepakatan akan diselesaikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

4.Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam pembuatan PKB ini, maka diadakan perbaikan seperlunya melalui musyawarah dengan itikad baik dari kedua belah pihak.

Demikianlah Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak.

Ditandatangani : Jakarta

PIHAK PERTAMA

PIMPINAN PT. DONG-A DECAL

Jang Seung ShikAgus Heru Seseno

DirekturHRD & GA Manager

PIHAK KEDUA

SERIKAT PEKERJA SBSI 1992

Jamaludin Indrianto

Ketua PK SBSI 1992Sekretaris PK SBSI 1992