Perjanjian Kerja Bersama Antara PT. Star Camtex Dengan Serikat Pekerja Nasional (SPN) 2013 - 2016

MUKADIMAH

Bahwa sesungguhnya Pembangunan Manusia Indonesia seutuhnya adalah tujuan dari Pembangunan Nasional dalam rangka mewujudkan Masyarakat Indonesia Adil dan Makmur berdasarkan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945.

Bahwa Pembangunan Nasional menuntut partisipasi dan peran aktif Perusahaan, Serikat Pekerja dan para pelaku selaku subjek dan objek dari Pembangunan itu sendiri di dalam upaya menuju perbaikan dan meningkatkan taraf hidup bangsa dengan jalan meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Bahwa peningkatan kualitas dan produktivitas hanya dimungkinkan oleh adanya hubungan yang selaras,serasi dan seimbang antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan para Pekerja yang sekaligus merupakan wahana pencipta ketenangan usaha dan ketenangan kerja sesuai dengan azas Hubungan Industrial Pancasila.

Bahwa ketenangan usaha dan ketenangan kerja hanya dapat dicapai apabila masing-masing pihak memahami serta menghayati hak-hak dan kewajibannya yang pada akhirnya akan menumbuhkan rasa saling mengerti, menghargai, menghormati dan mempercayai dalam iklim kerja sama yang baik dan hubungan kerja yang harmonis.

Tujuan daripada Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini adalah :

1. Untuk memperjelas hak-hak dan kewajiban Perusahaan, Serikat Pekerja dan pekerja

2. Menetapkan syarat-syarat kerja dan kondisi kerja bagi Pekerja.

3. Meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja dalam Perusahaan.

4. Mengatur penyelesaian perbedaan-perbedaan pendapat dan perselisihan.

5. Menciptakan,memelihara dan meningkatkan disiplin serta hubungan Industrial antara Perusahaan, Serikat Pekerja dan para Pekerja.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka disadari dari,di yakini serta diakui :

1. Bahwa Pengelolaan jalannya Perusahaan serta pengaturan terhadap Pekerja adalah hak dan tanggung jawab Perusahaan dimana Perusahaan berhak untuk mengharapkan dari Pekerja peningkatan kemampuan kerja yang sebaik-baiknya.

2. Bahwa tugas dan tanggung jawab Serikat Pekerja adalah mewakili anggota-anggotanya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam bidang ketenaga kerjaan dan setiap keluhan dari anggotanya yang disalurkan melalui Serikat Pekerja.

3. Bahwa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja adalah hak setiap Pekerja,dengan demikian kemampuan dan daya kreasinya senantiasa dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan kualitas dan produktivitas serta penghasilan untuk kesejahteraan Pekerja dan Keluarganya.

4. Bahwa imbalan dan jaminan sosial serta jaminan kesehatan yang baik akan mendorong/meningkatkan gairah para Pekerja yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan produktivitas.

Maka dengan berlandaskan pokok-pokok pikiran seperti tersebut diatas, untuk memahami serta menghayati tugas serta hak dan kewajiban masing-masing denga rahmat Tuhan Yang Maha Esa, kedua belah pihak telah bersepakatmerumuskan Perjanjian Kerja Bersama seperti tersebut dalam Bab-bab/Pasal-pasal berikut.

BAB I : KETENTUAN UMUM

Pasal 1 : Pengertian Dan Istilah-Istilah

Dalam perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.Perusahaan

Ialah PT Star Camtex berkantor pusat di kawasan Berikat Nusantara Jl. Jawa III Blok C No. 21 KBN Cakung Jakarta Utara

2.Serikat Pekerja

Ialah Pimpinan Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Star Camtex berkantor pusat di kawasan Berikat Nusantara Jl. Jawa III Blok C No. 21 KBN Cakung Jakarta Utara

3.Pekerja

Ialah orang yang bekerja di Perusahaan PT Star Camtex dan menerima upah, tunjangan, hak dan fasilitas-fasilitasnya yang berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama ini.

4.Keluarga Pekerja Pria

Ialah seorang Istri dan anak-anaknya yang sah dengan batas maksimum 21 tahun belum menikah dan belum bekerja, sebagaimana yang terdaftar dibagian Perjanjian Perusahaan yang menjadi tanggung jawab pekerja

6.Ahli Waris

Ialah Keluarga atau yang ditunjuk Pekerja untuk menerima setiap pembayaran apabila Pekerja meninggal dunia. Dalam hal tidak ada penunjukan Ahli Warisnya, maka pelaksanaannya diatur degan hukum yang berlaku.

7.Orang Tua

Ialah ayah dan ibu kandung Pekerja yang terdaftar di bagian Personalia Perusahaan

8.Mertua Pekerja

Ialah ayah dan ibu dari suami atau istri Pekerja sebagaimana yang terdaftar di bagian Personalia Perusahaan

9.Atasan

Ialah Pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi

10.Atasan Langsung

Ialah pekerja yang jabatan dan atau pangkatnya lebih tinggi secara langsung di unit kerjanya

11.Pengusaha

Ialah Pemilik Perusahaan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan atas nama Pemilik Perusahaan.

12.Keluarga Pengusaha

Ialah Seorang istri atau suami dan anak-anaknya yang sah dari Pengusaha

13.Upah

Ialah Suatu penerimaan sebagai imbalan dari Perusahaan kepada Pekerja untuk sesuatu pekerjaan yang telah atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan atau dibayarkan atas dasar suatu kesepakatan kerja antara perusahaan dan Pekerja termasuk tunjangan baik untuk Pekerja sendiri maupun keluarganya.

14.Kecelakaan kerja

Ialah Kecelakaan yang terjadi/timbul karena hubungan kerja

15.Pengurus Serikat Pekerja

Ialah pekerja yang menduduki jabatan dalam organisasi Serikat Pekerja

16.Penerimaan Gross

Ialah Penerimaan kotor Pekerja yang masih harus diperhitungkan pajaknya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku dan potongan-potongan wajib lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku

17.Penerimaan Netto

Ialah Penerimaan bersih Pekerja

18.Masa Kerja

Ialah Jangka waktu seseorang bekerja di Perusahaan secara tidak terputus dan dihitung sejak tanggal diterima sebagai Pekerja.

19.Pekerjaan

Ialah pekerjaan yang dilakukan Pekerja untuk Pengusaha dalam suatu hubungan kerja dengan menerima upah.

20.Kerja Lembur

Ialah kerja yang dilakukan Pekerja diluar jam/hari kerja yang telah ditetapkan

21.Lingkungan Kerja

Ialah Seluruh area Perusahaan termasuk bangunan Perusahaan jalan-jalan dan halaman yang berada di dalamnya.

Pasal 2 : Pihak-Pihak yang Mengadakan Kesepakatan

Pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini ialah:

1.PT Star Camtex berkantor di Kawasan Berikat Nusantara Jl. Jawa III Blok C No. 21 KBN Cakung Jakarta Utara, yang selanjutnya disebut sebagai perusahaan

2.Pimpinan Serikat Pekerja Nasional (SPN) PT Star Camtex Kawasan Berikat Nusantara jl. Jawa III Blok C No. 21 KBN Cakung Jakarta Utara yang selanjutnya disebut sebagai Serikat Pekerja.

Pasal 3 : Luasnya Kesepakatan

2.Hal-hal yang bersifat teknis dan memerlukan penjabatan lebih lanjut akan diatur bersama dengan berlandaskan dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 4 : Kewajiban dan Tanggung Jawab Pihak-Pihak Yang Mengadakan Kesepakatan

1.Baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan serta memberikan penjelasan kepada Pekerja atau pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan kesepakatan ini, baik isi, makna, penafsiran maupun pengertian seperti apa yang ditetapkan dalam kesepakatan ini.

2.Perusahaan, serikat pekerja dan Pekerja berkewajiban/bertanggungjawab untuk menjalankan, melaksanakan serta mentaati sepenuhnya kewajiban yang telah disetujui bersama dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 5 : Hubungan Perusahaan dengan Serikat Pekerja

1.Perusahaan dan Serikat Pekerja bersepakat dan bertekad untuk bekerja sama dalam mengusahakan ketenangan usaha dan ketenangan kerja sehingga terwujud Hubungan Industrial Pancasila di Perusahaan.

2.Untuk menunjang terlaksananya kesepakatan dan tekad ayat 1 (satu) tersebut, maka Perusahaan dan Serikat Pekerja melaksanakan pembentukan dan penyempurnaan sarana-sarana Hubungan Industrial Pancasila.

BAB II : PENGAKUAN DAN FASILITAS BAGI SERIKAT PEKERJA

Pasal 6 : Pengakuan Perusahaan dan Serikat Pekerja

1.Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja sebagai Badan /Organisasi yang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama seluruh Anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan.

2.Serikat Pekerja mengakui bahwa Perusahaan mempunyai hak untuk memimpin, menjalankan usahanya dengan kebijaksanaan Perusahaan. Oleh karena itu maka penerimaan, pengaturan waktu kerja, penempatan, mutasi Pekerja adalah merupakan fungsi, hak dan kewajiban Perusahaan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah diatur dalam PKB dan atau dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7 : Fasilitas dan Bantuan Untuk Serikat Pekerja

1.Perusahaan membantu melaksanakan pemotongan iuran Anggota Serikat Pekerja dengan berpedoman pada ketentuan petunjuk pelaksanaan Serikat Pekerja Nasional (SPN). Untuk itu Serikat Pekerja harus menunjukkan surat kuasa untuk memotong gaji dari Anggotanya.

