PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT QUTY KARUNIA DENGAN PUK SP TSK SPSI PT QUTY KARUNIA PERIODE 2019 / 2022

MUKADIMAH

Dengan rahmat dan karunia Tuhan Yang Maha Kuasa pimpinan Perusahaan PT QUTY KARUNIA dengan pengurus SP-TSK-SPSI PT Quty Karunia telah selesai membuat Perjanjian Kerja Bersama sebagai norma – norma untuk mengatur hak – hak dan kewajiban – kewajiban pimpinan perusahaan serta hak dan kewajiban para pekerja didalam hubungan kerja di perusahaan.

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat guna menciptakan hubungan yang lebih harmonis, saling memberikan pengertian, saling mempercayai, saling menghormati sehingga timbul adanya ketenangan dan ketentraman kerja bagi pekerja dan ketenagan serta ketentraman usaha bagi pengusaha.

Dengan telah ditetapkan ketentuan – ketentuan hak – hak dan kewajiban – kewajiban kedua belah pihak, akan memberikan kepastian Hukum yang dapat menjadi pegangan selama proses produksi berjalan, yang pada akhirnya diharapkan dapat meingkatkan produksi dan produktivitas kemajuan dan kelangsungan hidup perusahaan serta demi peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

Bahwa dalam pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini pimpinan Perusahaan dan pengurus Serikat Pekerja TSK-SPSI PT Quty Karunia berunding menyatukan satu pengertian, satu maksud dan tujuan yang dibuktikan dengan ditandatanganinya PKB ini oleh kedua belah pihak, maka dengan ini merupakan satu ikatan didalam hubungan kerja yang tidak dapat diingkari / dilanggar, maka mudah – mudahan selama proses produksi berjalan baik Perusahaan maupun seluruh Pekerja dapat melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini secara baik dan lancer.

BAB I : UMUM

PASAL 1 : PENGERTIAN DAN ISTILAH

Dalam PKB ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan

Adalah PT Quty Karunia yang berkedudukan di Jl Industri Km 3 Babakan Cikao Purwakarta

2. Pengusaha

Adalah Pimpinan Perusahaan PT Quty Karunia atau orang yang diberi kuasa untuk melakukan tindakan untuk dan atas nama Perusahaan

3. Serikat Pekerja

Adalah Pengurus unit kerja serikat pekerja Sandang dan Kulit Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia PT Quty Karunia yang beralamat di Jl Industri Km 3 Babakan Cikao Kab. Purwakarta

4. Anggota Serikat Pekerja

Adalah setiap pekerja PT Quty Karunia yang telah menyatakan secara sukarela atas kehendaknya sendiri menjadi anggota serikat pekerja.

5. Karyawan / Pekerja

Adalah Setiap orang yang bekerja di PT Quty Karunia dengan mendapatkan upah.

6. Karyawan Tetap

Adalah setiap Pekerja di PT Quty Karunia berdasarkan Perjanjian Kerja untuk waktu tidak tertentu dan telah mendapatkan pengangkatan dari pimpinan perusahaan setelah melalui masa percobaan terlebih dahulu.

7. Karyawan Kontrak

Adalah setiap Pekerja yang bekerja di PT Quty Karunia berdasarkan Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu (PKWT)

8. Keluarga Karyawan

Adalah istri dan anak – anak karyawan dari hasil perkawinan yang sah.

9. Tanggungan Keluarga

Adalah anggota keluarga karyawan yang tinggal serumah yang merupakan tanggung jawab karyawan.

10. Ahli Waris Karyawan

Adalah keluarga karyawan dan keluarga lainnya yang ada pertalian darah yang diakui sebagai ahli menurut hukum.

11. Hari Kerja

Adalah hari – hari yang telah ditentukan dimana pekerja wajib melakukan pekerjaan di perusahaan

12. Hari Libur

Adalah dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban melakukan pekerjaan

13. Cuti / Istirahat

Adalah waktu dimana pekerja dibebaskan dari kewajiban bekerja sebagai tujuan mengistirahatkan badan, tenaga dan pikiran dari kelelahan bekerja, atau karena kondisi badan tertentu.

14. Izin Tidak Bekerja

Adalah suatu kebijaksanaan pimpinan Perusahaan atau atasan yang diberikan kepada pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan, atas dasar permintaan / pengajuan secara lisan maupun tertulis dari pekerja yang bersangkutan.

15. Mangkir

Adalah apabila pekerja tidak masuk bekerja pada waktu hari kerjanya tanpa alasan yang sah.

