PERJANJIAN KERJA BERSAMA ANTARA PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk DENGAN SPN PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk TAHUN 2021 - 2023

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

Perjanjian Kerja Bersama ini ( Perpanjangan ke-13 ) dibuat guna mewujudkan Hubungan Kerja yang serasi, selaras, seimbang antara Pekerja/Serikat Pekerja dengan Pengusaha sebagai pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila dengan azas kekeluargaan dan musyarawarah mufakat, saling menghargai, menghormati, membina dan memelihara, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta memperhatikan perundang-undangan yang berlaku.

Maksud dan tujuan disusunnya P.K.B. ini ialah :

1. Menegaskan dan menjelaskan hak dan kewajiban Pengusaha, Pekerja/Serikat Pekerja.

2. Menetapkan syarat-syarat kerja bagi Pekerja.

3. Menciptakan dan memperkuat Hubungan Kerja yang harmonis antara Peng- usaha dengan Pekerja/Serikat Pekerja.

4. Mengatur tata cara penyelesaian keluh kesah , perbedaan pendapat dan perselisihan yang timbul antara Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja .

5. Mengembangkan serta melanjutkan Hubungan dan Kerjasama yang baik antara Pengusaha dengan Pekerja/Serikat Pekerja.

Maka Pengusaha dan Pekerja/Serikat Pekerja akan berusaha dalam bidangnya masing-masing secara terpadu untuk terus-menerus membina para pekerja baik

mental, fisik maupun keterampilannya disamping mengusahakan agar tiap Pekerja dan Pengusaha menjalankan dengan baik P.K.B. ini, demi tercapainya maksud dan tujuan di atas..

Kedua pihak yakin , bahwa dengan diadakannya P.K.B. ini , yang dilaksanakan sebaik-baiknya, dapat ditingkatkan suasana tenteram dan gairah kerja , produksi

dan produktivitas dalam Perusahaan.

Dengan demikian P.T. Centex dan para Pekerjanya akan dapat memberikan sumbangan untuk pembangunan Bangsa Indonesia seutuhnya.

BAB I KETENTUAN-KETENTUAN UMUM

Pasal 1 PIHAK-PIHAK YANG MENGADAKAN PERJANJIAN

Pihak yang mengadakan Perjanjian Kerja Bersama ini ialah :

PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk ( disingkat PT. CENTEX ) , yang berkedudukan di Jakarta, alamat Jalan Raya Bogor KM. 27 Ciracas, Jakarta

Timur, yang didirikan berdasarkan Akte Notaris Djojo Muljadi, S.H. tanggal 25 Januari 1971 No. 90 dengan Surat Izin Usaha Nomor 16/DJAI/IUT-III/PMA/I/1989. Keanggotaan APINDO Nomor B.1.51.497/DPP/1992 yang untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut Pengusaha dengan :

PIMPINAN SERIKAT PEKERJA, SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT.CENTEX disingkat PSP SPN PT. CENTEX , yang berkedudukan di Jakarta , Alamat Jalan Raya Bogor KM. 27 Ciracas , Jakarta Timur yang telah terdaftar di - Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia di bawah Nomor 176/IV/P/VIII/2001, tanggal 20 Agustus 2001, yang bertindak mewakili untuk dan atas nama anggotanya (Pekerja) dan untuk selanjutnya di dalam perjanjian ini disebut Serikat Pekerja.

Pasal 2 ISTILAH-ISTILAH

Istilah-istilah yang digunakan dalam P.K.B. ini masing-masing mempunyai makna sebagai berikut :

1. Perjanjian Kerja Bersama , disingkat P.K.B. ialah perjanjian ketenaga kerjaan sebagaimana dimaksudkan dan diatur dalam Undang-Undang No. 21/1954 , Tentang Perjanjian Perburuhan (Lembaran Negara No. 69/1954).

2. Pihak ialah Pihak dalam Perjanjian Kerja Bersama ini.

3. Perjanjian Kerja ialah perjanjian kerja individuil yang diadakan oleh masing -masing Pekerja dengan Pengusaha yang isinya tidak boleh bertentangan dengan Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan Ketentuan -Ketentuan dalam P.K.B. ini.

4. Hubungan Kerja ialah hubungan hukum antara Pekerja dan Pengusaha, yang diciptakan oleh Perjanjian Kerja.

5. Perusahaan ialah perusahaan yang diselenggarakan oleh Pengusaha.

6. Lingkungan Pabrik ialah daerah terpagar yang merupakan kompleks pabrik milik Pengusaha, yang terletak di Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta.

