BAB I : UMUM

Pasal 1 : Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan/Perjanjian

PT. SUMATRA TOBACCO TRADING COMPANY yang berkedudukan di Pematang Siantar dalarn hal ini selanjutnya disebut Pihak Perusahaan.

Dengan

Pimpinan Unit Kerja Federasi Serikat Pekerja Rokok, Tembakau, Makanan dan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia ( PUK F-SP-RTMM - SPSI ), Pengurus Komisariat Federasi Makanan, Minuman, Pariwisata, Restauran, Hotel dan Tembakau Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (PK F-KAMIPARHO SBSI ), dan Serikat Pekerja Ikatan Persaudaraan Dan Tolong Menolong ( SP IPTM ) yang masing- masing telah berdiri secara syah di PT.Sumatra Tobacco Trading Company Pematang Siantar, yang dalam hal ini mewakili anggotanya masing-masing, selanjut disebut sebagai Serikat Pekerja/ Serikat Buruh.

Pasal 2 : Istilah – Istilah

1. Perusahaan : ialah PT.Sumatra Tobacco Trading Company Pematang Siantar.

2. Pengusaha : ialah Pimpinan Perusahaan PT. Sumatra Tobacco Trading Company atau unsur manajemen yang mewakilinya dan yang bertindak atas nama pimpinan Perusahaan.

3. Serikat Pekerja/Buruh : ialah PUK F-SP-RTMM –SPSI PT.STTC Pematang siantar, Serikat Buruh PK F-KAMIPARHO SBSI PT. STTC Pematang Siantar, dan

SP IPTM PT. STTC Pematang Siantar.

5. Istri: Ialah istri pertama yang syah menurut Undang-undang dan telah didaftarkan oleh pekerja / buruh di perusahaan. Apabila istri pertama tersebut meninggal dunia atau bercerai secara syah menurut undang-undang, maka istri berikutnya yang syah menurut Undang-undang dan telah didaftarkan di perusahaan dianggap sebagai istri pertama.

6. Suami: ialah Suami pekerja/buruh yang syah menurut undang-undang dan telah didaftarkan oleh pekerja/buruh di Perusahaan. Apabila suami meninggal dunia atau bercerai secara syah menurut undang-undang, maka suami berikutnya yang syah menurut undang-undang dan telah didaftarkan pekerja di Perusahaan dianggap sebagai suami.

7. Anak: ialah anak pekerja/buruh sendiri yang syah menurut undang-undang, yang berumur dibawah 21 (dua puluh satu) tahun, belum berpenghasilan sendiri dan belum pernah menikah dan masih menjadi tanggungan pekerja/buruh dengan jumlah 3 (tiga) orang.

8. Ahli Waris: ialah Istri atau Suami atau Anak atau orang lain yang ditunjuk oleh pekerja/buruh yang bersangkutan untuk menerima hak warisan berupa pembayaran akibat pekerja/buruh tersebut rneninggal dunia dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

9. Keluarga: ialah suami atau istri dan anak-anak pekerja/buruh yang terdaftar di Perusahaan.

10. Hari Kerja: ialah hari-hari kerja biasa yang ditentukan bagi pekerja selama 6 (enam ) hari dalam seminggu kecuali hari tersebut ditentukan Pemerintah sebagai hari Iibur resmi.

11. Jam Kerja: ialah jam-jam dimana pekerja ditetapkan harus berada di tempat kerja dan melaksanakan pekerjaan

12. Kerja Lembur: ialah pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja melebihi 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam seminggu, bekerja pada hari istirahat mingguan atau bekerja pada hari libur resmi yang pelaksanaannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Perusahaan.

13. Hari libur: ialah hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah atau ditetapkan Perusahaan, dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban bekerja.

14. Tempat Kerja: ialah tempat dimana pekerja ditempatkan / ditugaskan di lingkungan Perusahaan.

15. Perawatan: ialah penyembuhan penyakit yang memerlukan rawat inap di rumah sakit.

16. Pengobatan : Penyembuhan penyakit yang tidak memerlukan rawat inap di rumah sakit.

17. Penyelenggara Program Jamsostek : PT. Jamsostek dan PT.Inhealth

Pasal 3 : Maksud Dan Tujuan Diadakannya PKB

1.Mewujudkan dan memelihara hubungan kerja yang lebih harmonis dan mantap dengan mengatur kepastian hak dan kewajiban masing-masing Pihak, termasuk syarat-syarat kerja, hubungan kerja dan hubungan industrial. Dengan demikian ketenangan kerja dan ketenangan Perusahaan lebih terjamin untuk meningkatkan produksi dan produktifitas kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

2.Meningkatkan pengertian dan kesadaran bersama, bahwa pengaturan hak dan kewajiban yang berlaku di Perusahaan bukan semata-mata kehendak satu pihak, tetapi merupakan hasil kesepakatan. Oleh karena itu, ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerja Bersama / Kesepakatan Kerja Bersama ini menjadi ketentuan yang berlaku umum dan harus dipatuhi oleh semua pihak termasuk para pekerja memandang keanggotaan Serikat Pekerja / Buruh.

Pasal 4 : Luasnya Kesepakatan

1. Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh menyetujui bahwa PKB/KKB terbatas pada hal-hal yang bersifat umum dan berlaku umum seperti tercantum dalam PKB / KKB ini. Oleh karena itu, Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh tetap mempunyai hak-hak lain yang diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang yang berlaku.

Pasal 5 : Kewajiban Pengusaha Dan Serikat Pekerja / Buruh

1. Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh berkewajiban untuk memberitahukan dan menjelaskan isi dari PKB / KKB ini kepada pekerja dalam berbagai kesempatan.

2.Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh berkewajiban untuk mentaati isi PKB/ KKB ini dan dapat mengingatkan pihak yang melanggar atau tidak mengindahkannya. Selanjutnya Serikat Pekerja / Serikat Buruh berkewajiban menertibkan anggotanya agar selalu mematuhi isi PKB / KKB ini.

3.Dalam menjalankan kewajiban masing-masing, Pengusaha dan Serikat Pekerja /Serikat Buruh harus bertindak secara adil dan bijaksana dengan berpedoman pada isi PKB / KKB ini Serta peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 6 : Pengakuan Hak Pengusaha Dan Serikat Pekerja/Buruh

1.Serikat Pekerja / Buruh mengakui, bahwa Pengusaha mempunyai hak dan wewenang penuh untuk mengatur dan mengelola jalannya Perusahaan termasuk pengaturan para pekerja sesuai kebutuhan Perusahan.

2.Pengusaha mengakui bahwa Serikat Pekerja / Buruh adalah wadah para pekerja yang syah, dalam perusahaan. Dengan demikian akan mewakili seluruh anggotanya baik secara perorangan maupun secara kolektif dalam masalah ketenagakerjaan dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja, syarat-syarat kriteria perselisihan.

3.Serikat Pekerja / Buruh wajib membantu pimpinan Perusahaan, atau wakilnya membina, mengatur dan menertibkan para pekerja agar tidak melanggar ketentuan dalam PKB / KKB ini.

4.Dalam hal menjalankan tugasnya masing-masing Serikat Pekerja / Buruh dan Pengusaha menghindarkan tindakan-tindakan campur tangan /intervensi yang dapat merugikan pihak lain.

Pasal 7 : Pertemuan Pengusaha Dengan Serikat Pekerja / Buruh

1.Pengusaha dan Serikat Pekerja / Serikat Buruh sepakat untuk mengadakan pertemuan berkala guna, membahas / memusyawarahkan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga dan meningkatkan keharmonisan hubungan kerja sesuai dengan kebutuhannya, minimal sekali dalam dua bulan. Pertemuan tersebut sifatnya adalah konsultasi atau tukar informasi untuk menyatukan langkah dan persepsi.

2.Untuk kelancaran pertemuan/musyawarah tersebut Pengusaha dan Serikat Pekerja /Buruh masing-masing dapat menunjuk wakilnya untuk mengikuti pertemuan dimaksud dan selalu berupaya untuk menghasilkan suatu mufakat yang adil dan bijaksana dengan memedomani isi Perjanjian Kerja Bersama ini secara keseluruhan.

Pasal 8 : Keanggotaan Serikat Pekerja / Buruh

1.Keanggotaan Serikat Pekerja / Buruh adalah sukarela dan terbuka bagi setiap pekerja di lingkungan Perusahaan.