2.Perusahaan menyediakan ruangan kantor bagi Serikat Pekerja dengan perlengkapannya yang memadai di dalam kompleks Perusahaan.

3.Perusahaan menyediakan papan pengumuman bersama bagi Serikat Pekerja di dalam perusahaan di tempat yang mudah dilihat dan menjadi perhatian Pekerja di dalam kompleks Perusahaan. Dalam hal Serikat Pekerja akan menggunakan satu copy dari pengumuman tersebut disampaikan kepada bagian Personalia.

4.Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan mengijinkan Serikat Pekerja mengadakan rapat-rapat pertemua serikat pekerja diruangan milik Perusahaan dalam waktu kerja dengan meminjamkan peralatan yang diperlukan sepanjang tidak menggangu kepentingan bersama

5.Untuk memperlancar jalannya organisasi Serikat Pekerja, maka Perusahaan memberikan bantuan berupa fasiltas transportasi atau penggantian biaya transport yang diperlukan untuk menghadiri rapat-rapat, pertemuan-pertemuan Serikat Pekerja atau pendidikan di luar komplek perusahaan.

6.Minimal 2 (dua) orang Pengurus/Anggota Serikat Pekerja dibebaskan dari tugas pekerjaan tanpa mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja

7.Apabila pengurus/anggota serikat pekerja sebagaimana ayat 6 (enam) selesai melaksanakan tugasnya maka dikembalikan pada jabatan/posisi semula tanpa ada diskriminasi dan intimidasi.

Pasal 8 : Dispensasi Untuk Keperluan Serikat Pekerja

1.Atas permintaan Serikat Pekerja, Perusahaan memberikan dispensasi kepada Pengurus atau wakil-wakil yang ditunjuk Serikat Pekerja minimal 3 (tiga) orang dalam melaksanakan tugas organisasi untuk memenuhi panggilan Pemerintah guna kepentingan organisasi atau kepentingan Negara dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai Pekerja

2.Apabila seorang Pengurus atau Anggota Serikat Pekerja dipilih menjadi pengurus pada Perangkat organisasi Serikat Pekerja yang lebih tinggi, perusahaan wajib memberikan dispensasi untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya tersebut tanpa mengurangi hak-haknya sebagai pekerja.

Pasal 9 : Jaminan Bagi Serikat Pekerja

1.Pekerja yang dipilih sebagai Pengurus Serikat Pekerja atau yang ditunjuk oleh Pengurus untuk menjadi wakil Serikat Pekerja tidak akan mendapat tekanan langsung maupun tidak langsung dari Perusahaan atau Atasannya karena menjalankan fungsinya

2.Perusahaan akan menyelesaikan dengan Serikat Pekerja setiap ada keluhan Pekerja baik diajukan kepada Perusahaan maupun melalui Serikat Pekerja

3.Atas permintaan Serikat Pekerja Perusahaan dapat memberikan keterangan yang menyangkut ketenagakerjaan di Perusahaan.

4.Perusahaan menyadari bahwa tindakan penutupan (lock out) adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila (HIP) maupun kebijakan Pemerintah, maka oleh karena itu akan dihindarkan.

Pasal 10 : Jaminan Bagi Perusahaan

1.Serikat Pekerja akan membantu Perusahaan dalam menegakkan tata tertib dan disiplin kerja

2.Serikat pekerja tidak akan mencampuri urusan Perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan hubungan ketenagakerjaan.

3.Serikat pekerja menyadari bahwa tindakan pemogokan dan memperlambat pekerjaan adalah tidak sesuai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila mupun kebijakan Pemerintah, maka oleh karena itu akan dihindarkan sebisa mungkin.

Pasal 11 : Tanggung Jawab Perusahaan

1.Memberikan balas jasa yang layak sesuai dengan jasa yang telah diberikan Pekerja kepada Perusahaan dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Pemerintah

2.Menjamin kesejahteraan Pekerja atas akibat kecelakaan-kecelakaan yang dialami dalam hubungan kerja

3.Melaksanakan Undang-undang No.1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

4.Menempatkan Pekerja sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang dimiliki.

Pasal 12 : Tanggung Jawab Pekerja

1.Melaksanakan perintah yang layak sesuai denga kebutuhan Perusahaan

2.Berusaha mencapai prestasi kerja yang ditetapkan

3.Mentaati tata tertib Perusahaan dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku

4.Memberikan keterangan yang lengkap dan benar mengenai pekerjaan kepada Perusahaan dalam hubungan dengan tugasnya

5.Menyimpan dan menjaga semua keterangan yang didapat karena jabatan maupun dari pergauluan di lingkungan Perusahaan.

6.Memelihara dan menjaga barang-barang milik Perusahaan yang digunakan atau dipercayakan kepadanya

7.Mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi Perusahaan kepada Atasan ataupun melalui saluran-saluran lain yang berwenang untuk itu.

BAB III : HUBUNGAN KERJA

Pasal 13 : Penerimaan Pekerja

1.Perusahaan akan melaksanakan penerimaan Pekerja baru untuk memenuhi kebutuhan tenaga dalam hal-hal sebagai berikut:

a.Meningkatnya volume pekerjaan

b.Untuk mengisi lowongan jabatan

2.Dalam penerimaan Pekerja baru untuk mengisi lowongan pekerjaan Perusahaan akan memberikan prioritas kepada keluarga Pekerja yang telah terputus hubungan kerjanya dengan Perusahaan karena meninggal dunia, lanjut usia dan Medical Unfit dengan ketentuan memenuhi syarat-syarat penerimaan.

3.Dalam mengisi lowongan jabatan akan diprioritaskan kepada Pekerja yang ada dalam Perusahaan yang memenuhi kualifikasi jabatan tersebut.

4.Persyaratan umum yang digunakan dalam Penerimaan Pekerja adalah :

a.Warga Negara Indonesia

b.Berusia antara 18 sampai 45 tahun pada waktu penerimaan kecuali untuk Tenaga ahli

c.Memenuhi persyaratan jabatan

d.Berbadan dan berjiwa sehat dengan melalui uji kesehatan oleh Dokter yang ditunjuk Perusahaan

e.Berkelakuan baik dengan surat keterangan dari Kepolisian

f.Bersedia menjalani masa percobaan

g.Bersedia tunduk dan patuh kepada peraturan-peraturan yang telah dituangkan dalam Perjanjian kerja Bersama ini.

Pasal 14 : Tenaga Kerja Asing

1.Dalam mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, Perusahaan akan mematuhi ketentuan mengenai Penempatan Tenaga Kerja Asing seperti disebutkan dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah.

2.Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan Perusahaan harus memahami dan menghormati adat istiadat bangsa Indonesia dan bersikap sopan terhadap Pekerja dan melaksanakan Hubungan Industrial Pancasila (HIP) dalam hal Tenaga Kerja Asing tidak memenuhi ketentuan ini maka kepadanya wajib diberikan peringatan oleh Perusahaan dan tembusannya disampaikan kepada Serikat Pekerja.

Pasal 15 : Masa Percobaan

2.Masa percobaan dihitung sejak hari pertama calon Pekerja mulai diterima bekerja di Perusahaan

3.Penilaian selama masa percobaan dilakukan oleh Atasan. Setelah memenuhi syarat-syarat dengan hasil penilaian yang baik maka calon pekerja ditempatkan

4.Setelah melalui masa percobaan dengan hasil penilaian yang baik, maka calon Pekerja diberikan Surat Pengangkatan menjadi karyawan tetap di PT. Star Camtex Indonesia.

5.Ketentuan ayat 1 (satu) diatas tidak berlaku bagi calon Pekerja yang harus menjalani pendidikan khusus (training) karena setelah menjalani pendidikan khusus dengan hasil penilaian baik, maka calon pekerja akan diangkat menjadi pekerja tetap tanpa melalui masa percobaan.

Pasal 16 : Penilaian Prestasi Kerja

1.Penilaian prestasi kerja setiap Pekerja dilakukan oleh Atasan pekerja paling sedikit setahunn sekali dengan periode penilaian didasarkan atas tujuan penilaian itu sendiri

2.Hal-hal yang dinilai dalam penilaian prestasi kerja antara lain: kualitas kerja, kuantitas kerja, inisiatif kerja, hubungan kerja dan disiplin kerja

3.Pelaksanaan penilaian prestasi kerja dilakukan dengan menggunakan lembaran penilaian prestasi kerja yang telah ditetapkan dan apabila diperlukan dapat menanyakan hasilnya kepada Atasannya.

4.Hasil penilaian prestasi kerja akan digunakan dalam menentukan antara lain : besarnya kenaikan upah, promosi kerja (promosi jabatan atau Golongan).

Pasal 17 : Status Dan Penggolongan Pekerja

1.PT. Star Cantex hanya mempekerjakan pekerja tetap

2.Berdasarkan pada macam/sifat pekerjaan yang dijabatnya Pekerja terbagi atas golongaan I sampai dengan golongan IV sebagai berikut :

a.Golongan I

b.Golongan II

c.Golongan III

d.Golongan IV

e.Golongan V

f.Golongan VI

g.Golongan VII

Pasal 18 : Promosi Pekerja

1.Dalam pengangkatan/pengisian lowongan jabatan yang lebih tinggi dengan diketahui dan disetujui oleh Manajemen, Perusahaan akan memberikan prioritas pertama kepada Pekerja yang memenuhi persyaratan untuk jabatan itu berdasarkan :

a.Kemampuan dan prestasi kerja

b.Pendidikan/pengalaman kerja

c.Masa kerja

2.Bilamana seorang Pekerja dipromosikan untuk suatu jabatan tertentu maka diperlukan suatu masa percobaan tertentu untuk penilaian atas kemampuannya pada jabatan baru tersebut. Untuk itu kepada Pekerja tersebut diberikan pengangkatan sementara yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian yang bersangkutan.