PASAL 2 : PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA (PKB)

Perjanjian Kerja Bersama ini telah dibuat dan ditandatangani oleh pihak – pihak sebagai berikut:

1. Pimpinan perusahaan PT Quty Karunia, bertindak untuk dan atas nama PT Quty Karunia yang beralamat di Jl Industri Km 3 Babakan Cikao Purwakarta didirikan berdasarkan akta notaris no 124 pada tanggal 19 September 1990

2. Pengurus Unit Kerja SP-TSK-FSPI PT Quty Karunia, bertindak untuk dan atas nama seluruh pekerja yang menjadi anggota yang beralamat secretariat di Jl Industri Km 3 Babakan Cikao Purwakarta

PASAL 3 : RUANG LINGKUP DAN BERLAKUNYA PKB

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini berisikan ketentuan – ketentuan tentang Tata tertib kerja syarat – syarat kerja, pengupahan, jaminan sosial dan kesejahteraan yang merupakan hak – hak dan kewajiban perusahaan yang bersifat umum, termasuk ketentuan tata cara perubahan / tambahan perpanjangan masa berlakunya dll.

PASAL 4 : PENGAKUAN HAK DAN KEWENANGAN PIHAK – PIHAK

1. Perusahaan mengakui bahwa Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit, Federasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit PT Quty Karunia sebagai organisasi Pekerja yang ada diperusahaan yang sah legalitasnya menurut hukum yang mempunyai fungsi dan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta merupakan partner pimpinan perusahaan didalam berproduksi dan berproduktivitas demi mencapai peningkatan kemajuan perusahaan dan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keluarganya.

2. Pengurus Unit Kerja SP-TSK-FSPSI PT Quty Karunia mengakui bahwa, Pimpinan perusahaan PT Quty Karunia berhak dan berwenang memimpin, menjalankan perusahaan, mencari dan mengatur pekerjaan, memperoleh hasil produksi yang berkualitas termasuk menerima, menempatkan pekerja pada jabatan – jabatan yang diatur menurut struktur organisasi perusahaan.

PASAL 5 : KEWAJIBAN PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban melaksanakan isi Perjanjian Kerja Bersama ini secara baik dan penuh rasa tanggung jawab sehingga dapat dilaksanakan sepenuhnya dengan konsekuen, apabila ada terdapat perbedaan penafsiran didalam pelaksanaannya, maka kedua belah pihak dapat saling memberitahukan dan kedua belah pihak akan mengembalikan kepada penafsiran semula menurut kronologisnya dengan cara berunding dan bermusyawarah.

2. Perusahaan dan Serikat Pekerja berkewajiban menyebarluaskan isi Perjanjian Kerja Bersama ini kepada seluruh pekerja PT Quty Karunia melalui acara sosialisasi PKB dan atau dengan cara membagikannya kepada setiap pekerja, buku PKB ini.

3. Perusahaan berkewajiban memperbanyak buku PKB ini dan mencetaknya menjadi buku saku untuk dibagikan kepada seluruh pekerja PT Quty Karunia.

PASAL 6 : LARANGAN BAGI PERUSAHAAN DAN SERIKAT PEKERJA

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja dilarang saling memaksakan kehendak dan mencampuri urusan intern organisasi masing – masing kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan diperbolehkan atas hal tersebut.

2. Perusahaan tidak melakukan tekanan – tekanan atau menghalang – halangi terhadap pengurus Serikat Pekerja dalam melakukan kegiatan berorganisasi Serikat Pekerja, mengikuti kegiatan atas permintaan perangkat organisasi dan mengikuti/memenuhi panggilan pemerintah

3. Perusahaan dan Serikat Pekerja tidak dibenarkan saling melakukan tindakan balasan yang bersifat illegal baik sebelum, sedang dan sesudah melakukan perundingan untuk sesuai masalah yang diperselisihkan diantara kedua belah pihak

PASAL 7 : DISPENSASI DAN IURAN SERIKAT PEKERJA

1. Perusahaan dan Serikat Pekerja wajib memberitahukan terlebih dahulu atau mengajukan keinginan terhadap pihak lainnya apabila akan melakukan perundingan atas segala sesuatu yang menyangkut hubungan kerja, syarat – syarat kerja atau hal – hal lain yang menyangkut ketenagakerjaan di perusahaan.

2. Dalam mengatur pelaksanaan perundingan yang menyangkut waktu, tempat, sarana, dan biaya perundingan akan diatur oleh kedua belah pihak berdasarkan musyawarah dengan prinsip saling menghormati, mengerti atas kepentingan masing – masing.

3. Setiap perundingan yang dilaksanakan oleh kedua pigak akan dibuatkan berita acara perundingan dan setiap hasil yang disepakati akan dibulatkan surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.