2.Para Pekerja yang mengikat perjanjian kerja khusus dapat menjadi anggota Serikat Pekerja / Buruh.

3.Pekerja yang menduduki jabatan tertentu dan / atau yang tugas atau fungsinya menimbulkan pertentangan kepentingan antara perusahan dan Serikat Pekerja/Buruh, atau karena posisinya mewakili kepentingan perusahaan, tidak boleh menjadi pengurus Serikat Pekerja / Buruh di Perusahaan.

Pasal 9 : Bantuan Dan Fasilitas Bagi Serikat Pekerja /Buruh

1.Pengusaha memberikan kepada sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk mengurus pelaksanaan tugas Serikat Pekerja Buruh 2 (dua) hari dalam sebulan. Untuk pelaksanaannya Serikat Pekerja bermusyawarah dengan Pengusaha sebelumnya agar jangan sampai terjadi hambatan dalam pekerjaan sehari-hari.

2.Dalam hal menghadiri konferensi/kongres, Pengusaha memberikan ijin sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) orang Pengurus Serikat Pekerja / Buruh untuk meninggalkan pekerjaan dengan pemberian upah saja (upah Pokok + Tunjangan Tetap) sesuai dengan kebutuhannya paling lama untuk 6 (enam) hari dalam setahun. Untuk pelaksanaannya harus lebih dahulu meminta ijin dari pengusaha dengan menyertakan bukti kepesertaan menghadiri konferensi/kongres dimaksud 7 (tujuh) hari sebelumnya.

3. Pengusaha meminjamkan ruangan yang memadai untuk digunakan menjadi Kantor Serikat Pekerja / Buruh berikut Papan Pengumuman.

4.Penempelan Bulletin, Pengumuman, Surat Edaran dan sejenisnya bagi kepentingan Serikat Pekerja / Buruh dan anggotanya hanya boleh dilakukan di papan pengumuman yang disediakan untuk Serikat Pekerja / Buruh. Isi pengumuman, bulletin, Surat edaran dimaksud sepenuhnya menjadi tanggungjawab Serikat Pekerja / Buruh.

5.Dengan seijin Pengusaha, Serikat Pekerja / Buruh dapat menggunakan ruangan/tempat untuk rapat anggota beserta, kelengkapannya. berupa meja dan kursi yang tersedia di Perusahaan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis kepada Pengusaha 7 (tujuh) hari sebelumnya dengan mencantumkan penanggung jawab pertemuau beserta peserta pertemuan. Dalam hal ijin dari yang berwajib diperlukan, Serikat Pekerja / Buruh harus melengkapinya terlebih dahulu. Ijin pemakaian ruangan tersebut diberikan Pengusaha secara tertulis.

6. Pengurus Serikat Pekerja / Buruh tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti pekerja-pekerja lainnya dalam hal yang berhubungan dengan kedudukannya sebagai pekerja di perusahaan.

7.Bantuan dan fasilitas seperti tersebut pada butir (1 s/d 5) di atas hanya berlaku bagi Serikat Pekerja / Buruh yang telah berdiri secara syah di perusahaan pada saat KKB ini ditandatangani.

BAB II : HUBUNGAN KERJA

Pasal 10 : Penerimaan, Pemindahan, dan Pengangkatan

Untuk kepentingan jalannya Perusahaan, Serikat Pekerja / Buruh mengakui sepenuhnya Hak Péngusaha dalam penerimaan pekerja baru, penentuan dan pembagian pekerjaan, pengangkatan dan pemindahan pekerja/buruh.

Pasal 11 : Penerimaan Pekerja Baru

1.Pengusaha berhak sepenuhnya untuk memilih calon pekerja/buruh yang akan diseleksi menjadi pekerja di perusahaan berikut persyaratan untuk itu

4.Pekerja harus menyediakan data pribadi yang benar yang diperlukan oleh Pengusaha pada saat masuk kerja atau setiap saat diminta dan dibutuhkan Perusahaan termasuk setiap ada perubahan status dan alamat pekerja.

Pasal 12 : Pemindahan

1.Pengusaha berhak untuk memindahkan/memutasikan pekerja/buruh dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya di bawah naungan Perusahaan yang berbadan hukum sama, sesuai dengan kebutuhan dan kelancaran proses produksi Perusahaan tanpa mengurangi haknya.

2.Dalam hal mutasi, Pengusaha akan selalu mempertimbangkan kemampuan dan kecakapan pekerja/ buruh Serta jenjang karir yang bersangkutan, dan pemberitahuannya disampaikan kepada yang bersangkutan secara tertulis 3 (tiga hari sebelumnya.

3.Pekerja/buruh yang mendapat perintah pindah/mutasi harus segera menyerahkan pekerj aannya kepada penggantinya atau kepada atasannya langsung melaksanakan tugas yang baru sesuai dengan waktu yang ditentukan Pengusaha.

4.Pekerja/buruh yang menolak perintah mutasi dibawah naungan perusahaan berbadan hukum sama, dianggap melawan perintah kerja yang layak dan dapat diberikan Surat Peringatan. Bila setelah diberikan Surat Peringatan yang bersangkutan tetap tidak bersedia melaksanakan perintah mutasi, pengusaha dapat memberhentikan sementara (menskorsing) yang bersangkutan untuk kemudian di PHK dengan mengikuti prosedur perundangan yang berlaku.

Pasal 13 : Pengangkatan Dan Perubahannya

1.Serikat Pekerja / Buruh mengakui bahwa pengangkatan jabatan/tugas/fungsi seorang pekerja/buruh sepenuhnya menjadi wewenang pengusaha yang tidak boleh diganggu gugat.

2.Pengangkatan jabatan/tugas/fungsi didasarkan pada penilaian pengusaha yang meliputi sikap,1oyalitas, prestasi kerja, disiplin dan keterampilan pekerja/buruh.

3.Jabatan/tugas/fungsi seorang pekerja/buruh dapat diturunkan atau dicabut apabila pekerja/buruh yang bersangkutan menunjukkan prestasi kerja yang terus menerus menurun, atau pekerja/buruh tersebut berperilaku yang tercela dan tidak terpuji, dengan memberitahukannya lebih dahulu kepada yang bersangkutan.

4.Jabatan/tugas/fungsi dapat juga dicabut atau dihapuskan bila karena kebijaksanaan pengusaha, jabatan/tugas/fungsi tersebut dihapus atau dihilangkan.

5.Dalam hal jabatan/tugas/fungsi seorang pekerja/buruh tersebut pada ayat (3) dan (4) diturunkan atau dicabut, maka bila sebelumnya untuk jabatan/tugas/fungsi tersebut diberikan tunjangan, maka tunjangan tersebut hapus dan diberlakukanlah ketentuan di tempat baru.

BAB III : HARI KERJA, JAM KERJA DAN LEMBUR

Pasal 14 : Hari Kerja

2. Pengusaha dapat mengajukan perobahan hari kerja sesuai dengan keperluan perusahaan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku setelah lebih dahulu memusyawarahkannya dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh.

Pasal 15 : Jam Kerja

2.Jam kerja di Perusahaan terdiri dari jam Kerja Non Shift dan jam Kerja Shift, dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Non Shift ;

- Senin s/d Jumat : 08.00 - 17.00 WIB

(waktu istirahat pukul 12.00.- 14.00 WIB

- Sabtu : 08.00 - 13.00 WIB

2.2. Shift ;

- Shift I : 07.00 - 15.00 WIB

- Shift II : 15.00 - 23.00 WIB

- Shift III : 23.00 - 07.00 WIB

(Waktu istirahat setiap shift 1 jam )

2.3.Untuk tertibnya pelaksanaan istirahat, dengan berpedoman pada waktu istirahat yang ditentukan, pengusaha dapat membagi istirahat pekerja 'pada beberapa kelompok, sedang bagi pekerja yang melayani mesin dan pekerjaan sejenisnya, waktu istirahat dilakukan secara bergilir.

3.Pengusaha karena kebutuhan yang mendesak untuk mempertahankan pelaksanaan proses produksi dapat merubah jam kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku setelah lebih dahulu memusyawarahkannya dengan Serikat Pekerja / Buruh.