3.Dalam masa pengangkatan sementara upah pekerja tidak berubah berlaku maksimum :

a.Golongan I s/d II : 3 bulan

b.Golongan III s/d V : 3 bulan

c.Golongan VI s/d VII : 3 bulan

4.Setelah melalui masa pengangkatan sementara tersebut diatas dengan penilaian baik, Perusahaan memberikan surat pengangkatan tetap kepada Pekerja yang bersangkutan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Bagian Personalia, dan apabila selama masa penilaian ternyata tidak memenuhi persyaratan maka Pekerja tersebut dikembalikan ke jabatan semula

Pasal 19 : Penempatan Mutasi dan Prosedurnya

1.Demi kelancaran kegiatan Perusahaan serta pendayagunaan tenaga kerja, Perusahaan dapat menempatkan, memutasikan dan memindahkan Pekerja untuk suatu jabatan/kegiatan.

2.Mutasi dapat dilakukan dengan alasan-alasan

a.Bertambahnya pekerjaan disuatu tempat dengan memperhatikan kecakapan dan kemampuan Pekerja serta mempertimbangkan kariernya di dalam Perusahaan.

b.Apabila Pekerja menunjukkan harapan untuk maju, maka sesuai dengan harapannya tersebut ia dapat dimutasikan untuk memberikan kesempatan kepadanya memperoleh pengalaman yang luas.

c.Pekerja yang karena kesehatanya menurut nasehat dokter tidak memungkinkan dia bekerja dalam jabatan/pekerjaan yang didudukinya.

3.Setiap mutasi/pemindahan ditetapkan dengan surat keputusan/penetapan

4.Mutasi/pemindahan dalam pelaksanaannya tidak akan mengurangi hak-hak Pekerja termasuk hak untuk mendapatkan promosi dan kenaikan gaji seperti yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

5.Mutasi tidak boleh dimaksudkan untuk menghukum dan merugikan Pekerja yang bersangkutan dengan perkembangan Serikat Pekerja yaitu karena keyakinan politiknya dan tidak akan menekan agar Pekerja minta untuk berhenti.

6.Apabila pekerja berkeberatan atas pemindahannya karena alasan-alasan yang diajukan secara tertulis, Pengusaha dan Serikat Pekerja mengadakan perundingan untuk mengusahakan penyelesaian sebaik-baiknya. Jika belum ada penyelesaiannya pada saat Pekerja harus memulai tugasnya yang baru maka Pekerja tetap pada jabatan semula dan masalahnya diserahkan kepada pihak Ketiga, Instansi yang berwenang (Depnaker).

BAB IV : WAKTU KERJA

Pasal 20 : Ketentuan Umum

Hari Senin s/d Jumat : jam 07.30 s/d 15.30 Wib

Istirahat Senin s/d Kamis : Jam 11.30 s/d 12.30 Wib

Istirahat Jumat : Jam 11.45 s/d 12.45 Wib

Hari Sabtu 5 (lima) jam kerja : Jam 07.30 s/d 12.30 Wib

3.Perusahaan wajib memberikan kesempatan kepada pekerja laki-laki yang beragama islam untuk melaksanakan sholat Jum’at

4.Dengan berpedoman pada ketentuan dalam pasal 20 ayat 1 di atas untuk tugas dan pekerjaan tertentu dapat ditetapkan waktu kerja tersendiri dan dibicarakan dengan serikat pekerja Nasional (SPN)

Pasal 21 : Disiplin Dan Waktu Kerja

1.Setiap Pekerja diwajibkan mencatat kehadiran pada alat pencatat waktu (time recorder) untuk setiap kali hadir masuk kerja dan setiap kali pulang kerja. Kecuali bagi pengurus/serikat pekerja menjalankan tugas di luar areal perusahaan

2.Apabila suatu keperluan diluar kompleks Perusahaan seorang Pekerja harus meninggalkan Pekerjaannya untuk sementara waktu. Sebelum pergi harus minta ijin kepada Atasan langsung.

3.Apabila seorang Pekerja karena keperluan diluar kompleks Perusahaan terpaksa meninggalkan pekerjaan sebelum waktunya dan tidak akan kembali lagi, diwajibkan mencatat kepergiannya pada kartu absensi dan sebelumnya minta ijin kepada Atasan langsungnya serta melapor ke Bagian Personalia. Tata cara permintaan ijin diatur dalam ketentuan tersendiri dengan tidak mengurangi hak-haknya sebagai pekerja (tidak dipotong upah dan tunjangan-tunjangannya)

4.Pekerja dilarang :

a.Mengabsensikan kartu absensi Pekerja lain

b.Apabila ID CARD rusak atau hilang maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab perusahaan

c.Merubah waktu pada kartu absensi

d.Berbuat sembrono yang dapat merusak kartu absensi

e.Tidak diperbolehkan mencatat waktu masuk dan pulang dengan alat absensu mesin time card.

5.Pekerja yang berhalangan masuk bekerja diwajibkan memberitahukan kepada Perusahaan dengan capa apapun selambat-lambatnya pada hari kerja ke-2 (dua) tidak masuk bekerja

6.Pekerja yang berhalangan masuk kerja karena alasan sakit, diharuskan membuktikan hal sakitnya dengan surat keterangan dokter yang dilampiri dengan kwitansi pengobatan. Pembuktian tersebut selambat-lambatnya pada hari kerja ke 2 (dua) setelah Pekerja tidak masuk kerja.

Contoh :

Apabila pekerja sakit dan tidak masuk bekerja pada hari Senin, maka selambat-lambatnya hari Rabu sudah memberikan surat keterangan dokter harus sudah sampai Perusahaan

7.Pekerja yang tidak masuk bekerja tanpa ijin atau alasan yang sah dibenarkan menurut ketentuanpada kesepakatan ini atau dengan alasan yang dibuat-buat maka dianggap mangkir.

8.Pekerja harus sudah berada ditempat kerja untuk melaksanakan pekerjaannya pada waktu kerja dimulai

9.Pekerja tidak dibenarkan diruang kerja sebelum pada waktu kerja dimulai dan pada waktu istirahat makan selesai, sudah harus kembali ke tempat kerjanya masing-masing

Pasal 22 : Pekerja Lembur

1.Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan atau dijalankan selebihknya dari jam kerja dan atau hari kerja seperti tersebut dalam Bab IV Perjanjian Kerja Bersama ini yang lamanya minimal 1 (satu) jam dan pelaksanaannya dengan Surat Perintah Lembur (SPL) yang ditandatangani oleh Atasan Pekerja dan Pekerja yang bersangkutan dan disetujui oleh Manager bagiannya.

2.Kerja lembur pada dasarnya dilakukan Pekerja atas persetujuan Pekerja, kecuali dalam hal ini :

a.Keadaan darurat atau apabila pekerjaan-pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan membahayakan keselamatan dan kesehatan orang

b.Ada pekerjaan akan tertumpuk dan perlu diselesaikan dengan segera dan apabila ditunda dapat mengganggun kelancaran produksi.

3.Dalam hal karena suatu alasan Pekerja tersebut di atas tidak dapat kerja lembur, maka Pekerja yang bersangkutan wajib memberitahukan pada saat itu juga kepada Atasan langsungnya, maka perintah kerja lemburnya akan dievaluasi kembali

4.Yang berhak kerja lembur dengan mendapatkan upah lembur adalah Pekerja yang sesuai dengan SPL. Kerja lembur tidak boleh dilakukan sebagai pengganti hari kerja dengan cara memotong atau mengurangi jumlah jam lembur.

5.Jika SPL dibatalkan sepihak oleh Perusahaan, maka Perusahaan harus mengganti rugi (wajib membayar upah lembur)

6.Selambat-lambatnya dua jam sebelum final lembur, kedua belah pihak bisa membatalkan SPL

Pasal 23 : Perhitungan Upah Lembur

2.Tarif upah perjam untuk Pekerja bulanan adalah : 1/173 x Upah sebulan.

3.Komponen upah sebulan dalam perhitungan upah lembur adalah gaji berikut tunjangan tetap yang berpedoman pada Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No.Kep-102/Men/VI/2004.

c.Apabila kerja lembur dilakukan pada hari raya/libur resmijatuh pada hari terpendek/hari Sabtu penghitungannya sesuai table

d.Table cara penghitungan upah lembur

TUL = Tarif Upah Lembur

4.Pembayaran upah lembur dilakukan bersamaan dengan pembayaran gaji.

5.Jumlah jam kerja termasuk lembur yang diperbolehkan bagi seorang Pekerja maksimum 60 (enam puluh) jam seminggu kecuali dalam hal-hal seperti dalam Bab IV Pasal 22, tetapi tidak melebihi ketentuan ijin penyimpangan waktu kerja yang telah ditetapkan oleh Depnakertrans, dengan terlebih dahulu memberitahukan kebagian Personalia.