7. Pekerja Bulanan II adalah Pekerja yang upahnya ditetapkan secara bulanan dan dibayarkan tiap bulan sekali, dan diatur sesuai lampiran (nomor 3).

8. Pekerja Bulanan Tetap ialah Pekerja yang upahnya ditetapkan secara bulanan dan dibayar tiap bulan sekali.

9. Undang-Undang (dengan huruf besar) ialah Undang-Undang dalam arti formal.

10. Undang-Undang (dengan huruf kecil) ialah undang-undang dalam arti material.

11. Peraturan Tata Tertib ialah Peraturan yang dibuat dan dikeluarkan oleh Pengusaha yang berisi ketentuan-ketentuan umum dan sebelumnya harus dibicarakan dengan Serikat Pekerja seperti : ketentuan-ketentuan mengenai kewajiban Pekerja terhadap keamanan harta benda milik Perusahaan, menjaga Kepentingan bersama, kewajiban Pekerja yang berhubungan dengan pekerjaannya, menjaga keselamatan kerja, kebersihan, kesehatan, ketenteraman, ketertiban serta keamanan dalam lingkungan pabrik demi untuk menjamin kelancaran jalannya Perusahaan.

12. Konsultasi ialah mendengarkan pendapat tanpa diikat oleh pendapat tersebut.

13. Kerja lembur adalah kerja yang dilakukan di luar atau melampaui jam kerja yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang.

14. Upah ialah pendapatan Pekerja terdiri dari upah pokok, tunjangan uang makan, tunjangan giliran (shift), tunjangan jabatan, tunjangan Keluarga dan tunjangan Perumahan sebagaimana diterangkan dalam pasal 20 P.K.B. ini.

15. Keluarga Pekerja ialah seorang isteri dan anak-anak yang syah dari Pekerja di bawah umur 21 tahun yang belum menikah dan terdaftar dalam administrasi Perusahaan.

16. Dalam hal seorang Pekerja wanita yang suaminya meninggal dunia atau bercerai selama Pekerja tersebut belum menikah kembali, maka anak yang ditinggalkan menjadi tanggungan pekerja wanita tersebut , dengan keterangan yang syah dari Instansi yang berwenang yang ada hubungannya dengan hal tersebut.

16. Surat peringatan untuk team adalah surat peringatan diberikan kepada semua personil dalam suatu team .

17. Surat Peringatan perorangan adalah surat peringatan diberikan kepada pekerja itu sendiri .

Pasal 3 RUANG LINGKUP P.K.B

Pasal 4 MASA BERLAKUNYA P.K.B.

1. P.K.B. berlaku untuk masa 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal ditanda tangani.

2. Bila selama 2 (dua) tahun tidak ada pihak yang menyatakan kehendaknya untuk memperbaharui P.K.B, maka P.K.B. ini dianggap diperpanjang masa berlakunya dengan satu tahun.

3. Dalam hal kedua atau salah satu pihak menyatakan kehendaknya untuk memperbaharui P.K.B. ini, maka harus menyampaikan permintaannya

secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa berlakunya P.K.B. ini berakhir, kedua pihak segera memasuki perundingan untuk mengadakan P.K.B. baru.

4. Selama perundingan termaksud dalam ayat 3 belum menghasilkan P.K.B. baru maka P.K.B ini tetap berlaku.

Pasal 5 PERUBAHAN DALAM P.K.B.

1. Bila selama berlakunya P.K.B. ini timbul keadaan luar biasa yang tidak terduga- duga dan memberi alasan kuat untuk mengadakan perubahan dalam P.K.B. ini, maka masing-masing pihak berhak mengusulkan perubahan dalam P.K.B. ini kepada pihak lainnya.

2. Bila usul termaksud dalam ayat 1 diterima pihak lainnya, kedua pihak segera mengadakan perundingan tentang perubahan yang diusulkan itu.

3. Dalam hal usul termaksud dalam ayat 1 ditolak oleh pihak lainnya atau pe - rundingan termaksud dalam ayat 2 tidak menghasilkan suatu persetujuan maka perselisihan ketenaga kerjaan yang timbul itu diselesaikan menurut ketentuan dalam pasal 50 P.K.B. ini dan ketentuan-ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 6 KEWAJIBAN PENGUSAHA DAN SERIKAT PEKERJA BERKENAAN DENGAN PELAKSANAAN P.K.B.

