PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT INDORAMA SYNTHETICS DIVISI SPUN YARNS DENGAN PUK SP TSK – SPSI PT INDORAMA SYNTHETICS DIVISI SPUN YARNS 2018 / 2020

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didorong atas keinginan yang mendasar, dalam rangka membina dan meningkatkan hubungan kerja yang dilandasi moral, kebersamaan, harmonis dan produktif antara pekerja selaku mitra kerja pengusaha, serta agar terdapat ketenangan bekerja guna menjamin kelangsungan usaha diperlukan adanya kepastian akan hal – hal yang menjadi hak serta kewajiban perusahaan maupun karyawan yang terlibat dalam hubungan kerja tersebut.

Serikat Pekerja adalah mitra pengusaha yang ikut bertanggung jawab dalam proses produksi dan maju mundurnya perusahaan sesuai hak dan kewajiban masing – masing. Dengan menjelaskan hak – hak dan kewajiban dari perusahaan dan karyawan diharapkan kedua belah pihak dapat bersama – sama membina, mempertahankan serta mengembangkan suatu hubungan industrial yang kooperatif, harmonis dan produktif, serta merasa ikut memiliki, ikut memelihara dan saling ikut mengawasi.

Atas dasar pemikiran tersebut maka disusunlah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns yang proses penyusunannya melalui musyawarah dan mufakat antara pimpinan Perusahaan dan Pimpinan Unit Kerja Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, Kulit SPSI PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns.

Dengan penuh rasa tanggungjawab, saling hormat menghormati, Perusahaan, Serikat Pekerja dan Pekerja akan tetap konsekuen dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Bersama ini untuk kepentingan kita semua.

BAB I: ISTILAH – ISTILAH DAN PIHAK – PIHAK YANG MEMBUAT PERJANJIAN KERJA BERSAMA

Pasal 1: Pengertian Istilah – Istilah

Dalam perjanjian kerja bersama ini yang dimaksud dengan:

1.Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

Adalah perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang RI No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

2.Perusahaan

Adalah perseroan terbatas PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns yang didirikan pada tanggal 3 April 1974 dengan Akta Notaris terakhir yang telah diperbaharui dengan No: 70 tanggal 19 Juni 1997 oleh Notaris A. Partomuan Pohan, SH. LLM dan berdomisili di Kecamatan Jatiluhur, Kab. Purwakarta

3.Pengusaha

Adalah direksi PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns atau pejabat yang diberi kuasa/ditunjuk oleh pemegang saham, untuk bertindak atas nama PT Indo-Rama Synthetics Tbk.

4.Serikat Pekerja

Adalah Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit, Serikat Pekerja seluruh Indonesia (SPTSK – SPSI) Unit kerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk, Divisi Spun Yarns sebagaimana yang terdaftar di Disnaker No. 251/100/SPTSKSPSI/SPUNS/PWK/HIS/I/02 tanggal 31 Januari 2002.

5.Pengurus Serikat Pekerja

Adalah anggota SPTSK SPSI unit kerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk, Divisi Spun Yarns yang terpilih dalam MUSNIK sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga SPTSK SPSI

6.Anggota Serikat Pekerja

Adalah semua pekerja tetap PT Indo-Rama Synthetics, Tbk. Divisi Spun Yarns, yang memenuhi syarat menjadi anggota.

7.Pekerja

Adalah orang yang bekerja di PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns dengan mendapatkan upah dan menandatangani perjanjian kerja.

8.Keluarga Pekerja

Adalah suami/istri yang sah dari pekerja, anak kandung atau anak angkat yang menjadi tanggungan pekerja, dan terdaftar di Perusahaan.

9.Ahli Waris

Adalah keluarga pekerja, ibu dan ayah dari pekerja yang didaftarkan di Perusahaan, atau orang lain yang ditunjuk oleh pekerja dengan surat wasiat.

10.Upah

a.Adalah penerimaan pekerja dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Perusahaan untuk suatu pekerjaan atau jasa, baik yang telah dilakukan atau belum.

b.Upah pekerja terdiri dari upah Pokok dan tunjangan – tunjangan sebagai berikut:

Tunjangan tetap: Tunjangan Jabatan, Tunjangan Prestasi, Tunjangan Perumahan, Tunjangan Kemampuan.

Tunjangan tidak tetap: Tunjangan Transport, Tunjangan Kehadiran, Uang malam, Tunjangan lain – lain.

11.Upah Lembur

Adalah upah yang diterima Pekerja sebagai imbalan hasil kerja Pekerja yang dilakukan diluar jam kerja wajib.

12.Hari Kerja

Adalah hari dimana pekerja harus masuk bekerja 6 (enam) hari dalam 1 (satu) minggu kecuali jika ada diantara hari – hari itu dinyatakan hari libur resmi oleh pemerintah atau hari – hari cuti yang telah diatur baik melalui PKB atau melalui peraturan perundangan – undangan yang berlaku.

13.Hari Libur

Adalah hari dimana pekerja tidak diharuskan masuk bekerja yaitu:

a.Hari Libur Mingguan

b.Hari – hari libur resmi yang ditetapkan Pemerintah

c.Hari – hari lain yang ditetapkan oleh Perusahaan bersama Serikat Pekerja.

14.Kerja Lembur

Adalah apabila pekerja masuk bekerja pada hari libur Pemerintah, hari libur mingguan, hari istirahat tahunan (cuti) atau jam kerja melebihi ketentuan tersebut dalam pasal 18 PKB PT Indo-Rama Synthetics Tbk. Divisi Spun Yarns.

15.Absen

Adalah apabila pekerja tidak masuk bekerja pada waktu hari kerja tanpa memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu.

16.Absent Permisi (AP)

Adalah apabila pekerja tidak masuk kerja dengan alasan yang diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis.

17.Usia Pensiun

Adalah pekerja yang telah berusia 55 tahun.

Pasal 2: Pihak – Pihak Yang Mengadakan Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat oleh pihak – pihak:

1.PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns berkedudukan di Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta yang didirikan pada tanggal 3 April 1974 dengan Akta Notaris A. Partomuan Pohan, SH. LLM dan disebut pihak Perusahaan.

2.Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns sebagaimana terdaftar di Dinas Tenaga Kerja No. 251/100/SPTSKSPSI/SPUNS/PWK/HIS/I/02 tanggal 31 Januari 2002 yang berkedudukan di Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, yang disebut Serikat Pekerja.

Pasal 3: Tujuan Perjanjian Kerja Bersama

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat untuk mengatur secara jelas hak – hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja agar tercipta hubungan kerja yang harmonis, ketenangan kerja dan perbaikan kesejahteraan pekerja, kelangsungan usaha, kepastian hak dan kewajiban masing – masing dalam perusahaan.

Pasal 4: Isi Perjanjian Kerja Bersama

1.Perjanjian Kerja Bersama ini memuat kesepakatan sebagai hasil dari musyawarah untuk mufakat antara Pengusaha dan Pengurus Serikat Pekerja tentang syarat kerja, tata tertib kerja serta hak dan kewajiban Pengusaha dan Pekerja akibat adanya hubungan kerja.

2.Perjanjian Kerja Bersama ini memuat aturan tambahan apabila ada perjanjian baru antara Pengusaha dan Serikat Pekerja maka perjanjian baru tersebut akan dimuat dalam lampiran bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Bersama ini.

BAB II: UMUM

Pasal 5: Luasnya Perjanjian Kerja Bersama

Pasal 6: Kewajiban Pengusaha, Serikat Pekerja Dan Pekerja

1.Pengusaha dan Serikat Pekerja berkewajiban memberikan penjelasan dan penerangan kepada para pekerja atau pihak – pihak lainnya yang mempunyai kepentingan dengan adanya PKB ini baik mengenai isi, makna dan pengertian serta segala sesuatunya yang telah ditetapkan dalam PKB ini.

