MUKADIMAH

Dengan menyadari bahwa untuk menciptakan ketenangan bekerja bagi pekerja dan keterangan berusaha bagi pengusaha, perlu adanya hubungan yang harmonis, serasi dan bersinergi antara pihak pengusaha dan serikat pekerja beserta anggota dimana terdapat saling menghormati, saling percaya dan penuh rasa tanggung jawab berdasarkan Hubungan Industrial Pancasila yang pada prinsipnya hubungan kerja dalam Hubungan Industrial adalah interaksi kepentingan antar pelaku produksi baik sebagai pekerja maupun sebagai pengusaha. Dalam proses interaksi terhadap kepentingan sering terjadi ketidakpastian akan hak dan kewajiban yang dapat berakibat lebih jauh, yakni melemahnya posisi tawar menawar masing-masing pihak.

Disadari bersama bahwa harmonisasi kepentingan dalam hubungan industrial mutlak diperlukan dan harus dijunjung bersama berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta Visi dan Misi Perusahaan agar perbedaan kepentingan tidak selalu menjadi pertentangan, tetapi dapat menjadi wacana bermusyawarah untuk mencapai mufakat.

Pengusaha dan pekerja secara bersama-sama harus menjamin terpeliharanya iklim kerja yang kondusif, agar terciptanya keterangan bekerja dan kepastian berusaha melalui niat dan kemauan yang tulus, visi yang sama dan pendekatan yang interaktif dalam menyepakati kondisi-kondisi yang ada secara objektif dan transparan seputar pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kerjasama ini diformulasikan secara jelas dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama dengan harapan mampu mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi, efisien, dan efektif, disiplin dan tanggung jawab sebagai syarat menuju peningkatan kesejahteraan bersama yang menuju kepada kesepakatan untuk mencapai Budaya Kerja Terunggul. Tanpa dilandasi semangat tersebut maka Perjanjian Kerja Bersama tidak ada artinya dan sulit diwujudkan.

Sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan hubungan industrial Pancasila, perlu ditumbuh kembangkan rasa ikut memiliki, memelihara dan mempertahankan secara terus menerus dan lebih dari itu bagi kedua belah pihak terhadap perjanjian kerja bersama akan sangat bermakna dan berkekuatan mengikat, apabila kedua belah pihak sanggup bertanggung jawab dengan mengedepankan kekuatan moral tanpa mengesampingkan kekuatan hukum dari pelaksanaan perjanjian kerja bersama yang telah ditetapkan. Dengan mempertimbangkan aspek hukum dan aspek moral itulah, maka perjanjian kerja bersama ini disusun.

BAB I: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PASAL 1: PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN

Perjanjian Kerja Bersama (PKB) ini dibuat secara bersama-sama antara:

PT FORTA-LARESE yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 52 dihadapan Notaris Henk Lumanow dan Surat Ijin Usaha Tetap No. 225/DJAI/IUT-2/PMDN/IX/- tanggal 30 September 1981, beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 50 Cijujung-Bogor, yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Yohanes Sunardi
2. Andi Tjahyadi
3. Mustangin Ardani

Selanjutnya disebut Pengusaha.

Dengan:

Serikat Pekerja Nasional PT Forta-Larese yang berkedudukan di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 50 Cijujung-Bogor, yang telah terdaftar pada Departemen Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan Nomor Pendaftaran: 285/SPN.FL/03.32.285/03/X/X/2003 yang dalam hal ini diwakili oleh:

1. Muhamad Sunandar
2. Saepul Anwar
3. Hardiman

Selanjutnya disebut Serikat Pekerja.

BAB II: UMUM

PASAL 2: ISTILAH-ISTILAH

1. Perusahaan adalah PT FORTA-LARESE yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Nomor 52 dihadapan Notaris Henk Lumanow dan Surat Ijin Usaha Tetap No. 255/DJAI/IUT-2/PMDN/IX/- tanggal 30 September 1981, beralamat di Jalan Raya Jakarta-Bogor Km. 50 Cijujung-Bogor.
2. Pengusaha adalah:

   Pemilik perusahaan dan atau orang yang diberi kuasa untuk mengelola jalannya Perusahaan dan melakukan tindakan atas nama Pemilik Perusahaan.

3. Serikat Pekerja adalah Serikat Pekerja Nasional yang sah dan terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor dengan nomor pendaftaran 285/SPN.FL/03.32.285/03/X/X/2003.
4. Pekerja adalah setiap orang yang mempunyai hubungan kerja dengan Perusahaan dengan menerima tugas tertentu dan menerima upah secara tetap.
5. Pengurus Serikat Pekerja Nasional adalah Anggota serikat pekerja nasional yang dipilih oleh anggota untuk memimpin serikat pekerja sesuai dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
6. Atasan adalah level supervisor, section head, manager.
7. PKB adalah suatu perjanjian kerja bersama antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha sebagaimana termaksud dalam ketentuan Undang-undang No. 13 tahun 2003 dan Kepmen. No. 48 Tahun 2004.
8. Isteri/Suami yang sah: Isteri/Suami dari perkawinan Pekerja yang sah menurut hukum dan terdaftar pada Perusahaan.
9. Anak Sah Pekerja: anak Pekerja yang sah dari perkawinan yang sah.
10. Ahli waris adalah keluarga sedarah baik secara sah maupun luar kawin dan suami/istri yang hidup terlama serta anak-anak/keturunan mereka, mewaris dari orang tua, kakek, nenek/semua keluarga sedarah dalam garis lurus keatas.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pengusaha kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja atau perundang-undangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Upah pokok adalah upah bulanan tetap yang dibayarkan kepada Pekerja yang mempunyai pekerjaan tetap.
13. Pekerja tetap adalah pekerja yang telah melalui masa pelatihan atau kontrak yang ditetapkan sebagai pekerja tetap dengan surat keputusan.
14. Waktu kerja adalah waktu yang ditetapkan untuk Pekerja berada ditempat kerja sesuai dengan fungsi kerjanya.
15. Waktu Istirahat adalah waktu pada saat Pekerja dibebaskan dari kewajiban melakukan pekerjaan baik didalam atau diluar perusahaan.
16. Hari Libur adalah hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
17. Kerja Lembur adalah pekerjaan yang dilakukan diluar jam kerja yang telah ditetapkan atau atas perintah atasan.
18. Kerja Shift adalah waktu kerja yang bergiliran secara teratur.
19. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah perjanjian kerja untuk waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. Iuran Serikat Pekerja adalah iuran serikat pekerja kepada anggotanya yang pemungutannya dilakukan oleh pihak Serikat sendiri kepada anggotanya melalui bank.
21. Cuti adalah dimana Pekerja dibebaskan dari pekerjaan dengan mendapatkan upah pokok.
22. Tanggungan keluarga adalah suami/istri 3 (tiga) anak sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
23. Hubungan kerja adalah hubungan antara Pengusaha dengan Pekerja berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.
24. Tunjangan adalah suatu penerimaan atau pemberian dari Pengusaha kepada Pekerja untuk suatu pekerjaan, jabatan kerjanya.