BAB V : PRODUKTIVITAS

Pasal 24 : Produktivitas

1.Perusahaan bersama-sama Serikat Pekerja akan melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Perusahaan dan Kesejahteraan Pekerja

2.Usaha-usaha yang dilakukan antara lain:

a.Mendorong para Pekerja untuk senantiasa meningkatkan disiplin, kualitas dan kuantitas kerja

b.Mendorong para Pekerja untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan atau ketarmpilan dalam berbagai bidang pekerjaan yang ada di Perusahaan.

c.Mendorong para Pekerja untuk menemukan gagaran atau ide atau metode kerja baru improvement di Perusahaan

3.Guna memberikan rangsangan kepada Pekerja untuk melakukan usaha-usaha peningkatan-peningkatan produktifitas maka Perusahaan akan mengusahakan pemberian insentif produktivitas. Adapun bentuk dan pengaturan lebih lanjut akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri (lampiran tersendiri)

BAB VI : PENDIDIKAN DAN LATIHAN KERJA

Pasal 25 : Umum

2.Pekerja yang ditugaskan untuk mengikuti pendidikan dan latihan kerja dan wajib mengikuti dengan sungguh-sungguh.

Pasal 26 : Pendidikan Pra Pekerja

Perusahaan menyelenggarakan pendidikan pra Pekerja bagi para Pekerja baru guna membekali mereka dengan pengtahuan umum mengenai Perusahaan, cara kerja, perangkat organisasi, nilai-nilai dan norma-norma Perjanjian Kerja Bersama ini sebelum Pekerja ditempatkan pada pekerjaannya.

Pasal 27 : Pendidikan Umum Dasar

1.Pengusaha menyelenggarakan pendidikan umum dasar bagi pekerja dalam rangka membentuk sikap dan perilaku yang sesuai dalam mengemban serta melaksanakan tugasnya.

2.Materi dari pendidikan umum dasar ini antara lain meliputi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila serta Hubungan Industrial Pancasila. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, peningkatan mutu terpadu dan lain-lain.

3.Penyelenggaraan pendidikan umum dasar ini adalah tanggung jawab Perusahaan

4.Pekerja ditugaskan mengikuti pendidikan, diwajibkan mengikuti dengan sungguh-sungguh.

Pasal 28 : Pendidikan Fungsional

1.Perusahaan memberikan pendidikan fungsional bagi Pekerja untuk meningkatkan kemampuannya dalam suatu bidang pekerjaannya sesuai dengan tugas atau jabatannya.

2.Penentuan Pekerja dan jenis pendidikan fungsional yang akan diikuti didasarkan kebutuhan Perusahaan.

3.Pendidikan fungsional dapat diselenggarakan didalam Perusahaan (training center) atau yang ditunjuk Perusahaan

4.Pekerja yang mendapat tugas untuk mengikuti pendidikan ini wajib melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan setelah selesai penugasan ini wajib memberikan laporan tertulis mengenai pendidikan-pendidikan yang diikutinya.

Pasal 29 : Latihan Kerja

2.Latihan kerja merupakan latihan yang dilakukan sambil bekerja system mentor

3.Adapun mentor (pembimbing) ditunjuk oleh Kepala Bagian untuk mengajar, memberi contoh dan mengawasi latihan kerja.

Pasal 30 : Fasilitas Pendidikan

1.Perusahaan menyediakan fasilitas training center beserta peralatannya yang dapat dipergunakan untuk pendidikan, pertemuan kelompok kerja terpadu, belajar bersama dan sebagainya.

2.Perusahaan menyediakan fasilitas perpustakaan yang dapat dipergunakan oleh Pekerja untuk meningkatkan pengetahuannya.

BAB VII : PENGUPAHAN

Pasal 31 : Umum

3.Pembayaran upah dilakukan 1 kali dalam 1 bulan

4.Pajak penghasilan ditanggung oleh Pekerja sesuai PPH Pasal 21

Pasal 32 : Kenaikan Upah

2.Kenaikan gaji karena promosi diberikan kepada pekerja yang mendapatkan promosi.

Pasal 33 : Skala Gaji

1.Peningkatan gaji berdasarkan nilai jabatan/pekerjaan didalam Perusahaan

3.Ketentuan point No.2 tidak berlaku bagi Pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun

4.Bagi pekerja dengan masa kerja diatas 1 tahun diberikan upah sundulan yang besarannya dibicarakan dengan Serikat Pekerja.

Pasal 34 : Tunjangan Fasilitas

Selain gaji pokok Perusahaan memberikan tunjangan baik yang bersifat tetap maupun tidak tetap serta fasilitas lain sebagai berikut :

b.Berupa tunjangan lama kerja yang besarnya sebagai berikut

1.Masa kerja 10 tahun – 13 tahun = Rp. 10.000,-

2.Masa kerja 13 tahun – 16 tahun = Rp. 15.000,-

3.Masa kerja 16 tahun= Rp. 20.000,-

c.Tunjangan jabatan

d.Bonus tahunan

2.Tunjangan tidak tetap berupa premi hadir sebesar 1 (satu) hari gaji pokok

3.Tunjangan-tunjangan yang sudah diberikan tidak dapat dihilangkan

b.Bagi pekerja yang sehubungan dengan tugasnya tidak dapat kembali ke Perusahaan pada jam istirahat makan siang, maka kepadanya diberikan pengganti makan siang

c.Bagi pekerja yang kerja lembur langsung setelah jam kerja melampaui jam 18.00 WIB maka pekerja diberikan tunjangan atau fasilitas makan.

d.Bagi pekerja yang lembur pada hari libur sekurang-kurangnya 4 jam terus-menerus, maka Pekerja diberikan tunjangan atau fasilitas makan

e.Perusahaan wajib memberikan air minum sesuai standar higienitas dan kebersihan (air mineral)

5.Perusahaan memberikan tunjangan transport kepada setiap Pekerja sebesar Rp. 1.000,-/kehadiran

6.Pembayaran tunjangan-tunjangan dilakuka bersama pembayaran gaji.

Pasal 35 : Perjalanan Dinas Keluar Kota

1.Perusahaan dapat menugaskan Pekerja untuk melakukan perjalanan dinas dalam hal karena sesuatu alasan Pekerja tidak dapat menjalankannya maka diharuskan mengajukan keberatannya melalui atasannya.

2.Pekerja yang ditugaskan untuk melakukan perjalanan dinas, kepadanya akan diberikan surat tugas yang ditandatangani oleh Atasannya

3.Pekerja yang melakukan perjalanan dinas baik didalam maupun diluar negeri diberikan biaya perjalanan dinas, prosedur, tata cara serta biaya perjalanan dinas diatur dalam ketentuan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 36 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Sakit

1.Perusahaan membayar upah (gaji dan tunjangan) Pekerja yang tidak dapat melaksanakan pekerjaannya karena dalam keadaan sakit berdasarkan keterangan Dokter selama 4 hari bagi Pekerja yang tidak dirawat di Rumah Sakit.

Pasal 37 : Pembayaran Upah Selama Pekerja Ditahan Sementara/Dipenjarakan

Dalam hal terjadi penahanan oleh yang berwajib terhadap seorang Pekerja dimana Perusahaan membayarkan upah (gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang tidak terkait dengan kehadiran) kepada Pekerja menurut ketentuan sebagai berikut:

1.Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja dengan alasan Pekerja ditahan oleh pihak berwajib karena pengaduan Pengusaha maupun bukan

2.Dalam hal Pekerja ditahan oleh pihak berwajib bukan atas pengaduan pengusaha sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, permohonan ijin dapat diajukan setelah Pekerja ditahan paling sedikit selama 60 (enam puluh) hari takwim

3.Dalam hal pekerja ditahan oleh pihak berwajib sebagaimana dimaksud dalam ayat 2, Pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Untuk 1 orang tanggungan: 25% dari upah

b.Untuk 2 orang tanggungan: 35% dari upah

c.Untuk 3 orang tanggungan: 45% dari upah

d.Untuk 4 orang tanggungan: 50% dari upah

4.Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan takwim terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan pihak yang berwajib.

5.Dalam pekerja ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Pengusaha dan selama ijin pemutusan hubungan kerja belum diberikan pengadilan hubungan industrial (PHI), maka Pengusaha wajib membayar upah Pekerja sekurang-kurangnya 75% dan berlaku paling lama 6 bulan takwim terhitung sejak hari pertama Pekerja ditahan pihak yang berwajib.

6.Dalam hal pekerja dibebaskan dari tahanan karena Pengaduan Pengusaha dan ternyata tidak terbukti melakukan kesalahan, maka Pengusaha wajib mempekerjakan kembali Pekerja dan merehabilitasi nama baik Pekerja dengan membayar upah penuh beserta hak lainnya yang seharusnya diterima Pekerja terhitung sejak Pekerja ditahan.

7.Dalam hal Pekerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 5, diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial terbukti melakukan kesalahan, maka Pengusaha dapat mengajukan permohonan ijin pemutusan hubungan kerja.