2.Pengusaha, Serikat Pekerja dan Pekerja dengan penuh rasa tanggung jawab mentaati dan melaksanakan segala ketentuan yang ada dalam PKB ini.

3.Serikat Pekerja berkewajiban memberitahu dan mendapat izin dari Head Departemen setiap memanggil pekerja pada jam kerja untuk keperluan Organisasi atau pembinaan pekerja.

Pasal 7: Pengakuan Terhadap Hak – Hak Pengusaha

Serikat Pekerja tidak mencampuri atau menghalangi Pengusaha dalam menjalankan Policy Perusahaan dan kebijaksanaan Pengurusan selama tidak merugikan pekerja dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Pasal 8: Pengakuan Terhadap Serikat Pekerja

1.Pengusaha mengakui bahwa organisasi pekerja di PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns adalah Serikat Pekerja Tekstil Sandang dan Kulit Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Unit Kerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns.

2.Pengusaha mengakui Serikat Pekerja yang menandatangani Perjanjian Kerja Bersama ini, adalah mewakili seluruh pekerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk, Divisi Spun Yarns yang menjadi anggotanya.

3.Pengusaha mengakui dan memberikan kesempatan kepada pengurus Serikat Pekerja untuk mengembangkan organisasi dan membina seluruh pekerja dalam rangka mewujudkan pelaksanaan Hubungan Industrial.

4.Pengusaha menjamin tidak melakukan tekanan – tekanan langsung maupun tidak langsung yang dapat merugikan pekerja akibat terpilihnya pekerja sebagai fungsionaris Serikat Pekerja, karena kegiatannya yang berhubungan dengan tugasnya,

5. Pengusaha memberikan keleluasan kepada Pengurus Serikat Pekerja untuk dapat melaksanakan kewajiban mengelola organisasi tanpa mengurangi haknya sebagai pekerja.

Pasal 9: Fasilitas Bagi Serikat Pekerja

Pengusaha membantu menyediakan sarana – sarana yang diperlukan demi kelancaran kegiatan Serikat Pekerja antara lain:

a.Ruang kantor berikut peralatannya.

b.Alat transportasi berupa 1 buah sepeda motor

Pasal 10: Dispensasi Bagi Pengurus Dan Anggota Serikat Pekerja

Pasal 11: Pemungutan Iuran Anggota Dan Dana Lainnya Untuk Serikat Pekerja.

1.Pengusaha membantu Serikat Pekerja dalam menghimpun uang iuran Serikat Pekerja dari seluruh anggotanya sesuai dengan prosedur / peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.Pengusaha akan membantu melakukan pemungutan dana lainnya yang diperlukan oleh Serikat Pekerja setelah ada persetujuan dari anggota dengan prosedur ketentuan yang sah untuk itu.

Pasal 12: Tenaga Full Timer Untuk Serikat Pekerja

Untuk kelancaran kegiatan organisasi Serikat Pekerja, pengusaha memberikan bantuan penempatan satu orang tenaga kerja full timer pada sekretariat serikat pekerja dengan status pekerja tetap perusahaan dan upah dibayar pengusaha.

Pasal 13: Izin Pemakaian Gedung Milik Pengusaha

Pengusaha dapat meminjamkan gedung/ruangan untuk pertemuan/rapat Serikat Pekerja dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu sebelum pertemuan atau rapat dilaksanakan.

BAB III: HUBUNGAN KERJA

Pasal 14: Penerimaan Pekerja

1.Penerimaan pekerja baru merupakan hak dari pengusaha dan disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

2.Dalam menerima pekerja baru, pengusaha menetapkan syarat – syarat tertentu di antaranya:

a.Umur sudah mencapai 18 (delapan belas) tahun pada waktu penerimaan

b.Surat izin orangtua / wali atau suami bagi calon pekerja wanita

c.Keterangan – keterangan lain yang diperlukan.

Pasal 15: Masa Percobaan

Pasal 16: Status Penempatan Pekerja

1.Status pekerja di PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns setelah selesai menempuh masa percobaan adalah menjadi pekerja tetap PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns.

2.Pengusaha akan menempatkan pekerja pada bagian – bagian yang ada di perusahaan dengan memperhatikan Pendidikan, pengalaman sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

3.Apabila terjadi kekosongan di salah satu jabatan, untuk mengisi jabatan tersebut, pengusaha mempiroritaskan kepada pekerja yang telah ada untuk mengisi jabatan tersebut, kecuali tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 17: Mutasi

1.Pengusaha dapat mengadakan mutasi pekerja sesuai dengan kepentingan serta kelancaran kegiatan perusahaan.

2.Pemberitahuan mutasi pada pekerja disampaikan minimal 3 (tiga) hari sebelum tanggal mutasi dimulai.

BAB IV: HARI KERJA, JAM KERJA, DAN KERJA LEMBUR

Pasal 18: Hari Kerja, Jam Kerja Dan Istirahat

3.Mengingat dari kepentingan perusahaan penyimpangan waktu kerja terpaksa dilakukan sebagai berikut:

Rotasi Kerja Pekerja

a.Shift

-Shift Pagi

06.00 – 14.00 Istirahat: 1 Jam (dibagi 3 kelompok)

-Shift Siang

14.00 – 22.00 Istirahat: 1 jam (idem)

-Shift Malam

22.00 – 06.00 Istirahat: 1 jam (idem)

b.General Shift

Senin s/d Kamis 08.00 – 16.00 Istirahat: 12.00 – 13.00

Jum’at: 08.00 – 17.00 Istirahart: 12.00 – 13.00

Sabtu: 08.00 – 12.00 Tanpa istirahat

c.Shift Kerja SATPAM

Shift I : 07.00 – 15.00

Shift II: 15.00 – 23.00

Shift III: 23.00 – 07.00

Istirahat 1 jam

4.Hari kerja terpendek untuk pekerja:

-Shift / Group / SATPAM jatuh pada hari kerja terakhir sebelum hari libur mingguan masing – masing.

-General Shift jatuh pada hari Sabtu

5.Kelebihan jam kerja sebagaimana tercantum pada ayat (2), diperhitungkan sebagai lembur tetap yang perhitungannya mengacu kepada Kepmenaker No. 102/MEN/VI/2004

6.Jam istirahat untuk pekerja shift diatur oleh Supervisor/Leader masing – masing dengan tidak mengurangi hak lamanya jam istirahat pekerja demi kelancaran produksi

Pasal 19: Perhitungan Kerja Lembur

Pasal 20: Komponen Upah Lembur

2.Untuk menjaga dan efektifitas bekerja, kerja lembur tidak diperbolehkan.

BAB V: PEMBEBASAN PEKERJA DARI BEKERJA

Pasal 21: Istirahat Mingguan

Pasal 22: Cuti Tahunan

2.Pengambilan cuti tahunan diajukan dengan mengisi formulir permohonan cuti tahunan yang telah disediakan oleh bagian personalia dan disetujui oleh pimpinan departemen masing – masing.

3.Hak cuti tahunan bisa diundur oleh perusahaan paling lama 6 bulan terhitung sejak jatuh tanggal cuti, jika tenaganya diperlukan demi untuk kelancaran perusahaan.

4.Apabila hak cuti tahunan tidak diajukan dalam batas waktu 6 bulan sejak jatuh hak cuti, maka cuti untuk tahun itu dinyatakan hangus, kecuali pengundurannya dilakukan oleh Pihak Pengusaha.

