PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES DENGAN PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KAMIPARHO KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT.KEMANG FOOD INDUSTRIES 2016 - 2017

MUKADIMAH

Sesungguhnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945 merupakan tujuan Pembangunan Nasional, menuntut partisipasi dan peran aktif pengusaha, Buruh dan Serikat Buruh dalam upaya perbaikan dan peningkatan taraf hidup bangsa dengan meningkatkan produksi dan produktifitas kerja.

Bahwa peningkatan produksi dan produktifitas, taraf hidup dan kesejahteraan, akan menunjang terjaminnya ketenangan berusaha dan ketenangan bekerja.

Hal ini dapat dicapai apabila masing - masing pihak memahami dan menjalankan hak serta kewajiban yang dapat menumbuhkan rasa saling menghargai, saling mempercayai dan saling mengerti dalam iklim kerja sama dan kemitraan yang harmonis.

Untuk mencapai semua itu, perlu dibuat dan ditetapkan Perjanjian Kerja Bersama yang di dalamnya mencakup Hak & Kewajiban Perusahaan, Buruh dan Serikat Buruh untuk dengan sungguh - sungguh melaksanakan semua peraturan Perundangan - undangan Ketenaga Kerjaan.

Tujuan daripada dibuatnya Perjanjian Kerja Bersama ini adalah :

1.Memperjelas hak-hak dan kewajiban Perusahaan, Buruh dan Serikat Buruh.

2.Menetapkan syarat - syarat kerja dan kondisi kerja bagi Buruh.

3.Meningkatkan dan memperteguh hubungan kerja di dalam perusahaan.

4.Menciptakan, memelihara dan meningkatkan disiplin kerja serta Hubungan Industrial antara Perusahaan, para Buruh dan Serikat Buruh

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka disadari, diyakini dan diakui bahwa :

1.Bahwa pengelolaan jalannya perusahaan serta pengaturan terhadap Buruh adalah hak dan tanggung jawab perusahaan, dimana perusahaan berhak untuk mendapatkan dari Buruh peningkatan kemampuan kerja yang sebaik-baiknya.

2.Bahwa tugas dan tanggung jawab Serikat Buruh adalah mewakili anggota-anggotanya baik secara perorangan maupun secara bersama-sama dalam bidang ketenagakerjaan, dan setiap keluhan dari anggotanya yang disalurkan melalui Serikat Buruh.

3.Bahwa kesempatan untuk meningkatkan kemampuan dan ketrampilan kerja adalah hak setiap Buruh, dengan demikian kemampuan dan daya kreasinya senantiasa dapat dikembangkan dalam rangka meningkatkan produksi dan produktivitas serta penghasilan untuk kesejahteraan buruh dan keluarganya.

4.Bahwa peningkatan produktivitas dan etos kerja agar meningkatkan keuntungan perusahaan akan menunjang kemampuan perusahaan untuk dapat memberikan imbalan dan jaminan sosial Buruh yang lebih baik.

5.Bahwa imbalan dan jaminan sosial serta jaminan kesehatan yang baik akan mendorong / meningkatkan gairah kerja para Buruh guna mencapai sesuatu yang lebih baik dalam pekerjaannya.

Maka dengan memperhatikan pokok-pokok pikiran tersebut diatas, untuk memahami serta menghayati tugas, hak dan kewajiban masing-masing, dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Perusahaan dan Serikat Buruh PT. Kemang Food Industries, mufakat menentukan syarat - syarat kerja yang paling serasi dan tepat sebagai jaminan perwujudan Hubungan Industrial yang semakin baik seperti tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

BAB I : UMUM

Pasal 1 : Pihak- Pihak Yang Mengadakan Perjanjian

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat antara :

I.PERUSAHAAN :

NAMA : PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES

ALAMAT : JL. PULO KAMBING NO. 11 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG, JAKARTA TIMUR

BADAN HUKUM : AKTE NOTARIS ABDUL LATIEF, SH.

NO. 38 TANGGAL 16 JANUARI 1975, beserta perubahan-perubahannya.

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini diwakili oleh :

1. AGUSTUS SANI NUGROHO selaku Direktur Utama

2. I GUSTI AYU NYOMAN S selaku General Affair & HRD

II.SERIKAT BURUH :

NAMA : PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KAMIPARHO KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES.

ALAMAT : JL. PULO KAMBING NO. 11 KAWASAN INDUSTRI PULOGADUNG JAKARTA TIMUR.

Tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur

Nomor SK DEPNAKER : 163/IV/P/VIII/2001.Tgl 15 Agustus 2001.

dalam Perjanjian Kerja Bersama ini diwakili oleh:

1.HANDI TRI SUSANTO selaku Ketua

2.MUNANDAR selaku Sekretaris

Pasal 2 : Pengertian Istilah - Istilah

Dalam Perjanjian Kerja Bersama ini yang dimaksud dengan :

1.PERUSAHAAN : adalah PT. Kemang Food Industries yang beralamat di Jl. Pulo Kambing No. 11, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930, merupakan suatu badan hukum berdasarkan Akte Notaris Abdul Latief, SH. Nomor : 38 tanggal 16 Januari 1975,beserta perubahan-perubahannya.

2.PENGUSAHA : adalah Orang Perseorangan, perusahaan atau badan hokum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri.

3.MANAJEMEN : adalah Beberapa Orang / Pejabat setingkat Ka.Bag atau jabatan diatasnya, yang ditunjuk atau yang diberi kuasa oleh Pengusaha untuk melakukan kegiatan untuk dan atas nama Perusahaan.

4.SERIKAT BURUH : adalah PENGURUS KOMISARIAT FEDERASI SERIKAT BURUH KAMIPARHO KONFEDERASI SERIKAT BURUH SEJAHTERA INDONESIA PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES, yang beralamat di Jl. Pulo Kambing No. 11, Kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta 13930, yang tercatat pada Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Jakarta Timur dengan No. SK DEPNAKER : 163/IV/P/VIII/2001. Tgl 15 Agustus 2001.

5.PENGURUS SERIKAT : adalah Pengurus Komisariat Federasi Serikat Buruh Kamiparho Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia PT.Kemang Food Industries.

6. ANGGOTA SERIKAT BURUH : adalah Buruh PT. Kemang Food Industries yang telah mendaftarkan, mengisi formulir pendaftaran sebagai anggota Serikat Buruh.

7.BURUH : adalah setiap orang yang mengadakan hubungan kerja dengan Perusahaan dan terdaftar pada Perusahaan dengan menerima upah.

8.KELUARGA BURUH : adalah

a.Seorang suami / istri dan anak-anak Buruh yang sah menurut undang-undang maksimal 3 (tiga) orang berusia 21 tahun kebawah belum menikah dan belum bekerja serta menjadi tanggung jawab Buruh sepenuhnya, serta terdaftar pada administrasi Perusahaan.

b.Buruh wanita dianggap berstatus tidak menikah ( lajang ) kecuali ia janda dengan bukti yang sah menurut undang-undang dan selama ia tidak kawin lagi maka anak-anaknya yang sah menurut undang-undang, maksimal 3 (tiga) orang berusia 21 tahun kebawah belum menikah dan belum bekerja serta terdaftar pada administrasi Perusahaan yang menjadi tanggungannya.

9.AHLI WARIS : adalah keluarga yang ditunjuk sebagai ahli waris untuk menerima setiap pembayaran haknya apabila Buruh meninggal dunia. Dalam hal tidak ada penunjukan ahli warisnya, maka pelaksanaannya diatur menurut undang – undang yang berlaku.

10.ATASAN : adalah Buruh yang jabatannya lebih tinggi secara langsung ataupun tidak langsung.

11.ATASAN LANGSUNG : adalah Buruh yang jabatan lebih tinggi secara langsung di unit kerjanya.

12.KELUARGA PENGUSAHA : adalah Istri / Suami, Anak dan Orang Tua yang sah dari Pengusaha.

13.UPAH : adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari perusahaan kepada Buruh untuk suatu pekerjaan yang telah dilaksanakan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut persetujuan, atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara Perusahaan dan Buruh termasuk tunjangan.

14.KECELAKAAN KERJA : adalah kecelakaan yang terjadi di dalam dan atau diluar karena hubungan kerja.

15.WAKTU KERJA : adalah waktu yang ditetapkan untuk berada ditempat kerja dan melakukan pekerjaan pada hari kerja.

16.MUSYAWARAH : adalah cara yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah-masalah perburuan yang dihadapi oleh perusahaan dan serikat buruh dengan cara perundingan.

17.SURAT PERINGATAN : adalah teguran akibat kesalahan atau pelanggaran oleh Buruh dan diberikan secara tertulis oleh Perusahaan.

18.SKORSING : adalah sanksi yang diberikan oleh Perusahaan kepada Buruh untuk tidak melakukan pekerjaan.

19.LINGKUNGAN : adalah keseluruhan tempat yang sah secara hukum berada didalam Perusahaan kepemilikan Perusahaan dan digunakan untuk kegiatan Perusahaan.

20.PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA : adalah Pemutusan Hubungan Kerja oleh Perusahaan terhadap Buruh atau Buruh terhadap perusahaan

21. MASA KERJA : waktu kerja buruh pada perusahaan yang dihitung mulai dari hari pertama yang bersangkutan kerja pada perusahaan,sampai dengan ada surat Pemutusan Hubungan Kerja. dari Perusahaan kepada buruh tersebut.

22. PANSER: Adalah pasukan serikat, yang dipilih dari anggota PK.F.SB. Kamiparho PT.Kemfood, bertugas

Mengamankan daerah sekitar perusahaan dari ancaman pihak luar yang ada hubunganya dengan organisasi (sweping) serta menjadi barisan terdepan dalam rangka aksi aksi turun kejalan baik tingkat komisariat maupun tingkat nasional.

Pasal 3 : Isi & Luasnya Perjanjian

3.PKB ini berlaku sampai masa berlakunya habis, walaupun penandatangannya telah berhenti, meninggal dunia dan atau pengalihan kepemilikan saham Perusahaan.

4.Hal yang bersifat teknis dan memerlukan penjabaran lebih lanjut akan diatur dalam Surat Keputusan Perusahaan yang telah dimusyawarahkan dengan Serikat Buruh dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam PKB ini.

Pasal 4 : Kewajiban & Tanggung Jawab Pihak-Pihak

Yang Mengadakan Perjanjian

1.Perusahaan maupun Serikat Buruh berkewajiban untuk memberikan penjelasan kepada seluruh Buruh dan pihak – pihak lain yang berkepentingan dengan PKB ini.

2.Perusahaan berkewajiban untuk mencetak dan memberi informasi isi PKB ini kepada setiap buruh.

3.Perusahaan, Serikat Buruh dan Buruh berkewajiban / bertanggung jawab untuk menjalankan, melaksanakan serta mentaati sepenuhnya semua ketentuan yang telah disetujui bersama dalam PKB ini, serta menegur pihak lain apabila tidak mengindahkan isi PKB ini.

Pasal 5 : Hubungan Perusahaan Dan Serikat Buruh

1.Perusahaan dan Serikat Buruh bersepakat dan bertekad untuk bekerja sama dalam menciptakan ketenangan berusaha dan ketenangan kerja, sehingga terwujud hubungan industrial yang sehat dan harmonis

2.Untuk menunjang tekad tersebut, maka Perusahaan dan Serikat Buruh akan terus meningkatkan kerja sama dan komunikasi serta memberikan penyuluhan kepada Buruh secara periodik.