PASAL 3: LUASNYA PKB

1. Perjanjian ini terbatas bagi dan hanya berlaku untuk hal-hal yang tercantum didalamnya.
2. Pengusaha dan Serikat Pekerja tetap memiliki hak dan kewajiban lain yang diatur atau dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari bahwa apabila dalam pelaksanaan atau penerapan perjanjian kerja bersama maupun dalam pertumbuhan dan perkembangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedua belah pihak sepakat untuk melakukan penyesuaian.
PKB ini mengikat antara Pengusaha dan Pekerja.

PASAL 4: DASAR HUKUM PKB

PKB ini dibuat berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 yang megatur tentang pembuatan PKB antara Pengusaha dan Pekerja.

PASAL 5: BAHASA YANG DIPERGUNAKAN

PKB ini dibuat dalam Bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh kedua belah pihak rangkap 3 (tiga) yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

BAB III: PENGAKUAN, JAMINAN DAN FASILITAS

PASAL 6: HAK PENGUSAHA

Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha untuk mengolah disegala bidang secara menyeluruh:

1. Menetapkan Jumlah tenaga kerja dan penempatannya.
2. Menetapkan isi pekerjaan dan waktu kerja.
3. Membuat peraturan prosedur standar operasional dan keselamatan kerja.
4. Menetapkan pendayagunaan tenaga kerja secara efisien dengan berbagai metode, proses, prosedur dan jadwal yang terkait dengan mekanisme kerja operasional.
5. Mengadakan promosi, demosi dan mutasi sesuai dengan ketentuan dalam PKB ini dan peraturan yang berlaku.

   Mengadakan tindakan disiplin, memberikan surat peringatan, skorsing dalam rangka proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan PHK terhadap Pekerja yang melakukan pelanggaran sesuai ketentuan dalam PKB ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7: PENGAKUAN TERHADAP HAK SERIKAT PEKERJA

1. Pengusaha mengakui Serikat Pekerja sebagai satu-satunya pekerja yang sah dalam Perusahaan dan dengan demikian mewakili seluruh pekerja maupun secara bersama-sama (kolektif) dalam masalah ketenagakerjaan atau dalam hal-hal yang berhubungan dengan hubungan kerja dan syarat-syarat kerja bagi para pekerja.
2. Pengusaha mengakui bahwa organisasi serikat pekerja punya hak dan kedaulatan sendiri untuk mengatur organisasinya.

PASAL 8: FUNGSI SERIKAT PEKERJA

Pengurus Serikat Pekerja berfungsi mewakili anggotanya, baik secara perorangan maupun kolektif dalam hal yang berhubungan dengan ketenagakerjaan.

PASAL 9: JAMINAN BAGI SERIKAT PEKERJA

1. Pengusaha mengakui keberadaan organisasi serikat pekerja yang punya nomor pencatatan dan daftar anggota di Perusahaan dan bertindak untuk dan atas nama anggotanya.
2. Serikat Pekerja sebagai organisasi yang mewakili anggotanya.
3. Serikat Pekerja akan sepenuhnya memberikan bantuan terhadap Pimpinan dan Petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam membina, mengatur dan menertibkan Pekerja yang ditunjuk oleh Perusahaan dalam membina, mengatur dan menertibkan Pekerja sehingga tercipta suasana kerja yang aman, nyaman dan harmonis.
4. Pekerja yang dipilih dan ditunjuk menjadi anggota pengurus Serikat Pekerja tidak akan mendapat tekanan dari Pengusaha, baik langsung maupun tidak langusng atau mendapat perlakuan diskriminatif serta tindakan pembalasan oleh karena fungsinya.

PASAL 10: BANTUAN DAN FASILITAS UNTUK SERIKAT PEKERJA

1. Perusahaan memberikan ruang kerja dengan perlengkapan meja, kursi, dan seperangkat komputer serta peralatan kantor lainnya untuk menunjang kegiatan Serikat Pekerja.
Pengusaha tetap memberikan upah penuh bagi pengurus Serikat Pekerja atau anggota yang mengikuti kegiatan organisasi seperti konferensi/kongres, pelatihan, seminar, rapat di perangkat organisasi dimana dalam mengikuti kegiatan tersebut terlebih dahulu Serikat Pekerja meminta Uin kepada pengusaha dalam hal ini diwakili oleh bagian personalia dan diketahui oleh atasan masing-masing pekerja tersebut.
2. Dalam hal menjalankan tugas organisasi Serikat Pekerja, Serikat Pekerja akan menghindari tindakan-tindakan yang dapat merugikan Perusahaan atau Pengusaha.

PASAL 11: HUBUNGAN SERIKAT DENGAN PERUSAHAAN

1. Dalam persoalan/hal-hal yang menyangkut hubungan industrial Perusahaan dan Serikat Pekerja akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Forum bipartite digunakan sebagai sarana melakukan komunikasi antara Pekerja dan Pengusaha dalam menyelesaikan persoalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas.
3. Dalam hal perbedaan pendapat tidak dapat diselesaikan secara bipartit, maka diteruskan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam hal penyelesaian bipartite, Pengusaha diwakili oleg personalia atau orang yang ditunjuk oleh pimpinan, sedangkan yang mewakili Pekerja adalah pengurus Serikat Pekerja.
5. Penyelesaian melalui Penyelesaian Hubungan Industrial (PHI) dapat diwakilkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV: HUBUNGAN KERJA

PASAL 12: PENERIMAAN PEKERJA BARU

Serikat pekerja mengakui hak pengusaha untuk menerima pekerja baru dalam mengikuti tuntutan kemajuan dan perkembangan perusahaan serta tidak akan mencampuri kebijakan kepegawaian perusahaan.