5.Pekerja yang telah memiliki masa kerja dengan waktu tertentu mendapatkan tambahan hak cuti sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

a.Tambahan 1 (satu) hari atas hak cuti tahunan diberikan kepada Pekerja PADA SAAT memiliki masa kerja 5 (lima) tahun.

b.Tambahan 2 (dua) hari atas hak cuti tahunan diberikan kepada Pekerja PADA SAAT memiliki masa kerja 10 (sepuluh) tahun.

c.Tambahan 2 (dua) hari atas hak cuti tahunan diberikan kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja 15 (lima belas) tahun.

d.Tambahan 1 (satu) hari atas hak cuti tahunan diberikan kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja 16 (enam belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun.

e.Tambahan 2 (dua) hari atas hak cuti tahunan diberikan kepada Pekerja yang telah memiliki masa kerja 25 (dua puluh lima) tahun keatas.

Pasal 23: Cuti Haid, Hamil Dan Gugur Kandungan

Pasal 24: Prosedur Pengambilan Cuti Haid, Hamil Dan Gugur Kandungan

1.Pekerja wanita yang akan mengambil hak cuti haidnya harus menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis dalam formulir yang telah disediakan, kepada Pimpinan Departemen.

2.Pimpinan Departemen dapat menghimbau kesediaan pekerja wanita untuk bekerja dan yang bersedia akan diberikan uang Rp 60.000,-/ dua hari, pembayaran disatukan dengan gaji setiap bulan, dibayar oleh accounting.

3.Pekerja wanita yang tidak ingin bekerja pada waktu haid, Pimpinan departemen wajib memberi izin permohonan cuti haidnya.

4.Pekerja wanita yang akan mengambil hak cuti hamil, kecuali melahirkan dan gugur kandungan harus mengajukan surat permohonan pada bagian Personalia selambat – lambatnya dalam waktu 10 hari sebelum waktu istirahat (cuti), kecuali untuk cuti gugur kandungan, surat permohonan tersebut harus disertai dengan surat keterangan dari dokter atau bidan dan Kepala desa.

Pasal 25: Izin Meninggalkan Pekerjaan Dengan Upah

i.Melaksanakan Ibadah Haji selama waktu yang diperlukan tidak lebih dari 90 hari / 3 bulan.

j.Melaksanakan Ibadah Umroh selama waktu yang diperlukan: 20 hari

2.Untuk mendapatkan izin tersebut pada ayat 1 diatas pekerja harus memberitahukan secara tertulis pada perusahaan.

3.Pada dasarnya pengusaha tidak bisa memanggil pekerja yang sedang melaksanakan izin meninggalkan pekerjaan sebagaimana ayat (1) untuk bekerja, namun demi kelancaran produksi dan kelangsungan berusaha, pengusaha dapat memanggil pekerja tersebut dengan kompensasi antara lain diperhitungkan sebagai kerja lembur.

Pasal 26: Libur Hari Raya

2.Apabila pengusaha bermaksud mempekerjakan pekerja pada hari libur resmi, maka akan bermusyawarah terlebih dahulu dengan pengurus Serikat Pekerja dan selanjutnya dikeluarkan pengumuman pertama.

BAB VI: PENGUPAHAN

Pasal 27: Kebijaksanaan Upah

Kebijaksanaan pemberian upah disesuaikan dengan kemampuan perusahaan, prestasi kerja dan Ketetapan Upah Layak (KHL) dari pemerintah serta ditujukan pada penciptaan ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha.

Pasal 28: Komponen Upah

b.Tunjangan kehadiran

c.Uang malam

d.Tunjangan lain – lain

Pasal 29: Macam / Jenis Upah

Upah seluruh pekerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk, Divisi Spun Yarns ditetapkan upah bulanan dan dibayarkan setiap bulan sesuai dengan jadwal pembayaran upah masing – masing.

Pasal 30: Tata Cara Pembayaran Upah Dan Upah Lembur

1.Pembayaran upah dan upah lembur dilaksanakan pada setiap tanggal 1

2.Jika tanggal pembayaran upah jatuh pada hari libur resmi maka pembayaran upah dibayarkan satu hari sebelumnya.

3.Upah lembur dibayarkan pada semua pekerja yang bekerja lembur pada setiap bulan, bersamaan dengan pembayaran upah masing – masing.

4.Jika pengusaha tidak bisa melaksanakan sesuai jadwal pada ayat 1, maka jadwal akan ditentukan dari hasil musyawarah antara pengusaha dengan Serikat Pekerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns

Pasal 31: Potongan Upah

Perusahaan dapat memotong upah pekerja berdasarkan persetujuan dari pekerja atau berdasarkan peraturan pemerintah antara lain:

1.Pajak pendapatan

2.Iuran BPJS

3.Iuran SPSI

4.Simpanan anggota koperasi dan pembayaran pinjaman anggota pada koperasi

5.Utang pada perusahaan

6.Iuran peserta dana pensiun

7.Dan potongan lain – lain yang telah disetujui pekerja, Serikat Pekerja dan Pengusaha

Pasal 32: Kenaikan Upah Berkala

Pasal 33: Uang Perjalanan Dinas

Apabila pekerja dinas keluar kota perusahaan memberikan uang perjalanan dinas terdiri dari:

1.a. Uang transport pulang pergi memakai kendaraan umum standar ekonomi.

b. Uang makan menurut kwitansi rumah makan setiap 4 jam sekali.

c. Uang penginapan menurut kwitansi penginapan yang dipakai.

d. Uang saku.

e. Bagi yang membawa kendaraan sendiri, perusahaan mengganti uang bensin sesuai bon dari SPBU.

2.Besar uang pada ayat (1) a sampai (1) e sesuai dengan ketentuan perusahaan.

Pasal 34: Upah Selama Sakit

1.Apabila pekerja tidak masuk kerja karena sakit berdasarkan surat keterangan sakit dari dokter Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) yang ditunjuk perusahaan, dokter puskesmas, Pengobatan alternatif yang diakui pemerintah, dokter umum (yang harus dilampiri kwitansi beserta copy resep) maka upah selama tidak bekerja dibayar sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

Pasal 35: Tunjangan Hari Raya Keagamaan

c.Pekerja yang putus hubungan kerjanya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari raya, berhak atas THR keagamaan.

d.Komponen yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan hari raya adalah: Upah pokok + Tunjangan tetap.

e.Pengusaha memberikan upah tambahan diluar upah lembur bagi pekerja yang dipanggil bekerja pada Hari Raya Idul Fitri yang besarnya dimusyawarahkan antara Serikat Pekerja dengan pengusaha.

BAB VII: KESEHATAN

Pasal 36: Pelayanan Kesehatan

Pasal 37: Kacamata

Pengusaha memberikan bantuan biaya penggantian lensa dan frame kacamata bagi pekerja atas dasar hasil pemeriksaaan dokter spesialis mata penggantian program penjamin kesehatan pekerja besarnya sama dengan program BPJS kesehatan.

Pasal 38: Keluarga Berencana

Untuk membentuk keluarga kecil bahagia sejahtera bagi pekerja maka pengusaha ikut membina dan mendukung pelaksanaan program Keluarga Berencana di perusahaan.

BAB VIII: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 39: Keselamatan Dan Kesehatan Kerja

Pasal 40: Kewajiban Pengusaha

1.Pengusaha wajib menunjukan dan menjelaskan kepada pekerja antara lain:

-Kondisi dan bahaya yang dapat timbul di tempat kerja.

-Memberikan alat pengaman dan pelindung diri sesuai peraturan yang berlaku

-Memberitahu tata cara dan sikap yang aman dalam melakukan pekerjaan

3.Membuat dan memasang poster, slogan tentang keselamatan dan kesehatan kerja ditempat – tempat kerja.