3.Khusus Lembaga Kerjasama Bipartit, Perusahaan dan Serikat Buruh mengutamakan musyawarah untuk mufakat.

BAB II : PENGAKUAN, FASILITAS, JAMINAN BAGI PERUSAHAAN DAN SERIKAT BURUH

Pasal 6 : Pengakuan Hak Perusahaan & Serikat Buruh

1.Tanpa mengurangi kebijakan Pemerintah mengenai Serikat Buruh, Perusahaan mengakui bahwa Serikat Buruh pada saat ini adalah organisasi yang sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Buruh / anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan.

2.Serikat Buruh mengakui bahwa Perusahaan mempunyai hak untuk memimpin dan menjalankan usahanya sesuai dengan kebijaksanaan Perusahaan, selama tidak bertentangan dengan Perjanjian Kerja Bersama ini dan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang ketenagakerjaan serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 7 : Fasilitas & Bantuan Untuk Serikat Buruh

1.Perusahaan menyediakan ruangan kantor bagi Serikat Buruh dengan perlengkapan yang memadai di lingkungan Perusahaan.

2.Perusahaan menyediakan papan pengumuman bagi Serikat Buruh di tempat yang mudah dibaca Buruh di dalam lingkungan Perusahaan.

3.Serikat Buruh dapat mengadakan rapat di ruang milik perusahaan di dalam jam kerja, sepanjang tidak mengganggu jalannya proses produksi dengan pemberitahuan terlebih dahulu.

4.Perusahaan akan membantu Serikat Buruh dalam hal pemotongan gaji Buruh yang tercatat sebagai anggota Serikat Buruh untuk pembayaran Iuran Anggota, berdasarkan permintaan dari pengurus Serikat Buruh atas dasar Surat Kuasa pemotongan gaji dari Buruh yang bersangkutan.

Pasal 8 : Jaminan Bagi Serikat Buruh

1.Perusahaan tidak mencampuri / menghalang – halangi kegiatan organisasi selama tidak melanggar Undang – undang.

3.Setiap fungsionaris Serikat Buruh dapat masuk kedalam Lingkungan Perusahaan dalam rangka menunaikan tugasnya sehubungan dengan tugas organisasi dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ke Perusahaan melalui kepala bagian HRD.

4.Atas permintaan Serikat Buruh, Perusahaan berkewajiban memberikan penyuluhan atau pembahasan tentang hal - hal yang dibutuhkan Serikat Buruh mengenai ketenagakerjaan di Perusahaan.

5.Perusahaan akan mengambil tindakan penutupan perusahaan (Lock-Out) , jika antara Perusahaan dan Serikat Buruh mengalami kegagalan dalam melakukan suatu perundingan. Adapun tindakan Lock Out yang dilakukan Perusahaan harus sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 9 : Jaminan Bagi Perusahaan

1.Serikat Buruh berkewajiban mendukung dan membantu Perusahaan dalam usaha menegakkan tata tertib dan disiplin serta memberikan peringatan / sanksi atas pelanggaran yang dilakukan Buruh sepanjang tidak bertentangan dengan Undang – undang / ketentuan Perjanjian Kerja Bersama ini.

2.Serikat Buruh berkewajiban mendukung dan membantu Perusahaan dalam mengarahkan seluruh anggotanya untuk meningkatkan kinerja. Mendukung tindakan Perusahaan terhadap Buruh yang melalaikan kewajibannya sesuai ketentuan yang berlaku di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

3.Serikat Buruh tidak mencampuri urusan Perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan masalah hubungan kerja.

4.Serikat Buruh menyadari bahwa tindakan pemogokan dan memperlambat kerja adalah hak dasar yang telah dijamin oleh Peraturan Perundangan yang berlaku, namun hak dasar tersebut dapat dilakukan apabila tidak tercapainya perundingan antara Perusahaan dengan Serikat Buruh. Adapun syarat dan tata cara pelaksanaan mogok harus sesuai dengan ketentuan Perundangan yang berlaku.

5.Pengurus Serikat Buruh tidak boleh melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Buruh dan wajib bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi setiap permasalahan hubungan kerja dalam Perusahaan.

Pasal 10 : Hak & Kewajiban Buruh

Hak Buruh

a.Buruh berhak atas upah sebagai imbalan dari kerja yang dilakukan.

b.Buruh berhak atas cuti.

c.Buruh berhak memperoleh ganti rugi atas gangguan / cacat badan sebagai akibat kecelakaan kerja dalam melakukan tugas Perusahaan sesuai ketentuan perudang-undangan (Jamsostek).

d.Ahli waris Buruh berhak menerima ganti rugi atas meninggalnya Buruh di dalam dan atau diluar karena hubungan kerja.

Kewajiban Buruh

a.Buruh wajib mentaati dan melaksanakan ketentuan / peraturan yang berlaku dilingkungan Perusahaan.

b.Buruh wajib melakukan pekerjaan sesuai dengan bidang kerja yang diberikan Perusahaan kepadanya dengan dedikasi dan prestasi sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

c.Buruh berkewajiban untuk menyimpan segala keterangan yang dianggap sebagai rahasia Perusahaan.

d.Buruh wajib memelihara / menjaga keselamatan barang Prusahaan yang dipergunakan atau dipercayakan kepadanya.

e.Buruh wajib menghormati atasan dan sesama teman kerja.

Pasal 11 : Hak & Kewajiban Perusahaan

1.Hak Perusahaan

a.Memberi perintah yang layak kepada Buruh selama waktu kerja.

b.Meminta Buruh untuk melaksanakan kerja lembur dengan mengindahkan ketentuan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

c.Meminta suatu prestasi kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perusahaan yang berlaku.

d.Menetapkan tata tertib / peraturan kerja dalam Perusahaan dengan mengindahkan ketetapan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

e.Untuk kepentingan operasional, Perusahaan berhak melakukan promosi, mutasi dan demosi sesuai dengan ketentuan PKB yang berlaku.

f.Pemutusan Hubungan Kerja dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang dan Peraturan Ketenagakerjaan yang berlaku.

2.Kewajiban Perusahaan

a.Perusahaan wajib memberikan upah dan tunjangan-tunjangan yang telah disepakati di dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

b.Perusahaan wajib mentaati segala peraturan / ketetapan pemerintah dibidang ketenaga kerjaan.

c.Perusahaan wajib memperhatikan kersejahteraan Buruh dibidang kesehatan dan dibidang sosial.

BAB III : HUBUNGAN KERJA

Pasal 12 : Penerimaan Buruh

1.Penerimaan Buruh didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

2.Penanggung jawab penerimaan Buruh baru adalah Divisi SDM, dengan memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

a. Warga Negara Indonesia ( WNI ) kecuali untuk jabatan tertentu.

b. Memiliki KTP atau identitas diri.

c. Berusia antara 18 – 45 tahun ketika diterima bekerja kecuali ditetapkan lain.

d. Berbadan dan berjiwa sehat ( melalui uji kesehatan yang dilakukan oleh Dokter ).

e. Memiliki Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK ) dari Kepolisian.

f. Merngajukan surat lamaran yang dilengkapi dengan persyaratan umum yang diminta oleh Perusahaan.

g. Memenuhi persyaratan jabatan ketika diterima bekerja.

h. Tidak terikat dalam hubungan kerja dengan pihak lain.

i. Lulus ujian seleksi yang diadakan oleh Perusahaan.

3.Perusahaan berhak menempatkan Buruh dibagian manapun di dalam perusahaan.

4.Dalam penempatan Buruh, Perusahaan wajib memperhatikan kemampuan dan kecakapan Buruh demi kepentingan Perusahaan.

5.Pada saat penerimaan, Perusahaan wajib memberikan buku Perjanjian Kerja Bersama ini dan menandatangani persetujuan tanda menerima semua ketentuan-ketentuan yang diatur didalamnya.

Pasal 13 : Masa Percobaan

2.Selama Masa percobaan Perusahaan memberikan bimbingan dan pengarahan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan calon Buruh tersebut.

3.Penerimaan tersebut dikukuhkan oleh Perusahaan dengan suatu surat yang memuat pokok – pokok hak dan kewajiban calon Buruh serta ditanda tangani sebagai tanda persetujuan.

4.Selama masa percobaan, kedua belah pihak dapat memutuskan hubungan kerja setiap saat dengan memberikan tenggang waktu 1 (satu) minggu sebelumnya, tanpa syarat dan ikatan sesuai dengan isi perjanjian.

5.Calon Buruh yang telah menyelesaikan masa percobaan dengan baik segera diangkat menjadi Buruh bulanan tetap dengan diberikan surat pengangkatan yang menyebutkan pangkat, bagian dan jumlah upah yang diterimanya.

Pasal 14 : Penilaian Prestasi Kerja

1.Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan Buruh secara berjenjang.

2.Penilaian prestasi kerja didasarkan pada absensi, kemampuan kerja, disiplin kerja, kerajinan, tanggung jawab, loyalitas, kepedulian terhadap Keselamatan dan Kesehatan Kerja, kerja sama yang baik antara sesama Buruh, bawahan dan atasan.

3.Hasil penilaian prestasi kerja ini terdiri dari kriteria :

A : Baik sekali B : Baik C : Cukup D Kurang E : Kurang sekali

Hasil penilaian diberitahukan kepada Buruh yang bersangkutan secara tertulis untuk ditanggapi.

4.Penilaian prestasi kerja dilakukan minimum setiap 1 (satu) tahun sekali.

5.Realisasi kenaikan upah prestasi dilakukan bersamaan dengan kenaikan berkala yang besarnya dimusyawarahkan dengan Serikat Buruh.

Pasal 15 : Mutasi

1.Perusahaan berhak untuk mengatur penentuan tugas, penetapan dan pemindahan (mutasi) Buruh, dan harus didasarkan pada kemampuan, kecakapan dengan mempertimbangkan aspirasi dari Buruh yang bersangkutan.

2.Mutasi tidak boleh didasarkan atas hal – hal pribadi atau keanggotaan Serikat Buruh / perkembangan Serikat Buruh, tetapi semata – mata untuk kelancaran usaha PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES.

3.Bagi Buruh yang akan dimutasikan harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis sekurang – kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum mutasi.

4.Dalam surat mutasi harus dijelaskan tempat / bagian, pangkat, fasilitas, dan hal – hal lain yang dianggap perlu.

5.Mutasi karyawan untuk mendapatkan kesempatan dan pengalaman yang mengarah kepada kehidupan yang lebih layak bagi Buruh yang bersangkutan.

6.Mutasi dalam pelaksanaannya tidak akan mengurangi hak-hak Buruh termasuk hak untuk mendapatkan promosi, dan kenaikan gaji seperti yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama.

7.Buruh yang dimutasikan ke luar daerah, bila terjadi penutupan atau Buruh tidak diperlukan lagi di tempat tersebut maka Buruh harus dikembalikan ke tempat kerja semula atau sesuai kebutuhan Perusahaan.

8.Pemindahan dapat dilakukan antara lain karena hal – hal tersebut di bawah ini :

a) Bertambahnya pekerjaan disuatu Divisi / Bagian.

b) Karena kekurangan pekerjaan bagi seorang Buruh atau karena adanya pengembangan usaha.

c) Karena menurut nasehat Dokter rumah sakit yang dirujuk perusahaan, kesehatan dari Buruh yang bersangkutan tidak memungkinkan tetap bekerja pada Bagiannya.

9.Mutasi hanya dilakukan di dalam lingkungan Perusahaan bilamana dianggap perlu.