PASAL 13: SYARAT KERJA DAN MASA PELATIHAN

1. Setiap Warga Negara Indonesia (WNI)/penduduk yang sah dan memenuhi syarat kerja akan dipertimbangkan untuk diterima sebagai calon pekerja tanpa melihat asal usul daerah, bangsa atau kepercayaan agama.
Untuk dapat diterima sebagai pekerja harus memenuhi syarat-syarat kerja yang telah ditetapkan oleh Perusahaan, lulus dalam ujian/seleksi yang diadakan, diharuskan dapat membaca, mengerti dan menandatangani suatu perjanjian kerja serta menjalankan masa pelatihan selama 3 (tiga) bulan.
2. Selama masa pelatihan, setiap waktu masing-masing dapat memutuskan hubungan kerja tanpa syarat dan tanpa memberikan penggantian kerugian apapun dengan memberitahukan terlebih dahulu alasannya.
3. Atas pertimbangan dan penilaian perusahaan, setiap pekerja yang dinyatakan lulus masa pelatihan, maka pekerja akan dipekerjakan dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu (Kontrak).

PASAL 14: MUTASI

1. Serikat Pekerja mengakui hak Pengusaha untuk memindahkan (rotasi) pekerja sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan mengeluarkan surat keputusan mutasi dan ditembuskan kepada Serikat Pekerja.
2. Dalam hal penentuan tugas penempatan serta pemindahan (mutasi) Pekerja, Perusahaan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas kerja serta kebutuhan Perusahaan.
3. Pekerja wajib melaksanakan mutasi yang dilakukan oleh atasannya.
4. Mutasi pekerja tidak mengubah gaji atau upah pokok yang diterima Pekerja.
5. Dalam hal pekerja menolak untuk dimutasi tanpa ada alasan yang jelas, akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan & aturan yang berlaku di PKB.

PASAL 15: PROMOSI

1. Pengusaha dapat menaikkan jabatan seorang Pekerja (promosi) sesuai dengan kebutuhan.
2. Promosi jabatan mengacu kepada hasil penilaian prestasi kerja, analisa profil kompetensi dan hasil tes psikologi dari Pekerja yang akan dipromosikan sesuai dengan prosedur yang berlaku serta sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dibuatkan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan.
3. Masa percobaan promosi adalah 3 (tiga) bulan. Apabila pekerja yang dipromosi tidak lulus masa percobaan, maka perusahaan dapat memperpanjang masa percobaan promosi selama 3 (tiga) bulan lagi.
4. Apabila pekerja lulus masa percobaan promosi maka perusahaan wajib mengeluarkan surat keputusan disertai kenaikan tunjangan dan fasilitas yang disesuaikan dengan posisi baru.

PASAL 16: DEMOSI

1. Pengusaha dapat menurunkan jabatan seorang Pekerja (demosi) serta dibuatkan Surat Keputusan kepada yang bersangkutan.
2. Demosi jabatan dilakukan berdasarkan penilaian objektif terhadap pekerja yang tidak kompeten/tidak mampu terhadap jabatannya saat ini dan bukan berdasarkan diskriminasi.
3. Apabila Pekerja harus di demosi, maka tunjangan dan fasilitas disesuaikan dengan posisi yang baru.

PASAL 17: PENILAIAN PRESTASI KERJA

1. Penilaian prestasi kerja dilakukan oleh atasan berdasarkan kompetensi fungsional, kompetensi kepemimpinan/perilaku, kompetensi umum dan disiplin kerja dimana penilaiannya dilakukan secara objektif dengan form standar.
2. Persyaratan dan perbaikan penilaian sesuai kecakapan dan prestasi kerja seseorang ditentukan oleh atasan dan diketahui oleh Pekerja yang bersangkutan.
3. Bagi pekerja yang dinilai memiliki prestasi kerja buruk dan/atau tidak mencapai standar prestasi yang diharapkan perusahaan, setelah diberi bimbingan dan pengarahan sebanyak 2 (dua) kali, namun hasil penilaian kinerja tidak menunjukkan perbaikan, maka perusahaan dapat memberikan sanksi peringatan disertai bukti/berita acara kesalahan pekerja dan/atau penilaian kerja secara objektif sesuai dengan peraturan/aturan yang berlaku di PKB.

PASAL 18: PERJALANAN DINAS

Pengusaha berhak untuk mengirim atau menugaskan Pekerja ke tempat kerja diluar pabrik untuk menjalankan suatu tugas dalam kurun waktu tertentu dan Pekerja wajib menjalankan tugas tersebut.

BAB V: HARI KERJA DAN JAM KERJA

PASAL 19: HARI DAN JAM KERJA SERTA ISTIRAHAT

c. Pekerjaan yang dilakukan melebihi jam kerja sehari dan seminggu dihitung sebagai jam kerja lembur.

d. Hari dan jam kerja perusahaan diatur lebih lanjut sesuai kebijakan operasional perusahaan dengan pemberitahuan kepada pihak serikat pekerja.

PASAL 20: KERJA LEMBUR

1. Pada dasarnya kerja lembur adalah sukarela bagi pekerja kecuali hal-hal berikut:

a. Dalam hal terdapat pekerjaan yang harus diselesaikan dengan segera.

b. Dalam hal apabila pekerjaan tidak diselesaikan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan dapat mengganggu produksi.

c. Dalam hal darurat dan apabila ada pekerjaan yang jika tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan dan keselamatan orang.

d. Kerja lembur dilakukan atas perintah atasan.

BAB VI: PENGUPAHAN

PASAL 21: SISTEM PENGUPAHAN

1. Sesuai dengan status Pekerja maka sistem pengupahan ditetapkan berdasarkan upah bulanan.
2. Pembayaran upah dilakukan setiap akhir bulan melalui bank .

PASAL 22: PENYESUAIAN UPAH

Pengusaha wajib memenuhi ketentuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku dari pemerintah.

PASAL 23: PEMBAYARAN UPAH SELAMA SAKIT

1. Seorang Pekerja yang terus menerus dalam perawatan/pengobatan dan tidak dapat memenuhi tugasnya, selama masa sakitnya yang dibenarkan oleh dokter yang ditunjuk oleh Perusahaan akan mendapat upah sebagai berikut:

   • Selama 4 (empat) bulan pertama 100% upah
   • Selama 4 (empat) bulan kedua 75% upah
   • Selama 4 (empat) bulan ketiga 50% upah
   • Untuk bulan selanjutnya 25% upah
Bila sesudah 12 (dua belas bulan) Pekerja yang dimaksud dalam butir 1 pasal ini masih dalam perawatan dan tidak dapat melakukan pekerjaannya maka pekerja tersebut dinyatakan tidak mampu bekerja lagi dan akan diberhentikan sesuai dengan UU yang berlaku dan terkait.

PASAL 24: TUNJANGAN HARI RAYA

Pengusaha memberikan Tunjangan Hari Raya kepada Pekerja satu kali dalam setahun sebesar 1 (satu) bulan upah pokok dan tunjangan tetap.
1. Pekerja yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan dan telah lulus masa percobaan atau lebih secara terus menerus tetapi kurang dari 12 bulan diberikan Tunjangan Hari Raya secara proporsional dengan masa kerja yakni dengan perhitungan:

   $\frac{\mathrm{Masakerja}}{12}$ x Upah Per Bulan

Pembayaran Tunjangan Hari Raya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari raya keagamaan tiba.