Pasal 41: Kewajiban Pekerja

1.Mematuhi dan melaksanakan aturan – aturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Perusahaan.

2.Memberikan keterangan yang benar kepada pegawai atau panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja jika diperlukan.

3.Menggunakan alat pelindung diri yang telah disediakan oleh perusahaan.

4.Melaporkan kepada atasan apabila alat pelindung diri yang diberikan oleh perusahaan tidak memenuhi syarat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

5.Melaporkan kepada perusahaan jika pekerja mengidap penyakit menular seperti penyakit paru – paru atau penyakit lainnya yang berakibat dapat membahayakan pekerja lainnya.

6.Para pekerja berkewajiban untuk turut mencegah dan membantu penanggulangan bahaya kebakaran atau bahaya lainnya yang berhubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan – peraturan yang berlaku, apabila terjadi sesuatu hal Perusahaan menjamin keluarganya sampai batas usia pensiun. Adapaun bentuk dan nilai jaminan yang diberikan kepada pekerja ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja.

BAB IX: KESEJAHTERAAN DAN JAMINAN SOSIAL PEKERJA

Pasal 42: Uang Pemakaman

Apabila pekerja meninggal dunia karena atau bukan kecelakaan kerja, maka di luar biaya pemakaman dari Jamsostek, Pengusaha memberi bantuan uang pemakaman kepada ahli warisnya, yang besarnya sama dengan uang pemakaman yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Pasal 43: Rekreasi

1.Pengusaha memberikan rekreasi sekali dalam dua tahun kepada semua Pekerja berikut suami/istri dan 3 (tiga) anak (kandung/angkat yang syah) sampai 21 tahun atau belum menikah, dengan biaya yang ditanggung oleh Pengusaha, meliputi: biaya transport (bus AC + tol + parkir, tiket masuk gerbang utama, snack, P3K, panggung hiburan / doorprize)

2.Obyek rekreasi ditentukan berdasarkan hasil musyawarah pihak pengusaha dengan Serikat Pekerja.

Pasal 44: Olahraga Dan Kesenian

Untuk memelihara kesehatan pekerja, pengusaha menyediakan waktu dan fasilitas olah raga dan kesenian serta selalu mengadakan kegiatan pertandingan baik didalam maupun diluar perusahaan.

Pasal 45: Makan Dan Ekstra Fooding

2.Pengusaha memberikan ekstra fooding kepada pekerja yang masuk pada shift III berupa biscuit dalam kemasan yang diberikan 1 kali dalam sebulan.

3.Pada waktu bulan puasa pengusaha menyediakan makanan dengan menu khusus kepada pekerja yang masuk shift II dan shift III serta mendapat extra fooding khusus.

4.Selama bulan puasa perusahaan memberikan pengganti makan bagi pekerja yang masuk pada General Shift dan Shift I.

5.Pengganti makan diberikan dalam bentuk bingkisan/paket makanan (kue atau roti) dan minuman (dalam kemasan kaleng atau botol) atau sejenisnya yang akan ditentukan berdasarkan musyawarah antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja.

6.Nilai dari pengganti makan adalah sama dengan nilai makan yang disediakan oleh pengusaha perhari dikalikan jumlah kehadiran

7.Bingkisan / paket pengganti makan diberikan beberapa hari menjelang Idul Fitri

8.Pengusaha memberikan 1 (satu) pack/kotak susu cair volume 1 (satu) liter setiap bulannya kepada seluruh pekerja.

Pasal 46: Transportasi

Pengusaha menyediakan sarana transportasi untuk antar jemput pekerja sampai perusahaan dan sebaliknya pada waktu berangkat dan pulang bekerja yang pelaksanaannya diatur oleh perusahaan.

Pasal 47: Pakaian Seragam

1.Pengusaha memberikan pakaian seragam kepada seluruh pekerja yang berstatus pekerja tetap terdiri dari:

-2 (dua) stel pakaian seragam dalam setahun

-2 (dua) Pasang sepatu dalam setahun

-2 (dua) pasang kaos kaki dalam setahun

-2 (dua) pasang Wearpack dibagikan pada tahun pertama dan selanjutnya diberikan 1 (satu) pasang setiap tahunnya bagi departemen tertentu dan akan diganti jika rusak yang diakibatkan oleh kerja setelah mendapat rekomendasi dari Pimpinan Departemen.

-1 (satu) buah topi sekali setiap tahun bagi departemen tertentu.

-2 (dua) pasang pakaian seragam Muslimah dan 2 (dua) kerudung dalam setahun bagi pekerja wanita yang mengenakan busana Muslimah (sebagai pengganti pakaian seragam biasa)

-Khusus SATPAM diberikan 2 (dua) stel pakaian seragam beserta atributnya dan 1 (satu) pasang sepatu.

-1 (satu) pasang sepatu safety dari departemen tertentu yang disetujui oleh pengusaha dalam 2 (dua) tahun dengan kualitas no. 1

2.Pakaian seragam tersebut dalam ayat 1 diatas diberikan pada setiap bulan April kecuali bagi pekerja baru akan diberikan setelah pekerja tersebut diangkat pekerja tetap.

3.Kartu tanda pengenal (ID Card) diberikan kepada setiap Pekerja.

-Apabila terjadi kerusakan kartu atau hilang dikarenakan kelalaian Pekerja akan diganti dengan kartu baru dengan biaya melalui dipotong gaji sebesar Rp 10.000,-

-Apabila terjadi kerusakan bukan dikarenakan kelalaian Pekerja akan diganti dengan kartu baru tanpa dipungut biaya.

Pasal 48: Sarana Ibadah

Pengusaha menyediakan tempat ibadah bagi pekerja berupa Masjid, Musholla sesuai dengan kebutuhan di lingkungan perusahaan.

Pasal 49: Fasilitas Ambulance

1.Perusahaan menyediakan kendaraan (Ambulance) untuk lebih memperlancar dan mempercepat waktu dalam memberikan pertolongan bagi pekerja akibat kecelakaan maupun sakit.

2.Bagi keluarga pekerja yang sakit (emergency) dan dirujuk rumah sakit bisa menggunakan fasilitas Ambulance untuk daerah Jakarta, Bandung, Subang atau Karawang

Pasal 50: Fasilitas Koperasi

Koperasi adalah merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di PT Indo-Rama Synthetics, Tbk Divisi Spun Yarns, untuk itu:

a.Pengusaha dan Serikat Pekerja mendorong dan menumbuh kembangkan koperasi pekerja PT Indo-Rama Synthetics, Tbk Divisi Spun Yarns

b.Pengusaha membantu akan memotong upah setiap pekerja untuk simpanan wajib dan tagihan koperasi lainnya sesuai dengan data yang dikirimkan dari Koperasi pada Perusahaan.

Pasal 51: Bantuan Dan Sumbangan

3.Pekerja yang mendapat musibah/bencana alam, besarnya berdasarkan pengajuan dari Serikat Pekerja dan persetujuan dari pengusaha

4.Biaya perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) untuk Pekerja yang bertugas sebagai pengemudi, ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan.