4. Bagi pekerja yang beragama Islam, diberikan kesempatan meninggalkan pekerjaannya secara bergantian untuk melaksanakan ibadah Sholat, dan bagi pekerja yang beragama Kristen bila pada hari /jam kerja mengisyaratkan orang Kristen untuk beribadah di Gereja, Pengusaha juga memberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah tersebut.

Pasal 16 : Kerja Lembur

1.Kerja lembur ialah pekerjaan yang dilaksanakan lebih dari 7 (tujuh) jam sehari dan lebih dari 40 (empat puluh) jam seminggu, atau kerja pada hari istirahat mingguan atau hari libur resmi.

2. Kerja Lembur adalah sukarela kecuali:

2.1. Dalam hal darurat (Force Majeur) dan apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan orang.

2.2. Dalam hal pekerjaan- pekerjaan yang apabila tidak diselesaikan akan menimbulkan kerugian Perusahaan dan mengganggu kelancaran produksi

2.3.Dalam hal pekerja Shift harus terus bekerja karena penggantinya tidak datang.

3.3. Upah per jam dalam perhitungan lembur adalah 1/173 kali upah sebulan.

3.4. Upah sebulan adalah Upah Pokok + Tunjangan Tetap (bila ada) + uang beras.

Pasal 17 : Terlambat Masuk Kerja Dan Pulang Sebelum Waktunya

1.Pekerja yang terlambat masuk kerja diadakan pemotongan atas upahnya sesuai dengan keterlambatannya dan dianggap serta dicatat sebagai kurang disiplin.

2.Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya sebelum Waktu kerja berakhir tampa seijin dari atasannya diadakan pemotongan atas uphnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dianggap sebagai pelanggaran disipliin kerja yang dikenakan sanksi surat peringatan.

Pasal 18 : Dinas Luar

1.Pekerja yang ditugaskan Dinas Luar untuk kepentingan Perusahaan diberikan dinas luar yang diatur secara tersendiri oleh pengusaha.

2.Ketentuan mengenai dinas luar ini disesuaikan dengan jarak dan lamanya dinas luar terse-but.

Pasal 19 : Mangkir

1.Pekerja yang tidak hadir bekerja tanpa alasan yang syah dan dapat diterima Perusahaan dianggap mangkir dan upahnya dipotong untuk setiap satu hari kemangkiran sebesar upah sebulan dibagi 25.

2.Bila pekerja mangkir berturut-turut 5 (lima ) hari atau lebih tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang syah , dan telah dipanggil perusahaan secara tertulis 2 (dua) kali tetapi tetap tidak hadir bekerja, diklasifikasikan mengundurkan diri dari Perusahaan atas kehendak sendiri dan dapat di Putuskan Hubungan Kerjanya (PHK ) oleh Perusahaan.

3.Pekerja yang di Putuskan Hubungan Kerjanya karena diklasifikasikan sebagai mengundurkan diri hanya berhak untuk mendapat Uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sesuai ketentuan UU. No. 13 Tahun 2003.

BAB IV: PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN BEKERJA

Pasal 20 : Istirahat Mingguan Dan Hari Libur Resmi

2.Istirahat Mingguan pada umumnya jatuh pada hari Minggu. Namun karena sifat pekerjaan pada bagian tertentu seperti bagian keamanan, boiler, genset dan pekerjaan sejenisnya mengharuskan sebagian pekerja bekerja pada hari Minggu sesuai dengan jadwal kerja yang telah disusun oleh Pengusaha maka istirahat mingguan tersebut dapat jatuh pada hari lainnya.

Pasal 21 : Istirahat Tahunan (Cuti Tahunan)

2. Jumlah hari istirahat tahunan dihitung 1 (satu) hari untuk setiap bulan dengan ketentuan pekerja tersebut hadir bekerja atau dianggap hadir bekerja minimal 23 (dua puluh tiga) hari dalam sebulan. Dengan demikian, bila hari kerja seorang pekerja/buruh kurang dari 23 hari pada satu bulan tertentu, maka perhitungan hak cutinya pada bulan tersebut gugur/hilang, kecuali dalam setahun jumlah hari kerja yang bersangkutan mencapai 276 hari atau lebih.

3.Pengusaha dapat menunda pemberian istirahat tahunan pekerja yang telah jatuh tempo karena kepentingan Perusahaan untuk paling lama 6 (enam) bulan, dan istirahat tahunan tersebut dapat dibagi dalam beberapa bagian, asal saja ada 1 (satu) bagian sekurang-kurangnya 6 (enam) hari terus menerus.

4.Pengusaha akan memberitahukan secaratertulis bila istirahat tahunan pekerja tiba.

5.Bila setelah diberitahukan Pengusaha telah tibanya saat istirahat tahunan seorang pekerja dapat digunakan/diambil, tetapi pekerja yang bersangkutan tidak menggunakan/tidak mengambilnya untuk paling lama dalam 6 (enam) bulan bukan karena kepentingan Perusahaan, istirahat tahunan tersebut dengan sendirinya akan gugur.

6.Pekerja yang ingin menggunakan/mengambil istirahat tahunannya wajib mengajukan permohonan tertulis kepada pengusaha 2 (dua) minggu sebelumnya, kecuali dalam keadaan mendesak dan tidak dapat ditunda.

7.Atas persetujuan Pengusaha dengan Serikat Pekerja / Buruh, istirahat tahunan pekerja dapat diberikan secara masal khususnya pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal, Tahun Baru dan Imlek.

8.Pekerja yang tidak hadir 5 (lima) hari berturut-turut setelah masa cuti berakhir tanpa alasan tertulis yang syah/ijin , dan sudah dipanggil Perusahaan 2 (Dua) kali ke alamat yang terdaftar di perusahaan diklasifikasikan sebagai telah mengundurkan diri dari Perusahaan atas kemauan sendiri oleh karena itu dapat diputuskan hubungan kerjanya dengan perusahaan ( PHK ) tanpa lebih dahulu diberikan surat peringatan dan tanpa pembayaran uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Pasal 22 : Cuti Hamil

Pasal 23 : Cuti Haid

2.Bila dalam waktu 3 (tiga ) bulan terus menerus seorang pekerja wanita mengalami cuti haid tidak teratur, pekerja tersebut agar berkonsultasi dengan dokter yang ditunjuk Perusahaan atau Dokter yang menangani jaminan kesehatan pekerja.

3.Bila berdasarkan surat keterangan Dokter terbukti yang bersangkutan telah hamil tetapi telah mengambil cuti haid untuk kurun waktu lama 2 (dua) bulan kehamilannya, maka tindakan tersebut disamakan sebagai tindakan yang dengan sengaja merugikan perusahaan sehingga dapat diputuskan hubungan kerjanya oleh Perusahaan ( PHK ) tanpa didahuiui pemberian Surat peringatan dan tanpa pembayaran Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang yang diterima oleh yang bersangkutan diperhitungkan kembali.

Pasal 24 : Cuti Sakit

1.Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit berhak mendapat cuti sakit berdasarkan Surat Keterangan Dokter Perusahaan , atau Dokter yang ditunjuk Perusahaan atau Dokter dalam jaringan Penyelenggara Jamsostek yang ditentukan.

2.Pekerja yang tidak hadir bekerja dengan menggunakan Surat Keterangan Sakit dari Dokter lain selain dari Dokter tersebut pada butir (1) di atas, upahnya selama tidak bekerja tersebut tidak dibayar Perusahaan, kecuali Surat Keterangan tersebut telah disyahkan oleh Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan atau Dokter Jamsostek.

3.Bila berdasarkan penelitian Perusahaan terdapat bukti-bukti authentik bahwa pekerja/buruh yang tidak hadir bekerja dengan alasan sakit telah menggunakan Surat Keterangan Sakit yang tidak benar (surat keterangan tersebut tidak benar dikeluarkan oleh Dokter yang berkompeten untuk itu, atau pekerja / buruh dengan sengaja merobah isi Surat keterangan Dokter untuk mendapat keuntungan dan merugikan perusahaan ) dipandang sebagai telah dengan sengaja dan iktikad tidak baik merugikan perusahaan, dan karena ini dapat diputuskan hubungan kerjanya (PHK) tanpa pemberian Surat peringatan dan tanpa Uang Pesangon Serta Uang Penghargaan Masa Kerja.