10.Mutasi merupakan hak prerogratif Perusahaan, dengan mengindahkan ketentuan – ketentuan di atas. Penolakan terhadap mutasi akan dikenakan sanksi.

11.Dalam pelaksanaan mutasi terlebih dahulu diadakan masa orientasi paling lama 4 (empat) minggu dan apabila ternyata Perusahaan dan atau Buruh merasa tidak sesuai, maka Buruh yang bersangkutan harus dikembalikan ketempat kerja semula dengan tidak mengurangi upah dan hak-hak yang diterimanya.

12.Bila mutasi tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka Buruh berhak menolak mutasi tersebut.

Pasal 16 : Promosi

1.Perusahaan akan memberikan prioritas kepada Buruh yang memenuhi persyaratan untuk mengisi jabatan yang lebih tinggi dan kosong, dengan mempertimbangkan hal – hal berikut :

a) Catatan prestasi kerja selama minimal 6 (enam) bulan terakhir.

b) Kemampuan kerja, pengalaman kerja dan potensinya sehubungan dengan jabatan barunya.

c) Pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai.

d) Sikap mental yang baik, pengetahuan, ketrampilan, dedikasi dan loyalitas.

e) Kebutuhan Perusahaan.

2.Bilamana seorang Buruh dipromosikan untuk suatu jabatan tertentu, maka diperlukan masa orientasi 1(satu) sampai dengan 3 (tiga) bulan untuk penilaian atas kemampuannya pada jabatan baru tersebut.

3.Setelah melalui masa orientasi dengan hasil penilaian yang baik, Perusahaan memberikan Surat Keputusan Pengangkatan yang ditandatangani oleh Pengusaha atau Bagian Personalia disertai dengan kenaikan upah sesuai dengan jabatan barunya.

4.Apabila setelah pengangkatan jabatan barunya,tetapi tidak disertai kenaikan upah,maka buruh yang bersangkutan berhak menolak dan kembali keposisi dan jabatan semula.

Pasal 17 : Demosi

Demosi dapat dilakukan oleh perusahaan kepada Buruh apabila :

a.Buruh yang bersangkutan sudah tidak cakap lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya sesuai fungsi dan jabatannya dibuktikan dengan hasil penilaian 6 (enam) bulam terakhir.

b.Buruh yang bersangkutan sudah berulang kali dinasehati / ditegur oleh atasannya menyangkut pekerjaannya namun tidak ada perubahan dan sudah dilakukan penilaian kembali oleh tim yang ditunjuk oleh Perusahaan.

c.Setiap kali dilakukannya Demosi bagi Buruh yang memegang jabatan,maka secara bersamaan tunjangan jabatannya akan disesuaikan dengan jabatannya yang baru.

BAB IV : HARI KERJA, JAM KERJA, DISIPLIN KERJA DAN KERJA LEMBUR

Pasal 18 : Hari Kerja

3.Perubahan jam dan hari kerja harus disetujui bersama antara Perusahaan dan Serikat Buruh.

Pasal 19 : Jam Kerja

1.Jam kerja di Perusahaan diatur sebagai berikut :

2.Untuk kelancaran operasional, Bagian – Bagian tertentu jam kerja dapat diatur dengan sistim Shift / gilir sesuai kebutuhan dengan pemberitahuan melalui Ka. Bagian terkait.

Pasal 20 : Disiplin Kerja

1.Setiap Buruh diwajibkan untuk mencatatkan sendiri waktu kehadirannya pada mesin absensi untuk setiap kali hadir masuk kerja dan setiap kali pulang kerja.kecuali dengan seijin atasanya.

2.Sebelum jam kerja dimulai, Buruh harus sudah siap ditempat kerjanya masing – masing.

3.Buruh yang terlambat datang lebih dari 15 (lima belas) atau pulang lebih cepat dari waktu kerja yang telah ditentukan tanpa ijin tertulis atau lisan dari atasannya dan dilakukan maksimum 2 (dua) kali dalam seminggu, maka akan dikenakan sanksi secara tertulis oleh Perusahaan.

4.Buruh dilarang meninggalkan pekerjaan untuk keperluan pribadi tanpa ijin tertulis dari atasannya.

5.Buruh yang tidak masuk kerja tanpa ijin atau tanpa alasan yang sah dinyatakan mangkir.

6.Tanpa ijin Direksi atau atasan yang ditunjuk oleh Direksi, Buruh dilarang :

a) Meninggalkan kompleks Perusahaan untuk mengadakan kegiatan apapun.

b) Mengumumkan / memberitahukan hal yang bersifat propaganda.

c) Menyebarkan, mengedarkan tulisan atau pamflet-pamflet yang bersifat propaganda.

d) Membuat gambar atau memotret dalam lingkungan Perusahaan.

7.Buruh dilarang merokok dan menggunakan api (bukan karena pekerjaan) diseluruh areal Perusahaan.

8.Buruh dilarang membawa, menyimpan, dan atau menggunakan senjata tajam atau senjata lain yang dapat membahayakan kedalam lingkungan Perusahaan tanpa ada kaitannya dengan tugas / pekerjaannya.

9.Buruh dilarang membawa, menyimpan minuman-minuman keras atau obat-obatan terlarang ke dalam lingkungan Perusahaan.

10.Buruh dilarang membawa alat-alat atau barang pribadi yang dapat mengganggu aktifitas kerja ke dalam ruangan kerja kecuali mendapat ijin dari pimpinan Perusahaan.

11.Buruh dilarang menggunakan alat / mengendarai kendaraan milik perusahaan yang tidak ada hubungannya dengan tugas / pekerjaannya.kecuali dengan seijin atasanya.

12.Buruh dilarang membawa anak dibawah umur 5 (lima) tahun didalam ruang kerja.

Pasal 21 : Kerja Lembur

1.Buruh yang bekerja melebihi jam kerjanya (pasal 19 ayat 1 dan ayat 2) diberlakukan sebagai kerja lembur.

2.Kerja lembur adalah bersifat suka rela, kecuali dalam keadaan mendesak / darurat lembur menjadi wajib.

Pasal 22 : Upah Lembur

1.Perhitungan upah lembur sesuai dengan peraturan Perundang – undangan yang berlaku:

c.Perhitungan upah sejam adalah 1/173 x upah sebulan.

2.Upah lembur dibayarkan tiap tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.

3.Upah lembur hanya diberikan kepada Buruh golongan tertentu yang tidak mendapat insentif.

4.Rincian perhitungan lembur harus disertakan print out.

BAB V : PRODUKTIVITAS

Pasal 23 : Produktivitas

1.Perusahaan bersama-sama Serikat Buruh akan melakukan usaha-usaha peningkatan produktivitas dalam rangka meningkatkan pertumbuhan Perusahaan.

2.Usaha-usaha yang dilakukan antara lain :

a)Mendorong para Buruh untuk senantiasa meningkatkan disiplin, kualitas dan kuantitas kerjanya.

b)Mendorong para Buruh untuk menemukan gagasan / ide atau metode kerja baru yang lebih efektif dan efisien di Perusahaan.

c)Mendorong para Buruh untuk memiliki dan meningkatkan kemampuan / ketrampilan dalam berbagai bidang pekerjaan yang ada di Perusahaan.

BAB VI : GANTI RUGI

Pasal 24 : Ganti Rugi Terhadap Barang Milik Perusahaan

1.Dalam hal terjadi kehilangan atau kerusakan fatal terhadap barang milik perusahaan, ataupun barang milik pihak lain yang menjadi tanggungan Perusahaanakibat unsure kesengajaan atau ketidakdisiplin kerja, kepada buruh yang terbukti melakukan hal tersebut apat dikenakan ganti rugi.

2.Besarnya ganti rugi akan diatur tersendiri dengan memperhatikan kondidi,fungsi,serta harga barang yang rusak/hilang.

3.Pembayaran ganti rugi dicicil maximum 30% ( tiga puluh persen ) dari upah yang diterima buruh tiap bulanya.

BAB VII : PEMBEBASAN DARI KEWAJIBAN KERJA

Pasal 25 : Cuti Tahunan

2.Hak cuti akan gugur apabila tidak dipergunakan dalam 18 (delapan belas) bulan setelah timbulnya hak tersebut.

3.Untuk kelancaran operasional Perusahaan, bagi Buruh yang akan mengambil cuti tahunannya harus mengajukan permohonan cuti kepada Kepala Bagian yang bersangkutan sebelum tanggal permulaan cuti, kecuali karena alasan yang sifatnya sangat mendadak dapat diajukan kemudian.

4.Pelaksanaan hak cuti diatur oleh Kepala Bagian dengan mempertimbangkan Kepentingan Perusahaan dan aspirasi Buruh.

Pasal 26 : Cuti Hamil / Keguguran

Pasal 27 : Cuti Haid

2.Bagi Buruh yang mengambil cuti haid harus memberitahukan terlebih dahulu kepada atasannya / Perusahaan. Jika Buruh tersebut masih belum bisa masuk, maka Buruh yang bersangkutan harus menginformasikannya lewat telpon, dan setelah Buruh tersebut masuk dihari pertamanya maka harus mengisi form cuti haid yang disediakan oleh Perusahaan.

Pasal 28 : Cuti Khusus

d.Khitanan/pembaptisan anak Buruh : 2 ( dua ) hari

e.Kematian orang tua/mertua/istri/suami /anak Buruh/saudara kandung Buruh: 3 ( tiga ) hari

f.Kematian anggota keluarga satu rumah : 1 ( satu ) hari

g.Dalam hal point a s/d f harus melampirkan surat keterangan atau bukti yang menyatakan kebenaranya tersebut.

Pasal 29 : Cuti Besar

1.Cuti besar diberikan sebagai penghargaan loyalitas Buruh terhadap Perusahaan

2.Cuti besar diberikan kepada Buruh yang telah memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun, dan tiap kelipatan 5 (lima) tahun berikutnya.

3.Lamanya cuti besar adalah 1(satu) bulan.

4.Khusus untuk masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan 20 (dua puluh) tahun, cuti besar diatur dalam memorandum tersendiri.

Pasal 30 : Ijin Meninggalkan Pekerjaan

Buruh dapat diberikan ijin meninggalkan pekerjaannya dengan upah penuh untuk hal–hal sebagai berikut :

a.Sebagai saksi karena panggilan Pengadilan / pihak yang berwajib.

b.Mendapat berita bahwa keluarganya sakit / meninggal dunia.

c.Mendapat berita istri melahirkan / keguguran.

d.Buruh yang terkena musibah bencana alam / kebakaran.

e.Dalam hal kepentingan lain diluar ayat 1 ( satu ) s/d ayat 4 ( empat ) diatas, ijin dapat dianggap sah apabila telah memberitahukan terlebih dahulu pada Perusahaan

f.Apabila tidak ada pemberitahuan Buruh dianggap mangkir.

Pasal 31 : Cuti Diluar Tanggungan

1.Dalam hal – hal yang sangat penting dan menurut penilaian Perusahaan cukup kuat sebagai alasan, maka Buruh dapat diberikan cuti dengan tidak mendapat upah.

2.Lamanya cuti diluar tanggungan maksimal 1 (satu) bulan

3.Permohonan untuk memperoleh cuti tersebut,selambat–lambatnya 2 (dua) minggu sebelumnya dengan menyebutkan alasan - alasan secara terperinci.

Pasal 32 : Sakit

1.Setiap Buruh yang tidak melakukan pekerjaannya karena sakit, wajib memberitahukan kepada Perusahaan pada hari pertama tidak masuk kerja.