Pasal 52: Bonus Kinerja

Pasal 53: Tunjangan Kehadiran

Untuk memotivasi pekerja dalam meningkatkan produktivitas kerja dan kehadiran, maka Pengusaha memberikan tunjangan kehadiran kepada seluruh pekerja yang masuk kerja satu bulan penuh tanpa absen, kecuali dikarenakan menjalankan cuti tahunan, dispensasi dan cuti karena keluarga meninggal dunia (ayah, ibu, mertua, anak, suami/istri, saudara kandung, anggota keluarga). Adapun besarnya Tunjangan Kehadiran ditentukan berdasarkan hasil musyawarah PUK SPTSK SPSI dengan Pimpinan Perusahaan yang dituangkan dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 54: Mess Pekerja

1.Pengusaha menyediakan mess yang layak bagi pekerja lajang

2.Karena keterbatasan penyediaan mess, penempatan pekerja dalam mess diatur oleh pengusaha dengan menjamin adanya kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kesehatan Pekerja.

3.Pekerja yang tinggal di Mess diberikan beras 9 Kg per orang dan bahan bakar gas (elpiji) setiap bulannya serta 1 bungkus mie instan per orang setiap hari atau diganti dengan item lain dengan nilai yang sama

4.Peralatan masak selengkapnya, tempat tidur selengkapnya, tempat penyimpanan barang – barang pekerja (Lemari)

5.Setiap pekerja yang tinggal di mess, harus tunduk pada peraturan mess yang dibuat oleh pengusaha bersama Serikat Pekerja

6.Setiap pekerja yang tinggal di mess harus bersedia kerja lembur bila perusahaan memerlukannya dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang – undangan yang berlaku

7.Bagi pekerja yang melanggar peraturan mess ditindak sesuai dengan klasifikasi kesalahannya.

Pasal 55: Pendidikan Pekerja

2.Bagi peserta tersebut diatas tidak dihitung lembur

Pasal 56: Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Pasal 57: Tujuan Dana Pensiun

Tujuan Dana Pensiun adalah memelihara kesinambungan penghasilan pekerja peserta atau yang berhak keluar dari PT Indo-Rama Synthetics Tbk. Divisi Spun Yarns

Pasal 58: Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP)

1.Direksi PT Indo-Rama Synthetics Tbk telah mengubah jenis Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) menjadi program Pensiun Iuran Pasti (PPIP), sehingga seluruh pekerja tetap perusahaan yang sebelumnya menjadi peserta Dana Pensiun Indorama Synthetics Program Pensiun Manfaat Pasti (DPIS-PPMP), terhitung sejak tanggal 30 April 2014 secara otomatis menjadi peserta Program Pensiun Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) Manulife.

2.Besarnya iuran peserta sebesar 2,5% dari gaji pokok dan besarnya iuran perusahaan ditetapkan sebesar 4% dari gaji pokok peserta yang membayar iuran.

3.Pekerja lain dan pekerja baru tidak diperkenankan bergabung dalam PPIP-DPLK Manulife

BAB X: DISIPLIN DAN TATA TERTIB KERJA

Pasal 59: Disiplin Kerja

1.Disiplin kerja merupakan salah satu faktor penunjang dalam menentukan perkembangan dan kemajuan perusahaan serta peningkatan kesejahteraan pekerja.

2.Disiplin kerja mempunyai pengaruh terhadap:

a.Kenaikan upah pekerja

b.Kenaikan dan penurunan prestasi pekerja dan perusahaan

c.Hubungan kerja pekerja dengan pengusaha

d.Kesinambungan hubungan kerja pekerja dengan pengusaha

e.Peningkatan produktivitas

3.Disiplin kerja adalah ketaatan dan kepatuhan melaksanakan kewajiban – kewajiban baik yang diatur dalam PKB atau ketentuan norma hukum yang berlaku serta taat melaksanakan ajaran agama masing – masing juga peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 60: Tata Tertib Kerja

1.Pekerja harus memakai pakaian seragam serta kartu pengenal (ID Card) pada waktu masuk dan pulang kerja sesuai dengan yang telah diberikan oleh pengusaha, setiap hari dalam waktu kerja dengan rapih dan bersih.

2.Pekerja waktu masuk dan keluar Perusahaan harus melalui pintu yang telah ditentukan Pengusaha

3.Pekerja harus menggunakan sarana transportasi yang telah disediakan pada waktu berangkat dan pulang bekerja dan harus mempergunakan sebaik – baiknya untuk kelancaran kerja.

4.Pekerja harus menggesekkan kartu hadirnya (ID Card) sendiri pada waktu masuk dan pulang kerja sebagai data untuk perhitungan upah.

5.Pekerja harus sudah ada di tempat kerja 10 menit sebelum jam kerja

a.Apabila terlambat 10 menit dari jam kerja yang telah ditetapkan selama 1 kali dalam 1 bulan, masih diizinkan masuk kerja sedangkan untuk keterlambatan ke 2 kalinya akan dipotong gaji setengah hari.

b.Apabila terlambat antara 11 – 30 menit 1 kali dalam 1 bulan diizinkan masuk, sedang untuk keterlambatan ke 2 kalinya dipotong gaji setengah hari.

c.Apabila terlambat 30 menit keatas tidak diperkenankan masuk kerja kecuali ada izin dari kepala departemen masing – masing dan gaji tetap dipotong setengah hari.

6.Pekerja harus memakai peralatan kerja dan alat keselamatan kerja/alat pelindung diri yang telah disediakan pengusaha pada waktu kerja.

7.Pekerja harus memperhatikan aturan – aturan kerja pada waktu bekerja.

8.Pekerja dilarang merokok dilingkungan Perusahaan kecuali ditempat – tempat yang disediakan, mengobrol serta melakukan hal – hal lain yang dapat mengganggu kelancaran kerja.

9.Pekerja dilarang meninggalkan tempat kerja sebelum teman penggantinya hadir atau sebelum waktunya istirahat atau pulang tanpa izin atasan.

10.Selama bekerja dilarang mengganggu teman sekerjanya

11.Sebelum meninggalkan pekerjaan memeriksa terlebih dahulu alat – alat kerja, mesin dan lingkungan kerja agar tercegah dari bahaya – bahaya yang dapat merugikan perusahaan dan teman sekerja.

Pasal 61: Ketaatan Terhadap Buku Panduan Karyawan

1.Semua pekerja wajib mematuhi dan melaksanakan Buku Panduan Karyawan

2.Pelanggaran atas Buku Panduan Karyawan akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku

Pasal 62: Perilaku Atasan Terhadap Bawahan

Pekerja yang berstatus atasan dan mendapatkan Tunjangan Jabatan harus bersikap dan berperilaku:

a.Dapat diteladani bawahannya dan menjadi panutan

b.Memberi perintah yang layak, tegas dan jelas pada bawahannya

c.Memberi pembinaan, bimbingan dan tuntunan kearah peningkatan prestasi, berdisiplin dan peningkatan produktivitas kerja bawahannya masing – masing.

d.Memberi sanksi atas pelanggaran yang sifatnya mendidik terhadap bawahannya.

Pasal 63: Perilaku Bawahan Terhadap Atasan

1.Melaksanakan perintah, petunjuk dan lain – lain mengenai pekerjaan dari atasannya.

2.Bersifat menghormati dan sopan santun

3.Menanyakan kepada atasan tentang hal – hal yang belum dimengerti atau belum diketahui tentang pekerjaan atau hal – hal lainnya yang berkaitan dengan tugas.

4.Minta pendapat, saran dan keterangan pada atasan dalam hal adanya persoalan, baik mengenai pekerjaan maupun mengenai hubungan kerja.

5.Bersikap jujur, taat, patuh dan terbuka dengan atasan.

Pasal 64: Tata Tertib Sembahyang Di Waktu Bekerja

1.Pengusaha memberikan fasilitas ibadah berupa Masjid dan Mushola bagi pekerja yang sembahyang di lingkungan perusahaan.

2.Dengan memperhatikan keterbatasan daya tampung Masjid/Mushola serta kelancaran produksi, maka pekerja dapat melaksanakan sembahyang di Masjid secara bergiliran, dengan diatur oleh Leader, Supervisor atau Head Departemen masing – masing.