Pasal 25 : Sakit Selama Cuti

Pekerja/buruh yang sakit pada wakru menjalankan cuti (baik cuti tahunan, cuti hamil atau melahirkan, cuti haid maupun cuti bersama), maka hari- hari sakit selama cuti tersebut tidak dihitung tersendiri lagi sebagai cuti sakit, tetapi sudah termasuk di dalamnya tersebut.

BAB V : IJIN TIDAK MASUK KERJA

Pasal 26 : Ijin Tidak Masuk Kerja Dengan Pembayaran Upah

2. Pada Sunatan anak pekerja ....................... ..........................................2 hari kerja.

3. Pada saat membaptiskan anak pekerja ..................................................2 hari kerja.

4. Pada saat perkawinan pertama pekerja sendiri .......................... ............3 hari kerja.

5. Pada perkawinan anak pekerja ............................................................. 2 hari kerja.

6. Suami/Istri/orang Tua/Mertua/Anak/Menantu meninggal ................... ..2 hari kerja.

7. Anggota Keluarga dalam satu rumah meninggal dunia ......................... 1 hari kerja.

Pasal 27 : Ijin Tidak Masuk Kerja Tanpa Upah

1.Pengusaha akan selalu mempertimbangkan permohonan pekerja yang diajukan secara tertulis untuk tidak masuk bekerja karena alasan yang sangat mendesak dan tidak dapat ditunda tanpa pembayaran upah.

2. Ijin baru dianggap syah bila pengusaha telah mengeluarkan tertulis kepada pekerja.

3. Bila pekerja telah tidak hadir bekerja sebelum mendapat ijin tertulis dari perusahaan, dikategorikan sebagai tidak pernah meminta ijin dan menanggap mangkir tanpa beralasan.

BAB VI : PENGUPAHAN

Pasal 28 : Sistem Pengupahan

2. Besarnya upah bulanan yang dibayar kepada pekerja didasarkan atas pertimbangan pengusaha mengenai :

2.1. Tingkat dan jenis jabatan

2.2. Jenis pekerjaan

2.3. Tanggung-jawab pekerjaan

2.4. Pendidikan dan keahlian yang dimiliki pekerja

2.5. Pengalaman kerja

2.6. Masa kerja / Senioritas

2.7. Loyalitas dan disiplin kerja

4.Hasil penilaian butir (2.1) s.d butir (2.7) di atas adalah kewenangan dari pengusaha yang tidak dapat diganggu gugat oleh pekerja atau Serikat Pekerja / Buruh.

5.Pada prinsipnya pembayaran upah dilaksanakan pada setiap akhir bulan takwin dengan ketentuan, bila akhir bulan jatuh pada hari minggu atau hari libur, pembayaran dilakukan pada awal bulan berikutnya.

6.Pekerja yang jumlah penghasilannya dalam sebulan melebihi dari penghasilan tidak kena pajak, maka pungutan pajak penghasilan (PPH: Pasal 21) pekerja yang bersangkutan dilaksanakan Perusahaan pada setiap pembayaran gaji / upah atau THR, kemudian disetor ke Kas Negara sesuai dengan Ketentuan Perundangan Perpajakan yang berlaku.

Pasal 29 : Penyesuaian Upah Karena Kenaikan Upah / UMSP

2. Bila Kabupaten/ Kota tempat perusahaan beroperasi tidak ada ditetapkan Uapah Minimum Kabupaten/Kota, atau Uapah -Minimum Sektoral Kabupaten/Kota, maka perusahaan akan mengacu pada Upah Minimum Propinsi ( UMP ) dan Upah Minimum Sektoral Propinsi (UMSP ) yang pelaksanaannya sesuai dengan butir (1) diatas.

Pasal 30 : Kenaikan Upah Perorangan

1.Kenaikan upah perorangan tidak dilaksanakan secara otomatis pada setiap tahun, tetapi didasarkan atas pertimbangan dan kebijaksanaan pimpinan Perusahaan atas :

1.1 prestasi kerja, konduite dan loyalitas pekerja.

1.2 kemampuan keuangan dan kemajuan Perusahaan.

2.Saat kenaikan upah perorangan ditentukan oleh pimpinan Perusaha dapat bersamaan dengan penyesuaian upah pada pasal (29), dapat pula secara tersendiri.

Pasal 31 : Catu Beras

1.Catu Beras yang diberikan pengusaha kepada pekerja diberikan dalam bentuk uang (Uang Beras) sesuai dengan harga pasaran lokal setempat dengan standard Beras Sawah lokal II (eceran )

2.Uang Beras tersebut pada butir (1) di atas adalah bagian dari upah pekerja sesuai dengan PP No.8 tahun 1981.

Pasal 32 : Tunjangan Hari Raya Keagamaan

2.Bagi pekerja yang masa kerjanya 3 bulan atau lebih tetapi masih kurang dari 12 (dua belas) bulan di berikan proposional dengan masa kerjanya yaitu sebesar : (Bulan masa kerja) X upah sebulan.

3.Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan dilaksanakan pengusaha selambat- lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tibanya hari raya keagamaan tersebut.

4.Besarnya upah sebulan dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan adalah Upah pokok termasuk Tunjangan Tetap.

6.Tunjangan Hari Raya yang diterima pekerja merupakan penghasilan yang dikenakan pajak (PPh psl.21) sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Pasal 33 : Upah Selama Sakit

3.Pekerja yang sakit karena mengalami kecelakaan kerja, maka selama sementara tidak mampu bekerja, yang bersangkutan mendapat santunan sementara tidak mampu bekerja dai PT. Jamsostek tahun sebagai pengganti upahnya sesuai dengan Undang Undang No.3 Tahun 1992 dengan rincian sebagai berikut perusahaan sesuai dengan Undang - undang No. 3 Tahun 1992 Jo. No. 64 Tahun 2005 dengan rincian sebagai berikut:

3.1. 4 (empat) bulan pertama, setiap bulan dibayar 100 % dari upah.

3.2. 4 (empat) bulan kedua setiap bulan dibayar 75 % dari upah.

3.3. Bulan seterusnya dibayar 50 % dari upah.

Pasal 34 : Pemotongan Upah

1.Pekerja yang mendapat ijin tidak masuk bekerja tanpa upah dan pekerja yang mangkir, upahnya pada hari-hari tersebut tidak dibayar sebesar upah sebulan dibagi 25 untuk setiap hari tidak masuk kerja.

2.Pekerja yang terlambat masuk kerja, atau pulang lebih cepat dari semestinya dikenakan pemotongan upah sesuai dengan keterlambatan atau kepulangan tersebut.

3.Pekerja yang tidak hadir kerja dengan alasan sakit tetapi tidak disertai Surat Keterangan Sakit dari Dokter atau yang tidak disyahkan oleh Dokter Perusahaan atau Dokter yang ditunjuk Perusahaan atau Dokter penyelenggara Jamsostek, upahnya tidak dibayar / dipotong pada hari-hari tersebut.

BAB VII : JAMINAN SOSIAL, FASILITAS DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 35 : Kepesertaan Jamsostek

1.Untuk memberikan kepastian jaminan kepada Pekerja/buruh dalam hal terjadi kecelakaan kerja, kematian, hari tua, dan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pekerja dan keluarganya ssuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, semua pekerja/buruh dipertanggungkan pengusaha untuk mengikuti Program jamsostek sesuai dengan Undang - Undang No.3Tahun 1992 Jo Peraturan Pemerintah No.l4 Tahun 1993 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah RI No. 64 Tahun 2005.

3. Jenis dan besarnya jaminan yang diberikan kepada pekerja dan keluarganya disesuaikan dengan ketentuan Perundangan seperti tersebut pada butir (1) di atas.

5.Untuk kelancaran pelaksanaan Program jamsostek, pekerja diwajibkan untuk mematuhi prosedur yang ditentukan oleh penyelenggara program jarnsostek dimaksud.

Pasal 36 : Perawatan dan Pengobatan

2.Pekerja yang telah diikutsertakan pada Program jaminan Pemeliharaan Kesehatan dari penyelenggara Jamsostek yang ditunjuk, tetapi tidak bersedia menggunakan fasilitas Rumah sakit/Dokter tersebut menjadi tanggungjawab pekerja sendiri termasuk penyakit yang bertambah parah akibat tidak bersedia di rawat oleh Rumah sakit/ dokter yang ditunjuk.