Baik Pengusaha maupun Serikat Pekerja berkewajiban moral dan harus menjalankan tindakan-tindakan dalam bidangnya masing-masing yang diperlukan demi pelaksanaan P.K.B. ini dengan sebaik-baiknya, antara lain dengan memberi penerangan kepada Pekerja tentang isi dan maksud P.K.B. ini.

BAB II HAK DAN KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA

Pasal 7 PENGAKUAN DAN JAMINAN TERHADAP SERIKAT PEKERJA

1. Pengusaha mengakui Serikat Pekerja Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang mewakili pekerja yang bekerja pada Perusahaan.

2. Pengusaha tidak menghalang-halangi dan memberi kesempatan kepada Serikat Pekerja dan anggota-anggotanya untuk menjalankan kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja sepanjang kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan per- undang-undangan yang berlaku dengan tidak mengabaikan kepentingan kedua belah pihak.

4. Serikat Pekerja memberitahukan secara tertulis kepada Pengusaha tentangkeanggotaan dan kepemimpinan Serikat Pekerja setiap terjadi perubahan.

Pasal 8 KEANGGOTAAN SERIKAT PEKERJA

1. Semua Pekerja yang mempunyai Hubungan Kerja dengan Pengusaha dapat menjadi anggota Serikat Pekerja . Pada saat penerimaan Pekerja baru, pihak Pengusaha memberikan penjelasan tentang peraturan dan tata tertib perusahaan , K-3 . Serikat Pekerja pada saat itu dapat menjelaskan tentang keanggotaan Serikat Pekerja .

2. Pengusaha tidak akan mengurangi kebebasan Pekerja sebagaimana termaksud dalam ayat 1 untuk menjadi anggota Serikat Pekerja.

Untuk Kedudukan-kedudukan, jabatan-jabatan dan tugas berikut ini dinyatakan tidak dapat dipegang/dijalankan bersamaan dengan keanggotaan Serikat Pekerja ,yaitu :

a. Ass. Manager ke atas.

b. Pengawas (Shunin) di Seksi Personalia dan Accounting ( Finance ).

c. Petugas keamanan (SATPAM).

Pasal 9 FASILITAS DAN BANTUAN KEPADA SERIKAT PEKERJA DAN ANGGOTANYA

1. Pada prinsipnya segala kegiatan Serikat Pekerja dan anggota-anggotanya dilakukan di luar jam-jam kerja dan ditanggung oleh Serikat Pekerja dan/atau anggota-anggotanya mengenai biaya dan sebagainya.

2. Menyimpang dari prinsip tersebut dalam ayat 1 atas permintaan Serikat Pekerja, Pengusaha memberi fasilitas-fasilitas dan bantuan kepada Serikat

Pekerja dan/atau anggota-anggotanya sebagai berikut :

a. Pengusaha memberi hak pakai kepada Serikat Pekerja Ruangan Kantorbeserta perabot dan peralatannya yang diperlukan oleh Serikat Pekerja untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang wajar.

c. Pengusaha bersama Serikat Pekerja dapat menyelenggarakan pertemuan setiap saat bila diperlukan , dan Pihak Serikat Pekerja diberi kesempatan mengadakan pertemuan tersendiri sesuai dengan jadwal yang telah dibuat oleh Serikat Pekerja.

3. Pengusaha membantu melakukan pungutan iuran anggota-anggota Serikat Pekerja dengan memotong upah Pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan/Undang-Undang yang berlaku (Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 04/Men/1996 tentang Check of system). Pemotongan tersebut berdasarkan surat permintaan dari Serikat Pekerja terhadap anggotanya .

4. Hal-hal mengenai ketentuan dalam memberikan fasilitas-fasilitas dan bantuan kepada Serikat Pekerja sebelum ditetapkan, harus disampaikan kepada Pengusaha oleh Serikat Pekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) hari , kecuali pada hal-hal yang mendadak, dengan melampirkan jadwal pertemuan .

BAB III HUBUNGAN KERJA

Pasal 10 PENERIMAAN CALON PEKERJA

1. Pengusaha berhak untuk menetapkan/mengatur penerimaan calon Pekerja , jenis dan jumlahnya , syarat-syarat dan tatacara penerimaan dan lain sebagainya sebagaimana menurut keperluan Perusahaan berdasarkan ketentuan Perundangundangan yang berlaku.