PASAL 25: TUNJANGAN JABATAN KEPALA SEKSI

1. Kepada Pekerja yang menjabat sebagai kepala seksi diberikan Tunjangan Jabatan sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) setiap bulan selama pekerja menjabat.
2. Tunjangan jabatan bersifat tetap.
3. Jika terjadi penurunan jabatan (demosi) atau terjadi kenaikkan jabatan (promosi), maka tunjangan jabatan akan disesuaikan dengan posisi baru seperti yang dimaksud dalam pasal 16 (ayat 3).

PASAL 26: BANTUAN UNTUK KELUARGA PEKERJA YANG DITAHAN

1. Pekerja yang ditahan oleh pihak yang berwajib tidak mendapat upah dan pihak keluarga yang ditinggalkan diberikan bantuan sebagai berikut:

   a. Untuk 1 orang tanggungan sebesar 25% dari upah pokok.

   b. Untuk 2 orang tanggungan sebesar 35% dari upah pokok.

   c. Untuk 3 orang tanggungan sebesar 45% dari upah pokok.

   d. Untuk 4 orang tanggungan sebesar 50% dari upah pokok.

2. Pengaturan pembayaran bantuan tersebut diatas adalah mengacu pada UU yang berlaku.
3. Jika seorang Pekerja ditahan, tetapi penahanan itu tidak diteruskan dengan suatu hukuman, maka pengusaha tidak diwajibkan untuk memberikan ganti rugi, kecuali jika penahahan itu dilakukan berdasarkan tuduhan dari pengusaha sehingga pengusaha dapat diwajibkan memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Bagi Pekerja yang ditahan oleh instansi yang berwenang dan terkait serta berstatus tersangka maka pekerja tersebut harus mengundurkan diri dari perusahaan.

BAB VII: PEMBEBASAN KEWAJIBAN UNTUK BEKERJA

PASAL 27: LIBUR NASIONAL & CUTI

Pada hari-hari libur resmi atau libur yang ditetapkan oleh pemerintah untuk tidak bekerja dengan mendapat upah tetap.
1. Apabila dipandang perlu Perusahaan akan menetapkan pergeseran/penggantian hari libur sesuai dengan kebijakan operasional Perusahaan, dan akan di informasikan kepada pihak pengurus Serikat Pekerja.
2. Pekerja secara mutlak berhak atas cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, yang dalam pembagiannya ditentukan sesuai UU yang berlaku.

PASAL 28: CUTI TAHUNAN

Pekerja berhak atas cuti tahunan yaitu sekurang-kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secar terus-menerus.
1. Dalam hal pembagian cuti tahunan seperti yang dimaksud ayat 1 diatas, ditentukan sebagai berikut:

   a. 6 (enam) hari cuti tahunan dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Jika dibutuhkan oleh Perusahaan maka pelaksanaan cuti ini akan dirundingkan kembali antara b. Pengusaha dan Serikat Pekerja dan atau disesuaikan dengan situasi dan kondisi.

   b. 6 (enam) hari sisanya diambil secara perorangan dengan tidak bisa digabungkan cuti tahunan seperti yang tersebut dalam ayat 2 (a). Pengajuan cuti minimal 1 minggu sebelum hari cuti dan telah disetujui oleh atasan.

   c. Sisa cuti tahunan yang belum diambil dalam tahun tersebut akan gugur dan tidak akan diganti dengan uang kecuali atas permintaan pimpinan Perusahaan.

   d. Jika sampai batas akhir pengambilan cuti masih ada sisa cuti, maka sisa cuti maximum 2 hari dapat diambil sampai akhir Februari tahun berikutnya.

PASAL 29: CUTI MELAHIRKAN/GUGUR KANDUNGAN

Pekerja Wanita berhak memperoleh cuti melahirkan selama 1 ½ bulan (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
Pekerja Wanita yang akan melahirkan berhak atas cuti hamil selama 1 ½ (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 ½ (satu setengah) bulan sesudah melahirkan dengan mendapat upah.
Pekerja Wanita yang mengalami gugur kandungan melampirkan Surat Keterangan Dokter/Bidan yang merawatnya setelah mengalami gugur kandungan.
1. Pekerja Wanita yang akan menggunakan hak cuti melahirkan harus mengajukan permohonan tertulis dan disertai dengan Surat Keterangan Dokter/Bidan.
2. Tata cara pengajuan cuti melahirkan/keguguran harus mengikuti prosedur yang berlaku.

PASAL 30: IZIN MENINGGALKAN PEKERJAAN DENGAN UPAH PENUH

1. Perusahaan dapat memberikan izin dengan upah penuh apabila:

   a. Pekerja sendiri menikah; selama 3 hari.

   b. Mengkhitankan/baptis anak sendiri; selama 2 hari.

   c. Menikahkan anak; selama 2 hari.

   d. Anggota keluarga meninggal dunia, yaitu Suami/Istri/Anak/Orang tua kandung/mertua; selama 2 hari.

   e. Pada waktu istri sah melahirkan; selama 2 hari.

   f. Anggota keluarga (kakek, nenek, saudara kandung) dama satu rumah meninggal dunia; selama 1 hari.

2. Izin meninggalkan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 diatas harus diperoleh terlebih dahulu dari Pengusaha, kecuali dalam hal darurat atau mendesak bukti-bukti dapat diajukan kemudian.
3. Atas pertimbangan dan kebijaksanaan Pengusaha, ijin meninggalkan pekerjaan diluar ketentuan diatas dapat diberikan dengan tanpa mendapatkan upah.
4. Bagi Pekerja yang tidak dapat bekerja karena sakit maka harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang ditentukan oleh perusahaan seperti BPJS Kesehatan, mendapat upah penuh.
5. Surat keterangan dokter diluar dari yang sudah ditentukan oleh perusahaan seperti BPJS Kesehatan, dinyatakan tidak berlaku.
6. Setiap pekerja yang meninggalkan pekerjaan tanpa mendapat ijin resmi dari Pengusaha dinyatakan mangkir dan tidak mendapatkan upah/gaji.