3.Ketentuan pada Butir (2) di atas juga berlaku bagi pekerja yang belum dipertanggungkan dalam Program Jamsostek bila yang bersangkutan tidak bersedia menggunakan Fasilitas Dokter/Rumah Sakit yang ditunjuk Perusahaan.

4.Perawatan dan Pengobatan oleh Dokter Spesialis harus dilakukan atas rujukan Rumah Sakit/Dokter penyelengara jamsostek atau Dokter/Rumah Sakit yang ditunjuk pengusaha. Bila tidak segala beban biaya menjadi tanggungan pekerja yang bersangkutan.

BAB VIII : FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN

Pasal 37 : Pakaian Seragam Dan Kartu Pengenal

1. Perusahaan menyediakan satu buah kartu pengenal bagi setiap pekerja yang merupakan satu-satunya pass memasuki lingkungan Perusahaan dan Wajib disematkan/dipakai pada posisi yang ditentukan Perusahaan.

Kartu Pengenal merupakan milik Perusahaan, oleh karena itu :

a.Bila terjadi kehilangan Kartu Pengenal, pekerja yang bersangkutan wajib segera melaporkan kepada Perusahaan dan membayar Rp.2.000,- sebagai biaya pengganti pembuatan kartu pengenal baru.

b.Kartu Pengenalwajib dikembalikan kepada Perusahaan bila terjadi pemutusan hubungan kerja pada pekerja.

c.Bila terjadi kerusakan tidak Wajar pada, kartu pengenal, pekerja yang bersangkutan akan dikenakan tindakan disiplin.

2.Pakaian Seragam dan Perlengkapan Kerja.Dalam rangka meningkatkan rasa kebersamaan di antara pekerja, Perusahaan’ menyediakan/meminjamkan pakaian seragam dan perlengkapan kerja pada tetap. Pakaian seragam dan perlengkapan Wajib dikembalikan kepada Perusahaan terjadi pemutusan

hubungan kerja pada pekerja.

Pasal 38 : Subsidi Makan

2.Pengelola kantin perusahaan ditentukan bersama oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja /Buruh, termasuk mengenai menu makanan dan harganya.

3.Pekerja yang tidak menggunakan fasilitas makan di kantin perusahaan, tidak berhak atas penggantian subsidi uang makan tersebut.

4.Pekerja yang karena sifat tugas dan pekerjaannya tidak memungkinkan dia menggunakan fasilitas makan di kantin Perusahaan, kepadanya diberikan uang pengganti uang subsidi makan

Pasal 39 : Sarana Olah Raga

Perusahaan menyediakan fasilitas olah raga untuk kegiatan olah raga bagi pekerja sebagai salah satu usaha peningkatan kesehatan pekerja, Kegiatan olah raga tersebut disesuaikan dengan Waktu dan kondisi setempat, Serta tidak menggangu kegiatan Perusahaan.

Pasal 40 : Sarana Transportasi

Perusahaan menyediakan sarana transportasi bagi pekerja wanita yang pulang pada shift II dan antar jemput pada shift III.

Pasal 41 : Tempat Beribadah

Perusahaan menyediakan ruangan/tempat yang layak guna keperluan Sholat, dan pelaksanaannya diatur bersama dengan itikat baik.

Pasal 42 : Koperasi Dan Keluarga Berencana

Perusahaan akan senantiasa membantu dan mendorong Pekerja di Perusahaan dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana bagi pekerja.

Pasal 43 : Pendidikan/Latihan

2.Pekerja yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan/latihan tersebut diwajibkan untuk mengikutinya, kecuali atas alasan yang dapat diterirna Perusahaan.

3.Pekerja yang mengikuti pendidikan/latihan melebihi dari jam kerja tidak dihitung sebagai kerja lembur.

Pasal 44 : Bantuan

1.Perusahaan memberikan bantuan khusus sukacita kepada pekerja dalam hal Pernikahan Pekerja yang pertama.

3.Besarnya bantuan tersebut pada butir (1) dan (2) di atas ditentukan oleh Perusahaan dengan selayaknya, dan diberikan bila pekerja yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan melaluiPersonalia.

Pasal 45 : Kerjasama Pekerja/Buruh dan Perusahaan

1.Pengusaha dan Serikat Pekerja / Buruh sepakat untuk mengaktifkan kerjasama antara Serikat Pekerja / Buruh dan Perusahaan melalui Lembaga Kerjasama Bipartit di Perusahaan.

2.Lembaga Kerjasama Bipartit ini berfungsi sebagai Forum Komunikasi dan Tukar Informasi antara Wakil-wakil pekerja dengan Wakil-wakil dari manajemen Perusahaan dari setiap bagian/unit kerja untuk menghasilkan saran-saran yang akan disampaikan kepada Manajemen Perusahan dalam hal peningkatan disiplin kerja, peningkatan produksi dan produktifitas kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya Serta hal-hal lain yang berhubungan dengan pemeliharaan keharmonisan Hubungan Kera di Perusahaan.

3.Saran-saran tersebut pada ayat (2) di atas tidak mutlak mengikat Pcngusaha dan Serikat Pekerja / Buruh, tetapi terbatas sebagai hal yang perlu dipertimbangkan.

4.Agar Lembaga Kerjasama Bipartit ini berfugsi secara maksimal mekanisme operasionalnya dimusyawarahkan antara Serikat Pekerja / Buruh dan Perusahaan sesuai dengan petunjuk dari Dinas Tenaga Kerja setempat.

BAB IX : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 46 : Keselamatan dans Kesehatan Kerja

2.Pengusaha menyediakan alat perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

3.Pekerja wajib untuk menggunakan dan memelihara dengan baik alat perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang diserahkan Pengusaha, serta Wajib mematuhi petunjuk keselamatan dan kesehatan kerja yang diberlakukan di Perusahaan.

4.Alat perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja yang disediakan adalah milik pengusaha yang harus dikembalikan bila hubungan kerja putus.

5.Pekerja dilarang merokok di tempat-tempat yang rawan kebakaran ataupun di tempat-tempat yang ada tanda Dilarang Merokok atau dinyatakanpengusaha dilarang merokok. Bagi Pekerja yang ingin mengisap rokok dapat melakukannya ditempat yang sudah disediakan / ditentukan dengan seijin dari Supervisor / kepala regu.

Mengingat besarnya resiko terhadap bahaya kebakaran yang terjadi di Perusahaan, pelanggaran terhadap dilarang merokok ini diberikan surat peringatan I dan II.

Pasal 47 : Pelaporan Kecelakaan Kerja

Bila terjadi kecelakaan kerja kepada pekerja, maka pekerja yang bersangkutan atau kepala kelompok kerja atau salah seorang anggota kelompok kerjanya harus segera melaporkan kecelakaan tersebut kepada Perusahaan.

Pasal 48 : Larangan Bagi Pekerja Yang Sakit

Pekerja yang menderita penyakit yang berbahaya atau dapat membahayakan tidak diijinkan un tuk bekerja. Penyakit tersebut meliputi sebagai berikut :

1.Pekerja yang menderita penyakit menular atau diduga dapat menular.

2.Pekerja yang menderita penyakit jiwa.

3.Pekerja yang dinyatakan Dokter menderita penyakit yang berbahaya atau dapat membahayakan.

Pasal 49 : Makanan Ekstra

Pekerja yang bekerja pada malam hari (shift III) diberikan makanan ekstra berupa Ekstra Fooding sesuai dengan ketentuau perundangan yang berlaku. Pemberian makanan extraini juga dapat berlaku pada pekerja yang dinyatakan oleh Undang-Undang wajar mendapat Fooding.

BAB X : ATURAN DISIPLIN

Pasal 50 : Kewajiban Pekerja

Setiap pekerja diwajipkan untuk:

1.Memperhatikan kewajibannya dan kepentingan Perusahaan dengan sebaik-baiknya.

2.Melaksanakan tugas pekerjaan dengan baik, sesuai dengan petunjuk atau perintah kerja yang diberikan oleh atasannya.

3.Memahami dan mematuhi semua ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kesepakatan Kerja Bersama ini.

4.Bertingkah laku dan bersikap sopan serta tertib di dalam Perusahaan.

5.Menjaga nama baik pengusaha/Perusahaan, Serikat Pekerja / Buruh dan rekan sesama pekerja.