BAB VIII : TUNJANGAN HARI RAYA

Pasal 38 : Tunjangan Hari Raya

3.Jumlah penambahan nominal uang yang telah diterima Pekerja tidak dapat dihilangkan untuk periode berikutnya :

a.Masa kerja 1-3 tahun = 1 bulan upah + 15%

b.Masa kerja 3-6 tahun = 1 bulan upah + 20%

c.Masa kerja 6-9 tahun = 1 bulan upah + 25%

d.Masa kerja 9-12 tahun = 1 bulan upah + 30%

e.Masa kerja 12 tahun keatas = 1 bulan upah + 35%

4.Tunjangan yang diberikan besarannya tidak kurang dari pemberian Tunjangan Hari Raya pada tahun sebelumnya

5.Ketentuan diatas berlaku bagi pekerja yang masa kerjanya diatas 1 tahun

BAB IX : JAMINAN SOSIAL DAN KESEHATAN

Pasal 39 : Umum

Pasal 40 : Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek)

4.Apabila ada ketentuan baru tentang asuransi yang diwajibkan oleh Pemerintah maka Perusahaan mengikuti ketentuan tersebut

Pasal 41 : Sumbangan Kedukaan

1.Bagi Pekerja yang meninggal dunia akibat dari kecelakaan kerja, maka kepada ahli warisnya dibayarkan pertanggungan asuransi Jamsosteknya sebagai berikut :

2.Bagi Pekerja, keluarga Pekerja dan orang tua pekerja meninggal dunia Perusahaan memberikan sumbangan sebesar Rp.1.000.000,- ( satu juta rupiah ).

3.Bagi ahli waris diharuskan melampirkan surat keterangan kematian dari Rumah Sakit atau kelurahan dan menyertakan kartu keluarga.

Pasal 42 : Sumbangan Pernikahan

1.Perusahaan memberikan sumabgan pernikahan kepada Pekerja yang melangsungkan pernikahan sebesar Rp. 500.000 (seratus ribu rupiah)

2.Sumbangan pernikahan hanya diberikan sekali berlaku bagi pernikahan yang Pertama

3.Sumbangan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika pernikahan terjadi antara pekerja pria dan pekerja wanita dalam Perusahaan

4.Sumbangan pernikahan hanya diberikan kepada Pekerja yang telah mempunyai masa kerja minimal 3 bulan

5.Untuk mendapatkan sumbangan pernikahan, Pekerja harus menyampaikan bukti bukti yang sah melalui bagian Personalia

Pasal 43 : Olahraga

1.Untuk menunjang pengembangan kegiatan olahraga, Perusahaan akan meningkatkan fasilitas olahraga di Perusahaan agar bisa dimanfaatkan oleh para Pekerja

2.Perusahaan memberikan anggaran untuk kegiatan olahraga secara periodik, sesuai proposal yang diajukan Serikat Pekerja.

Pasal 44 : Usaha Koperasi

Guna menunjang usaha Pekerja meningkatkan kesejahteraan maka semua Pekerja dianjurkan menjadi anggota koperasi dan Perusahaan menyediakan :

1.Fasilitas ruangan kantor dan gudang yang memadai untuk kegiatan koperasi dalam Perusahaan

2.Pemotongan dana atau keuangan koperasi melalui bagian Personalia

3.Pemberian bantuan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan koperasi dan kemampuan Perusahaan.

4.Koperasi bergerak dibawah naungan PSP SPN

Pasal 45 : Rekreasi

1.Satu kali dalam setahun Perusahaan menyelenggarakan Rekreasi bagi Pekerja

2.Rekreasi dilaksanakan pada hari libu atau hari yang diliburkan Perusahaan dengan tetap mendapat hak-haknya sebagaimana mestinya

Pasal 46 : Kerohanian

Untuk menunjang pembinaan rohani bagi Pekerja, Perusahaan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1.Menyediakan fasilitas ibadah bagi Pekerja yang memadai di lingkungan Perusahaan sehingga memungkinkan Pekerja menjalankan kewajiban menurut agama dan kepercayaan masing-masing dengan baik pada waktunya

2.Perusahaan menyediakan perlengkapan Ibadan berupa : sajadah, kain sarung, peci, mukena dan kipas angin

Pasal 47 : Penghargaan

Perusahaan berkewajiban memberikan penghargaan kepada Pekerja yang memiliki kondisi kerja baik. Tata cara dan bentuk penghargaan ditetapkan dalam peraturan tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

BAB X : CUTI, IJIN TIDAK MASUK KERJA DAN HARI LIBUR

Pasal 48 : Umum

Pasal 49 : Cuti Tahunan

2.A. sedikit-dikitnya 6 hari kerja terus menerus digunakan dalam cuti bersama

B. Sisanya digunakan oleh masing-masing pekerja menurut kepentingannya dengan memperhatikan kelancaran pekerjaan.

3.Apabila setelah jangka waktu 12 bulan dari timbulnya hak cuti Pekerja tidak menggunakannya maka hak cutinya dinyatakan gugur

4.Apabila pekerja tidak dapat menggunakan bukan karena kesalahan atau alasan Pekerja atau karena kegiatan Perusahaan yang tidak dapat ditinggalkan, maka Pekerja diwajibkan mengajukan permohonan cuti di bagian Personalia dengan catatan penundaan pelaksanaan tersebut, maka masa kadaluarsa hak cuti Pekerja diperpanjang maksimum selama 6 bulan.

5.Demi kelancaran cuti tahunan, Perusahaan mengeluarkan daftar berhubungan dengan cuti tahunan dan pemberitahuan kepada setiap Pekerja kapan mulai timbul dan gugurnya hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Pasal 50 : Cuti hamil

2.Apabila pekerja melahirkan sebelum mengajukan hak cuti maka kepadanya tetap di berikan hak cuti selama 3 bulan setelah melahirkan.

Pasal 51 : Ijin Tidak Masuk Kerja

3.Pernikahan anak pekerja diberikan cuti selama : 4 (empat) hari

6.Mengkhitankan atau pembabtisan anak pekerja diberikan ijin : 4 (empat) hari

7.Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal diberikan ijin : 3 (tiga) hari

Pasal 52 : Cuti Haid

2.Untuk menggunakan hak cuti ini Pekerja harus memberitahukan kepada Perusahaan melalui bagian Personalia

Pasal 53 : Ijin Khusus

1.Khusus untuk kepentingan-kepentingan Nasional dan Regional dalam rangka Menjalankan tugas Negara dalam bidang olahraga, kesenian, Pemnilu, Pekerja diberikan ijin khusus meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan upah jika dalam menjalankan pekerjaan itu tidak mendapatkan upah dari Pemerintah dan tidak melebihi 1 (satu) tahun.

2.Pekerja dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaannya untuk melaksanakan kewajiban ibadah Haji dalam musim Haji (bukan umroh) dengan ketentuan :

a.Pemberian ijin hanya satu kali dan lamanya harus sesuai dengan jadwal Perjalanan yang ditetapkan pemerintah c.q Departemen Agama dan ijin khusus ini hanya berlaku bagi Pekerja Warga Negara Indonesia.

b.Selama meninggalkan pekerjaannya Pekerja berhak menerima upah sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981.

Pasal 54 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan di Luar Tanggungan Perusahaan

1.Pemberian ijin ini disesuaikan dengan kondisi Perusahaan

2.Selama Pekerja meninggalkan pekerjaannya diluar pasal 51, Perusahaan tidak berkewajiban untuk membayar upah beserta tunjangan-tunjangannya

3.Setelah mengakhiri masa tersebut, pekerja tersebut masih dapat menjabat Jabatannya semula.

Pasal 55 : Hari-Hari Libur Resmi

1.Sesuai dengan peraturan yang berlaku, Perusahaan memberikan istirahat kepada Pekerja pada hari-hari libur resmi

2.Hari-hari libur resmi dimaksud pada ayat 1 (satu) di atas adalah hari-hari libur yang diumumkan setiap tahun oleh Pemerintah.

BAB XI : KESELAMATAN, KESEHATAN DAN PERLENGKAPAN KERJA

Pasal 56 : Umum

2.Setiap Pekerja diwajibkan mentaati Peraturan Keselamatan dan Kesahatan Kerja serta memakai alat perlindungan keselamatan kerja yang telah ditetapkan sesuai dengan tugasnya masing-masing.

4.Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3) yang Keanggotaannya terdiri dari unsur-unsur Perusahaan dan Serikat Pekerja akan menyusun dan menetapkan lebih lanjut Peraturan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan serta alat-alat perlindungan dan kesehatan kerja dengan berpedoman pada UU No.1 tahun 1970.

Pasal 57 : Pakaian Kerja

1.Pekerja diwajibkan memakai pakain kerja selama melakukan pekerjaan di Lingkungan Perusahaan

2.Perusahaan wajib memberikan pakaian kerja 2 (dua) pcs setiap 1 tahun sekali untuk masing-masing Pekerja dengan memperhatikan sifat Pekerjaannya termasuk SATPAM

Pasal 58 : Alat-alat Kerja

1.Perusahaan menyediakan secara cuma-cuma alat-alat kerja bagi Pekerja dengan macam yang telah ditentukan bagi masing-masing pekerjaan/bagian yang bersangkutan

2.Pekerja diwajibkan merawat alat-alat kerja dan menyimpannya pada tempat yang ditetnukan oleh Kepala Bagian masing-masing

3.Dalam hal terjadi kerusakan pada alat-alat kerja sehingga perlu dilakukan Penukaran. Pekerja diwajibkan menunjukkan alat kerja yang lama/rusak kepada Petugas yang ditentukan Perusahaan.