BAB VIII: JAMINAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA

PASAL 31: JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

1. Perusahaan berkewajiban mengikutsertakan semua pekerja dalam program BPJS KETENAGAKERJAAN dan BPJS KESEHATAN berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

   A. BPJS Ketenagakerjaan, antara lain:

   • Jaminan Kecelakaan Kerja
   • Jaminan Kematian
   • Jaminan Hari Tua
   • Jaminan Pensiun

   B. BPJS Kesehatan

2. Besarnya iuran jaminan sosial tersebut diatas adalah:

   Untuk jaminan kecelakaan kerja, jaminan pemeliharaan kesehatan dan jaminan kematian ditanggung oleh Perusahaan.

   Untuk jaminan hari tua ditanggung oleh Perusahaan dan Pekerja dengan perincian:

   Ditanggung Perusahaan sebesar: 3.7% dari upah sebulan.

   Ditanggung Pekerja sebesar: 2% dari upah sebulan.

   Untuk Jaminan Pensiun, iuran ditanggung oleh Perusahaan dan pekerja dengan perincian: 2% Perusahaan dan 1% Pekerja.

   Untuk Jaminan Kesehatan, rinciannya 4% dari Perusahaan dan 1% dari pekerja.

3. Perusahaan berkewajiban memberikan kartu BPJS pada Pekerja setelah mendapatkan kartu BPJS.

PASAL 32: SARANA IBADAH

Perusahaan memberikan fasilitas ruangan atau tempat beribadah di dalam lokasi Perusahaan.

PASAL 33: PAKAIAN KERJA

1. Pakaian seragam akan diberikan kepada karyawan kontrak, setelah memenuhi dan lulus masa pelatihan 3 bulan kerja.
2. Pekerja tetap mendapatkan penggantian baju sebanyak 2 (dua) potong yang pelaksanaannya dilaksanakan pada bulan September setiap tahun.
3. Selama hari kerja dan berada dalam lingkungan perusahaan, pekerja wajib mengenakan baju seragam kerja yang telah diberikan oleh perusahaan. Pekerja harus memelihara kerapihan pakaian seragam demi menjaga nama baik perusahaan.

PASAL 34: KEGIATAN KESEHATAN, KESENIAN & KESEJAHTERAAN KARYAWAN

Darmawisata/Rekreasi & Olahraga, Kesenian dilakukan sesuai dengan kebijakan operasional Perusahaan.

PASAL 35: FASILITAS TEMPAT UNTUK MAKAN DAN MINUM

1. Perusahaan menyediakan tempat khusus bagi pekerja untuk makan yang memadai menurut standar kesehatan di dalam lingkungan Perusahaan.
2. Perusahaan menyediakan instalasi air minum (yang sehat dan higienis) lingkungan Perusahaan.

BAB IX: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

PASAL 36: KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Setiap Pekerja wajib menjaga keselamatan diri dengan meningkatkan disiplin dan aturan Perundang-undangan K3, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970.
Setiap Pekerja wajib memakai alat-alat keselamatan kerja yang telah disediakan oleh Perusahaan, serta mengikuti dan mematuhi ketentuan-ketentuan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, serta tidak dibenarkan untuk disalahgunakan/dipindahtangankan kepada yang tidak berhak.
Apabila Pekerja menemukan hal-hal yang dapat membahayakan keselamatan kerja di dalam Perusahaan, secepatnya harus melaporkan kepada atasannya.
Perusahaan wajib menyediakan obat-obatan ringan untuk pertolongan pertama bagi pekerja yang mengalami sakit maupun kecelakaan kerja (P3K), serta alat-alat pengaman yang harus dipakai sewaktu melaksanakan tugas pekerjaan dan sekaligus wajib melakukan pemeriksaan secara berkala terhadap alat pengaman tersebut.
Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan kerja (P2K3), wajib memberikan penyuluhan, Pendidikan dan bertanggung jawab atas ditaati dan dilaksanakannya ketentuan K3 serta kelayakan alat-alat K3. Perusahaan dan serikat pekerja membantu sepenuhnya tugas-tugas P2K3.
Perusahaan dapat meminta ganti rugi sebagian atau sepenuhnya kepada pekerja yang merusak dan/atau menghilangkan alat-alat keselamatan kerja karena kelalaian atau kecerobohan nya.
Semua Pekerja diwajibkan aktif mengambil bagian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan kecelakaan/kebakaran di lingkungan kerjanya, serta Pekerja wajib melaporkan segenap kejadian yang terjadi di lingkungan ke anya kepada atasannya.

BAB X: PROGRAM PENINGKATAN PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

PASAL 37: PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

BAB XI: TATA TERTIB DAN DISIPLIN KERJA

PASAL 38: PRODUKTIVITAS

1. Pengusaha dan Serikat Pekerja menyadari akan pentingnya produktivitas kerja sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Pengusaha.
2. Setiap Pekerja harus menjunjung tinggi budaya kerja terunggul, pencapaian sasaran mutu dan harus bekerja sesuai dengan standar yang telah atau yang akan ditentukan, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, baik berupa:

   a. Waktu

   b. Barang rusak (bahan material, barang jadi, asset perusahaan)

   c. Pekerjaan diulangi

   d. Perlengkapan pekerjaan

   e.Lingkungan kerja

3. Setiap Pekerja diharuskan untuk mendukung Perusahaan dalam program penurunan biaya untuk mencapai daya persaingan yang kuat melalu penghematan dan perbaikan kerja ke tahap yang lebih baik secara terus menerus.
4. Setiap Pekerja mendukung Pengusaha untuk meningkatkan produktivitas yang tinggi, pencapaian sasaran mutu dan sasaran daya penurunan biaya yang sedang dan yang akan dicapai selama tidak bertentangan dengan norma kerja yang berlaku di Perusahaan.

PASAL 39: TATA TERTIB

Pekerja diwajibkan mematuhi tata tertib kerja sebagai berikut:

1. Melakukan tugas pada waktu yang telah ditentukan.
2. Mematuhi jam kerja yang telah diatur oleh Pengusaha dalam hal kegiatan tertentu untuk kelancaran jalannya produksi atau jalannya kegiatan perusahaan.
3. Mematuhi semua instruksi dari atasan.
4. Memakai seragam, tanda pengenal karyawan dan perlengkapan kerja yang telah disiapkan dengan rapi sopan dan bersih sesuai dengan norma kepatuhan dan ketentuan Perusahaan.
5. Menjaga kebersihan lingkungan kerja baik disaat menjalankan tugas maupun disaat istirahat di lingkungan Perusahaan.
6. Memelihara keselamatan dan kebersihan dengan baik peralatan kerja, mesin-mesin serta perlengkapan kerjanya.
7. Segera memberitahukan kepada bagian personalia tentang perubahan alamat/tempat tinggal terakhir, dan status nikah paling lambat 1 (satu) bulan setelah ada perubahan.
8. Menjaga ketertiban dan ketenangan kerja di lingkungan Perusahaan dan tidak mengganggu ketenangan orang lain.
9. Tidak dibenarkan menolak pemeriksaan dari security terhadap dirinya serta harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan ketertiban dan keamanan Perusahaan.
10. Sebelum memulai tuggas pekerjaannya, pekerja harus terlebih dahulu memeriksa setiap peralatan, perlengkapan serta bahan-bahan I material yang akan dipakainya.
11. Tidak dibenarkan menolak mutasi kerja.
12. Tidak dibenarkan memperlambat, menghalangi kelancaran jalannya produksi maupun kegiatan kantor/Perusahaan.
13. Menjalankan, mempertahankan dan meningkatkan prestasi kerja yang tinggi untuk mencapai VISI dan MISI Perusahaan.