4. Selama perundingan berlangsung kedua belah pihak harus bertanggung jawab untuk selalu menjaga situasi dan kondisi hubungan kerja agar tetap aman dan lancar

PASAL 8 : DISPENSASI DAN IURAN SERIKAT PEKERJA

2. Meninggalkan pekerjaan untuk mengikuti kegiatan rapat – rapat, Pendidikan atau memenuhi dalam kepentingan organisasi tanpa izin pimpinan terlebih dahulu akan dinyatakan pelanggaran disiplin kerja atas nama pengurus ybs, dan akan dikenakan sanksi menurut ketentuan PKB ini.

3. Perusahaan dapat memberikan pemakaian fasilitas untuk dipergunakan dalam kegiatan organisasi Serikat Pekerja dengan permohonan izin pemakaian diajukan terlebih dahulu.

4. Perusahaan dapat membantu permohonan upah yang menjadi anggota Serikat Pekerja untuk iuran Serikat Pekerja setiap bulannya apabila diperlukan dengan prosedur pemotongan menurut ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB II : HUBUNGAN KERJA

PASAL 9 : PENERIMAAN KARYAWAN

1. Pimpinan perusahaan berhak melaksanakan penerimaan karyawan baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

2. Setiap penerimaan karyawan baru pimpinan perusahaan dapat menentukan prosedur / tata cara penerimaan karyawan baru sebagai berikut:

a. Calon karyawan harus menyerahkan surat lamaran pekerjaan yang dilampiri berkas – berkas yang dijadikan pelengkap sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

b. Pimpinan perusahaan berhak melakukan seleksi terhadap pelamar yang telah menyerahkan surat lamaran pekerjaan, baik secara administratif maupun test pengetahuan keahlian maupun keterampilan calon karyawan.

c. Pimpinan perusahaan hanya akan menerima calon karyawan yang telah dinyatakan lulus test yang diadakan perusahaan.

d. Setiap akan memulai melakukan hubungan kerja dengan calon karyawan yang telah dinyatakan lulus, maka perusahaan membuat surat perjanjian kerja tertulis yang harus ditandatangani oleh pimpinan perusahaan dan masing – masing karyawan baru.

3. Dalam setiap penerimaan karyawan batasan usia minimum disesuaikan dengan undang – undang yang berlaku

Menjaga kebersihan lingkungan, toilet dan lain – lain.

PASAL 10 : PERJANJIAN KERJA

PASAL 11 : PENEMPATAN, PEMINDAHAN / MUTAS DAN PROMOSI

1. Penempatan karyawan baru

a. Perusahaan berhak menempatkan setiap karyawan baru pada bagian – bagian dan jabatan yang tersedia sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

b. Setiap penempatan karyawan akan dipertimbangkan Pendidikan, keterampilan dan keahlian karyawan itu sendiri.

c. Apabila karyawan menolak penempatan yang ditentukan pimpinan perusahaan, akan dinyatakan membatalkan Perjanjian Kerja sehingga tidak dapat melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan.

2. Pemindahan / mutasi karyawan

a. Apabila ia diperlukan untuk mengisi bagian – bagian atau jabatan – jabatan yang kosong, maka yang kosong, perusahaan berhak memindahkan / memutasikan karyawan dari bagian / jabatan lain ke bagian / jabatan yang kosong tersebut.

b. Apabila terdapat karyawan yang dinilai tidak cakap atau tidak mampu bekerja, maka akan dicoba dipindahkan dari bagian/jabatannya ke bagian/jabatan lain sebagai upah pembinaan karyawan.

c. Setiap karyawan yang terkena pemindahan / mutasi berhak mendapatkan upah sama dengan upah sebelum pemindahan / mutasi dilakukan.

d. Setiap karyawan yang menolak pemindahan / mutasi akan dinyatakan sebagai tindakan menolak perintah pimpinan dan merupakan pelanggaran disiplin kerja.

3. Promosi dan demosi

a. Pimpinan perusahaan berhak melakukan promosi terhadap karyawan yang menurut penilaian telah memenuhi syarat untuk dipromosikan pada jabatan yang lebih tinggi sebagai penghargaan atas prestasi, keahlian dan dedikasinya.

b. Pimpinan perusahaan berhak melakukan Demosi terhadap karyawan yang dinilai lalai dalam tugas pekerjaannya, tanggung jawabnya, maupun disiplinnya.

c. Setiap karyawan yang terkena pemindahan / mutasi berhak mendapatkan upah sama dengan upah sebelum pemindahan / mutasi dilakukan.

d. Setiap karyawan yang menolak keputusan Promosi atau Demosi akan dinyatakan sebagai penolakan perintah pimpinan dan merupakan pelanggaran disiplin kerja.