2.Waktu sakit yang melebihi satu hari harus disertai Surat Keterangan Sakit dari Dokter yang berwenang.

3.Bila Buruh tidak masuk bekerja melebihi cuti sakit yang diberikan Dokter, maka untuk hari – hari tersebut dianggap mangkir.

4.Dalam hal terlalu sering sakit, Perusahaan wajib memeriksakan Buruh tersebut pada Dokter yang ditunjuk / disetujui Perusahaan, selanjutnya hasil pemeriksaan akan dijadikan acuan untuk menentukan kebijakan selanjutnya terhadap Buruh tersebut.

Pasal 33 : Menjalankan Ibadah

1.Perusahaan memberikan kesempatan kepada Buruh untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinannya.

2.Dalam hal tersebut ayat 1 ( satu ) pasal ini Perusahaan akan memberikan upah penuh kepada Buruh (PP No. 8 Tahun 1981 ).

Pasal 34 : Libur

BAB VIII : PENGUPAHAN

Pasal 35 : Sistem Pengupahan

Pasal 36 : Komponen Upah

Komponen Upah terdiri dari :

a.Gaji pokok adalah imbalan dasar yang dibayarkan kepada Buruh menurut tingkat atau jenis pekerjaan, yang besarnya minimal 75 % dari upah pokok dan tunjangan tetap (UU ketenagakerjaan No.13 th.2003).

b.Tunjangan jabatan adalah imbalan yang diberikan berdasarkan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan jabatan.

c.Tunjangan masa kerja adalah imbalan yang diberikan berdasarkan masa kerja Buruh.

d.Tunjangan lain-lain (penjelasan tersendiri)

Pasal 37 : Tunjangan Jabatan

1.Tunjangan jabatan diberikan sebesar :

a. Junior Supervisor : Rp 75.000,-

b. Supervisor : Rp 90.000,-

c. Senior Supervisor : Rp 200.000,-

2. Apabila buruh tidak lagi memangku jabatan tersebut,maka secara bersamaan tunjangan jabatannya disesuaikan

Dengan jabatan barunya.

Pasal 38 : Tunjangan Masa Kerja

3.Pemberian tunjangan masa kerja ini tidak berlaku surut dan hanya diperhitungkan saat PKB ini diberlakukan.

Pasal 39 : Premi Kehadiran

1.Premi hadir diberikan kepada setiap Buruh yang hadir penuh dalam satu bulan kerja sebesar Rp 300.000,-

2.Hal – hal yang membuat gugurnya premi hadir antara lain :

• Tidak hadir 1 hari di potong 50 % dari premi hadir
• Tidak hadir 2 hari di potong 75 % dari premi hadir
• Tidak hadir 3 hari di potong 100 % dari premi hadir
• Setiap kali tidak absen datang maupun tidak absen pulang dipotong 15 %
• Terlambat datang 30 - 50 Menit sebulan dipotong 25 %
• Terlambat datang 51 - 80 Menit sebulan dipotong 35 %
• Terlambat datang 81 -100 Menit sebulan dipotong 55 %
• Terlambat datang 101 -120 Menit sebulan dipotong 75 %
• Terlambat datang > 121 Menit sebulan premi dipotong 100% dari premi hadir

3.Pasal 39 ayat 2 tidak berlaku bagi Buruh yang sedang cuti, sakit yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang sah.

Pasal 40 : Uang Makan

1.Kepada Buruh disediakan 1 (satu) kali makan bagi yang telah memenuhi jam kerja minimum 4 (empat) jam terus menerus atau yang telah bekerja melewati jam makan.

2.Uang makan diberikan kepada Buruh yang seharusnya mendapat fasilitas makan, tetapi karena sesuatu hal Perusahaan tidak memberikan fasilitas tersebut.

3.Besarnya uang makan adalah :

a) Untuk tugas dalam pabrik/kantor untuk Hari Biasa : Rp 14.000,- Hari Libur : Rp.15.000,-

b) Untuk tugas luar pabrik/kantor dengan area dalam kota (Jabodetabek) : Rp.15.000,-

c) Untuk dinas luar kota : Rp. 17.500,-

4.Bagi bruh yang mendapat tugas luar (JABODETABEK) antara jam 12.00 s/d 16.00 WIB tidak mendapat uang makan ( berlaku hari senin s/d jumat ).

Pasal 41 : Insentif

1.Diberikan sebagai usaha untuk memacu / meningkatkan kinerja Buruh.

2.Perhitungan insentif diatur dalam ketentuan tersendiri dengan pemberitahuan kepada Serikat Buruh sebelum disampaikan kepada Buruh yang bersangkutan

Pasal 42 : Uang Shift

Pasal 43 : Kenaikan Upah

Pasal 44 : Tunjangan Hari Besar Keagamaan

2.THR diberikan paling lambat 2 minggu sebelum hari Raya.

Pasal 45 : Tunjangan Istimewa

1.Tunjangan Kelahiran.

Diberikan kepada Buruh/Isteri Buruh yang sah sampai dengan kelahiran anak ke-3 (tiga), berupa uang sebesar Rp. 250.000,-

3. Tunjangan Pernikahan.

Diberikan kepada Buruh yang melangsungkan pernikahan yang pertama, dan pernikahan kedua karena suami / istri meninggal, yaitu sebesar Rp 500.000,-

4.Tunjangan tersebut diberikan selambat lambatnya 1 minggu setelah surat keterangan diberikan ke bagian Personalia.

Pasal 46 : Bonus

1.Bonus,bila ada diberikan kepada setiap Buruh pada akhir tahun, besarnya dimusyawarahkan antara serikat buruh dengan Perusahaan susuai kondisi perusahaan.

Pasal 47 : Rekreasi

1.Untuk mengurangi kejenuhan dalam bekerja, sebagai penyegaran dan sekaligus acara keluarga, Perusahaan akan mengadakan rekreasi satu tahun sekali ke lokasi wisata.

2.Tenis pelaksanaannya berdasarkan perundingan antara Serikat Buruh dengan Perusahaan.

BAB IX : PERAWATAN DAN PENGOBATAN

Pasal 48 : Ketentuan Umum

1.Penggantian biaya pengobatan adalah biaya yang ditanggung Perusahaan kepada Buruh/Istri Buruh yang sah dan terdaftar di administrasi Personalia, dan anak pertama s/d anak ketiga yang belum dewasa dan terdaftar resmi di administrasi Personalia sebagai pengganti pelayanan pengobatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan.

3.Penggantian biaya pengobatan anak pertama s/d anak ke-3 (tiga) yang belum dewasa dari Buruh, diberikan penggantian biaya pengobatan hanya untuk anak kandung, anak tiri dan anak angkat dari perkawinan yang sah dan belum menikah serta berumur tidak lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun

4.Pembayaran penggantian biaya / rawat inap diberikan 100 (seratus) % sepanjang memenuhi kriteria yang disyaratkan, yaitu standar R.S. Pemerintah kelas II.

Pasal 49 : Penggantian Biaya Pemeriksaan

Penggantian biaya pemeriksaan diberikan untuk :

a. Biaya pemeriksaan Dokter.

b.Biaya pemeriksaan Laboratorium.

c.Biaya pemeriksaan lain dalam kaitan pengobatan.

2.Biaya pemeriksaan Dokter diberikan penggantian :

a. Dokter Umum: Rp 25.000,-

b. Dokter Spesialis: Rp 50.000,-

3. Biaya Pemeriksaaan Laboratorium dan biaya pemeriksaan lain diberikan penggantian senilai pemeriksaan Laboratorium RS. Pemerintah kelas II

4.Biaya pemeriksaan Dokter Spesialis diberikan hanya untuk pengobatan atas penyakit yang sifatnya khusus, antara lain :

- Penyakit mata

- Penyakit gigi

- Penyakit kulit

- Penyakit THT

- Penyakit jantung, paru – paru, dan internis lainnya

- Penyakit kandungan

- Dan Tidak termasuk Spesialis untuk tingkatan umur (misal : Spesialis anak)

5.Khusus pemeriksaan Dokter Spesialis untuk penyakit jantung, paru – paru, dan internis akan diberikan penggantian apabila pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan atas rujukan Dokter Umum terlebih dahulu (dibuktikan dengan foto copy rujukan Dokter Umum).

6.Penggantian biaya untuk pemeriksaaan yang bersifat pemeliharaan kesehatan, pencegahan dan bukan karena akibat penyakit, diberikan penggantian sama dengan biaya pemeriksaan untuk Dokter Umum.

7. Apabila Buruh mendapat kecelakaan dalam menjalankan tugas, maka :

a.Perawatan dan pengobatan 100 % ditanggung Perusahaan/JAMSOSTEK.

b.Jika kecelakaan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan menjadi cacat dan atau meninggal dunia maka diberikan ganti rugi/tunjangan sesuai dengan Undang – undang No. 3/1992 Jo PP No. 14/1993 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK).

Pasal 50 : Penggantian Biaya Obat-Obatan

1.Penggantian biaya obat – obatan diberikan :

a.Obat obatan yang dibeli atas resep dokter yang diakui.

b.Terkecuali untuk obat-obatan yang termasuk :

- Jenis Obat Gosok

- Jenis Kosmetika

- Jenis bedak non medis

- Psikotropika, Kanker, HIV, Aids.

- Vitamin – vitamin dan sejenisnya yang mengandung hormon

2.Penggantian biaya obat – obatan diberikan sebesar 80 % berdasarkan kwitansi pembelian obat yang dilengkapi dengan resep Dokter pemeriksa.

Pasal 51 : Penggantian Biaya Melahirkan

1.Penggantian biaya melahirkan diberikan kepada Buruh wanita / isteri sah dari Buruh yang melahirkan dan terbatas sampai dengan kelahiran anak ke – tiga.

2.Biaya melahirkan diberikan penggantian sesuai dengan tarif RS. Pemerintah kelas II (RS. Persahabatan).

3.Dalam hal pertolongan diberikan oleh Bidan maka biaya tersebut akan diganti oleh Pengusaha setelah ada surat Keterangan Kelahiran.

Pasal 52 : Penggantian Biaya Pengobatan Gigi

1.Penggantian biaya pengobatan gigi diberikan atas dasar pemeriksaan pembelian obat – obatan dan perawatan atas sakit yang diderita.

2.Penggantian biaya pengobatan gigi dapat diberikan atas kwitansi yang sah

3.Penggantian pembelian biaya obat – obatan berlaku sesuai ketentuan penggantian biaya pembelian obat – obatan (pasal 50) ketentuan ini.

4.Penggantian biaya pemeriksaan Laboratorium, Rontgen, dll. diberikan sesuai tarif R.S Pemerintah kelas II (R. S Persahabatan).

5.Penggantian biaya perawatan/Rumah Sakit berlaku sesuai penggantian biaya perawatan /Rumah Sakit sesuai tarif R.S Pemerintah kelas II (R.S. Persahabatan).

6.Penggantian biaya pengobatan gigi untuk istri, anak pertama s/d anak ketiga diberikan sesuai penggantian pengobatan yang diterima Buruh

7.Penggantian pengobatan gigi disini tidak termasuk biaya penggantian gigi palsu.

Pasal 53 : Penggantian Biaya Pengobatan Mata

1.Penggantian biaya untuk pengobatan mata diberikan atas dasar pemeriksaan pembelian obat – obatan, perawatan yang dilakukan oleh Buruh sendiri baik untuk diri sendiri maupun untuk keluarganya (istri yang sah, anak pertama s/d anak ketiga yang belum dewasa).