PASAL 40: LARANGAN-LARANGAN BAGI PEKERJA

Pekerja dilarang:

1. Membawa senjata tajam, senjata api atau membawa benda-benda sejenis ke dalam lingkungan Perusahaan yang membahayakan bagi Pekerja itu sendiri, rekan sekerja maupun Perusahaan.
2. Membawa minuman keras, obat terlarang, mabuk di tempat kerja, membawa dan menyimpan serta menyalahgunakan narkotika, melakukan segala bentuk perjudian, bertengkar atau berkelahi dengan sesama Pekerja/Pimpinan di dalam lingkungan Perusahaan.
3. Mengadakan transaksi jual beli barang apapun atau mengedarkan sumbangan, menempelkan atau mengedarkan poster/selebaran yang tidak ada hubungan dengan Pekerjaan tanpa izin dari Perusahaan dan Serikat Pekerja.
Melakukan tindakan asusila, pelecehan sexual dan perbuatan tidak sopan lainnya di dalam lingkungan Perusahaan.
4. Merokok pada jam kerja di lingkungan Perusahaan kecuali di jam istirahat pada tempat yang telah ditentukan.
5. Menghasut/membujuk, provokasi, memikat Pengusaha dan teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum dan kesusilaan.
6. Merusak dengan sengaja atau oleh karena kecerobohannya menyebabkan rusaknya milik perusahaan.
7. Membawa, menggunakan barang dan alat milik Perusahaan keluar dari lingkungan Perusahaan tanpa izin dari Pimpinan Perusahaan.
8. Melakukan pekerjaan yang bukan tugasnya atau tanpa ijin atasan dan tidak diperkenankan memasuki ruangan lain yang bukan bagiannya, kecuali atas perintah/izin atasannya.
9. Dengan sengaja atau kecerobohannya membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam bahaya.
Menganiaya/melukai, menghina secara kasar atau mengancam baik itu dengan menggunakan kekerasan secara fisik maupun perkataan tidak sopan yang merendahkan martabat manusia terhadap Pengusaha, keluarga Pengusaha, pimpinan Perusahaan dan teman sekerja.
10. Memberikan keterangan palsu untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
11. Membocorkan rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan, kecuali untuk kepentingan Negara.
12. Melakukan tindakan kejahatan, seperti: mencuri, menggelapkan, menipu, manipulasi, memperdagangkan barang terlarang baik di dalam lingkungan Perusahaan.
13. Menolak perintah yang layak dari atasan.
14. Tidak mematuhi ketentuan keselamatan kerja/petunjuk dari atasannya.
15. Menyuruh mengabsenkan untuk kepentingan diri sendiri atau teman sekerja.
16. Memanipulasi absensi.
17. Tidak masuk kerja tanpa keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
18. Sering terlambat masuk kerja.
19. Melakukan pekerjaan secara serampangan ataupun menghambat/membatasi pekerjaan dengan sengaja yang mengakibatkan kurangnya hasil produksi.
20. Meninggalkan pekerjaan tanpa izin atasan atau berhenti bekerja sebelum waktunya.
21. Bekerja tidak efisien seperti: bercakap-cakap, menganggu teman sekerja, membaca majalah, komik, menulis surat pribadi dan tidur pada waktu jam kerja.
22. Dilarang menggunakan handphone (HP) selama bekerja atau menggunakan aplikasi media sosial.
23. Membuang sampah secara sembarangan tidak pada tempatnya.
24. Menolak pemeriksaan atas kesehatannya oleh Dokter/Tenaga Medis yang ditunjuk Perusahaan.
25. Tidak mengikuti program-program atau kegiatan yang diadakan oleh Perusahaan.
26. Menolak untuk diperiksa pada pintu gerbang keluar/masuk.
27. Makan pada jam kerja dan/atau di tempat area kerja.
28. Berambut panjang bagi karyawan Pria sesuai kepatutan.
29. Memakai sandal pada jam kerja.
30. Menukar jadwal kerja atau shift tanpa Ijin atasan.
31. Membungakan uang di lingkungan Perusahaan.

BAB XII: TINDAKAN DISIPLIN

PASAL 41: PENEGAKAN DISIPLIN KERJA

1. Perusahaan dapat mengambil tindakan disiplin terhadap setiap Pekerja yang akan melakukan pelanggaran peraturan disiplin kerja. Penegakan disiplin akan dilakukan oleh atasan langsung atau petugas yang ditunjuk oleh Perusahaan.
2. Pelaksanaan Penegakan disiplin kerja pada dasarnya dijiwai oleh itikad baik Perusahaan dalam membimbing dan membina Pekerja guna mencapai prestasi kerja yang lebih baik.
3. Pelaksanaan penegakan disiplin ini didasarkan pada PKB dan Undang-Undang No. 13 tahun 2003.
4. Dalam menghadapi pelanggaran disiplin melalui wakilnya Perusahaan akan menentukan satu dari macam tindakan disiplin di bawah ini:

   1. Surat Peringatan.

   Ada tiga macam peringatan, yaitu:

   • Peringatan Lisan tercatat.
   • Surat peringatan pertama, dengan jangka waktu berlaku 6 (enam) bulan.
   • Surat peringatan kedua, dengan jangka waktu berlaku 6 (enam) bulan.
   • Surat peringatan ketiga, dengan jangka waktu berlaku 6 (enam) bulan.

   2. Pembebasan tugas/Skorsing.

   3. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

5. Surat peringatan tersebut diberikan tidak perlu menurut urutannya tetapi sesuai nilai besar kecilnya kesalahan atau banyaknya pelanggaran.
6. Sebelum Perusahaan memberikan surat peringatan tertulis tingkat pertama kepada pekerja, maka terlebih dahulu harus dilakukan pembinaan/peringatan lisan satu kali sesuai dengan kategori kelalaian atau kesalahannya sesuai ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003.