BAB III : PENGUPAHAN

PASAL 12 : MACAM DAN KOMPONEN UPAH

PASAL 13 : PENINJAUAN UPAH DAN PEMBAYARAN UPAH

- Kemampuan Perusahaan

- Penilaian Prestasi Karyawan

- Penilaian Kerajinan Karyawan

- Penampilan keterampilan karyawan

- Pengabdian dan loyalitas terhadap perusahaan

- Konduite karyawan

2. Pembayaran upah setiap karyawan dilaksanakan setiap tanggal 10, apabilan tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka upah akan dibayarkan pada tanggal 9

PASAL 14 : KERJA LEMBUR

3. Kerja lembur dilakukan atas permintaan pimpinan perusahaan dan persetujuan karyawan kecuali, Dalam keadaan mendesak karyawan harus bersedia kerja lembur antara lain:

- Dalam keadaan jadwal kerja menumpuk

- Dalam rangka penyelesaian order untuk mengejar export tepat waktu

- Dalam keadaan terdapat kerusakan mesin yang harus diperbaiki

4. Kerja lembur yang diminta oleh pimpinan perusahaan dalam keadaan terpaksa dan dengan alasan yang dapat diterima, karyawan dapat meninggalkan kerja untuk pulang.

5. Komponen upah yang dijadikan dasar perhitungan upah lembur adalah:

- Upah Pokok dan

- Tunjangan Jabatan

6. Untuk menghitung upah lembur, maka dihitung upah per jam sbb:

- Upah bulanan= 1 / 173 x Upah Sebulan

PASAL 15 : UPAH SELAMA SAKIT

BAB IV : KESEJAHTERAAN

PASAL 16 : TUNJANGAN HARI RAYA

PASAL 17 : TRANSPORTASI DAN MAKAN

1. Perusahaan memberikan uang transportasi dan uang makan kepada setiap karyawan yang ditugaskan Dinas Luar.

2. Perusahaan menyediakan transportasi dan memberikan makan terhadap setiap karyawan yang melaksanakan kerja lembur sampai jam 21.00 WIB

PASAL 18 : BANTUAN UANG DUKA

2. Perusahaan memberikan uang duka cita kepada setiap karyawan yang mengalami musibah kebakaran, kebanjiran atau terkena bencana alam lainnya.

PASAL 19 : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAB V : PEMBEBASAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

PASAL 20 : IZIN MENINGGALKAN TEMPAT KERJA

1. Setiap karyawan yang tidak dapat melakukan pekerjaan atau meninggalkan pekerjaan karena kepentingan pribadi diwajibkan meminta izin terlebih dahulu dari atasannya (kepala bagiannya) atau dari orang yang dikuasakan.

2. Apabila kepentingan pribadi hanya di lingkungan perusahaan, izin atasan dapat diberikan secara lisan, tetapi apabila harus keluar lingkungan perusahaan izin diberikan secara tertulis yang diketahui oleh kepala personalia.

3. Meninggalkan tempat kerja yang harus meminta izin adalah:

a. Tidak dapat masuk kerja pada hari yang akan datang

b. Meninggalkan tempat kerja untuk pulang dan tidak dapat kembali lagi

c. Meninggalkan tempat kerja untuk pulang sementara dan kembali lagi bekerja

d. Meninggalkan tempat kerja karena kedatangan tamu di perusahaan dengan kepentingan mendesak

4. Upah selama izin meninggalkan tempat kerja untuk selama 4 (empat) jam kerja atau lebih adalah tidak dibayar.

PASAL 21 : CUTI TAHUNAN DAN CUTI PANJANG

5. Pimpinan Perusahaan berhak menunda permintaan cuti dari karyawan karena kepentingan produksi penundaan pelaksanaan cuti tersebut tidak melebih 6 (enam) bulan.

6. Pengambilan sisa cuti tahunan tidak dapat diambil sekaligus melainkan dibagi menjadi beberapa kali pengambilan

7. Hak cuti pada prinsipnya tidak dapat diganti berupa uang

9. Setiap karyawan yang telah mempunyai masa kerja 6 (enam) tahun terus menerus, dapat berikan cuti tambahan

10. Pelaksanaan cuti tambahan tidak diperbolehkan digabung dengan pelaksanaan cuti tahunan.

PASAL 22 : TIDAK MASUK KERJA KARENA IZIN DENGAN UPAH DIBAYAR

h. Karyawan muslim menunaikan ibadah haji, dibayar untuk selama waktu yang dibutuhkan, dengan tidak melebihi waktu 3 (tiga) bulan

i. Karyawan menjalankan kewajiban terhadap Negara yang tanpa imbalan dari pemerintah, untuk selama waktu menjalankan kewajiban tersebut

k. Karyawan melaksanakan tugas Serikat Pekerja, atas persetujuan pimpinan perusahaan, dibayar untuk selama yang disetujui oleh pimpinan perusahaan

2. Karyawan yang meninggalkan pekerjaan melebihi waktu yang diizinkan maka selama tidak masuk kerja tanpa izin tersebut akan dinyatakan mangkir yang dapat diberikan sanksi pelanggaran disiplin serta upahnya tidak dibayarkan.