Pasal 59 : Denda Akibat Keterlambatan Pembayaran Upah

1.Perusahaan wajib membayar upah sesuai tanggal yang ditentukan yaitu :

a.Pekerja bulanan dibayarkan setiap akhir bulan

b.Pekerja harian dibayarkan setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya

2.Apabila pembayaran gaji tersebut diatas jatuh pada hari limbur maka dibayarkan pada tanggal sebelumnya/sesudahnya

3.Apabila Perusahaan terlambat membayarkan upah maka Perusahaan harus membayar denda sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60 : Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

3.Bagi Pekerja yang perlengkapan perlindungan keselamatan dan kesehatan Rusak/tidak dapat dipergunakan lagi harus melapor kepada Atasannya untuk mendapatkan pergantian.

Pasal 61 : Pemeriksaan Perlengkapan Perlindungan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

2.Dalam hal terdapat adanya ketidaksesuaian dalam pemeriksaan, maka Perusahaan akan segera melengkapinya.

BAB XII : PERATURAN DAN TATA TERTIB

Pasal 62 : Tata Tertib Registrasi

1.Setiap pekerja wajib memberitahukan kepada Perusahaan melalui Bagian Personalia apabila ada perubahan data pribadi yang menyangkut :

a.Alamat (tempat tinggal)

b.Keadaan keluarga (perkawinan), kelahiran, kematian dan lain-lain

c.Anggota keluarga yang terdekat

d.Kartu Tanda Penduduk (KTP)

Pasal 63 : Tata Tertib Keselamatan Kerja

1.Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan kerja didalam Perusahaan

2.Pada waktu mulai, selama dan sesudah melakukan pekerjaan setiap Pekerja wajib mentaati prosedur dan langkah-langkah keselamatan kerja yang telah ditentukan bagi pekerjaannya masing-masing termasuk menggunakan perlengkapan kerja.

3.Demi terciptanya keselamatan kerja, maka Pekerja dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut :

a.Menempatkan barang atau alat secara sembarangan sehingga membahayakan keselamatan dirinya atau orang lain

b.Menghidupkan/menjalankan/menggerakkan mesin, pesawat, alat angkat atau mobil yang bukan menjadi tugasnya

c.Bermain-main/memperlakukan secara ceroboh perlengkapan keselematan kerja, sehingga dapat merusak perlengkapan tersebut.

d.Pekerja yang mengetahui Pekerja lain mendapatkan kecelakaan, wajib memberik pertolongan secepat mungkin dalam batas kemampuan yang ada padanya.

Pasal 64 : Tata Tertib, Kesehatan dan Kebersihan

1.Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan kesehatan dan kebersihan

2.Waktu menggunakan fasilitas WC Pekerja wajib menggunakan cara-cara yang telah ditentukan oleh Perusahaan dan dilarang merusak/merubah/mengambil perlengkapan ataupun alat-alat yang ada di dalam ruangan tersebut.

3.Ketentuan tersebut pada ayat 2 (dua) diatas juga berlaku bagi fasilitas lain seperti tempat ibadah, klinik dan sebagainya

4.Demi terciptanya kesehatan dan kebersihan, Pekerja dilarangan :

a.Membuang sisa air minum, lap atau sampah di tempat yang tidak semestinya

b.Memasuki Mushola selain untuk melakukan sholat pada jam kerja atau yang ditentukan

c.Membawa masuk ke dalam kompleks Perusahaan barang-barang tergolong obat bius, narkotika dan barang lain yang dilarang Pemerintah.

d.Membawa masuk ke dalam kompleks Perusahaan minuman keras atau menjadi mabuk akbibat telah meminum minuman keras

e.Membawa masuk makanan kedalam area produksi.

Pasal 65 : Tata Tertib Keamanan

1.Setiap Pekerja wajib mentaati peraturan keamanan dalam Perusahaan

2.Setiap Pekerja yang mengetahui adanya keadaan/kejadian atau benda yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, pencurian, gangguan terhadap keselamatan dan ketentraman di komplek Perusahaan wajib segera memberitahukan Satuan pengaman atau Atasan Langsungnya/Pejabat Perusahaan atau siapa saja yang dapat dihubungi secara cepat

3.Setiap Pekerja wajib menghindari hal-hal yang berhubungan dengan :

a.Kebakaran atau ledakan

b.Pencurian, kehilangan dan pengrusakan

c.Perkelahian

4.Setiap Pekerja yang mengetahui adanya kebakaran wajib memadamkan api dengan cara apapun. Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan maka, Pekerja dilarang :

a.Menyalakan api atau merokok di tempat dimana terdapat bensin, solar, gas dan barang lainnya yang mudah terbakar

b.Mendekatkan bensin, solar, gas dan barang yang mudah terbakar dimana terdapat api

c.Merokok di tempat yang terlarang

d.Sebelum puntung rokok dibuang ditempat yang telah ditentukan apinya harus terlebih dahulu dimatikan

e.Merusak, merubah atau menghilangkan fungsi alat pengaman

f.Membawa masuk ke dalam komplek Perusahaan bahan bakar, bahan peledak, senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerja-pekerja

g.Bermain-main dengan alat pemadam api, memindahkan tempatnya atau memperlakukan secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan

h.Melakukan pekerjaan pengelasan tanpa sebelumnya mempersiapkan alat pemadam di dekat lokasi pengelasan

5.Untuk mencegah terjadinya kecurian/pencurian dan pengrusakan maka Pekerja :

a.Wajib memelihara barang yang dipertanggungjawabkan kepadanya

b.Pada waktu jam kerja dilarang memasuki/berada dalam ruangan ganti pakaian tanpa ijin

c.Dilarang memasuki tempat-tempat yang bukan untuknya tanpa ijin

d.Dilarang keluar masuk komplek Perusahaan selain melalui pintu yang telah disediakan dan dengan cara yang telah ditentukan.

e.Dilarang menaruh benda berharga ditempat yang tidak terkunci ata secara sembrono

6.Untuk mencegah kalalaian atau hal lainnya maka Pekerja dilarang:

a.Melakukan hasutan terhadap sesama pekerja

b.Menyebarkan desas-desus atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang menggelisahkan sesama pekerja

c.Mengancam Pekerja lain atau memaksanya untuk mengikuti sikap dan tindakannya

d.Membawa senjata tajam ke dalam komplek Perusahaan

e.Mempropagandakan keyakinan politiknya di dalam lingkungan Perusahaan.

Pasal 66 : Tata Tertib Sikap Atasan Terhadap Bawahannya

Demi terciptanya disiplin dan keharmonisan kerja dalam Perusahaan, maka atasan wajib :

1.Memperlakukan bahannya dengan sopan, jujur dan sesuai dengan tugas yang telah ditentukan oleh Perusahaan

2.Memberikan bimbingan kepada bawahannya mengenai pekerjaan yang harus diindahkan

3.Memberikan bimbingan dan dorongan kepada bawahannya untuk meningkatkan ketrampilan kerja, pengetahuan dan disiplin.

4.Menegur bawahannya yang menyalahi peraturan secara wajar dan sopan

5.Atasan wajib melakukan penilaian terhadap bawahannya sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya secara jujur dan obyektif

6.Atasan wajib menjawab setiap pertanyaan bawahannya sesuai dengan batas kewenangan yang dimilikinya.

Pasal 67 : Tata Tertib Bawahan Terhadap Atasan

1.Bawahan wajib melaksanakan perintah dan petunjuk atasannya dengan sebaik-baiknya

2.Bawahan wajib bersikap sopan, jujur dan wajar terhadap atasannya

3.Bawahan wajib menanyakan kepada atasannya hal-hal yang belum atau kurang jelas baginya

4.Bawahan berhak mengajukan usul atau saran kepada Atasannya.

BAB XIII : SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 68 : Peringatan/Sanksi

1.Perusahaan maupun Serikat Pekerja menyadari sepenuhnya perlu penegakan disiplin Kerja karenanya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja atas peraturan yang telah diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diberikan Peringatan/sanksi

2.Peringatan/sanksi yang diberikan kepada Pekerja adalah merupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan tingkah laku Pekerja.

3.Peringatan/sanksi atas pelanggaran akan diberikan kepada Pekerja diperinci sebagai berikut :

a.PERINGATAN LISAN, dilakukan oleh Atasan Pekerja untuk pelanggaran Pekerja yang bersifat umum

b.PERINGATAN TERTULIS, dilakukan oleh Atasan Pekerja untuk Pelanggaran yang bersifat khusus yang dikeluarkan menurut ketentuan sebagai berikut.

• Surat peringatan I dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Personalia CC. Manajer Serikat Pekerja jangka waktu 4 bulan
• Surat peringatan II dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Personalia CC. Manajer Serikat Pekerja jangka waktu 4 bulan
• Surat Peringatan ke III dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Personalia CC. Manager Serikat Pekerja jangka waktu 4 bulan

c.Urusan peringatan tertulis dapat diberikan menurut tahapannya tetapi dapat juga diberikan secara langsung peringatan pertama dan terakhir atau peringatan kedua dan terkahir dengan didasarkan atas kesalahan/pelanggaran yang dilakukan.

4.Dalam setiap memberikan peringatan tertulis, satu copynya disampaikan kepada Serikat Pekerja

5.Surat Peringatan Tertulis dikenakan selambat-lambatnya tiga hari setelah terjadinya kesalahan atau pelanggaran. Pengaturan lebih lanjut tentang bentuk peringatan tertulis ditetapkan tersendiri.