2.Penggantian biaya pengobatan mata diberikan berdasarkan atas kwitansi yang sah.

3.Khusus untuk penggantian pembelian kaca mata, hanya dapat diberikan kepada Buruh sendiri tidak termasuk keluarganya.

4.Penggantian biaya pembelian kaca mata diberikan dengan ketentuan :

• Telah mempunyai masa kerja minimal 2 (dua) tahun.

• Mengajukan permohonan kepada Perusahaan dengan melampirkan surat Keterangan Dokter mata yang menyatakan harus menggunakan kaca mata.

5.Penggantian biaya pembelian kaca mata diberikan hanya untuk lensa kaca mata putih saja dengan mendapat penggantian sesuai tarif Optik R.S. Pemerintah kelas II (R.S. Persahabatan).

6.Penggantian bingkai kaca mata diberikan maksimal Rp. 150.000,- dan diberikan hanya bagi mereka yang belum pernah menggunakan kaca mata sebelumnya.

7.Penggantian lensa kaca mata selanjutnya diberikan minimal 2 (dua) tahun terhitung dari penggantian sebelumnya, kecuali disebabkan oleh kecelakaan kerja.

Pasal 54 : Pembayaran Penggantian

1.Penggantian biaya pengobatan diberikan 1 (satu) bulan dua kali, yaitu :

a.Periode tanggal 1 (satu) s/d 15 (lima belas), diberikan pada tanggal 18 (delapan belas) bulan tersebut.

b.Periode tanggal 16 (enam belas) s/d 31 (tiga puluh satu), diberikan pada tanggal 4 (empat) bulan berikutnya.

2.Biaya pengobatan atau perawatan yang tidak ditanggung :

a.Bukti pembayaran tidak sah menurut hukum dan tidak dilengkapi dengan copy resep.

b.Pengajuan penggantian biaya perawatan/pengobatan telah melampaui masa 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan bukti pembayaran yang dikeluarkan oleh Dokter, Apotik, atau Rumah Sakit yang bersangkutan.

c.Penyakit yang disebabkan oleh minuman keras, ganja / morfin, dan obat – obatan terlarang lainnya.

d.Perawatan/pengobatan karena percobaan bunuh diri .

e.Perawatan/pengobatan karena hubungan kelamin dengan tidak sah.

f.Perawatan/pengobatan yang dilakukan oleh Dukun.

g.Perawatan menahun karena tidak mengindahkan nasehat Dokter.

h.Perawatan/pengobatan yang dilakukan oleh Bidan (kecuali kehamilan & melahirkan)

Pasal 55 : Sakit Berkepanjangan

2.Buruh yang istirahat / dirawat karena kecelakaan kerja upahnya dibayar penuh sampai Buruh mampu untuk bekerja kembali.

BAB X : KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 56 : Keselamatan Kerja

4.Buruh berkewajiban menggunakan dan memelihara alat – alat keselamatan dan kesehatan kerja pada waktu bekerja serta melaksanakan syarat – syarat keamanan, perlindungan dan keselamatan kerja.

5.Setiap Buruh harus melaporkan setiap kejadian yang dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan terhadap manusia dan kerusakan pada barang – barang milik Perusahaan.

Pasal 57 : Pemeriksaan Kesehatan

3.Buruh yang menolak pemeriksaan kesehatan seperti yang dimaksud ayat 2 (dua) pasal ini, dapat diberikan peringatan.

4.Hasil pemeriksaan kesehatan seperti dimaksud ayat 1 (satu) pasal ini, wajib disampaikan kepada Buruh melalui pimpinan bagian masing – masing.

5.Apabila hasil pemeriksaan Buruh tersebut terdapat kelainan, maka Perusahaan wajib memberikan upaya untuk menindak lanjutinya.

Pasal 58 : Pakaian Kerja / Perlengkapan Kerja

1.Kepada Buruh akan diberikan pakaian kerja dan perlengkapan kerja lainnya sesuai dengan bidang masing – masing, dan wajib dipakai pada waktu bekerja.

2.Pakaian kerja diberikan oleh Penrsahaan setiap tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Buruh Kantor, pemasaran dan keamanan: 3 (tiga) stel pakaian kerja

b.Buruh pabrik: 3 (tiga) stel pakaian kerja

: 2 (dua) pasang sepatu boat + 2 (dua) pasang kaus kaki (diberikan dua kali dalam setahun)

3.Pakaian kerja dan perlengkapan kerja ini harus dirawat dan dipelihara dengan baik. Apabila hilang atau rusak secara tidak wajar, alat – alat tadi akan menjadi tanggung jawab Buruh yang bersangkutan.

4.Pada waktu – waktu tertentu, Kepala Bagian akan mengatur penggantian perlengkapan kerja.

BAB XI : JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN BURUH

Pasal 59 : Jamsostek

Pasal 60 : Pembinaan Rohani

Untuk menunjang pembinaan rohani bagi Buruh, Perusahaan melaksanaan hal – hal sebagai berikut :

1.Perusahaan memberikan kesempatan dan fasilitas peribadatan bagi Buruh.

2.Perusahaan membantu memberikan dana untuk kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh Buruh di lingkungan Perusahaan.

3.Dalam menjalankan kewajibannya sebagai umat beragama, Penrsahaan dapat memberikan kesempatan sesuai agama dan keyakinannya masing – masing.

Pasal 61 : Koperasi

1.Dalam rangka menunjang kesejahteraan Buruh melalui Koperasi, maka Perusahaan memberikan bantuan dalam bentuk :

a.Ruangan dan fasilitas yang memadai bagi kegiatan Koperasi dalam Perusahaan.

b.Pemotongan iuran dan keuangan Koperasi lainnya dilaksanakan melalui Personalia Perusahaan yang selanjutnya diserahkan kepada Pengurus Koperasi.

c.Dispensasi bagi Buruh yang terlibat dalam kepengurusan koperasi untuk mengikuti kegiatan diluar

Perusahaan guna kepentingan koperasi.

d.Bagi Buruh yang hendak melakukan transaksi dengan pihak koperasi , dilarang melakukannya di-

dalam jam kerja.

e.Bagi buruh yang terlibat sebagai pengurus harian koperasi tidak dibenarkan melakukan kegiatan /

Pengerjaan koperasi didalam jam kerja Perusahaan.

2.Perusahaan sesuai dengan kemampuan yang ada akan ikut mendorong dan membantu kearah tumbuh dan berkembangnya Koperasi Buruh di Perusahaan.

3.Seluruh Buruh tetap dianjurkan untuk menjadi anggota Koperasi.

Pasal 62 : Program Keluarga Berencana (KB)

1.Program Keluarga Berencana adalah merupakan salah satu bagian untuk menunjang peningkatan kesejahteraan Buruh, untuk itu perlu adanya peran serta secara aktif dari pihak Buruh maupun Perusahaan.

2.Bahwa untuk pelaksanaan program Keluarga Berencana di Perusahaan perlu adanya unit / personal yang menanganinya.

3.Untuk kelancaran program tersebut, Perusahaan akan membantu sesuai kemampuannya.

Pasal 63 : Olah Raga

Perusahaan memberikan fasilitas serta usaha – usaha yang mendorong kegiatan olah raga yang dilakukan oleh Buruh dalam rangka menjaga dan meningkatkan kesehatan Buruh.

Pasal 64 : Pinjaman Uang Bagi Buruh

Pinjaman uang bagi Buruh hanya dapat diberikan untuk keperluan yang mendesak atau tidak terduga, seperti :

1.Membantu biaya pengobatan / perawatan di Rumah Sakit bagi Buruh atau keluarganya.

2.Membantu biaya pengobatan / perawatan di Rumah Sakit bagi orang tua atau mertua Buruh yang tercatat di Perusahaan dan dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Rumah Sakit / Dokter yang merawat.

3.Buruh yang tertimpa musibah bencana alam atau kebakaran yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari RT, RW atau Lurah / Kepala Desa setempat.

4.Untuk masuk sekolah bagi keluarga Buruh yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari sekolah yang bersangkutan.

5.Besarnya pinjaman tersebut di atas disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perusahaan.

BAB XII : PROGRAM PENINGKATAN KETRAMPILAN

Pasal 65 : Pelatihan Oleh Perusahaan

Pasal 66 : Pelatihan Keluar

Selain kegiatan yang dilakukan dalam Perusahaan sendiri (sebagaimana Pasal 65), Perusahaan juga melakukan usaha peningkatan ketrampilan Buruh yang bekerja sama dengan pihak lain, misalnya :

1.Mengirim Buruh untuk mengikuti seminar.

2.Mengirim Buruh untuk mengikuti pelatihan – pelatihan, atau mengunjungi pameran

3.Mengundang pihak lain untuk memberikan pelatihan–pelatihan atau training kepada Buruh.

BAB XIII : PERATURAN TATA TERTIB

Pasal 67 : Tata Tertib Registrasi

1.Perusahaan hanya mengakui data pribadi / keluarga Buruh yang dicatat dan diterima Divisi SDM Perusahaan.

2.Buruh wajib memberitahukan kepada Perusahaan apabila ada perubahan data pribadi / keluarga dengan surat keterangan dari yang berwenang.

3. Untuk menunjang hal tersebut maka pada waktu tertentu Perusahaan akan mengeluarkan formulir pengisian data pribadi / keluarga Buruh guna diisi oleh para Buruh.

Pasal 68 : Tata Tertib Keselamatan Kerja

1. Setiap Buruh wajib mentaati peraturan kerja di Perusahaan.

2. Pada waktu mulai, selama dan sesudah melakukan pekerjaan setiap Buruh wajib mentaati prosedur dan langkah keselamatan kerja serta menggunakan alat - alat pelindung keselamatan kerja yang tersedia.

3.Demi keselamatan kerja, maka Buruh dilarang melakukan hal - hal tersebut dibawah ini :

a)Menempatkan barang / alat kerja secara sembarangan diluar tempat yang ditentukan dan yang bisa mencelakakan dirinya atau orang lain atau merusak barang atau alat kerja lain.

b)Menghidupkan, menjalankan / menggerakkan mesin - mesin, alat - alat pengangkat atau kendaraan yang bukan menjadi tugasnya, kecuali ditugaskan oleh atasannya

c)Memperlakukan secara ceroboh perlengkapan keselamatan kerja, sehingga dapat merusak perlengkapan tersebut.

4.Buruh yang melihat dan atau mengetahui Buruh lain mendapatkan kecelakaan wajib memberikan pertolongan dan melaporkan kepada Perusahaan.

Pasal 69 : Tata Tertib Waktu Istirahat

1.Waktu istirahat dapat dipergunakan oleh Buruh untuk beristirahat dengan sebaik-baiknya.

2.Buruh harus kembali ketempat kerja tepat pada waktunya.

3.Pada waktu istirahat, Buruh harus tetap berada di dalam lingkungan Perusahaan, kecuali karena tugasnya mengharuskan ia keluar dari lokasi Perusahaan.

4.Dalam keadaan mendesak, Buruh bersedia menjalankan pekerjaan pada jam-jam istirahat.

5.Buruh disediakan tempat untuk beristirahat yang layak.

Pasal 70 : Tata Tertib Keamanan

1.Buruh wajib mentaati tata tertib keamanan didalam Perusahaan.