PASAL 42: SANKSI-SANKSI

Beberapa pelanggaran disiplin dan tindakan disiplin yang diberikan:

1. Peringatan lisan tercatat:

Peringatan lisan dilakukan sebanyak-banyaknya 2 kali dalam hal:

a. Dalam 1 bulan datang terlambat sampai 3 (tiga) kali.

b. Membuang sampah dan meludah tidak pada tempatnya.

c. Tidak memakai Kartu Tanda Pengenal Pekerja.

d. Tanpa ijin atasan yang berwenang, meninggalkan tempat kerja tapi masih dalam lingkungan pabrik.

e. Kualitas dan efisiensi tidak mengikuti standar yang ditetapkan.

f. Tidak memakai sepatu waktu kerja.

g. Bekerja tidak efisien seperti: bercakap-cakap, mengganggu teman kerja, membaca majalah, komik, menulis surat pribadi.

h. Mangkir.

2. Pelanggaran dengan diberi surat peringatan PERTAMA:

a. Untuk kedua kalinya pelanggaran pada saat peringatan lisan masih berlaku.

b. Memasuki lingkungan perusahaan tidak melalui pintu masuk yang telah ditetapkan.

c. Berhenti bekerja sebelum waktu yang ditetapkan.

d. Menggunakan Kartu Tanda Pengenal Karyawan milik orang lain.

e. 3 (tiga) kali mangkir/alpha dalam 1 (satu) bulan.

f. Tidak mengisi kartu hadir/kartu absen.

g. Selama waktu kerja melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan perusahaan atau melakukan kegiatan diluar pekerjaannya.

h. Tidak mempergunakan sebagaimana mestinya peralatan kerja perlengkapan kerja dan pakaian/seragam kerja,

i. Menolak pemeriksaan atas kesehatannya oleh Dokter/Tenaga Medis yang ditunjuk Perusahaan.

j. Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh Pekerja dan diketahui oleh atasannya, tetapi tidak diambil tindakan maka atasan Pekerja tersebut terkena tindakan disiplin.

k. Menolak untuk diperiksa pada pintu gerbang keluar/masuk.

l. Tidak mengindahkan peraturan keselamatan kerja dan fasilitas perlengkapan kerja yang tersedia serta tata tertib kebersihan.

m. Tidak mematuhi atau tidak menjalankan perintah yang layak dari atasan.

n. Minimal 6 (enam) kali Alpha dalam waktu 3 (tiga) bulan.

o. Memasuki tempat terlarang tanpa ijin dari yang berwenang.

p. Berhenti kerja tidak mengikuti waktu yang ditetapkan.

q. Tidak memakai sepatu saat bekerja setelah mendapatkan teguran lisan.

r. Bersikap, berbicara atau berbuat yang dapat mengganggu ketenteraman pekerja lainnya di dalam Perusahaan.

s. Melakukan pertukaran jam kerja (tukar shift) tanpa adanya ijin tertulis dari atasan masing-masing.

t. Tidak memakai pakaian atau seragam yang diberikan oleh perusahaan pada hari yang ditentukan.

u. Pulang tanpa ijin atasan di waktu atau jam kerja.

v. Memasuki pabrik diluar hari dan jam keda tanpa ada ijin dari atasan atau Pengusaha.

w. Menolak kebijakan pengaturan mutasi dari Manajemen & Perusahaan.

x. Prestasi kerja buruk dan/atau tidak mencapai standar prestasi yang diharapkan perusahaan, walaupun telah diberikan bimbingan dan pengarahan sebanyak 2 (dua) kali.

y. Dua kali mendapatkan teguran lisan atas kelalaian atau pelanggaran yang dinilai bobot kelalaian atau pelanggaran dibawah pelanggaran yang langsung diberikan Surat peringatan pertama.

z. Kesalahan-kesalahan lain yang dinilai setara dengan pelanggaran yang diberikan surat peringatan pertama.

3. Pelanggaran dengan diberi surat Peringatan KEDUA:

a. Untuk kedua kalinya pelanggaran pada saat peringatan pertama masih berlaku.

b. Merokok pada saat jam kerja.

c. Tidak berhati-hati, ceroboh atau serampangan dalam menggunakan alat-alat, mesin, hasil produksi, bahan baku, bahan-bahan campuran maupun bahan-bahan lainnya.

d. Mempergunakan milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan atau Ijin atasan.

e. Tidur selama jam kerja.

f. Menolak perintah yang layak dari atasan untuk kedua kalinya.

g. Mempergunakan barang milik pekerja lain atau milik perusahaan tanpa adanya ijin sebelumnya.

h. 4 (empat) kali mangkir/alpha dalam satu bulan.

i. Menyebarkan/mengedarkan pamflet/buletin, selebaran dan lain-lain yang isinya bukan menghasut tanpa seizin Perusahaan dan Serikat Pekerja atau coret-coret di dalam lingkungan Perusahaan.

j. Tanpa izin Memasuki wilayah produksi I tempat kerja lainnya yang bukan tempatnya bekerja yang tidak ada hubungan kerjanya.

4. Pelanggaran dengan diberi surat peringatan KETIGA:

a. Melakukan pelanggaran pada saat peringatan kedua masih berlaku.

b. Melakukan perbuatan atau melalaikan kewajiban baik langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan keonaran, kerugian dan kecelakaan.

c. Memalsukan absen, jam kerja lembur, kartu absen baik milik sendiri maupun orang lain sehingga menimbulkan hak-hak pekerja yang tidak sah.

d. Tidak melaporkan terjadinya kerusakan pada mesin atau peralatan yang diketahui yang menjadi tanggung jawabnya.

e. (3) Tiga kali menolak perintah yang wajar untuk mengerjakan hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, sedangkan Perusahaan dengan pasti mengetahui bahwa Pekerja tersebut mampu dan berkesempatan melakukan perintah tersebut.

f. Menolak perintah, petunjuk dan larangan petugas keamanan atau atasan yang berwenang dalam rangka pemeliharaan dan keselamatan/keamanan lingkungan Perusahaan.

g. 6 (enam) kali mangkir/alpha tidak berturut-turut dalam sebulan;

h. Membatasi atau menghambat pekerjaan dengan sengaja yang mengakibatkan kurangnya hasil produksi;

i. Merusak pengumuman milik Perusahaan dan atau Serikat Pekerja;

j. Baik sengaja atau karena kelalaiannya sendiri mengakibatkan rusaknya barang milik perusahaan atau teman sekerja;

k. Membawa kendaraan perusahaan tanpa izin resmi mengendarai kendaraan tersebut;

l. Menyebarkan/mengedarkan pamflet/bulletin, selebaran dan lain-lain yang isinya menghasut tanpa seizin Perusahaan dan serikat pekerja atau coret-coret di dalam lingkungan Perusahaan.