6.Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dikenakan terhadap Pekerja yang masih Melakukan kesalahan/pelanggaran yang pelaksanaannya diatur sebagai berikut :

a.Perhitungan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja disampaikan kepada Kepala Bagian di mana Pekerja bekerja dengan ditandatangani oleh Manajer bagiannya kepada bagian Personalia.

b.Bagian Personalia akan melaksanakan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai dengan prosedur/ketentuan-ketentuan dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan Swasta.

c.Pemutusan Hubungan Kerja hanya dapat dilakukan setelah memperoleh Penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Pasal 69 : Pemberian Peringatan Tertulis/Sanksi

Dalam memberikan Peringatan Tertulis/sanksi kepada Pekerja, Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1.Macam dan berat ringannya kesalahan/pelanggaran

2.Seringnya pengulangan/frekuensi kesalahan/pelanggaran

3.Ada tidaknya unsur kealfaan/kesengajaan

4.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan/pelanggaran

5.Jasa-jasa dan loyalitas Pekerja kepada Perusahaan

Pasal 70 : Kesalahan/Pelanggaran Dengan Surat Peringatan Ke - 1

Kesalahan/Pelanggaran dilakukan Pekerja yang dapat diberikan Surat Peringatan ke-1 adalah sebagai berikut :

1.Mangkir selama 2 (dua) hari kerja berturut-turut atau 3 (tiga) hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan

2.Selama jam kerja sering meninggalkan tanpa ijin atau alasan yang sah, meskipun telah sering diberikan peringatan lisan oleh Atasannya

3.Tidak mengenakan pakaian kerja yang telah diberikan oleh Perusahaan pada waktu melakukan pekerjaan.

4.Memasukkan kartu absensi Pekerja lain atau menyuruh memasukkannya kepada orang lain.

5.Tidak memakai perlengkapan keselamatan, kesehatan dan perlindungan kerja ditentukan untuk pekerjaannya pada waktu melakukan pekerjaan meskipun telah sering diperingatkan sesuai lisan oleh Atasan langsungnya

6.Merokok pada tempat yang diberi tanda “DILARANG MEROKOK”

7.Tidak melaporkan kepada Atasannya atau tidak mengambil tindakan pencegahan atas perbuatannya/tindakan sesama Pekerja atau orang lain yang diketahuinya di dalam Perusahaan, yang dapat menimbulkan bahaya bagi sesama pekerja atau merugikan Perusahaan.

8.Keluar masuk Perusahaan ruangan atau gedung dalam lingkungan Perusahaan melalui jalan/pintu yang tidak semestinya dibenarkan tidak wajar

9.Mencoret-coret didalam lingkungan Perusahaan.

Pasal 71 : Kesalahan/Pelanggaran Dengan Surat Peringatan Ke - 2

Kesalahan/Pelanggaran dilakukan Pekerja yang dapat diberikan Surat Peringatan Ke-2 adalah sebagai berikut :

1.Mangkir selama 5 hari kerja berturut-turut atau 6 hari kerja tidak berturut-turut dalam satu bulan

2.Tidak menunjukkan kesungguhan bekerja walaupun sudah sering diberikan peringatan lisan oleh Atasannya

3.Tidur pada waktu kerja di lingkungan Perusahaan

4.Pulang lebih awal dari waktu yang telah ditentukan tanpa ijin meskipun sudah diberi peringatan lisan oleh Atasannya

5.Memaksakan Pekerja yang seharusnya dilakukan sendiri kepada orang lain atau melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya tanpa ijin atau perintah dari atasannya

6.Mengoperasikan mesin, peralatan atau bahan secara sembarangan yang dapat membahayakan dirinya sendiri/orang lain atau menimbulkan kerugian bagi Perusahaan

7.Merintangi petugas keamanan dalam menjalankan tugas mereka memelihara Keamanan dan ketertiban di lingkungan Perusahaan

8.Mencoret-coret merobek-robek atau mengambil surat pengumuman Pemberitahuan yang ditempel pada pengumuman meskipun terkunci tanpa ijin atau perintah atasannya.

9.Bukan menjadi tugasnya memindahkan alat pemadam kebakaran dari tempatnya/mempergunakannya untuk tujuan yang semestinya tanpa ijin Perusahaan

10.Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan Surat Peringatan ke-I dengan melakukan lagi kesalahan/pelanggaran yang dapat diberikan sanksi Surat Peringatan ke-1

Pasal 72 : Kesalahan/Pelanggaran Dengan Surat Peringatan Ke - 3

Kesalahan/Pelanggaran yang dilakukan Pekerja yang dapat diberikan Surat Peringatan Ke-3 adalah sebagai berikut :

1.Mangkir selama 6 hari kerja berturut-turut atau satu minggu dalam satu bulan

2.Menyebarkan berita-berita tidak benar didalam lingkungan Perusahaan sehingga menimbulkan keresahan diantara sesama Pekerja

3.Berjudi di dalam lingkungan Perusahaan

4.Menentang penugasan yang disampaikan secara wajar tanpa alasan yang secara Obyektif dapat dibenarkan meskipun telah diberikan peringatan secara lisan oleh atasannya.

5.Melalaikan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya sehingga menimbulkan kecelakaan bagi dirinya/orang lain atau kerugian bagi Perusahaan.

6.Masih tetap tidak cakap dalam melakukan Pekerjaan yang ditugaskan kepadanya walaupun telah dicoba ditempatkan pada beberapa jenis penerimaan yang sesuai dengan kemampuannya

7.Mengadakan rapat, pidato propaganda atau menempelkan selembaran yang dilarang Pemerintah serta mengganggu ketertiban dan keamanan lingkungan Perusahaan.

8.Dengan sengaja tanpa alasan yang jelas atau tanpa ijin atasannya telah memindahkan/menyimpan barang milik Perusahaan disuatu tempat yang tidak semestinya sebagai usaha pencurian atau membantu pencurian.

9.Tidak berusaha memperbaiki diri setelah mendapatkan Surat Peringatan Ke-2 dengan melakukan lagi kesalahan/pelanggaran yang dapat diberikan sanski Surat Peringatan ke-2

Pasal 73 : Kesalahan/Pelanggaran Dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja

3.Membujuk Pengusaha, keluarga Pengusaha, Atasan, Bawahan dan teman kerja untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan UU yang berlaku

4.Dengan sengaja telah merusak barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan

5.Mabuk, membawa/menggunakan obat bius, narkotika, meminum-minuman kerja di lingkungan Perusahaan

6.Menerima suap, pemberian apapun dari siapa saja atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan melakukan hal-hal yang merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan

7.Melakukan Pungutan Liar di lingkungan Perusahaan

8.Melakukan perbuatan asusila atau perjudian didalam lingkungan Perusahaan

9.Mengeluarkan ancaman kepada teman sesama Pekerja sehingga mengakibatkan ketidak tenangan dan ketidaktentraman jiwa

10.Dengan sengaja orang lain terkena kecelakaan dari pekerjaannya

11.Merokok di dalam gudang, pabrik atau tempat penyimpanan barang-barang yang jenisnya mudah terbakar

12.Berkelahi dengan sesama pekerja di lingkungan Perusahaan

13.Membawa senjata api atau senjata tajam di lingkungan Perusahaan.

BAB XIV : PEMUTUSAN/BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA DAN PERHITUNGAN UANG PESANGON/MASA KERJA PERGANTIAN HAK

Pasal 74 : Umum

1.Bentuk-bentuk Pemutusan Hubungan Kerja di Perusahaan terdiri dari :

a.Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan

b.Pengunduran diri

c.Pemutusan hubungan kerja dengan persetujuan

d.Pemutusan hubungan Kerja karena rasionalisasi

e.Pemutusan hubungan kerja karena lanjut usia

f.Pemutusan hubungan kerja karena pekerja mengalami sakit yang berkepanjangan atau cacat jasmani/rohani melebihi 12 bulan

g.Pemutusan hubungan kerja karena pekerja meninggal dunia

h.Pemutusan hubungan kerja karena kesalahan atau pelanggaran yang diatur dalam pasal 73 Perjanjian Kerja Bersama ini.

2.Dalam hal terjadi Pemutusan Hubungan Kerja, Pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima

4.Perhitungan uang penghargaan masa kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ke-2 ditetapkan sebagai berikut :

a.Masa kerja 3 tahun lebih tetapi kurang dari 6 tahun : 2 bulan upah

b.Masa kerja 6 tahun lebih tetapi kurang dari 9 tahun : 3 bulan upah

c.Masa kerja 9 tahun lebih tetapi kurang dari 12 tahun : 4 bulan upah

d.Masa kerja 12 tahun lebih tetapi kurang dari 15 tahun : 5 bulan upah

e.Masa kerja 15 tahun lebih tetapi kurang dari 18 tahun : 6 bulan upah

f.Masa kerja 18 tahun lebih tetapi kurang dari 21 tahun : 7 bulan upah

g.Masa kerja 21 tahun lebih tetapi kurang dari 24 tahun : 8 bulan upah

h.Masa kerja 24 tahun atau : 10 bulan upah

5.Uang pergantian hak yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatas adalah sebagai berikut :

a.Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

b.Biaya atau ongkos pulang untuk Pekerja dan keluarganya ketempat dimana Pekerja diterima bekerja

c.Pergantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat

d.Hal-hal yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

Pasal 75 : Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Masa Percobaan

1.Pemutusan hubungan kerja dalam masa percobaan dapat dilakukan setiap saat baik atas permintaan Pekerja atau Perusahaan tanpa alasan apapun

2.Pekerja tidak berhak atas uang pesanggon, penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak.