3.Pekerja dilarang menyalah gunakan izin sembahyang untuk kepentingan lain.

4.Pekerja dilarang istirahat dalam ruangan Masjid dan Mushola

Pasal 65: Terhadap Cara Kerja

Pekerja mempunyai kewajiban mengikuti cara dan standar kerja dalam bidang pekerjaannya yang telah ditentukan oleh atasan dengan tidak menutup kemungkinan pengembangan kreativitas yang bersifat positif.

Pasal 66: Terhadap Alat Kerja, Tempat Dan Lingkungan Kerja Serta Fasilitas – Fasilitas Yang Disediakan.

1.Pekerja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memeriksa, memelihara dan menjaga terhadap peralatan kerja, mesin – mesin dan barang – barang lainnya di dalam bidang kerjanya masing – masing, baik pada saat akan memulai bekerja, pada saat bekerja dan pada saat setelah selesai bekerja.

2.Pekerja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memelihara dan menjaga kebersihan tempat dan lingkungan kerjanya masing – masing.

3.Pekerja mempunyai kewajiban dan tanggung jawab memelihara, menjaga kebersihan, kerapihan, ketertiban dan mentaati peraturan – peraturan terhadap setiap fasilitas – fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh Perusahaan.

Pasal 67: Kewajiban Menyimpan Rahasia Perusahaan

1.Diharuskan pekerja merahasiakan segala sesuatu milik Perusahaan atau cabang – cabangnya, baik sekarang maupun kemudian hari setelah ia berhenti bekerja, serta dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau kepentingan perusahaan serta cabang – cabangnya atau membocorkan rahasia atau keterangan yang diperoleh selamat yang bersangkutan bekerja pada perusahaan dan cabang – cabangnya.

2.Pekerja juga wajib menyimpan rahasia Perusahaan yang lain atau orang lain dengan siapa Perusahaan dan cabang – cabangnya mempunyai hubungan/kerjasama/dagang/usaha, baik selama pekerja yang bersangkutan bekerja pada Perusahaan maupun di kemudian hari setelah ia berhenti bekerja, tidak dibenarkan membocorkan kepada pihak – pihak lain rahasia – rahasia atau hal – hal apapun yang berhubungan dengan kegiatan atau kepentingan Perusahaan, atau orang yang dimaksud.

3.Kecuali bila diberikan izin tertulis oleh pimpinan, pekerja dilarang menerbitkan tulisan, memberikan ceramah atau memberikan keterangan pada Pers, mengenai hasil produksi, kegiatan – kegiatan proses produksi dan cabang – cabangnya kecuali dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Setiap kesengajaan membocorkan rahasia Perusahaan diambil tindakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Pasal 68: Tidak Masuk Bekerja Tanpa Alasan Yang Sah

1.Dalam hal pekerja absen 5 (lima) hari kerja berturut – turut tanpa keterangan secara tertulis dan telah dipanggil oleh perusahaan 2 (dua) kali, maka Pengusaha dapat melakukan proses pemutusan hubungan kerja karena dikualifikasikan mengundurkan diri.

2.Dan kepada pekerja yang dimaksud pada ayat (1) diberikan uang penggantian hak sesuai pasal 96 ayat (3), uang pisah 50% dari ketentuan PKB pasal 97.

BAB XI: TATA CARA PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA

Pasal 69: Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara pekerja dengan pengusaha, maka akan diselesaikan melalui musyawarah antara pimpinan Perusahaan atasan pekerja dan Serikat Pekerja.

Pasal 70: Prosedur Penyelesaian Keluh Kesah Pekerja

1.Keluh kesah yang disampaikan oleh pekerja yang bersangkutan kepada kepala departemennya untuk dibahas dan diselesaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak adanya pengaduan tersebut.

2.Apabila kepala departemennya tidak dapat menyelesaikan dalam batas waktu tersebut diatas, maka pekerja atau kepala departemennya menyampaikan secara tertulis kepada personalia.

3.Personalia dalam batas waktu paling lama 6 (enam) hari kerja, harus sudah dapat menyelesaikan keluh kesah tersebut, apabila Personalia tidak dapat menyelesaikan maka perusahaan akan membicarakan kepada pengurus Serikat Pekerja.

4.Setelah pengurus Serikat Pekerja menerima laporan dari pekerja, maka pengurus Serikat Pekerja akan menyampaikan persoalan tersebut kepada pimpinan perusahaan secara tertulis untuk diselesaikan dengan pimpinan perusahaan.

5.Pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja akan menyelesaikan keluh kesah tersebut sebaik – baiknya dan seadil – adilnya dalam batas waktu paling lama 6 (enam) hari.

6.Jika antara Pimpinan perusahaan dan Serikat Pekerja tidak mencapai kata sepakat, maka persoalan tersebut dilanjutkan kepada pegawai perantara Kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Purwakarta.

7.Jika anjuran pegawai perantara Kantor Dinas Tenaga Kerja tidak diterima oleh salah satu pihak, maka pihak yang menolak berhak mengajukan persoalan kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

Pasal 71: Status Pekerja Dalam Masa Penyelesaian Keluh Kesah

Selama proses penyelesaian perselisihan, Perusahaan dengan pekerja tetap melaksanakan kewajiban masing – masing, kecuali ada kesepakatan antara pengusaha dengan Serikat Pekerja melakukan skorsing bagi pekerja yang bersangkutan.

BAB XII: PROMOSI, PENGHARGAAN, SANKSI DAN PEMBINAAN

Pasal 72: Promosi

1.Setiap pekerja diberikan kesempatan dan bimbingan yang sama untuk maju dengan memandang prestasi, kondite dan kecakapan guna peningkatan karir yang lebih tinggi.

2.Promosi dilaksanakan dengan mengingat:

a.Ada lowongan

b.Mampu melaksanakan jabatan tersebut dan memenuhi persyaratan – persyaratan yang ditetapkan oleh perusahaan.

c.Bagi pekerja yang dipromosikan akan diberi Surat Pengangkatan (SK), dari upah/gaji nya disesuaikan dengan jabatan baru.

Pasal 73: Penghargaan

1.Sesuai dengan penilaian Perusahaan, Perusahaan berhak memberikan penghargaan kepada pekerja, apabila:

a.Pengabdian diri kepada Perusahaan, sehingga dapat menaikan reputasi dan nama baik Perusahaan.

b.Berjasa mencegah/menghindari Perusahaan dari kecelakaan/bencana.

c.Pekerja yang telah bekerja dalam waktu tertentu secara terus menerus tanpa terputus – putus, dengan sungguh – sungguh dalam waktu tertentu selalu mendapat kondite baik.

d.Menemukan/menciptakan/merencanakan metode tertentu atau sesuatu yang berharga bagi Perusahaan, sehingga dapat meningkatkan daya kualitas/kuantitas produksi.

e.Bertingkah laku baik, jujur dan bersemangat tinggi serta menjadi teladan bagi pekerja lain.

f.Pekerja yang telah memiliki masa kerja 10, 15, 20, 25 dan 30 tahun secara terus menerus dengan kondite dan reputasi yang baik.

Pasal 74: Macam – Macam Penghargaan

1.Penghargaa diberikan oleh Pengusaha berupa:

a.Piagam

b.Uang tunai/Barang

c.Pemberitan lainnya sesuai dengan hasil kesepakatan antara pengusaha bersama Serikat Pekerja.

d.Penghargaan tersebut dalam ayat 1 diatas diberikan pada setiap HUT kemerdekaan dan atau HUT Perusahaan.