2. Mereka yang diterima menjadi Pekerja , harus menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan surat-surat lainnya yang ditentukan oleh Pengusaha.

3. Dalam Perjanjian Kerja termaksud dalam ayat 2 Pengusaha dan Pekerja tunduk kepada ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata, Buku Ketiga titel VII A.

4. Mereka yang diterima menjadi Pekerja, dapat diberi status ;

a. Pekerja Bulanan II

b. Pekerja Bulanan Tetap

dan ditempatkan di departemen, seksi, regu atau kesatuan kerja lain dengan kemungkinan untuk pindah : tugas, departemen, seksi, regu, atau kesatuan kerja lain dan kenaikan atau penurunan pangkat menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja P.K.B. , Peraturan Tata Tertib Perusahaan dan / atau undang-undang yang berlaku.

Pasal 11 MASA PERCOBAAN

2. Selama masa percobaan baik Pengusaha maupun Pekerja berhak untuk sewaktu-waktu memutuskan Hubungan Kerja, bagi Pengusaha tanpa dibebani kewajiban membayar uang pesangon atau ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pekerja.

3. Dalam hal Pekerja mengakhiri masa percobaan dengan hasil baik menurut penilaian Pengusaha, Hubungan Kerja dilangsungkan dan Pekerja mendapat status Pekerja Bulanan II atau Pekerja Bulanan Tetap .

4. Dalam hal termaksud dalam ayat 3 masa percobaan dihitung sebagai masa kerja .

BAB IV PERATURAN KERJA

Pasal 12 PERATURAN TATA TERTIB PERUSAHAAN

Pengusaha dapat menetapkan / mengeluarkan Peraturan Tata Tertib Perusahaan sebagaimana tercantum dalam pasal 2 ayat 11 ketentuan P.K.B. ini .

Pasal 13 HARI DAN JAM KERJA

(1) Hari dan Jam Kerja.

a. Bagi Pekerja yang tidak dalam giliran

1.Jam Kerja adalah :

Dari Hari Senin s/d Hari Jum’at ; pk. 08.00-16.00. Dengan waktu istirahat Hari Senin s/d Kamis pk. 12.00-12.45, Hari Jum’at pk. 12.00-13.00. Pada Hari Sabtu : pk. 08.00-12.00 (tanpa istirahat).

2. Hari kerja tiap minggunya adalah : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu. Hari Minggu adalah hari istirahat mingguan

1. Jam kerja adalah :

Hari Senin s/d Hari Jum’at ; pk. 08.00-16.45. Dengan waktu istirahat Hari Senin s/d Kamis pk. 12.00-12.45. Hari Jum’at pk. 12.00-13.15.

2. Hari kerja tiap minggunya adalah : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at . Hari Sabtu dan Minggu adalah hari istirahat mingguannya.

c. Khusus bagi pekerja yang bekerja di Gudang Grey, Gudang Finish goods , Wrapping, Tounu & Planning didalam departemen Dyeing .

1. Jam kerja

Hari Senin s/d Sabtu : pk. 08.00 – 16.00

Dengan waktu istirahat :

Hari Senin s/d Kamis : pk. 12.00 – 12.45

Hari Jum’at : pk. 12.00 – 13.15

Hari Sabtu : pk. 12.00 – 12.45

2. Hari kerja tiap minggunya adalah : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum’at dan Sabtu . Hari Minggu adalah hari istirahat mingguannya. Dan dari pada itu, pekerja yang bekerja pada hari Sabtu , bekerja 3 jam sebagai kerja lembur .

d. Bagi Pekerja yang bekerja dalam giliran 4 kelompok /3 giliran.

1. Jam kerja adalah ;

Giliran Pagi : pk. 06.00-14.00

Giliran Siang : pk. 14.00-22.00

Giliran Malam : pk. 22.00-06.00

Dipotong waktu istirahat 45 menit ditengahnya untuk tiap giliran, sesuai kesepakatan bersama 03 Agustus 2017, dalam pada itu ;

1.1.Tiap kelompok Pekerja yang bekerja dalam giliran malam bekerja satu seperempat jam sebagai kerja lembur.

2.1. Tiap kelompok Pekerja bekerja lima jam sebagai kerja lembur pada tiap hari yang ke-28.

2. Tiap kelompok Pekerja mendapat satu hari istirahat setelah bekerja tiga hari berturut-turut menurut jadwal yang ditentukan oleh Pengusaha.

e. Bagi Pekerja yang bekerja dalam 3 kelompok/3 giliran.