Pasal 76 : Pengunduran Diri dan Uang Pisah

1.Jika Pekerja ingin berhenti bekerja/mengundurkan diri dari Perusahaan, Maka diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis satu bulan sebelumnya kepada bagian Personalia dengan melalui Atasannya.

2.Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang Pergantian hak sesuai dengan ketentuan Pasal 74 ayat 5

3.Bagi pekerja yang mengundurkan diri yang tugas dan fungsinya tidak mewakili Kepentingan Pengusaha secara langsung, selain menerima uang pergantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 74 ayat 3 diberikan uang pisah yang besarnya adalah :

a.Masa kerja 3 tahun kurang dari 6 tahun sebesar 4 bulan upah

b.Masa lerka 6 tahun kurang dari 9 tahun sebesar 6 bulan upah

c.Masa kerja 9 tahun kurang dari 12 tahun sebesar 8 bulan upah

d.Masa kerja 12 tahun atau lebih sebesar 10 bulan upah.

Pasal 77 : Pemutusan Hubungan Kerja Dengan Persetujuan

1.Dalam hal Perusahaan dengan Pekerja telah menyetujui Pemutusan Hubungan Kerja tanpa mengabaikan prosedur yang telah ditetapkan dalam UU No. 13 tahun 2003, Pemutusan Hubungan Kerja dapat dilakukan atas permohonan secara tertulis dari Pekerja dengan tembusannya disampaikan Serikat Pekerja.

2.Dalam hal ini Pekerja berhak atas uang pesangon 2 kali ketentuan UU No. 13 tahun 2003

Pasal 78 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Rasionalisasi

1.Dalam hal terpaksa dilaksanakannya suatu program reorganisasi/rasionlaisasi. Sehingga kepada Pekerja terpaksa harus dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja, maka pelaksanaannya dilakukan dengan mengindahkan UU No.13 tahun 2003

2.Dalam hal ini Pekerja berhak atas 2 x ketentuan pasal 74 ayat 3, 1 kali ketentuan pasal 74 ayat 4 dan ayat 5.

Pasal 79 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Lanjut Usia

1.Dalam hal Pekerja telah memasuki usia 55 tahun akan diminta meletakkan Jabatan dan diberhentikan dengan hormat dari Perusahaan dan diberikan pesangon sesuai Undang-undang No. 13 th 2003

2.Atas pertimbangan tertentu Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja Karena lanjut usia, seperti yang termaksud pada ayat 1 pasal ini, dapat diminta oleh Perusahaan untuk tetap bekerja dalam jangka waktu paling lama 5 tahun

3.Pemberhentian dilakukan pada akhir bulan takwim dan sebagai dasar menentukan usia pekerja adalah tanggal lahir yang terdaftar di bagian Personalia.

Pasal 80 : Pemutusan Hubungan Kerja Karena Tidak Mampu Bekerja (Medical Unfit) Dan Atau Sakit Yang Berkepanjangan

2.Kepada Pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatas diberikan uang pesangon 2 kali ketentuan pasal 74 ayat 3, uang penghargaan 2 x ketentuan pasal 74 ayat 4 dan uang pergantian hak 1 kali ketentuan Pasal 74 ayat 5

Pasal 81 : Berakhirnya Hubungan Kerja Karena Pekerja Meninggal Dunia

1.Dalam hal Pekerja meninggal dunia, maka hubungan kerja dengan Perusahaan putus dengan sendirinya

2.Kepada ahli waris Pekerja diberikan pertanggungan asuransi Jamsostek. Sumbangan kedukaan sesuai Bab IX, pasal 41 ayat 2, uang pesangon 2 kali pasal 74 ayat 3, uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak sesuai dengan pasal 74 ayat 4 dan 5

Pasal 82 : Pekerja Dirumahkan

Jika Perusahaan sedang mengalami sepi order atau tidak ada Pekerja, maka Perusahaan dapat merumahkan Pekerjanya dengan memberi upah 100% penuh seperti yang biasa diterima. Pembayaran upah bagi Pekerja yang dirumahkan diberikan pada waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 83 : Pemberhentian Sementara (Scorsing)

1.Berdasarkan pertimbangan bersama (Perusahaan dan Serikat Pekerja), maka demi ketenangan dan kelancaran dalam Perusahaan terhadap seorang Pekerja yang sedang dalam proses Pemutusan Hubungan Kerja dapat dikenakan Pemberhentian Sementara (Schorsing).

2.Selama shorsing Pekerja mendapat upah 100% sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3.Bagi pekerja yang masih dalam status skorsing tidak dibenarkan bekerja di Perusahaan atau instansi lain

4.Apabila dalam masa skorsing Pekerja tersebut ternyata bekerja di tempat Perusahaan lain, maka Pekerja tersebut dinyatakan telah mengundurkan diri

Pasal 84 : Akibat Berakhirnya Pemutusan Hubungan Kerja

1.Dalam hal terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja maka Pekerja yang bersangkutan mengembalikan kepada Perusahaan.

a.Alat-alat kerja

b.Kartu pengenal

c.Hutang pekerja kepada Perusahaan dengan bukti yang sah

d.Hutang pekerja kepada koperasi

e.Pakaian kerja

2.Bagi pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya, besarnya uang pesangon, uang Penghargaan masa kerja dan yang penggantian hak sesuai dengan Pasal 74

3.Perusahaan akan membayar kepada Pekerja atau keluarga Pekerja semua kewajiban yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini paling lambat 5 hari setelah tanggal Pemutusan Hubungan Kerja.

BAB XV : PENYELESAIAN KELUH KESAH

Pasal 85 : Umum

1.Sudah menjadi tekad Perusahaan dan Serikat Pekerja bahwa setiap keluh dan pengaduan seorang Pekerja atau lebih akan diselesaikan secara adil dan secepat mungkin.

2.Dalam hal seseorang atau beberapa Pekerja menganggap diperlakukan tidak adil atau tidak wajar serta bertentangan dengan isi dan jiwa Perjanjian Kerja Bersama ini, maka Pekerja dapat menyampaikan pengaduan atau keluhan melalui saluran yang telah ditetapkan sebagai saluran CARA PENYELESAIAN KELUHAN DAN PENGADUAN.

Pasal 86 : Cara Penyelesaian Keluhan dan Pengaduan

1.Setiap keluhan dan pengaduan seorang Pekerja, pertama-tama diselesaikan dan dibicarakan dengan Atasan Langsungnya

2.Bila penyelesaian belum mencapai hasil yang memuaskan, maka dengan sepengetahuan atasan langsungnya, Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada atasan yang lebih tinggi

3.Bila prosedur tersebut sudah dijalankan tanpa memberikan hasil yang memuaskan, maka Pekerja dapat meneruskan keluhan dan pengaduan kepada Serikat Pekerja

4.Dalam hal tidak mencapai kata sepakat antara Perusahaan dan Serikat Pekerja, maka penyelesaian dilakukan sesuai denga ketentuan dalam UU No. 02 tahun 2004 tentang Penyelesaian Hubungan Industrial.

BAB XVI : PERATURAN PERALIHAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 87 : Peraturan Peralihan dan Pelaksanaan

1.Sebelum tercapainya Perjanjian Kerja Bersama yang baru setelah habis masa Berlakunya, Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku sampai tercapainya Perjanjian Bersama yang baru tersebut untuk waktu paling lama satu tahun.

2.Dalam hal karena beberapa ketentuan dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan batal (tidak berlaku) oleh Pengadilan atau ternyata tidak sesuai dengan perundang-undangan baru maka Perjanjian Kerja Bersama ini disesuaikan dengan keputusan Pengadilan dan atau peraturan perundang-undangan yang baru tersebut.

3.Apabila terdapat perbedaan/perselisihan pendapat baik mengenai makna, Penafsiran maupun pengertian dalam Perjanjian Kerja Bersama ini kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan cara musyawarah.

4.Apabila cara musyawarah telah dilakukan tetapi belum menghasilkan kemufakatan, maka masalahnya akan dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.

5.Apabila ada perubahan Perundang-undangan atau Peraturan Pemerintah yang nilainya lebih tinggi dari Perjanjian Kerja Bersama ini, maka kedua belah pihak menyesuaikan dengan Peraturan atau perundang-undangan tersebut.

Pasal 88 : Penutup

1.Perjanjian Kerja Bersama ini didaftarkan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dan akan dibukukan, serta diperbanyak oleh Perusahaan untuk dibagikan kepada karyawan PT. Star Camtex Indonesia.

2.Ketentuan-ketentuan yang merupakan teknis maupun penjabaran lebih lanjut daripada isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditanda tangani bersama dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

4.Dalam hal Perusahaan merubah namanya, atau menggabungkan diri dengan Perusahaan lain, maka untuk sisa waktu berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini tetap berlaku bagi Perusahaan dan Pekerja terhadap siapa saja waktu terjadi perubahan nama atau Penggabungan diri berlaku Perjanjian Kerja Bersama ini.

5.Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat, ditandatangani serta disetujui oleh kedua belah Pihak dalam rangkap 4 yang sama bunyi dan kekuatan hukumnya.

Tanggal : ……………………….

Pihak yang membuat Perjanjian Kerja Bersama

Pimpinan Serikat Pekerja,SPN PT. STAR CAMTEX

Dede mulyana

Ketua

Sayadi

Sekertaris

Pimpinan Perusahaan PT. STAR CAMTEX

Mr. JC KIM

Presiden Direktur

Mengetahui :

Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara

Drs. MUJIYONO M.Si

NIP/NRK. 195811251986031006