6.Memelihara dan memegang teguh rahasia pengusaha atau perusahaan yang diketahuinya kecuali atas seijin dari pengusaha.

7.Mensukseskan pelaksanaan program 5 K dengan sebaik-baiknya.

Pasal 51 : Tata Tertib

Pekerja diharuskan mernelihara dan mematuhi tata tertib kerja sebagai berikut :

1.Sudah berada di tempat kerja dan siap untuk bekerja tepat pada waktunya.

2.Merekam kartu absensinya pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja atau saat istirahat kerja.

3.Menyimpan dan memelihara dengan baik semua pakaian kerja, sepatu kerja atau barang milik pribadi lainnya ditempat penyimpanan pakaian/locker yang telah disediakan.

4.Memeriksa semua alat-alat kerja, mesin dan sebagainya sebelum bekerja atau saat akan meninggalkan pekerjaan, sehingga semuanya berada dalam keadaan aman dan baik.

5.Memakai pakaian seragam kerja beserta perlengkapannya pada jam dinas.

6.Memarkirkan kendaraan pribadi dengan baik di tempat telah disediakan Perusahaan.

7.Memasuki dan meninggalkan pekerjaan melalui pintu-pintu yang ditentukan perusahaan.

8.Mematuhi ketentuan yang berhubungan dengan program 5 K sesuai dengan petunjuk Perusahaan

Pasal 52 : Larangan Bagi Pekerja

Pekerja dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

1.Membawa dan mengunakan barang milik Perusahaan keluluar dari lingkungan Perusahaan tampa seijin dari pengusaha atau pimpinan yang berwenang untuk itu.

2.Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya, atau memasuki ruangan yang bukan ruang kerjanya, kecuali atas perintah atau seijin atasannya.

3.Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun, mengedarkan daftar sokongan, menempel atau mengedarkan selebaran atau poster yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan tanpa seijin pimpinan Perusahaan.

4.Minum-minuman keras, mabuk-mabukan di tempat kerja, membawa/menyimpan dan menggunakan narkotika, melakukan segala macam perjudian, bertengkar, berkelahi dengan sesama pekerja atau unsur pimpinan di lingkungan Perusahaan.

5.Membawa senjata api/senjata tajam dan bahan peledak lainnya ke dalam lingkungan Perusahaan.

6.Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.

7.Merekam kartu absensi yang bukan atas namanya.

8.Merokok pada saat bekerja, atau rnerokok diternpat-tempat yang ada tanda dilarang merokok.

9.Mencuri, menggelapkan, manipulasi, korupsi dan mengkomersilkan kedudukan atau jabatan serta melanggar ketentuan hukum lainnya.

10.Menggunakan peralatan atau fasilitas Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin Perusahaan.

11.Mernbuang sampah sembarangan/tidak pada tempatnya.

12.Membocorkan rahasia Perusahaan yang diketahuinya atau yang dipercayakan kepadanya.

13.Tidur pada jam kerja.

14.Mengobrol dengan teman sekerja sehingga pekerjaan terganggu, membuat kegaduhan dan berteriak-teriak dalam lingkungan perusahaan selama jam kerja.

15.Dilarang membawa rokok saingan ke dalam lingkungan Perusahaan .

Pasal 53 : Sanksi Terhadap Pelanggaran Disiplin Kerja

Pekerja yang melakukan pelanggaran displin kerja, lalai atau malas bekerja, sering mangkir dan perbuatan tidak displin lainnya dapat dikenakan sanksi berupa teguran, pemberian Surat peringatan, schorsing dan pemutusan hubungan kerja, yang disesuaikan dengan berat ringannya kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan.

Pasal 54 : Teguran

1.Teguran diberikan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib atau pelanggaran lainnya terhadap pelanggaran mana belum diberikan Surat Peringatan.

2.Teguran diberikan secara lisan oleh atasan langsung.

Pasal 55 : Pemberian Surat Peringatan

1.Surat peringatan diberikan secara tertulis atas pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh pekerja, lalai dan sembarangan melaksanakan tugas dan pelanggaran displin lainnya.

2.Surat peringatan dapat diberikan secara bertingkat yang meliputi Peringatan Pertama, Peringatan Kedua dan Peringatan Terakhir.

3.Surat Peringatan tidak mesti diberikan secara berurutan, tetapi disesuaikan dengan berat ringannya pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan pekerja.

4.Setiap Surat Peringatan berlaku untuk 6 (enam) bulan dan setiap Surat Peringatan yang diterbitkan oleh pengusaha dibertikan tindasannya kepada Serikat Pekerja /Buruh.

5.Surat Peringatan Pertama sekaligus sebagai Surat Peringatan Terakhir diberikan kepada pekerja yang melakukan kesalahan/pelanggaran sebagai berikut :

5.1 Menolak perintah kerja yang layak berturut 3 (kali) dalam kurun waktu 6 (enam) bulan.

5.2 Menolak perintah Mutasi Kerja

5.3 Dengan sengaja atau karena lalai mengakibatkan dirinya tidak melakukan pekerjaan yang diberikan kepadanya.

5.4 Tidak cakap melakukan pekerjaan Walaupun telah dicoba dibidang tugas yang ada.

5.5 Bertingkah laku merusak nama baik pengusaha, Pérusahaan dan teman sekerja.

5.6 Tidak melaksanakan tugasnya dengan tidur di tempat kerja.

5.7 Bekerja di Perusahaan lain tanpa seijin dari pengusaha.

5.8 Terbukti menghasut pekerja lain untuk mengundurkan diri dari Perusahaan atau untuk menolak perintah kerja yang layak.

5.9 Menyalakan api di lingkungan Perusahaan tanpa diperintahkan oleh pimpinan Perusahaan/atasan.

5.10 Tidak melaporkan kepada pimpinan Perusahaan atau atasannya tentang kecelakaan yang terjadi yang mengakibatkan rusaknya atau hilangnya barang/alat peralatan milik Perusahaan yang menjadi tanggung jawabnya.

5.11 Mangkir kerja tanpa pemberitahuan / alasan yang syah yang dapat diterima pengusaha lebih dari 10 (sepuluh) hari dalam satu triwulan. (Tidak termasuk karena sakit, permisi, ijin dan alasan syah lainnya).

Pasal 56 : Schorsing

1.Schorsing (pembebasan tugas sementara) dapat dikenakan kepada setiap pekerja yang melakukan pelanggaran sebagai berikut:

1.1. Pekerja telah mendapat Surat Peringatan Terakhir, tetapi yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran dalam kurun Waktu berlakunya Surat peringatan tersebut, tetapi pengusaha masih mempertimbangkannya untuk diputuskan hubungan kerjanya.

1.2. Telah ditemui bukti permulaan yang cukup kuat pekerja melakukan kesalahan berat, tetapi masih diperlukan pernbuktian / pengumpulan bukti lebih lanjut.

1.3. Menunggu putusan Pengadilan Negeri atau Pengadilan Hubungan Industrial dan Pengadilan kasasi / Mahkamah Agung atau perselisihan pemutusan kerja yang tidak dapat diselesaikan secara bipartit atau mediator konsiliator pemutusan hubungan kerja yang diajukan pengusaha.

2.Jangka Waktu Schorsing paling lama 1 (satu) bulan, kecuali menunggu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial / Mahkamah Agung dapat mencapai 140 (seratus empat puluh hari) sesuai Undang - Undang yang berlaku.

3.Upah selama Schorsing dibayar 100 % ( seratus persen) sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Sedang dalam rangka menunggu putusan Pengadilan Hubungan Industrial /Mahkamah Agung, besarnya upah schoorsing sesuai isi putusan.

4.Setelah masa Schorsing berakhir, pengusaha akan memberitahukan apakah hubungan kerja diteruskan atau diputuskan.

5.Apabila hubungan kerja diteruskan maka Apengusaha tidak berkewajiban membayar kekurangan upah pekerja, sedang bila diputuskan, akan ditempuh prosedur sesui dengan prosedur perundangan yang berlaku.

Pasal 57 : Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tata tertib atau kesalahan-kesalahan lainnya dengan menempuh prosedur Undang-Undang N0. 13 Tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:

h.Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan barang milik Perusahaan dalam keadaan bahaya.

i.Membongkar atau membocorkan rahasia Perusahaan, atau mencemarkan nama baik pengusaha dan atau keluarga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.

j.Melakukan kesalahan yang bobotnya sama setelah mendapat peringatan terakhir yang masih berlaku.