Pasal 75: Sanksi Atas Pelanggaran

1.Setiap pekerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk Divisi Spun Yarns yang melakukan pelanggaran terhadap isi PKB atau ketentuan yang dikeluarkan bersama antara pengusaha dengan Serikat Pekerja atau peraturan perundang – undangan ketenagakerjaan yang berlaku akan diberikan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

2.Macam – macam sanksi atas pelanggaran antara lain:

a.Peringatan lisan

b.Peringatan tertulis (warning) tingkat pertama, kedua dan ketiga menurut tingkat bobot kesalahannya.

c.Skorsing

d.Pemutusan Hubungan Kerja

Pasal 76: Pelanggaran Yang Diberikan Sanksi Peringatan Lisan

1.Peringatan lisan dapat diberikan kepada pekerja yang melakukan kesalahan ringan akibat ketidaktahuan.

2.Tujuan peringatan lisan bersifat memberitahu, mendidik, membina agar pekerja tidak mengulangi kesalahan kembali.

3.Pemberian peringatan lisan dicatat pada buku dan ditandatangani pekerja yang bersangkutan.

Pasal 77: Pelanggaran Yang Diberikan Sanksi Peringatan Tertulis

Untuk menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan berusaha maka Pengusaha bersama Serikat Pekerja memberikan sanksi tertulis kepada pekerja yang melanggar disiplin kerja, sebagai berikut:

1.Peringatan tertulis pertama diberikan kepada pekerja:

a.Tidak memakai pakaian seragam sesuai dengan yang telah diberikan oleh pengusaha pada waktu jam kerja masing – masing.

b.Tidak menggesekkan Cardnetic (Kartu Absensi) pada waktu masuk dan pulang kerja.

c.Datang terlambat masuk kerja tanpa alasan yang bisa diterima oleh atasan.

d.Tidak melaksanakan perintah yang layak dari atasan.

e.Meninggalkan tempat kerja pada waktu jam kerja tanpa seizin atasan

f.Tidak memakai alat keselamatan kerja sesuai dengan yang telah diberikan oleh pengusaha

g.Membuang sampah bukan pada tempatnya

h.Mangkir 2 (dua) hari tidak berturut – turut tanpa pemberitahuan secara lisan atau tertulis dalam 1 (satu) bulan kalender, dan setelah mendapat pembinaan dari Departemen.

i.Tindakan – tindakan lain yang dimusyawarahkan antara Pengusaha dan Serikat Pekerja PT Indo-Rama Synthetics Tbk. Divisi Spun Yarns

2.Peringatan tertulis ke 2 (dua) diberikan kepada pekerja:

a.Telah diberikan peringatan pertama masih melakukan kesalahan yang dilakukan pada waktu masa berlaku peringatan pertama belum habis.

b.Mengganggu teman yang sedang melakukan pekerjaan

c.Melakukan pekerjaan lain yang bukan pekerjaannya kecuali dalam rangka penyelamatan/pencegahan kerusakan

d.Menggesekkan kartu pada waktu pulang belum pada waktu pulang

3.Peringatan tertulis ke 3 (tiga) diberikan kepada pekerja:

a.Telah diberikan peringatan tertulis ke 2 (dua), masih melakukan kesalahan yang bobotnya sama dilakukan pada waktu masa berlaku peringatan ke 2 (dua) belum habis.

b.Merokok di tempat terlarang di lingkungan perusahaan

c.Menggesekkan Cardnetic orang lain atau Cardnetic nya digesekkan oleh orang lain

Pasal 78: Prosedur Pemberian Sanksi Pelanggaran Tertulis

1.Perusahaan dalam memberikan surat peringatan tertulis pertama sebelumnya Departemen telah melakukan pembinaan yang dicatat dalam record karyawan. Pembinaan tersebut berupa pembinaan secara lisan dengan memberikan pengarahan, dan peringatan tertulis secara intern bagi pekerja yang mangkir 1 (satu) hari serta pelanggaran disiplin lainnya.

2.Surat Peringatan Tertulis pertama disampaikan oleh perusahaan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran tepat pada tanggal dikeluarkannya dengan dilampiri bukti – bukti pendukung pembinaan dari Departemen.

Pasal 79: Masa Berlakunya Surat Peringatan Tertulis

1.Peringatan tertulis pertama berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak diterima oleh pekerja.

2.Peringatan tertulis ke 2 (dua) berlaku selama 4 (empat) bulan terhitung sejak diterima oleh pekerja

3.Peringatan tertulis ke 3 (tiga) berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak diterima oleh pekerja.

Pasal 80: Pembinaan

1.Serikat Pekerja berkewajiban melakukan pembinaan kepada pekerja yang mendapat surat peringatan tertulis untuk memperbaiki dan menyadarkan pekerja dari kesalahan.

2.Serikat Pekerja berkewajiban melaporkan proses dan langkah pembinaan yang dilakukan atas Pekerja yang bersangkutan kepada pimpinan perusahaan untuk dievaluasi.

3.Masa pembinaan ini dilaksanakan oleh Serikat Pekerja selama masa berlakunya surat peringatan tertulis.

BAB XIII: SKORSING DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 81: Skorsing

Pekerja yang diberikan sanksi/skorsing tidak boleh bekerja oleh perusahaan apabila:

1.Pekerja yang sedang dalam Proses Pemutusan Hubungan Kerja dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

2.Upah selama skorsing dibayar menurut UU yang berlaku.

3.Maksimum masa skorsing paling lama 6 bulan

Pasal 82: Pemutusan Hubungan Kerja

1.Pengusaha, pekerja Serikat Pekerja, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja.

2.Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi Pemutusan Hubungan Kerja tidak dapat dihindari, maka maksud Pemutusan Hubungan Kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan Serikat Pekerja atau dengan Pekerja apabila pekerja yang bersangkutan tidak menjadi anggota Serikat Pekerja.

3.Dalam hal perundingan sebagaimana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) benar – benar tidak menghasilkan persetujuan, pengusaha hanya dapat memutuskan hubungan kerja dengan pekerja setelah memperoleh penetapan dari Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan Industrial.

Pasal 83: Pelanggaran Berat Yang Dapat Diberikan Sangsi Pemutusan Hubungan Kerja

1.Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan kesalahan berat:

a.Melakukan penipuan, pencurian atau penggelapan barang dan / atau uang milik perusahaan atau teman sekerja.

b.Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan.

c.Mabuk, meminum – minuman keras yang memabukan, memakai dan atau mengedarkan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja.

d.Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja.

f.Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan.

g.Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

h.Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja.

i.Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara atau

j.Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

k.Tidur ditempat kerja dalam jam kerja

l.Bekerja rangkap di tempat lain

m.Menyalahgunakan wewenang dan jabatan untuk mencari keuntungan pribadi.

n.Melakukan kegiatan rentenir di lingkungan perusahaan.

o.Membawa senjata tajam yang tidak ada kaitannya dengan bidang/tugasnya.

2.Pekerja yang diputus Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) berhak atas uang penggantian hak sebagaimana dimaksud pasal 96 ayat (3) dan uang pisah sebesar 25% dari ketentuan PKB pasal 97.

Pasal 84: Pemutusan Hubungan Kerja Karena Mengundurkan Diri

1.Pekerja dapat mengundurkan diri atas kemauan sendiri secara baik, terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Perusahaan/Personalia 30 hari sebelum tanggal mengundurkan diri.

2.Selama waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja dan pengusaha harus tetap melaksanakan kewajibannya.