3. Untuk memperoleh izin tidak masuk kerja dengan mendapatkan upah tersebut pada ayat (1), karyawan harus melampirkan bukti dari aparat yang berwenang

BAB VI : WAKTU KERJA

PASAL 24 : HARI KERJA DAN JAM KERJA

3. Jam kerja bagi anggota keamanan / satpam, agar diatur sendiri dengan memperhatikan kepentingan keamanan dan ketertiban di perusahaan.

4. Kerja yang dilakukan melebihi jam kerja yang ditentukan akan diperhitungkan sebagai kerja lembur.

5. Apabila terdapat sesuatu hal, jam kerja dapat dirubah dengan kesepakatan antara pimpinan perusahaan dengan pengurus Serikat Pekerja

BAB VII : KEWAJIBAN KARYAWAN DAN SANKSI

PASAL 25 : KEWAJIBAN KARYAWAN

1. Setiap karyawan harus sudah berada di tempat kerja sebelum jam kerja dimulai, dan melakukan pekerjaan pada saat – saat jam kerja dengan penuh konsentrasi, disiplin pada petunjuk kerja dan mengutamakan kualitas produk dan selalu meningkatkan produktivitas kerja.

2. Setiap karyawan harus selalu menjaga ketertiban dalam melakukan pekerjaan, menjaga keselamatan dan kesehatan kerja, memelihara kelancaran kerja, memelihara peralatan kerja termasuk mesin – mesin.

3. Setiap karyawan harus memakai pakaian seragam kerja dengan rapih sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Setiap karyawan wajib mengisi absen / time card setiap masuk bekerja atau pulang bekerja

5. Setiap karyawan wajib memberitahukan / melaporkan kepada atasannya apabila ada hal – hal yang mengganggu kelancaran kerja atau hal – hal yang membahayakan dirinya, teman sekerja atau perusahaan.

PASAL 26 : LARANGAN – LARANGAN BAGI KARYAWAN

1.Setiap karyawan dilarang mengganggu teman sekerja, ngobrol atau berkelakar dengan teman sekerja pada saat jam kerja.

2. Setiap karyawan dilarang membawa senjata api atau senjata ke tempat kerja, kecuali atas izin pimpinan perusahaan, atau merupakan peralatan kerja.

3. Setiap karyawan dilarang mengerjakan yang bukan tugasnya atau pekerjaan orang lain, tanpa izin atasannya.

4. Setiap karyawan dilarang berjualan di tempat kerja, atau melakukan kegiatan bersifat menguntungkan pribadi tanpa izin pimpinan perusahaan

5. Setiap karyawan dilarang membawa peralatan kerja keluar lingkungan perusahaan tanpa izin pimpinan perusahaan

6. Setiap karyawan dilarang membawa atau memindahkan barang – barang milik perusahaan dari tempatnya, tanpa seizin pimpinan perusahaan

7. Setiap karyawan dilarang makan/minum atau merokok ditempat dan saat jam kerja, kecuali pada saat jam istirahat dan pada tempat yang disediakan

8. Setiap karyawan dilarang bermain kartu, berjudi, minum minuman keras yang memabukkan, mempergunakan bahan narkotika, dan berbuat asusila di lingkungan perusahaan

9. Setiap karyawan dilarang membocorkan rahasia perusahaan, rahasia pimpinan perusahaan atau keluarga pimpinan perusahaan kecuali atas permintaan petugas yang berwajib untuk kepentingan negara

PASAL 27 : SANKSI PELANGGARAN

1. Dalam memelihara tata tertib dan disiplin perusahaan, maka terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan akan diberikan sanksi pelanggaran.

2. Sanksi pelanggaran tersebut antara lain:

a. Teguran secara lisan, yang diberikan terhadap setiap karyawan yang melakukan kesalahan / pelanggaran tata karma sopan santun dalam pergaulan kerja, mengganggu ketertiban kerja, tidak menjaga kebersihan tempat kerja, tidak mengindahkan kerapihan berpakaian, dan kesalahan lain yang bersifat dianggap ringan.

b. Surat peringatan I, Surat peringatan II, dan Surat peringatan III / terakhir yang diberikan terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran ketentuan – ketentuan yang telah diatur dalam PKB, namun tidak termasuk kesalahan berat, setiap surat peringatan berlaku untuk masa 6 (enam) bulan.

c. Skorsing, diberikan terhadap setiap karyawan yang akan terkena PHK, namun perusahaan menganggap masih memerlukan klarifikasi atas kesalahannya, maka yang akan bersangkutan tidak diperbolehkan bekerja / di skorsing sampai dengan persoalannya selesai atau sampai proses PHK-nya selesai, minimal selama 1 (satu) bulan dan maximal 6 (enam) bulan, upahselama schorsing dibayar seperti biasa.