1. Jam kerja adalah ;

Giliran Pagi : pk. 06.00-14.00

Giliran Siang : pk. 14.00-22.00

Giliran Malam : pk. 22.00-06.00

dipotong waktu istirahat satu jam di tengahnya untuk tiap giliran, untuk pelaksanaannya sesuai kesepakatan bersama 03 Agustus 2017, dalam pada itu ;

1.1 Tiap kelompok Pekerja yang bekerja dalam giliran malam, bekerja satu jam sebagai kerja lembur.

1.2 Tiap kelompok Pekerja yang bekerja Hari Sabtu, bekerja dua jam sebagai kerja lembur.

2. Hari kerja tiap minggunya adalah Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

Jum’at dan Sabtu.

Hari Minggu adalah hari istirahat mingguan.

f. Khusus bagi Pekerja yang bekerja dalam 3 kelompok/3 giliran, seperti

petugas keamanan (SATPAM).

1. Jam kerja adalah ;

Giliran Pagi : pk. 06.00-14.00

Gilran Siang : pk. 14.00-22.00

Giliran Malam : pk. 22.00-06.00

dipotong satu jam waktu istirahat di tengah-tengahnya untuk tiap giliran. Dalam pada itu :

1.1 Tiap kelompok Pekerja, yang bekerja dalam giliran malam bekerja satu jam sebagai kerja lembur.

1.2 Tiap kelompok, yang mendapat hari istirahat, bekerja dua jam sebagai kerja lembur pada hari sebelum hari istirahat.

2. Tiap Pekerja bekerja enam hari dan mendapat satu hari istirahat tiap minggunya, yang didapatnya secara bergilir menurut jadwal yang ditentukan oleh Pengusaha.

g. Bagi Pekerja yang bekerja dalam 2 kelompok/2 giliran.

1. Jam Kerja adalah ;

Giliran Pagi : pk. 06.00-14.00

Giliran Siang : pk. 14.00-22.00

dipotong waktu istirahat satu jam di tengahnya untuk setiap giliran.

Untuk pelaksanaannya sesuai kesepakatan bersama 03 Agustus 2017 . Dalam pada itu ;

1.1 Tiap kelompok Pekerja, yang bekerja pada Hari Sabtu bekerja dua jam sebagai kerja lembur.

2. Hari kerja tiap minggunya adalah : Senin, Selasa, Rabu, Kamis,

Jum’at dan Sabtu.

Hari Minggu adalah hari istirahat mingguannya.

h. Seluruh karyawan sewaktu masuk dan pulang kerja diwajibkan untuk

melaksanakan absensi ‘lima jari’ di mesin absensi .

(2)Dengan mengindahkan ketentuan undang-undang yang berlaku Pengusaha dapat merubah peraturan tentang jam kerja, waktu istirahat, hari kerja dan hari istirahat , bila dipandang perlu demi kelancaran jalannya Perusahaan.

Untuk tiap perubahan termaksud dalam ayat ini, sebelumnya dibicarakan

dengan Serikat Pekerja. Dengan memperhatikan peraturan dalam undang-undang yang berlaku Pengusaha dapat memindahkan jam kerja, waktu istirahat seorang atau beberapa orang atau kelompok Pekerja dari yang telah ditetapkan menurut jadwal ke waktu lain , manakala ada keperluan untuk kelancaran pekerjaan dalam Perusahaan yang sebelumnya dibicarakan dengan Serikat Pekerja.

Pasal 14 KERJA LEMBUR

Pada dasarnya kerja lembur bersifat sukarela, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti :

1. Terhadap pekerjaan yang bila tidak diselesaikan dengan segera akan membahayakan kesehatan dan keselamatan Pekerja.

2. Apabila dalam jangka waktu tertentu banyak pekerjaan tertunda.

3. Untuk memenuhi segera permintaan konsumen.

4. Untuk hari ke-6 dan ke-28 sesuai dengan kelompok/giliran masing-masing. Terhadap kerja lembur tersebut, Pekerja yang menjalankan harus sesuai dengan bidang kerjanya, kecuali dalam keadaan darurat atau karena tertunda produksi yang disebabkan antara lain :

a. Alat produksi yang mendadak rusak

b. Petugas yang bersangkutan tidak hadir.

c. Kebakaran, bencana alam dan lain-lain.