3.Pekerja yang putus hubungan kerjanya sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diberikan uang pisah sesuai ketentuan pasal 97, dan yang penggantian hak sesuai dengan ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 85: Pemutusan Hubungan Kerja Karena Sakit

Pasal 86: Pemutusan Hubungan Kerja Karena Usia Pensiun

1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena telah mencapai usia 55 tahun.

2.Pekerja yang putus hubungan kerjanya karena usia Pensiun maka pekerja berhak atas uang pensiun dan hak – hak lainnya sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 87: Pemutusan Hubungan Kerja Meninggal Dunia

Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan uang yang besar dan perhitungannya sama dengan 2 kali uang pesangon sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1) dan uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 88: Pemutusan Hubungan Kerja Kesalahan Ringan

1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja yang melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama setelah kepada pekerja diberikan surat peringatan pertama kedua dan ketiga secara berturut – turut.

2.Masa berlaku surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai PKB pasal (79),

3.Kepada pekerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan uang pesangon sebesar 1 kali sesuai ketentuan pasal 96 ayat (1), uang penghargaan masa kerja 1 kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 89: Pemutusan Hubungan Kerja Karena Pengusaha Force Majeur

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja apabila perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian atau keadaan memaksa (force majeur). Keadaan memaksa (force majeur) yang dimaksud dalam ayat 1 adalah:

a.Peperangan dan akibatnya

b.Kebakaran yang berakibat luas

c.Bencana alam dan akibatnya

d.Bencana Teknik dan akibatnya yang merupakan kerusakan besar

e.Huru hara dan akibatnya

f.Atau keadaan – keadaan lain yang dapat dimasukkan dalam arti force majeur.

Putus Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) pekerja berhak atas uang pesangon 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja apabila perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian, keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi.

Putus Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) pekerja berhak atas uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan yang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 90: Pemutusan Hubungan Kerja Perubahan Status, Penggabungan, Peleburan, Atau Perubahan Kepemilikan Perusahaan.

1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan pengusaha tidak bersedia menerima pekerja di perusahaannya. Kepada pekerja yang diputus hubungan kerja berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

2.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja, dalam hal terjadi perubahan status, penggabungan, peleburan atau perubahan kepemilikan perusahaan, dan Pekerja tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja. Maka kepada Pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 91: Pemutusan Hubungan Kerja Pengusaha Pailit, Tutup.

1.Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

Pasal 92: Pemutusan Hubungan Kerja Pengajuan Pekerja

1.Pekerja dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja kepada Lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam hal pengusaha melakukan:

a.Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja.

b.Membujuk atau menyuruh pekerja untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan

c.Tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan berturut – turut atau lebih.

d.Tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja.

e.Memerintahkan pekerja yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan dan kesusilaan pekerja, sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja.

2.Putus Hubungan Kerja dengan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pekerja mendapat uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan pasal 96 ayat (1) uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3).

3.Dalam hal pengusaha dinyatakan tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial maka Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan pekerja yang bersangkutan tidak berhak atas uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja.

Pasal 93: Pemutusan Hubungan Kerja Tanpa Uang Pesangon

Pekerja yang ditahan pihak berwajib karena diduga melakukan tindak pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka pengusaha:

1.Tidak wajib membayar upah tetapi wajib memberikan uang bantuan kepada keluarga yang menjadi tanggungannya paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak hari pertama di tahan

a.Untuk 1 (satu) orang tanggungan = 25% dari upah.

b.Untuk 2 (dua) orang tanggungan = 35% dari upah.

c.Untuk 3 (tiga) orang tanggungan = 45% dari upah.

d.Untuk 4 (empat) orang tanggungan = 50% dari upah.

2.Wajib mempekerjakan kembali bila pekerja tidak terbukti bersalah.

3.Wajib membayar uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan pasal 96 ayat (2) dan penggantian hak sesuai ketentuan pasal 96 ayat (3) jika:

a.6 (enam) bulan tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana mestinya karena dalam proses perkara pidana.

b.Pengadilan memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir dan pekerja dinyatakan bersalah.

Pasal 94: Hal – Hal Lain Yang Tidak Dapat Diputus Hubungan Kerja

5.Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus yang melakukan kegiatan Serikat Pekerja diluar atau didalam jam kerja atas kesepakatan pengusaha.

6.Pekerja yang mengadukan pengusaha kepada pihak yang berwajib karena pengusaha melakukan tindak pidana kejahatan

7.Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja atau karena hubungan kerja yang menurut keterangan dokter penyembuhannya belum bisa dipastikan.

8.Pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu melampaui 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.

Pasal 95: Prosedur Penyampaian Sanksi Pelanggaran Dan Pemutusan Hubungan Kerja

1.Sanksi pelanggaran sebagaimana dimaksud pasal 77 disampaikan kepada pekerja yang bersangkutan berikut dengan alasannya, yang tembusannya disampaikan kepada Serikat Pekerja.

2.Apabila pengusaha bermaksud akan memutuskan hubungan kerja dengan pekerja, maka pengusaha terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis berikut alasannya pada pekerja dan Serikat Pekerja.

Pasal 96: Ketentuan Besarnya Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja Dan Uang Penggantian Hak

2.Besarnya Uang Penghargaan Masa Kerja sesuai perundangan yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Masa KerjaUang PMK

3 < 6 tahun2 bulan upah

6 < 9 tahun3 bulan upah

9 < 12 tahun4 bulan upah

12 < 15 tahun5 bulan upah

15 < 18 tahun6 bulan upah

18 < 21 tahun7 bulan upah

21 < 24 tahun8 bulan upah

24 tahun keatas10 bulan upah

3.Besarnya uang penggantian hak yang seharusnya diterima sesuai perundangan yang berlaku saat ini meliputi:

-Cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur

-Biaya atau ongkos pulang untuk pekerja dan keluarganya ketempat dimana pekerja diterima bekerja

-Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja, bagi yang memenuhi syarat sesuai UU No. 13 Tahun 2003, Pasal 156 ayat (4) c.

Pasal 97: Ketentuan Besarnya Uang Pisah

Besarnya uang pisah sesuai perundangan yang berlaku saat ini sebagai berikut:

Masa KerjaBulan Upah

< 3 tahun0 bulan

3 < 6 tahun1,5 bulan

6 < 9 tahun2 bulan

9 < 12 tahun2,5 bulan

12 < 15 tahun3 bulan

15 < 18 tahun4 bulan

18 < 21 tahun5 bulan

21 tahun keatas6 bulan

BAB XIV: PENUTUP

Pasal 98: Distribusi PKB

Perjanjian Kerja Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan disampaikan kepada:

1.Pihak Pengusaha PT Indo-Rama Synthetics Tbk. Divisi Spun Yarns

2.Unit Kerja SPTSK SPSI PT Indo-Rama Synthetics Tbk. Divisi Spun Yarns

3.Kantor Disnaker Kabupaten Purwakarta

4.Buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) diberikan kepada semua Pekerja tetap PT Indo-Rama Synthetics, Tbk. Divisi Spun Yarns

Pasal 99: Biaya

Biaya cetak dan memperbanyak PKB, ditanggung sepenuhnya oleh Pengusaha.

Pasal 100: Masa Berlaku

2.Apabila PKB ini habis masa berlakunya, maka 3 (tiga) bulan sebelumnya Pengusaha dan Serikat Pekerja akan bermusyawarah untuk menentukan apakah akan dibuat PKB baru atau akan memperpanjang PKB ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi.

3.Hal – hal yang belum diatur dalam PKB ini, akan dibicarakan bersama antara Pengusaha dan Serikat Pekerja akan dituangkan dalam peraturan tersendiri.

Demikian PKB ini dibuat dan ditandatangani untuk dapat dilaksanakan oleh semua pihak dengan sepenuhnya.