Dengan kata lain, pekerja yang telah diberikan Surat Peringatan Terakhir masih tetap melakukan kesalahan-kesalahan yang sama dalam masa berlakunya Surat Peringatan Terakhir tersebut.

Misalnya : seorang pekerja telah diberikan Surat Peringatan Terakhir karena mangkir, tetapi dalam Waktu berlakunya Surat Peringatan Terakhir tersebut, pekerja yang bersangkutan masih mangkir lagi.

k.Memalsukan Surat-surat dokumen, kartu hadir, Surat keterangan dokter kwitansi atau data Perusahaan.

l.Menyabot atau membatasi dengan sengaja atau mengurangi produksi atau mutu produksi.

m.Menyalah-gunakan jabatan, wewenang atau kepercayaan yang diberikan Perusahaan dengan menerima suap atau komisi dalam bentuk uang, barang, jasa atau keuntungan lainnya untuk memperkaya diri dan mengakibatkan kerugian Perusahaan.

n.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana perjara 5 (lima) tahun atau lebih.

1.2. Untuk objektifitas kesalahan yang dimaksud sebagai kesalahan berat berarti seperti tersebut pada ayat ( 1.1 ) di atas, maka kesalahan tersebut diselidiki oleh:

a.Pekerja/buruh tertangkap tangan melakukan kesalahan

b.Ada pengakuan dari pekerja/buruh yang bersangkufana

c.Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh yang berwewenang di perusahaan dan didukungi oleh sekurang - kurangnya 2 (dua) orang saksi.

1.3. Bila kesalahan seperti tersebut pada ayat ( 1.1 ) di atas merupakan pelanggaran yang diancam dengan sanksi pidana, maka bila ketentuan pad ayat ( 1.2) telah dipenuhi, pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menerima pemutusan hubungan kerja ( PHK ) tanpa pembayaran Uang Pesangon dan Penghargaan Masa Kerja yang dilakukan perusahaan kepadanya, maka. perusahaan akan lebih dahulu menunggu putusan dari Hakim Pidana yang mempunyai kekuatan Hukum tetap.

1.4. Apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja dan pekerja/buruh yang bersangkutan berhak untuk mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, maka besarnya pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti kerugian yang menjadi hak pekerja berpedoman pada Undang undang No.13 Tahun 2003 sebagai berikut :

b.Uang Penghargaan Masa Kerja

-Masa kerja 3 tahun atau lebih tapi kurang dari 6 tahun ........... 2 bulan upah

-Masa kerja 6 tahun atau lebih tapi kurang dari 9 tahun ............3 bulan upah

-Masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun........4 bulan upah

-Masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun......5 bulan upah

-Masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun......6 bulan upah

-Masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun......7 bulan upah

-Masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun......8 bulan upah

-Masa kerja 24 tahun atau lebih ....................................................10 bulan upah

c.Ganti kerugian meliputi :

- Ganti kerugian untuk istirahat tahunan yang belum diambil atau belum gugur.

- Penggantian biaya pengobatan sebesar 15% ( limabelas persen )

1.5. Besamya uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan ganti rugi bagi pekerja/buruh yang diputuskan hubungan kerjanya oleh pengugaha bukan karena kesalahan Pekerja disesuaikan dengan ketentuan Undmg undang No. 13 tahun 2003 atau dimusyawarahkan dengan pekerjaan yang bersangkutan.

Pasal 58 : Sanksi Administratif

1. Pekerja yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas atau melakukan pelanggaran aturan displin kerja yang cukup berat tetapi belum dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat dikenakan sanksi administratif.

2. Sanksi administratif dapat berupa :

2.1 Pemindahan pekerja.

2.2 Penurunan pzmgkat/jabatan.

2.3 Pencabutan jabatan.

2.4 Penundaan kenaikan upah.

3.Pemberian sanksi administratif tersebut pada butir (2) di atas tidak menghalangi diberikannya Surat Peringatan, tetapi dapat diberikan secara bersamaan.

Pasal 59 : Ganti Rugi

Pengusaha dapat menuntut ganti rugi dari pekerja sesuai dengan PP No.8 Tahun 1981 dalam hal sebagai berikut:

1.Pekerja yang karena kesengajaannya atau kelalaiannya atau tindakannya yang serampangan atau tindakannya yang melanggar hukum mengakibatkan kerugian atau rusaknya barang milik Perusahaan.

2.Besarnya ganti kerugian tersebut ditentukan oleh pengusaha sebesar tidak lebih dari nilai kerugian dimaksud.

3. Ganti tersebut dibebankan kepada pekerja dan akan dipotong dari upahnya maksimal 50 % (lima puluh persen) pada setiap bulan hingga lunas.

Pasal 60 : Ditahan Oleh Pihak Yang Berwajib

1.Pekerja yang ditahan oleh pihak Yang berwajib bukan atas pengaduan Pengusaha upahnya tidak dibayar, tetapi bila pekerja yang bersangkutan telah menjadi kepala keluarga dan mempunyai tanggungan, kepadanya diberikan bantuan keluarga sebesar :

1.1.Untuk 1 (satu) orang tanggungan: .....................25 % dari upah

1.2.Untuk 2 (dua) orang tanggungan :.................... 35 % dari upah

1.3.Untuk 3 (tiga) orang tanggungan : ...................45 % dari upah

1.4.Untuk 4 (empat) orang tanggungan atau lebih : 50 % dari upah

2.Bantuan tersebut pada butir ( 1 ) di atas diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama pekerja di tahan dengan syarat yang bersangkutan atau keluarganya memberitahukan secara resmi dan tertulis kepada Perusahaan.

3.Bila pekerja tersebut di atas telah ditahan 60 ( enam puluh ) hari, pengusaha akan memutuskan hubungan kerja dengan yang bersangkutan dengan mengikuti prosedur oleh peraturan perundangan yang berlaku.

4.Pekerja yang ditahan oleh yang berwajib atas pengaduan pengusaha karena perbuatannya yang melawan hukum atau, yang merugikan Perusahaan dianggap sebagai dikenakan skorsing.

5.Bila penahanan pekerja tersebut pada ayat 4 tidak diteruskan dengan vonis Pengadilan, Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar ganti rugi. Dan bila Vonis Pengadilan mernbebaskan pekerja dari tuduhan, pengusaha juga tidak memberikan ganti rugi kepada pekerja, tetapi Pekerja diperkerjakan kernbali sebagai semula.

6.Pemutusan Hubungan Kerja akibat ditahan oleh pihak yang berwajib dilaksanakan sesuai dengan UU No, 13 Tahun 2003.

Pasal 61 : Kesempatan Untuk Meminta Penjelasan

Untuk menegakkan displin kerja yang baik sekaligus untuk menghilangkan prasangka yang negatif dalam pelaksanaan sanksi pelanggaran displin kera, Perusahaan dan Serikat Pekerja/ Buruh sepakat, pekerja dapat meminta penjelasan dengan prosedur sebagai berikut:

1.Bila pekerja masih belum puas terhadap sanksi yang dikenakan kepadanya atas pelanggaran yang dilakukan, pekerja dapat meminta penjelasan dari atasan langsung pada saat menerima sanksi tersebut.

2.Bila masih merasa belum cukup penjelasan atasan langsung pekerja dapat menyampaikan kepada Pengurus Serikat Pekerja / Buruh Selanjutnya serikat pekerja/ Buruh akan berhubungan dengan perusahaan melalui Personalia.

3.Penjelasan juga dapat diminta oleh pekerja mengenai pelaksanaan Tatatertib dan sanksi pelanggaran yang masih kurang jelas atau kurang dipahami kepada atasan langsung atau Pengurus Serikat Pekerja / Bufuh.

BAB XI : PENYELESAIAN KELUH KESAH DAN PERSELISIHAN INDUSTRIAL

Pasal 62

Pengusaha terbuka untuk menyelesaikan setiap keluhan atas kekurang puasan pekerja yang wajar sesegera mungkin melalui musyawarah dan kekeluargaan dengan prosedur sebagai berikut:

1.Setiap keluhan pekerja disampaikan dan diselesaikan dengan atasannya langsung secara musyawarah dan kekeluargaan paling lama dalam 7 ( tujuh) hari.