5. Bagi Pekerja tidak dalam giliran (Day Time) yang dibutuhkan tenaganya untuk tugas perbaikan mesin pada malam hari, Perusahaan memberi fasilitas berupa :

a. Apabila pekerjaan yang dikerjakan selesainya melebihi dari pk. 24.00, maka kepada Pekerja yang bersangkutan diberi jam istirahat tambahan hingga pk. 12.00. Tetapi jika pekerjaan tersebut selesai hingga sebatas pk. 24.00 maka kepadanya tidak diberikan jam istirahat tambahan.

b. Kepada Pekerja yang dipanggil untuk tugas tersebut diberi perangsang sebesar Rp 23.000 ( Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah ) .

Pasal 15 CUTI

Cuti, selama mana seorang Pekerja dibebaskan untuk menjalankan pekerjaannya diberikan kepada Pekerja dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

2. Cuti Tambahan

Di berikan cuti tambahan setiap tahunnya kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Masa kerja 6 tahun sampai dengan 12 tahun sebanyak 4 hari selama 6 tahun

b. Masa kerja 12 tahun sampai dengan 18 tahun sebanyak 6 hari selama 6 tahun

c. Masa kerja 18 tahun lebih sebanyak 8 hari

Hak cuti tambahan tiap tahunnya timbul bersamaan dengan lahirnya hak atas cuti tahunan setelah P.K.B.ini berlaku dan diberlakukan sebagai cuti tahunan.

Pelaksanaan ketentuan mengenai cuti tahunan dan cuti tambahan diatur oleh Pengusaha.

3. Cuti Sakit

Cuti sakit diberikan kepada Pekerja karena sakit biasa atau sakit akibat kecelakaan kerja selama waktu yang diperlukan untuk menyembuhkan diri dari sakit, menurut surat keterangan dokter Perusahaan atau dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha .

(U.U. No. 1 tahun 1951 pasal 13 ayat 1).

5. Cuti Hamil

6. Cuti Khusus

Cuti khusus diberikan Pekerja atas permintaannya dalam hal-hal :

b. Pernikahan anak syah Pekerja selama 3 ( tiga ) hari.

d. Khitanan anak syah Pekerja selama 2 ( dua ) hari.

3. Pembaptisan anak syah Pekerja selama 2 ( dua ) hari.

g. Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia selama 1 ( satu) hari .

g, Pemberitahuan disertai surat domisili dan surat kematian dari instansi terkait .

h. Kakak/adik (kandung) Pekerja meninggal dunia selama 1 ( satu ) hari.

i. Pekerja harus memenuhi panggilan atau kewajiban dari/untuk Pemerintah Berdasarkan undang-undang selama waktu yang diperlukan untuk memenuhi panggilan/kewajiban tersebut.

j. Pekerja yang mengalami musibah bencana alam, kebakaran selama 2 ( dua ) hari, apabila Pekerja yang bersangkutan pada saat terjadi sedang libur maka diberikan pada hari berikutnya.

k. Pekerja beragama islam hendak menjalankan Ibadah Haji sesuai dengan ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah No. 8/1981.

l. Pekerja melaksanakan ibadah umroh selama 3 ( hari ) dan hanya sekali selama pekerja bekerja di PT. Centex

Pelaksanaannya akan diatur kasus demi kasus oleh Pengusaha dengan

mengingat keadaan / kepentingan Perusahaan. Prosedur permintaan dan pemberian cuti khusus ini diatur oleh Pengusaha dan diberikan tepat pada waktu pelaksanaan keperluan dimaksud dan tidak dapat

diganti ke hari lain.

Dan untuk dua kasus yang terjadi pada satu hari dipakai hari cuti yang terbanyak. Dan untuk bencana alam/kebakaran dapat diberikan bila yang terkena adalah rumah tempat tinggal Pekerja yang bersangkutan.

Pasal 16 MUTASI

Untuk kepentingan Perusahaan atau keperluan lain yang wajar , dengan tidak bermaksud memberi hukuman kepada Pekerja , Pengusaha dapat setiap waktu menugaskan Pekerja pindah tugas antara lain :

a. keperluan untuk menyesuaikan kemampuan kerja Pekerja dengan pekerjaan yang harus dilakukannya.

b. kenaikan pangkat atau kemajuan Pekerja.

c. effisiensi kerja dan kelangsungan hidup Perusahaan dengan tetap mentaati norma-norma kerja/undang-undang ketenaga kerjaan.

d. reorganisasi Perusahaan.

e. kesehatan dan keselamatan Pekerja.

f. untuk menghindari Pemutusan Hubungan Kerja.