2.Buruh yang mengetahui adanya keadaan / kejadian yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran, pencurian gangguan terhadap keselamatan dan ketentraman di lingkungan Perusahaan wajib memberitahukan kepada atasannya atau petugas Satpam.

3.Setiap Buruh wajib menghindari hal - hal yang berhubungan dengan :

a.Kebakaran atau ledakan.

b.Pencurian, kehilangan dan pengrusakan.

c.Perkelahian.

4.Setiap Buruh yang mengetahui adanya kebakaran wajib memadamkan api dengan cara apapun. Untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan, maka Buruh dilarang :

a.Menyalakan api atau merokok didalam area kerja dan atau ditempat dimana terdapat bensin, solar dan barang lainnya yang mudah terbakar, kecuali yang berhubungan dengan pekerjaan.

b.Mendekatkan bensin, solar, dan barang lainnya yang mudah terbakar, dimana terdapat api.

c.Merokok ditempat yang terlarang.

d.Sebelum puntung rokokdibuang ditempat yang telah ditentukan, apinya harus terlebih dahulu dimatikan.

e.Merusak, merubah atau menghilangkan fungsi alat pengaman.

f.Membawa masuk kedalam kompleks Perusahaan bahan bakar, bahan peledak, senjata api yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan.

g.Bermain-main dengan alat pemadam api, memindahkan tempatnya atau memperlakukan secara ceroboh sehingga menimbulkan kerusakan.

5.Untuk mecegah terjadinya pencurian dan pengrusakan maka Buruh :

a.Wajib memlihara barang yang dipertanggung jawabkan kepadanya.

b.Dilarang memasuki tempat-tempat yang bukan area kerjanya tanpa ijin.

c.Dilarang keluar masuk kompleks Perusahaan selain melalui pintu yang telah disediakan dan dengan cara yang telah ditentukan.

d.Dilarang menaruh benda berharga ditempat yang tidak terkunci atau secara sembrono.

6.Untuk mencegah terjadinya perkelahian atau hal lainnya, Buruh dilarang :

a.Melakukan hasutan terhadap sesama Buruh.

b.Menyebarkan desas desus atau kabar bohong dalam bentuk dan cara apapun yang menggelisahkan sesama Buruh.

c.Mengancam Buruh lain atau memaksa untuk mengikuti sikap dan tindakannya.

d.Membawa senjata tajam dan atau benda keras lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan kedalam Komplek Perusahaan.

Pasal 71 : Beberapa Kewajiban / Peraturan - Peraturan Lain

1.Buruh harus sadar akan kewajibannya yang ditentukan oleh Perusahaan dan melaksanakannya dengan sebaik baiknya serta berusaha dengan aktif untuk meningkatkan efisiensi kerja.

2.Buruh harus tunduk dan taat kepada peraturan - peraturan dan tata tertib Perusahaan.

3.Buruh harus memperlakukan mesin - mesin, alat - alat dan bahan - bahan lainnya dengan hati - hati dan menghemat penggunaannya serta tidak merusaknya atau menggunakannya untuk tujuan lain dari apa yang telah ditentukan Perusahaan.

4.Buruh dilarang melakukan sesuatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, seperti membuka rahasia, menggunakan nama serta kedudukan sosial Perusahaan untuk kepentingan pribadi, menghilangkan kepercayaan orang / masyarakat atau menjelekkan nama baik Perusahaan kepada pihak ketiga / khalayak ramai.

5.Buruh diwajibkan mengganti kerusakan barang atau kerugian lainnya baik milik Perusahaan ataupun milik pihak ketiga yang disebabkan oleh kesengajaan.

6.Dalam hal menemukan suatu kejadian yang dapat merugikan manusia atau barang milik Perusahaan atau lingkungan Perusahaan, Buruh harus melaporkan kepada atasan langsung dan atau atasannya dan berusaha mencegah kejadian tersebut.

7.Buruh dilarang merintangi tugas Security untuk melaksanakan dan memelihara tata tertib Perusahaan, Buruh juga harus bersedia diperiksa fisik apabila dianggap perlu oleh Perusahaan.

8.Buruh dilarang menyabarkan isyu/desas – desus yang dapat meresahkan / mengacaukan didalam lingkungan perusahaan.

9.Buruh diwajibkan memelihara kerapian, kebersihan tempat kerja dan lingkungan Perusahaan.

10.Setiap Buruh laki-laki dilarang memiliki rambut panjang / gondrong, dan bagi Buruh perempuan diharuskan merapikan rambutnya selama menjalankan pekerjaan

11.Seluruh Buruh yang memasuki ruang produksi dilarang memakai jam tangan, cincin dan gelang selama menjalankan pekerjaan.

12.Buruh dilarang menggunakan uang Perusahaan untuk kepentingan pribadi.

13.Buruh dilarang membawa keluar / pulang barang milik Perusahaan tanpa seijin Perusahaan

14.Buruh dilarang mengadakan jual beli / berjualan di Perusahaan di dalam jam kerja

15.Buruh dilarang membuat laporan palsu.

16.Buruh dilarang mengambil foto dari lay out gedung, mesin, alat dan dokumentasi Perusahaan tanpa seijin dari Pimpinan Perusahaan.

BAB XIV : SANKSI-SANKSI TERHADAP PELANGGARAN

Pasal 72 : Peringatan / Sanksi

1.Perusahaan maupun Serikat Buruh menyadari sepenuhnya perlunya penegakan disiplin kerja, karenanya terhadap setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Buruh atas peraturan yang telah diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama ini dapat diberikan peringatan / sanksi.

2.Peringatan / Sanksi yang diberikan kepada Buruh adalah merupakan usaha korektif dan pengarahan terhadap tindakan dan tingkah laku Buruh.

3.Peringatan / Sanksi atas pelanggaran akan diberikan kepada Buruh dirinci sebagai berikut :

a. Peringatan Lisan, dilakukan oleh atasan Buruh untuk pelanggaran Buruh yang bersifat umum.

b. Peringatan tertulis, dilakukan oleh Divisi SDM berdasarkan data dan bukti bukti pelangggaran yang dibuat sah oleh atasan Buruh, dikeluarkan menurut ketentuan sebagai berikut :

c. Surat Peringatan tertulis dapat diberikan tanpa mengikuti urutannya, tetapi dinilai menurut besar kecilnya kesalahan yang dilakukan Buruh

4.Surat Peringatan tertulis dikeluarkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Kejadian kesalahan / pelanggaran diterima oleh Personalia, kecuali bila kesalahan / pelanggaran masih dalam proses penyelidikan selambat-lambatnya 6 (enam) hari.

5.Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja, dikenakan terhadap Buruh yang masih melakukan kesalahan / pelanggaran yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan prosedur dan ketentuan Undang-undang dan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku

Pasal 73 : Pemberian Peringatan Tertulis / Sanksi

Dalam memberikan peringatan tertulis / sanksi kepada Buruh, Perusahaan akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a.Macam dan berat ringannya kesalahan / pelanggaran.

b.Seringnya pengulangan / frekuensi kesalahan / pelanggaran.

c.Ada tidaknya unsur kealpaan / kesengajaan.

d.Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan / pelanggaran.

e.Loyalitas Buruh pada Perusahaan.

Pasal 74 : Surat Peringatan Ke – 1 (Satu)

1.Kesalahan / pelanggaran yang dilakukan buruh yang dapat diberikan Surat Peringatan ke – 1 (satu) adalah sebagai berikut :

a.Datang terlambat atau pulang mendahului waktu yang telah ditentukan yaitu lebih dari 2 (dua) jam dalam waktu 1 (satu) bulan, tanpa ijin terlebih dahulu.

b.Mangkir selama 2 (dua) hari kerja dalam sebulan.

c.Selama jam kerja meninggalkan lingkungan Perusahaan tanpa ijin atasan.

d.Terbukti mencatatkan kartu absensi orang lain atau menyuruh orang lain melakukannya.

e.Bekerja tidak sesuai dengan tugas dan standar operasi yang ditentukan oleh atasannya yang mengakibatkan kerugian pada Perusahaan

f.Melakukan perbuatan yang dapat merugikan nama baik Perusahaan.

g.Tidak mentaati perintah kerja dari atasan.

h.Tidur pada waktu jam kerja.

i.Menerima tamu pribadi pada jam kerja tanpa seijin atasan.

j.Tidak mengenakan perlengkapan kerja yang diberikan oleh Perusahaan pada waktu bekerja.

k.Tidak melapor kepada atasannya tentang adanya gangguan keamanan yang diketahuinya yang dapat merugikan Perusahaan.

l.Tidak mematuhi aturan tentang kebersihan dan kerapihan tempat kerja dan alat-alat kerjanya

m.Mencoret-coret ruangan gedung didalam lingkungan Perusahaan

n.Mengoperasikan peralatan yang bukan menjadi tugasnya tanpa ijin atau perintah atasan.

o.Merusak atau mengambil pengumuman / pemberitahuan yang ditempel pada papan pengumuman atau tempat – tempat yang digunakan untuk menempel pengumuman tersebut.

p.Lambat dan malas dalam pelaksanaan kerjanya.

q.Sering melakukan transaksi dengan pihak koperasi didalam jam kerja yang telah ditentukan.

r.Menolak mutasi yang susuai dengan prosedur yang diberikan oleh perusahaan.

2. Sanksi tersebut diberikan setelah mendapat peringatan lisan berkali-kali dari atasannya.

Pasal 75 : Surat Peringatan Ke - 2 (Dua)

Kesalahan / pelanggaran yang dilakukan Buruh yang dapat diberikan Surat Peringatan ke – 2 (dua) adalah sebagai berikut :

a.Mengulangi kesalahan yang sama setelah buruh mendapat Surat Peringatan I.

b.Mangkir lebih dari 2 (dua) hari dalam sebulan.

c.Menghalang-halangi petugas keamanan dalam menjalankan tugas mereka untuk memelihara keamanan dan ketertiban di lingkungan Perusahaan.

d.Menggunakan barang-barang milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa seijin atasannya.

e.Mencari keuntungan dengan cara membungakan uang di dalam lingkungan perusahaan tanpa ijin pimpinan Perusahaan.

f.Menyimpan barang-barang milik Perusahaan tidak pada tempatnya, sehingga terjadi kehilangan / kerusakan.

Pasal 76 : Surat Peringatan Ke – 3 (Tiga)

8.Merokok didalam areal Perusahaan

9.Terbukti melakukan pencurian atau membantu pencurian

10.Membeli langsung Produk PT.KFI kepada bagian Marketing tanpa seijin Perusahaan.

11.Melakukan transaksi dengan PT.KFI guna mencari keuntungan pribadi tanpa seijin Perusahaan.

12.Mengajak orang lain yang bukan buruh PT.KFI menggunakan barang-barang milik Perusahaan tanpa seijin Perusahaan.