5. Pelanggaran Berat dengan diberi tindakan Pemutusan Hubungan Kerja:

a. Melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang dan/atau uang milik perusahaan;

b. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan;

c. Mabuk, meminum minuman keras yang memabukkan, memakai dan/atau mengedarkan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja;

d. Melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja;

e. Menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau Pengusaha di lingkungan kerja;

f. Melakukan praktek rentenir di dalam Perusahaan atau sejenis bank gelap;

g. Membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

h. Dengan ceroboh atau sengaja merusak atau membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik Perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi Perusahaan;

i. Dengan ceroboh atau sengaja membiarkan teman sekerja atau Pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja;

j. Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan negara; atau

k. Melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang diancam pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

l. Melakukan pungutan dana kepada calon pekerja di dalam proses perekrutan karyawan baru di dalam Perusahaan.

m. Melakukan pungutan liar/illegal dalam bentuk apapun kepada karyawan Perusahaan.

PASAL 43: PEMBEBASAN TUGAS/SKORSING

Skorsing dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

PASAL 44: HUBUNGAN KERJA PUTUS KARENA HUKUM

Hubungan kerja dianggap putus karena hukum dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Pekerja masih dalam masa percobaan kerja, dan dinyatakan tidak lulus percobaan;
2. Pekerja mengajukan permintaan pengunduran diri secara tertulis atas kemauan sendiri;
3. Pekerja mencapai usia pensiun;
4. Pekerja yang mangkir selama 5 (lima) hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil secara patut oleh Pengusaha sebanyak 2 (dua) kali.

PASAL 45: PENGUNDURAN DIRI DARI PEKERJA

Bagi Pekerja yang akan mengundurkan diri dari perusahaan harus memberitahukan secara tertulis pada Perusahaan sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu bagi pekerja level/jabatan operator dan 1 (satu) bulan sebelumnya untuk pekerja level/jabatan staff ke atas pada akhir bulan berjalan.

PASAL 46: PENGUNDURAN DIRI

1. Bagi Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri dari Perusahaan, harus mengajukan permohonan pengunduran diri sesuai ketentuan yang berlaku di dalam PKB ini. Mengenai uang pisah mengacu kepada Pasal 46 ayat 2 pada PKB ini.
2. Besarnya uang pisah yang diberikan Perusahaan kepada karyawan sebagai berikut:

PASAL 47: PENSIUN

1. Usia Pensiun adalah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku atau pekerja yang telah memasuki masa kerja 22 (dua puluh dua) tahun, maka pekerja dapat dipensiunkan oleh Perusahaan.
2. Pekerja yang telah memasuki usia seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, dapat mengajukan pensiun atas kemauan sendiri dengan mendapatkan ijin dari Pengusaha.
3. Perusahaan wajib memberikan uang pensiun yang besarnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII: UANG PESANGON DAN JASA

Penetapan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang ganti kerugian ini didasarkan pada peraturan UU yang berlaku.

PASAL 48: PERHITUNGAN UANG PESANGON, PENGHARGAAN, MASA KERJA & GANTI RUGI

BAB XIV: PENYELESAIAN KELUH KESAH

PASAL 49: PENYAMPAIAN KELUH KESAH

1. Pada dasarnya baik Perusahaan maupun Serikat Pekerja senantiasa untuk menghindari hal-hal menyangkut keluh kesah Pekerja.
2. Perusahaan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk menyampaikan keluh kesah dalam hubungan kerja, sepanjang penyampaian keluh kesah tersebut tidak melanggar ketentuan dalam PKB ini, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
3. Prosedur penyampain keluh kesah adalah sebagai berikut:

• Prosedur tahap awal, Pekerja dapat menyampaikan keluh kesah kepada atasan langsung untuk dimohonkan penyelesaiannya dengan berdasarkan pada prinsip musyawarah untuk mufakat secara kekeluargaan dengan waktu selama 3 (tiag) hari kerja;
• Jika keluh kesah kepada atasan langsung belum mendapatkan penyelesaian, maka pekerja tersebut dapat menyampaikan kepada Atasan yang lebih tinggi;
• Jika keluh kesah kepada atasan yang lebih tinggi belum mendapatkan penyelesaian, maka pekerja tersebut dapat menyampaikan kepada bagian personalia.
• Jika keluh kesah kepada bagian personalia, maka Pekerja tersebut dapat menyampaikan kepada Serikat Pekerja dan akan diselesaikan secara Bipartit.

BAB XV: PENUTUP

PASAL 50: MASA BERLAKUNYA PKB

1. Perjanjian Kerja Bersama ini dinyatakan sah setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan diberlakukan terhitung sejak tanggal Penetapan dan di tanda tangani PKB ini.
Masa berlakunya Perjanjian Kerja Bersama paling lama 2 (dua) tahun.
2. Perjanjian Kerja Bersama sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 1 (satu) tahun. Berdasarkan kesepakatan tertulis antara Pengusaha dan Serikat Pekerja.
3. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama berikutnya dapat dimulai paling cepat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Bersama yang sedang berlaku.
4. Dalam hal ini perundingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak mencapai kesepakatan maka perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku, tetap berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun.

PASAL 51: PERATURAN PERALIHAN

1. Hal-hal yang belum diatur secara jelas dan tertulis didalam PKB ini, akan dirundingkan dan disepakati antara Perusahaan dan Serikat Pekerja merujuk kepada peraturan yang berlaku.
2. Perjanjian kerja bersama ini dinyatakan berlaku dan sah kecuali adanya ketentuan didalamnya yang dinyatakan tidak sah oleh pengadilan atau bertentangan dengan peraturan pemerintah dan undang-undang yang baru di kemudian hari;
3. Perjanjian kerja bersama ini berlaku untuk Pekerja dan Pengusaha.
4. Masing-masing pihak dapat menegur apabila melanggar isi PKB ini baik secara lisan maupun tertulis.

PASAL 52: SOSIALISASI PKB

1. Pihak pengusaha diharuskan memperbanyak PKB Perusahaan.
2. Masing-masing pihak wajib mentaati dan mengindahkan isi dari ketentuan dalam PKB ini.
3. Pengusaha dan serikat pekerja wajib menjelaskan kepada seluruh pekerja agar mengetahui dan melaksanakan perjanjian kerja bersama ini.
4. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau menjalankan isi PKB ini, maka salah satu pihak dapat melakukan teguran baik lisan maupun tulisan kepada pihak lainnya.

PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA

PSP SPN PT FORTA-LARESEMANAJEMEN PT FORTA-LARESE