d. Pemutusan Hubungan Kerja, dikenakan terhadap setiap karyawan yang melakukan pelanggaran setelah mendapatkan SP I, SP II, dan SP III / terakhir, dan terhadap setiap karyawan yang telah melakukan pelanggaran / kesalahan berat

PASAL 28 : PELANGGARAN – PELANGGARAN YANG DIKENAKAN PHK

1. Pelanggaran – pelanggaran berat yang dapat dikenakan Pemutusan Hubungan Kerja adalah:

a. Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan atau uang milik perusahaan

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan

c. Mabuk, minum – minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, zat psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan perusahaan

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan perusahaan

e. Menyerang, menganiaya, mengancam atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan perusahaan

f. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang – undangan

g. Dengan ceroboh atau sengaja merusakkan atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan

h. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pimpinan perusahaan dalam keadaan bahaya ditempat kerja

i. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan negara

j. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

2. Pelanggaran berat sebagaimana dimaksud ayat (1) didukung dengan bukti sebagai berikut :

a. Karyawan tertangkap basah mengambil barang perusahaan

b. Pengakuan dari yang bersangkutan

c. Merokok di waktu kerja

d. Bukti lain berupa laporan kejadian yang dibuat oleh pihak yang berwenang di perusahaan yang bersangkutan dan didukung oleh sekurang – kurangnya 2 (dua) orang saksi.

3. Pelaksanaan penyelesaian PHK terhadap karyawan yang melakukan pelanggaran berat, akan diselesaikan menurut prosedur undang – undang no. 13 tahun 2003 yang berlaku

4. Pelaksanaan pemberian hak – hak pekerja yang di PHK karena pelanggaran berat, akan berpedoman kepada ketentuan pasal 158 ayat (3) Undang – Undang no.13 tahun 2003 dengan ketentuan pemberian uang pisah sebagai berikut:

a. Masa kerja 0 tahun s/d kurang 3 tahun tidak diberikan uang pisah

b. Masa kerja 3 tahun s/d kurang 6 tahun diberikan 0,50% dari upah

c. Masa kerja 6 tahun s/d kurang 9 tahun diberikan 100 % dari upah

d. Masa kerja 9 tahun s/d kurang 12 tahun diberikan 150% dari upah

e. Masa kerja 12 tahun s/d kurang 15 tahun diberikan 200% dari upah

f. Masa kerja 15 tahun dan seterusnya diberikan 250% dari upah

5. Pelanggaran – pelanggaran lain yang tidak termasuk pelanggaran berat, tetapi dilakukan setelah karyawan mendapatkan Surat Peringatan SP III / terakhir, yang masih berlaku maka dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan berhak atas uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang pengganti hak, yang dihitung sesuai dengan ketentuan undang – undang no. 13 tahun 2003

6. Pelanggaran – pelanggaran disiplin yang dapat diberikan Surat Peringatan, antara lain:

a. Tidak masuk kerja tanpa izin / mangkir

b. Bekerja serampangan sehingga menghambat kelancaran pekerjaan / produksi

c. Menolak perintah atasan pimpinan perusahaan yang layak

d. Tidur atau ketiduran pada saat melakukan pekerjaan

e. Meninggalkan pekerjaan tanpa seizin atasan / pimpinan perusahaan

f. Mengadakan rapat, memasang pamflet di ruangan pabrik tanpa seizin pimpinan perusahaan

g. Meninggalkan pekerjaan lebih cepat sebelum waktunya

h. Terlambat masuk kerja, membuat kegaduhan di lingkungan kerja

i. Mencoret coret dinding atau menempelkan gambar – gambar yang tidak perlu pada dinding pabrik

j. Pelanggaran – pelanggaran lain yang dinilai tidak perlu dilakukan dan dapat berakibat terganggu situasi dan kondisi kenyamanan kerja, keamanan kerja, ketertiban kerja, keharmonisan hubungan diantara teman sekerja, kelancaran produksi dll di lingkungan perusahaan.

PASAL 29 : TATA CARA PEMBERIAN PERINGATAN DAN SKORSING

1. Surat Peringatan (SP) diberikan kepada karyawan yang melakukan pelanggaran ringan pertama kali, apabila pada periode SP I masih berlaku, karyawan melakukan pelanggaran kembali maka diberikan SP II, apabila karyawan melakukan pelanggaran kembali dalam periode masih berlaku SP II, maka akan diberikan SP III dan terakhir.

2. Apabila SP I atau SP II atau SP III telah habis masa berlakunya lalu karyawan melakukan pelanggaran klasifikasi ringan kembali, maka akan diberikan SP I kembali.