Pasal 77 : Kesalahan / Pelanggaran Dengan Sanksi Pemutusan Hubungan Kerja

1.Jenis pelanggaran yang dapat digolongkan sebagai pelanggaran berat dengan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja adalah sebagai berikut :

a) Mencuri atau menggelapkan dana, sarana atau barang milik Perusahaan.

b) Menerima suap / pemberian apapun dari siapa saja atau mencari keuntungan untuk diri sendiri dengan menggunakan jabatan, sehingga merugikan Perusahaan.

c) Dengan sengaja merusak barang milik Perusahaan.

d) Membongkar dan atau membocorkan rahasia perusahaan yang dipercayakan kepadanya atau yang diketahui kepada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan

e) Melakukan pungutan liar di lingkungan Perusahaan.

f) Mengeluarkan ancaman kepada Pengusaha, keluarga Pengusaha, atasan, bawahan atau teman sekerja sehingga mengakibatkan ketidak tenangan dalam bekerja.

g) Menggunakan segala jenis senjata kedalam lingkungan Perusahaan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan.

h) Terbukti berjudi, madat, memakai obat bius atau menyalahgunakan obat-obatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, di dalam lingkungan Perusahaan.

i) Terbukti melakukan kesalahan yang sama setelah mendapat peringatan terakhir dan masa berlakunya belumm berakhir.

j) Terbukti memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga mengakibatkan kerugian Perusahaan.

k) Melakukan demo mogok kerja dilingkungan Perusahaan tanpa sebelumnya memberitahukan kepada pihak Perusahaan

l) Terbukti melakukan pelanggaran berat lainnya, termasuk segala bentuk perbuatan kriminal sesuai dengan Peraturan perundang – Undangan yang berlaku.

m) Buruh yang mangkir selama 6 hari berturut turut tanpa keterangan tertulis yang tidak dilengkapi bukti yangsah dan telah ipanggil oleh Perusahaan 2 kali secara patut dan tertulis, dapat diputus hubungan kerjanya karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

Pasal 78 : Skorsing

1.Tindakan skorsing diberikan kepada Buruh yang melakukan pelanggaran berat dengan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja, sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

2.Jangka waktu skorsing paling lama 6 ( enam ) bulan, kecuali menunggu keputusan Pengadilan. Upah selama dalam skorsing dibayar minimal sebesar 75% dari gaji untuk maksimal selama 6 ( enam ) bulan.

BAB XV : PENYELESAIAN KELUH KESAH

Pasal 79 : Penyelesaian Pengaduan Dan Keluh Kesah

Perusahaan dan Serikat Buruh berusaha menciptakan suasana yang harmonis, sehingga setiap Buruh dapat dengan bebas meyampaikan pengaduan dan keluh kesah serta ketidak puasannya atas perlakuan – perlakuan yang dianggap kurang adil sesuai isi Perjanjian Kerja Bersama.

Pasal 80 : Tata Cara Penyampaian Pengaduan Dan Keluh Kesah

Tata cara penyampaian pengaduan dan keluh kesah diatur sebagai berikut :

1. Tingkat Pertama (Tahap Seksi/Bagian)

Keluh kesah disampaikan oleh Buruh secara tertulis atau lisan kepada atasan langsung untuk ditindaklanjuti dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keluh kesah. Apabila persoalan tersebut tidak dapat diselesaikan pada tahap pertama setelah ada pembicaraan antara Buruh yang bersangkutan dengan Kepala Seksi/Bagian, maka Kasi atau Kabag harus menyampaikan persoalan tersebut kepada Management Divisi. Apabila keluh kesah tersebut tidak ditanggapi oleh Kasi atau Kabag pada tahap ini, maka Buruh dapat melanjutkan keluh kesahnya pada Management Divisi.

2. Tingkat Kedua (Tahap Management Divisi)

Pada tahap ini, Management Divisi wajib menindaklanjuti persoalan tersebut dalam waktu 6 (enam) hari kerja sejak keluh kesah diterima. Apabila pada tahap ini persoalan tidak dapat diselesaikan dengan baik setelah ada pembicaraan dengan Buruh yang bersangkutan, maka Management Divisi berkewajiban melimpahkan persoalan tersebut kepada Divisi Personalia. Apabila keluh kesah tersebut tidak ditanggapi oleh Management Divisi pada tahap ini, maka Buruh dapat melanjutkan keluh kesahnya kepada Bagian Personalia.

3. Tingkat Ketiga (Personalia dengan Komisariat Serikat Buruh)

Pada tahap ini, Personalia berkewajiban menindaklanjuti persoalan tersebut dalam waktu 5 (lima) hari kerja. Apabalia setelah ada pembicaraan antara Buruh dengan Personalia, persoalan belum dapat diselesaiakan, maka Personalia berkewajiban melanjutkan persoalan tersebut untuk dibicarakan dan dimusyawarahkan dengan Pengurus Komisariat SBSI dalam batas waktu 12 (dua belas) hari kerja.

4. Tingkat Keempat

Apabila pada tahap ketiga tidak diperoleh penyelesaian, maka Perusahaan / Personalia dan atau Serikat Buruh dapat menyampaikan persoalan tersebut pada Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat, paling lama dalam batas waktu 15 (lima belas) hari sejak persoalan tersebut tidak diperoleh penyelesaian pada tahap ketiga. Apabila dianggap perlu Pengurus Komisariat dapat meminta pendampingan dari Pengurus Organisasi diatasnya (DPC KSBSI)

BAB XV : PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 81 : Sebab-Sebab Pemutusan Hubungan Kerja

Pemutusan hubungan kerja terjadi karena :

1.Kehendak Buruh sendiri / mengundurkan diri

2.Buruh meninggal dunia

3.Akibat sanksi pelanggaran terhadap kewajiban disiplin, tata tertib kerja, dan isi Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini.

4.Pensiun / Usia lanjut (sesuai UU Ketenagakerjaan No.13 th.2003).

5.Ditahan yang berwajib

6.Keputusan Pengadilan

7.Perubahan kepemilikan Perusahaan

8.Perusahaan pailit

9.Perusahaan tutup

10.Perusahaan melakukan Pengurangan Tenaga Kerja (RASIONALISASI)

Pasal 82 : Pengunduran Diri

1.Pemutusan hubungan kerja karena kehendak Buruh / mengundurkan diri dapat dilaksanakan setelah yang bersangkutan mengajukan permohonan berhenti minimal 1 (satu) bulan sebelumnya dan atau setelah menyelesaikan tanggung jawabnya terhadap Perusahaan sesuai kesepakatan.

2.Pemutusan hubungan kerja karena kehendak Buruh sendiri tidak mendapat pesangon, tetapi mendapat uang pisah dengan ketentuan sebagai berikut :

a.Masa kerja 3 tahun atau lebih ,tetapi kurang dari 6 tahun : 2 bulan upah

b.Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun : 3 bulan upah

c.Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun : 4 bulan upah

d.Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun : 5 bulan upah

e.Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun : 6 bulan upah

f.Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun : 7 bulan upah

g.Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun : 8 bulan upah

h.Masa kerja 24 tahun atau lebih :10 bulan upah

3.Besarnya Penggantian Hak sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku.

4.Pembayaran uang pengunuran diri iberikan sekaligus pada saat pengunduran diri dilakukan.

Pasal 83 : Usia Pensiun (Lanjut)

Setiap Buruh yang telah mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun dapat diberhentikan dengan hormat dan dengan mendapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak dengan ketentuan sebagai berikut :

2. Besarnya uang penghargaan masa kerja adalah :

a.Masa kerja 3 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 6 tahun : 2 bulan upah

b.Masa kerja 6 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 9 tahun: 3 bulan upah

c.Masa kerja 9 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 12 tahun : 4 bulan upah

d.Masa kerja 12 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 15 tahun : 5 bulan upah

e.Masa kerja 15 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 18 tahun : 6 bulan upah

f.Masa kerja 18 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 21 tahun : 7 bulan upah

g.Masa kerja 21 tahun atau lebih, tetapi kurang dari 24 tahun : 8 bulan upah

h.Masa kerja 24 tahun atau lebih : 10 bulan upah

3.Penggantian Hak sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

4.Buruh yang putus hubungan kerjanya karena usia lanjut mendapat uang pesangon sebesar 2 ( dua ) kali ketentuan pasal 83 ayat 1 di atas.

5.Pembayaran uang pensiun diberikan sekaligus pada saat pensiun dilakukan.

Pasal 84 : Karena Meninggal Dunia

Setiap Buruh yang terjadi Pemutusan Hubungan Kerja karena meninggal dunia mendapat uang pesangon, uang jasa, uang duka, dan ganti kerugian sebagaimana perhitungan pada pasal 85, dan upah Buruh pada bulan berjalan.

Pasal 85 : Pelanggaran Terhadap Disiplin Kerja, Tatatertib Kerja Dan Isi Perjanjian Kerja Bersama

1.Pemutusan hubungan kerja karena pelanggaran disiplin kerja, tata tertib kerja dan isi Perjanjian Kerja Bersama sedapat mungkin dihindarkan dengan jalan pembinaan secara kontinyu.

2.Dalam hal Buruh melakukan pelanggaran disiplin atau tata tertib kerja atau isi Perjanjian Kerja Bersama ini, walaupun kepada Buruh yang bersangkutan telah berulang kali diberi peringatan tertulis atau Buruh melakukan pelanggaran berat, maka hubungan kerja dapat diputuskan melalui prosedur Undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan yang berlaku dengan membicarakan terlebih dahulu dengan Serikat Buruh.

Pasal 86 : Karena Ditahan Yang Berwajib

1.Dalam hal buruh yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak criminal atas pengaduan Perusahaan,maka tidak mendapat upah.

2.Pihak keluarga yang ditinggalkan mendapat bantuan setiap bulan sbb :

a.Untuk satu tanggungan: 25 % dari upah

b.Untuk dua tanggungan: 50 % dari upah

c.Untuk tiga tanggungan atau lebih: 75 % dari upah

3.Bantuan sebagaimana ayat 2 (dua) diberikan selama maximum 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama buruh ditahan yang berwajib. Dan ijin untuk PHK dapat diajukan 60 hari setelah buruh yang bersangkutan diputuskan bersalah oleh Pengadilan.

4.Buruh yang ditahan oleh pihak yang berwajib karena pengaduan Perusahaan, upah dibayar 75 %, berlaku paling lama 6 (enam) bulan.

5.Dalam hal Buruh dibebaskan dari tahanan dan terbukti tidak bersalah, maka Perusahaan wajib mempekerjakan kembali Buruh tersebut dengan membayar upah penuh beserta hak – hak lain yang seharusnya diterima Buruh terhitung sejak Buruh yang bersangkutan ditahan serta mengembalikan nama baiknya, secara tertulis.

6.Dalam hal buruh ditahan pihak yang berwajib dikarenakan bukan tindakan kriminal murni,buruh tersebut tetap mendapat upah penuh dan Perusahaan wajib memberikan pembelaan.

Pasal 87 : Perubahan Kepemilikan Perusahaan ( Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan )

1.Apabila terjadi pengalihan/perubahan kepemilikan Perusahaan, maka Perusahaan wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada Serikat Buruh.

2.Dalam hal terjadi pengalihan/perubahan kepemilikan Perusahaan, maka hubungan kerja buruh dengan Perusahaan akan berakhir dan Perusahaan wajib memberikan uang pesangon dan uang penghargaan minimal 2X pasal 83 PKB ini.

Pasal 88 : Perusahaan Pailit

1.Perusahaan dinyatakan pailit bila telah disahkan oleh Pengadilan.

2.Dalam hal perusahaan pailit maka :

a.Hak-hak buruh merupakan kewajiban pertama yg harus dibayarkan sebelum kewajiban yang lain.

b.Besarnya perhitungan sesuai dengan UU perburuhan yang berlaku.

Pasal 89 : Perusahaan Ditutup Oleh Pengusaha

Apabila Perusahaan ditutup karena kemauan Pengusaha hak-hak buruh merupakan kewajiban pertama yang harus dibayarkan kepada setiap buruh dengan perhitungan susuai UU perburuhan yang berlaku.