2.Bila dalam waktu 7 ( tujuh ) hari tidak dicapai mufakat penyelesaian, dan pekerja masih merasa kurang puas, pekerja dapat menyampaikan keluhannya kepada atasan setingkat lebih tinggi untuk dimusyawarahkan paling lama 7 ( tujuh) hari.

3.Bila dalam waktu 7 ( tujuh ) hari keluhan pekerja tersebut tidak juga terselesaikan, pekerja dapat menyampaikannya kepada Serikat Pekerja / Buruh untuk dimusyawarahkan dengan Pimpinan Perusahaan melalui Personalia.

4.Bila dengan Personalia selama 14 ( empat belas ) hari tidak diperoleh penyelesaian, Serikat Pekerja / Buruh atau Perusahaan Wajib menyampaikan permasalahan tersebut ke Dinas Tenaga Kerja setempat untuk mendapatkan jasa pemerantaraan sesuai dengan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan yang berlaku.

5.Bila setelah ditempuh langkahlangkah seperti tersebut pada butir ( 1 ) s/ d ( 4) di atas juga belum dicapai penyelesaian tuntas, atau pekerja melalui Serikat Pekerja / Buruh tidak merasa puas dan ingin melanjutkannya menjadi perselisihan, Serikat Pekerja /Buruh wajib menempuh prosedur sebagaimana dimaksud Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial.

6.Dalam hal terjadi seperti tersebut pada butir (5) di atas, Serikat Pekerja/Buruh berupaya secara sungguh-sungguh untuk membina, mengarahkan dan menertibkan anggotanya agar tidak bertindak sendiri-sendiri di luar prosedur peraturan Perundangan dimaksud.

7.Khusus mengenai kemungkinan terjadinya Perselisihan yang diangkat kepermukaan oleh sebagian pekerja yang mengatasnamakan semua pekerja atau sebagian besar pekerja, atau yang diangkat ke permukaan oleh Serikat Pekerja / Buruh di luar Serikat Pekerja / Buruh seperti tersebut pada pasal (I) di muka, hanya akan dilayani perusahaan bila perselisihan tersebut disampaikan melalui Serikat Pekerja / Buruh tersebut pada pasa (1) di muka.

8.Dalam hal pekerja atau anggota. Serikat Pekerja / Buruh tidak bekerja sebagaimana mestinya (melakukan pemogokan atau unjuk rasa, memperlambat jalannya pekerjaan dengan duduk-duduk atau menghentikan pekerjaan sebelum waktunya) akibat rasa tidak puas atau tuntutan di luar hak normatif pekerja , atau tuntutan perbaikan kesejahteraan yang belum disepakati sebelumnya, upahnya tidak dibayar oleh Perusahaan.

9.Dalam hal pekerja/buruh, Serikat Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada butir (8) di atas, maka hal tersebut dilakukan sesuai dengan prosedur perundangan ketenagakerjaan yang berlaku. Bila tidak, maka pemogokan tersebut dianggap tidak syah.

10.Pemogokan yang dilakukan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh secara tidak syah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, pengusaha dapat mengambil sanksi hukum sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi RI No . Kep. 232/MEN /2003 tentang Akibat Hukurn Mogok Kerja yang tidak Syah.

Pasal 63 : Penguduran Diri

1.Pekerja / Buruh yang bermaksud untuk mengundurkan diri atas kemauan sendiri harus mengajukan permohonan tertulis kepada perusahaan 30 hari sebelumnya.

2.Pengunduran diri dianggap syah bila telah dilakukan serah terima sesuai dengan prosedur yang berlaku.

3.Pekerja / Buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri tidak berhak untuk mendapat Uang Pesangon dan Uang Penghargaan Masa Kerja, tetapi hanya berhak mendapat uang Penggantian Hak dan Uang Pisah sesuai ketentuan UU.No. 13 Tahun 2003.

4.Besarnya Uang Penggantian Hak adalah sebesar sisa cuti yang masih tertmggal dan penggantian pengobatan dan perumahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besarnya uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

5.Uang pisah diberikan sesuai kesepakatan antara perusahaan dengan serikat pekerja? Serikat Buruh seperti tersebut pada pasal berikut.

Pasal 64 : Uang Pisah

1.Uang Pisah diberikan kepada Pekerja / Buruh yang berhak dan telah mempunyai masa kerja paling sedikit 5 ( lima tahun ).

2.Besarnya Uang Pisah dibedakan sesuai dengan kejadiannya yang dirinci sebagai berikut :

2.1. Bagi Pekerja / Buruh yang melakukan kesalahan berat diberikan 1 (satu) bulan Upah.

2.2. Bagi Pekerja yang diklasifikasikan sebagai mengundurkan diri karena tidak datang bekerja ( mangkir ) 5 hari berturut-turut tanpa alasan /pemberitahuan, yang walaupun telah dipanggil perusahaan secara layak tetap tidak datang bekerja diberikan :

a. Masa Kerja 5 ( lima tahun ) s/d 10 Tahun diberikan 1 bulan upah

b. Masa Kerja lebihdari 10 tahun diberikan 2 bulan upah.

2.3. Bagi Pekerja / Buruh yang mengajukan permohonan mengundurkan diri secara baik-baik dan tertulis dengan memenuhi ketentuan pasal 65 ayat (1) dan (2) diberikan sebagai berikut:

a. Masa Kerja 5 tahun s/d 10 Tahun diberikan 2 bulan upah.

b. Masa Kerja lebih 11 tahun S/d 15 tahun diberikan 3 bulan upah.

c. Masa Kerja lebih dari 15 tahun diberikan 4 bulan upah.

Pasal 65 : Pengunduran Diri atas dasar Kesepakatan

2.1. Atas dasar pertimbangan / keadaan tertentu, untuk kepentingan pengusaha dan pekerja buruh, pengusaha dapat menawarkan / meminta kesediaan pekerja untuk mengajukan permintaan mengundurkan diri / berhenti dari perusahaan dengan pemberian uang pisah / good will.

2.2. Besarnya uang pisah / good will pada butir (2.1) di atas adalah sesuai dengan hasil kesepakatan bersama, tidak dapat dipaksakan.

Pasal 66 : Berakhirnya Hubungan Kerja Demi Hukum

Hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja berakhir demi hukum dalam hal sebagai berikut:

1.Pekerja meninggal dunia.

Kepada Keluarga yang ditinggalkan (Ahli Waris) diberikan sejumlah uang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.

2.Masa berlaku Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi.

BAB XII : MASA BERLAKU, PERUBAHAN DAN PEMBAHARUAN PERSETUJUAN KERJA BERSAMA

Pasal 67 : Masa Berlaku

2.Atas persetujuan tertulis antara Pengusaha dan Serikat Pekerja / Buruh, Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diperpanjang masa berlakunya selama 1 (satu) tahun kemudian.

Pasal 68 : Perubahan

1.Bila dalam Perjanjian Kerja Bersama ini ada terdapat hal-hal atau ketentuan yang belum cukup diatur atau kurang lengkap diatur, hal tersebut dapat diatur kemudian melalui musyawarah dan mufakat, asalkan tidak bertentangan dan mengurangi isi perjanjian kerja bersama ini, tetapi bersifat melengkapi dan menyempurnakan.

Pasai 69 : Pembaharuan

1.Untuk pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama ini, masing-masing pihak baik pengusaha, maupun Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat mengajukan usulannya berupa konsep tertulis yang disampaikan pada pihak lain 90 (sembilan puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku Perjanjian Kerja Bersama.

2.Dalam hal Perjanjian Kerja Bersama yang baru belum ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, Perjanjian Kerja Bersama yang lama masih tetap berlaku.

BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

1.Perjanjian Kerja Bersama ini mengikat Perusahaan dan seluruh Pekerja yang diwakili oleh Serikat Pekerja/ Buruh PT. STTC Pematang Siantar selama tenggang waktu berlakunya KKB / PKB ini.

2.Bila dalam Perjanjian Kerja Bersama ini terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundangan ketenagakerjaan yang berlaku, maka ketentuan tersebut akan batal demi hukum dan akan diperbaiki melalui musyawarah antara Pengusaha dan Serikat Pekerja / Buruh.