3. Pelanggaran ringan yang dilakukan pada saat SP III dan terakhir masih berlaku dapat dikenakan sanksi PHK

4. Karyawan yang telah melakukan pelanggaran berat atau melakukan pelanggaran kembali setelah mendapatkan SP II, SP III atau schorsing yang masih berlaku namun pimpinan perusahaan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memperbaiki diri (tidak di PHK), dapat diberikan sanksi skorsing pembinaan untuk paling 1 (satu) bulan, dengan mendapatkan upah seperti biasa kecuali tunjangan tidak tetap, setelah selesai menjalani skorsing ini kepada karyawan diperbolehkan bekerja kembali seperti biasa.

5. Masa berlaku Surat Peringatan (SP) selama 6 (enam) bulan / undang – undang no.13 tahun 2003

PASAL 30 : KEAMANAN

1. Petugas keamanan wajib menjaga keamanan pabrik / perusahaan dari hambatan, ancaman, gangguan kelancaran produksi, serta terjaga dari pencurian, pengrusakan dan segala bentuk kejahatan lainnya atas barang milik perusahaan

2. Petugas keamanan berhak melakukan pemeriksaan terhadap seluruh karyawan yang keluar, masuk perusahaan, termasuk pemeriksaan terhadap orang lain yang keluar/masuk perusahaan.

3. Setiap karyawan harus bersedia dilakukan pemeriksaan atas dirinya oleh petugas keamanan demi kelancaran proses produksi

4. Pemeriksaan terhadap para karyawan dilakukan dengan selalu memelihara tata krama dan tata asusila, saling menghormati, saling menghargai dan tidak melanggar norma hukum dan norma asusila lainnya.

5. Petugas keamanan berhak menahan barang yang dibawa oleh karyawan apabila terdapat hal – hal yang mencurigakan, penahanan barang tersebut dilakukan sampai dengan kecurigaan diyakini tidak terjadi.

6. Apabila terjadi kehilangan barang milik perusahaan akibat pencurian, maka petugas keamanan yang bertugas saat terjadinya pencurian harus bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya semaksimal mungkin, apabila pencurian tersebut akibat kelalaian petugas keamanan, maka petugas akan mendapatkan sanksi atas kelalaian tugasnya/kecerobohan tugas yang dapat merugikan perusahaan.

7. Apabila dalam melaksanakan tugas keamanan, petugas merasa tidak mampu bertindak mengamankan, melerai, menghalangi tindakan kejahatan yang terjadi, maka wajib melakukan koordinasi dengan aparat keamanan Negara yang berwenang/atau pihak kepolisian yang ada.

8. Perusahaan akan menyediakan petugas keamanan secukupnya sesuai dengan kemampuan perusahaan, sehingga perusahaan cukup terjaga dalam setiap hari dan malam

9. Jam kerja petugas keamanan akan diatur tersendiri dengan prinsip tidak melanggar hak – haknya menurut hukum

BAB VIII : PENYELESAIAN KELUH KESAH

PASAL 31 : KELUH KESAH DAN TATA CARA PENYELESAIANNYA

1. Pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja / pekerja menyadari bahwa, dalam kehidupan kerja dapat terjadi hal – hal yang kurang atau tidak memuaskan, baik menurut ukuran kemanusiaan maupun hukum yang berlaku, maka untuk mengurangi hal – hal yang seperti ini perlu diatur mekanisme tata cara menyampaikan keluhan atau ketidakpuasan sebagai berikut:

a. Apabila terjadi keluhan atau kurang puas atas situasi dan kondisi tertentu, maka karyawan dapat menyampaikan dan minta penyelesaian kepada atasannya langsung.

b. Apabila atasan langsungnya tidak dapat menyelesaikan, maka karyawan menyampaikan langsung kepada pimpinan yang lebih tinggi dari atasannya.

c. Apabila pimpinan yang lebih tinggi tidak dapat menyelesaikannya, keluhan disampaikan kepada personalia atau HRD, maka personalia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga kerjasama Bipartit di perusahaan, atau dapat merundingkan secara Bipartit dengan pengurus Serikat Pekerja dan atau

d. Karyawan sendiri apabila sebagai anggota Serikat Pekerja dapat secara langsung menyampaikan keluhannya kepada pengurus Serikat Pekerja, kemudian Serikat Pekerja meminta perundingan/musyawarah dengan pimpinan perusahaan untuk menyelesaikan hal itu.

e. Apabila persoalan tidak dapat diselesaikan di tingkat perusahaan antara pimpinan perusahaan dengan Serikat Pekerja, maka salah satu pihak dapat meminta bantuan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Purwakarta atau Lembaga Penyelesaian Perselisihan

PASAL 32 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT SAKIT BERKEPANJANGAN

PASAL 33 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA AKIBAT KARYAWAN MENINGGAL DUNIA

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena karyawan meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang menurut ketentuan pasal 166 undang – undang no. 13 tahun 2003.