Pasal 90 : Perusahaan Melakukan Pengurangan Tenaga Kerja (Rasionalisasi)

1.Dalam hal perusahaan melakukan pengurangan tenaga kerja ( Rasionalisasi ), maka Perusahaan wajib menyampaikan sebab – sebab terjadinya rasionalisasi tersebut yang dapat diterima oleh Serikat Buruh.

2.Pelaksanaan dan Perhitungan hak – hak buruh akan dimusyawarahkan antara Perusahaan dengan Serikat Buruh.

3.Pembayaran uang rasionalisasi sekaligus pada saat rasionalisasi tersebut dilakukan.

Pasal 91 : Pengertian Upah Dalam Perhitungan Uang Pesangon, Uang Pisah, Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak

Upah sebagai dasar pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan penggantian hak terdiri dari :

1. Upah Pokok

2. Segala macam tunjangan tetap yang biasa diterima

3.Penggantian Hak meliputi :

a.Cuti tahunan dan cuti lain yang belum diambil

b.Biaya / ongkos pulang untuk Buruh dan keluarganya ketempat dimana Buruh diterima bekerja, besarnya ditentukan tariff yang berlaku.

c.Penggantian hak (fasilitas pengobatan dan perumahan) sebesar 15 % dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja yang diterima.

d.Hal – hal lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Pasal 92 : Hak Dan Kewajiban

Baik Buruh maupun Perusahaan wajib menyelesaikan segala tugas – tugas dan tanggung jawabnya sebelum Pemutusan Hubungan Kerja tersebut dilaksanakan.

BAB XVII : PENUTUP

Pasal 93 : Masa Berlaku

1.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2017

2.Apabila 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir, baik Perusahaan maupun Serikat Buruh tidak mengajukan pemberitahuan tertulis tentang usulan perubahan PKB ini, maka secara otomatis PKB ini berlaku untuk masa 1 (satu) tahun lagi.

3.Sebelum ada PKB yang baru setelah masa berlaku PKB ini berakhir, maka PKB ini tetap berlaku sampai terbentuk PKB yang baru.

4.Perjanjian Kerja Bersama ini berlaku dan mengikat seluruh Buruh PT. Kemang Food Industries,

5.Selama masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, baik Perusahaan maupun Serikat Buruh tidak dibenarkan mengadakan tindakan menambahkan atau mengurangi secara sepihak terhadap sebagian ataupun keseluruhan isi PKB ini.

Pasal 94 : Hubungan Perjanjian Kerja Bersama Dengan Peraturan-Peraturan Perusahaan

1.Peraturan-peraturan Perusahaan yang akan dan sudah dikeluarkan sebelum berlakunya Perjanjian Kerja Bersama ini, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan isi yang terkandung di dalam PKB ini.

2.Hal hal yang merupakan pengaturan tekhnis maupun penjabaran lebih lanjut dari isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan diatur dan ditandatangani oleh Perusahaan dan PK Serikat Buruh, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari PKB ini.

Pasal 95 : Penyebaran Naskah Perjanjian Kerja Bersama

1.Naskah asli Perjanjian Kerja Bersama ini diberikan kepada pihak pihak yang mengadakan perjanjian serta Kantor Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia.

2.Copy naskah Perjanjian Kerja Bersama ini disampaikan kepada seluruh buruh dalam bentuk buku cetakan.

Pasal 96 : Penutup

1.Apabila dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini terdapat sesuatu yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena bertentangan dengan Undang – Undang yang baru, maka hal tersebut akan dimusyawarahkan antara Perusahaan dan Serikat Buruh..

2.Hal – hal yang belum tercantum dalam PKB ini akan diatur tersendiri melalui Surat Keputusan Pimpinan Perusahaan dengan persetujuan Serikat Buruh.

3.Ketentuan Peraturan Perundang – undangan Ketenagakerjaan yang berlaku selama berlakunya PKB ini, dan belum diatur secara khusus dalam PKB ini merupakan pelengkap atas isi PKB ini.

Pihak – pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB )

Periode 2016 – 2017

PK.F.SB. Kamiparho PT.Kemfood

Handi Tri Susanto

Ketua

Munandar

Sekretaris

PT.Kemang Food Industries

Agustus Sani Nugroho

Direktur Utama

I Gusti Ayu Nyoman S

General Affair & HRD

LAMPIRAN

REKOMENDASI KENAIKAN UPAH KARYAWAN PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES 2016

Menimbang:

a) Telah ditetapkannya Upah Minimum DKI Jakarta tahun 2016, sebesar Rp 3.100.000,-melalui SK Gubemur DKI JakartaNo 230 Tahun 2015, Tanggai 30 Oktober 2015

b) Peningkatan Penjualan dan Produksi.

c) Pencapaian target Penjualan.

d) Guna memotivasi peran serta seluruh karyawan, untuk meningkatkan produkstivitas kerja dan kesejahteraan buruh serta terus mendukung program program kerja dalam mewujudkan Misi & Visi Perusahaan.

Mengingat:

a) Amanat UUD 1945, alinea ke 4 (Empat) tentang tujuan dibentuknya Pemerintah Negara Indonesia.

b) Amanat UU No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

Pasal 88

Ayat 1 : “Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Ayat 2 : “Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh”.

Pasal 91

Ayat 1 : “Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundangan yang berlaku”.

Pasal 92

Ayat 1 : “Pengusaha menyusun struktur skala upah dengan memperhatikan golongan, jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi”.

c)Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 14, Prestasi Kerja

Pasal 38, Tentang Tunjangan Masa Kerja

Pasal 37, Tentang Tunjangan Jabatan

Pasal 43, Tentang Kenaikan Upah

d)Kep Menaker No.226 Tahun 2000, tentang pemberlakuan Upah Minimum Sektoral.

Khususnya sektor sektor industri makanan, ada penambahan besarannya adalah min 5 % lebih tinggi dari UMP yang berlaku.

Mengusulkan:

Agar Pimpinan Perusahaan menetapkan kenaikan upah sebagai berikut:

a) Karyawan harian outshouching dan kontrak :

• Mendapatkan kenaikan upah sebesar minimal sesuai dengan UMP di daerahnya masing masing (tidak kurang dari nilai besaran UMP yg telah ditetapkan).

b) Karyawan kontrak/Training dan tetap kurang dari 1 tahun

• Mendapatkan kenaikan/penyesuaian upah sebesar : UMP

c) Karyawan tetap lebih dari sata tahun ( kondisi umum )

Rumusan gaji baru :

• Mendapatkan kenaikan/penyesuaian upah sebesar : Gaji Lama + COLA + Prestasi + Masa kerja + Jabatan

Ketentuan :

• COLA (cost of living adjustment) adalah penyesuaian biaya hidup, yang didasarkan atas inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan UMP

• COLA = Prosentase Penyesuaian Upah X Take Home Pay (gaji lama)

• Untuk lebih menata kembali upah yang diterima antar karyawan, kaitannya dengan masa kerja guna perbaikan struktur skala upah, maka ketentuannya :

• Prosentase penyesuaian upah dimulai dari selisih prosentase kenaikan UMP tahun 2015 - 2036 di masing masing daerah,

• Adapun bagi karyawan yang sudah mempunyai masa kerja dibedakan penyesuaian prosentase upahnya berdasarkan gread masa kerja, dengan rumus yaitu :

Grade A, 3/5 tahun = N%

Grade B, 6/10 tahun= (N+l)%

Grade C, 11/15 tahun= (N+2)%

Grade D, 16/20 tahun= (N+3)%

Grade E, 21 keatas= (N+4)%

N – Prosentase selisih UMP tiap daerah

Contoh : perhitungan penyesuaian prosentase DKI Jakarta (N=14.8%)

Grade A, masa kerja 3 s/d 5 tahun, penyesuaiannya 14,8%

Grade B, masa kerja 6 s/d 10 tahun, penyesuaiannya 15,8%

Grade C, masa kerja 11 s/d 15 tahun, penyesuaiannya 16,8%

Grade D, masa kerja 16 s/d 29 tahun penyesuaiannya 17,8%

Grade E, masa kerja 21 tahun keatas, penyesuaiannya 18,8%

• Nominal untuk penyesuaian Prestasi kerja yaitu : grade A. Rp. 100.000,-, B. Rp.75.000,-, C Rp.50.000,-

• Masa kerja sesuai dengan isi PKB PT.Kemfood Tunjangan Jabatan sesuai dengan PKB Pasal 36

• Untuk perhitungan penyesuaian upah karyawan luar daerah mengikuti ketentuan diatas berdasarkan selisih utnp masing masing daerah

d) Karyawan berprestasi:

Berdasarkan pasal 43 PKB point C, terkait kenaikan upah yang bersifat perorangan bagi buruh yang berprestasi dan dapat dilakukan sewaktu-waktu. selama ini pasal tersebut tidak pemah dijalankan oleh Perusahaan, padahal itu adalah normatif,

Berdasarkan UU No. 13 pasal 92 ayat 1 terkait struktur skala upah, kami mengusulkan tambahan tunjangan golongan yang akan dimasukkan dalam unsur gaji karyawan, karena itu menjadi penting untuk menekan terjadi gap, kecemburuan sosial sesama buruh serta meningkatkan produkstivitas kerja.

Tunjangan golongan tersebut dapat memperhatikan pendidikan dan kompetensi, sehingga buruh diharapkan dapat semakin berlomba lomba untuk berprestasi didalam pekerjaannya. Adapun tunjangan tersebut sbb;

Golongan 1 : pendidikan SMA sederajat : Rp.50.000,-

Tenaga ahli dan pengalaman : Rp.50.000,-

Golongan 2 : Pendidikan D3 sederajat : Rp. 100.000,-

Tenaga ahli dan pengalaman : Rp.50.000,-

Golongan 3 : Pendidikan SI sederajat : Rp.200.000,-

Tenaga ahli dan pengalaman : Rp. 100.000,-

Golongan 4 : Pendidikan S2 sederajat : Rp.300.000,-

Tenaga ahli dan pengalaman : Rp. 150.000,-

e)Perincian Gaji:

Berdasarkan pasal 38 PKB terkait komponen upah terutama point d, tunjangan lain lain (penjelasan tersendiri) menurut kami tidak jelas alokasinya, maka lebih baiknya tunjanagan lain lain tersebut dimasukkan ke gaji pokok, yang terdapat di slip gaji karyawan (rincian gaji).

Contoh rincian gaji

1.Gaji Pokok : sesuai PKB pasal 36

2.Tunjangan Jabatan : sesuai PKB pasal 37

3.Tunjangan Masa Kerja : sesuai PKB pasal 38

4.Tunjangan Golongan : disepakati

5.Tunjangan Pajak : dll

HASIL PERUNDINGAN PENYESUAIAN UPAH TAHUN 2016 PT. KEMANG FOOD INDUSTRIES

Disepakati:

a) Karyawan harian outsourcing dan kontrak :

• Mendapatkan kenaikan upah sebesar minimal sesuai dengan UMP di daerahnya masing-masing (tidak kurang dari nilai besaran UMP yang telah ditetapkan).

b) Karyawan kontrak/Training dan tetap kurang dari 1 tahun

• Mendapatkan kenaikan/penyesuaian upah sebesar UMP

d) Korrponen upah ( rincian gaji baru ) disepakati untuk tunjangan lain-lain masuk gaji pokok

e) Gap Bulan Februari 2016 sudah mengunakan gaji baru

f) Rapelan lembur, rapelan uang makan dan rapelan gaji Buian Januari akan dibayarkan tanggai 15 Maret 2016