PASAL 34 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA TIDAK MAMPU BEKERJA AKIBAT KECELAKAAN KERJA

Dalam hal karyawan tidak mampu bekerja karena cacat akibat kecelakaan kerja, maka setelah dinyatakan tidak dapat bekerja lagi pada bagian apapun di perusahaan maka perusahaan merundingkan terlebih dahulu untuk menyelesaikan pengakhiran hubungan kerjanya dengan Serikat Pekerja, dan hak – haknya akan diselesaikan dengan berpedoman pada pasal 172 undang – undang no. 13 tahun 2003

PASAL 35 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA USIA LANJUT

1. Batas usia lanjut setiap karyawan di perusahaan adalah 57 tahun

3. Atas persetujuan kedua belah pihak, dalam arti perusahaan masih membutuhkan dan karyawan bersedia melanjutkan hubungan kerja, maka hubungan kerja dapat dimulai kembali setelah penyelesaian hak – hak atas pengakhiran hubungan kerja usia lanjut selesai, dengan status karyawan kontrak (perjanjian kerja untuk waktu tertentu).

PASAL 36 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA EFISIENSI

PASAL 37 : PENGAKHIRAN HUBUNGAN KERJA KARENA MENGUNDURKAN DIRI

Karyawan yang dimaksud akan mengundurkan diri dari perusahaan, wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis yang disampaikan ke bagian personalia paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Pada hari terakhir ia bekerja, wajib mengadakan serah terima kepada atasannya langsung dengan menyerahkan dokumen, alat – alat kerja, dan lain – lain yang perlu yang dibawah tanggung jawabnya.

Karyawan mengundurkan diri yang tidak sesuai dengan ketentuan diatas dianggap berhenti dengan hormat.

BAB IX : FASILITAS – FASILITAS KESEJAHTERAAN

PASAL 38 : TEMPAT IBADAH

1. Perusahaan menyediakan tempat / ruangan yang dapat dipergunakan oleh setiap karyawan yang melakukan ibadah sholat.

2. Untuk melaksanakan sholat sesuai dengan waktunya, perusahaan memberikan kesempatan secukupnya dengan ketentuan:

- Melapor terlebih dahulu kepada atasannya

- Dilakukan secara bergilir dengan tetap menjaga kelancaran pekerjaan

- Sesudahnya secepat mungkin kembali ketempat kerja kembali

PASAL 39 : KELUARGA BERENCANA

1. Perusahaan akan selalu memberikan motivasi terhadap setiap karyawan untuk mengikuti program keluarga berencana

2. Perusahaan memberikan bantuan terhadap setiap karyawan yang akan memasang alat kontrasepsi dengan permohonan terlebih dahulu dengan pemasangan melalui poliklinik ditunjuk perusahaan

PASAL 40 : KOPERASI

1. Perusahaan memberikan kesempatan serta mengharapkan terbentuknya koperasi karyawan dengan prinsip dibentuk oleh karyawan untuk karyawan

2. Apabila koperasi membutuhkan sarana dalam kegiatannya, perusahaan dapat memberikan pinjaman ruangan kepada koperasi karyawan untuk dipergunakan kegiatan administrasi / Serikat Koperasi Karyawan

BAB X : PERUBAHAN / TAMBAHAN DAN MASA BERLAKU

PASAL 41 : PERUBAHAN / TAMBAHAN PKB

1. Hal – hal yang belum diatur didalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini, akan diatur kemudian berdasarkan pada hasil perundingan dan kesepakatan antar pimpinan perusahaan dengan pengurus serikat pekerja textile sandang dan kulit, SPSI unit kerja PT. Quty Karunia

2. Pihak perusahaan maupun pihak Serikat Pekerja tidak dapat merubah atau mengganti kalimat isi PKB ini ataupun melakukan pembatalan atas PKB ini secara sepihak, kecuali atas kesepakatan bersama

3. Apabila ternyata didalam masa berlakunya PKB ini terdapat ketentuan yang bertentangan dengan perundang – undangan, maka yang berlaku adalah peraturan perundang – undangan.

PASAL 42 : MASA BERLAKU PKB

2. Apabila setelah berakhir 2 (dua) tahun, PKB ini ternyata tidak ada perubahan, maka perjanjian kerja bersama ini diperpanjang dengan diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan tertulis antara pimpinan perusahaan PT Quty Karunia dengan Pengurus Serikat Pekerja Textile, Sandang dan Kulit SPSI PT Quty Karunia

3. Setiap perundingan pembuatan PKB, mulai sejak 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku.

PASAL 43

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Quty Karunia Purwakarta ini berlaku sejak tanggal ditandatangani.