2. Pemindahan Pekerja termaksud dalam ayat 1 tidak boleh mengurangi hak-hak Pekerja kecuali dalam hal-hal pemindahan Pekerja ditugaskan dengan maksud tersebut dalam ayat 1 sub f dalam hal mana hak-hak Pekerja ditetapkan sesuai dengan pekerjaannya yang baru , dan harus diberitahukan dan dirundingkan terlebih dahulu dengan Pekerja yang bersangkutan atau bila diperlukan dapat didampingi oleh Serikat Pekerja.

3. Pekerja dapat menolak pemindahannya termaksud dalam ayat 1 bila hal ini didasarkan atas alasan yang wajar, yang dapat diterima oleh Pengusaha.

4. Pekerja yang menolak perintah pemindahannya termaksud dalam ayat 1, tanpa memberi alasan yang wajar yang dapat diterima oleh Pengusaha dapat dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja.

Pasal 17 HARI LIBUR

Pasal 18 PERLENGKAPAN KERJA

Perusahaan meminjamkan perlengkapan kerja sesuai dengan sifat pekerjaan di masing-masing bagian.

Pasal 19 PERLENGKAPAN BERKENDARAAN

Untuk keselamatan kita bersama , Pekerja yang mengemudikan kendaraan, wajib ;

a. Melengkapi kendaraan bermotor sesuai standard yang berlaku

( spion, lampu, kendaraan roda dua memakai helm, dan lainnya )

b. Mempunyai Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku .

c. Mematuhi peraturan lalu-lintas

Pekerja yang tidak melengkapi tersebut diatas, kendaraannya tidak diijinkan masuk area PT Centex .

BAB V PENGUPAHAN

Pasal 20 UPAH POKOK DAN TUNJANGAN-TUNJANGAN

(1) Sebagai imbalan terhadap kerja Pekerja, Perusahaan memberikan kepada Pekerja upah terdiri dari komponen-komponen sebagai berikut :

B. Tunjangan-Tunjangan yaitu ;

3. Tunjangan Jabatan (Rank)

Tunjangan jabatan diberikan kepada Pekerja, yang memegang jabatan ;

a. pemimpin regu (Gocho)

b. pengamat (Hancho)

4. Tunjangan Keluarga

Tunjangan Keluarga diberikan kepada Pekerja adalah ;

a. Isteri pertama atau suami yang syah yang menjadi tanggungan

Pekerja.

b. Anak Pekerja yang syah atau anak angkat yang disyahkan menuruthukum, yang berumur kurang dari 21 tahun tidak atau belum pernah kawin dan menjadi tanggungan Pekerja.

Jika seorang karyawati akan mengajukan tunjangan keluarga harus Melampirkan Surat keterangan dari Kelurahan setempat, dengan menerangkan suami tidak bekerja.

5. Tunjangan Perumahan

Kepada Pekerja yang mempunyai masa kerja lebih dari lima tahun diberikan tunjangan perumahan. Pemberian tunjangan perumahan dimulai bersamaan dengan lahirnya cuti baru.

2. Upah pokok dan tunjangan-tunjangan tersebut dalam ayat 1 tiap-tiap tahun ditinjau kembali oleh Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja melalui perundingan untuk mencapai persetujuan bersama , dengan mempertimbangkan :

a. Indeks Harga Konsumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

b. Ketentuan Pemerintah tentang Pengupahan.

c. Kemampuan Perusahaan.

d. Faktor-faktor lain yang relevan

e. Upah pokok dan tunjangan-tunjangan yang telah ditinjau kembalitermaksud di atas mulai berlaku secara formal pada tanggal 21Desember tahun yang bersangkutan.

(3) Selain kenaikan upah pokok termaksud dalam ayat 2 :

a. Tiap Pekerja yang telah bekerja lebih dari satu tahun mendapat kenaikan upah pokok tiap tahunnya karena bertambah masa kerja pada perusahaan yang digolongkan sebagai berikut :

1. Masa kerja 1 tahun sampai dengan 3 tahun.

2. Masa kerja 3 tahun sampai dengan 6 tahun.

3. Masa kerja 6 tahun sampai dengan 9 tahun.

4. Selanjutnya digolongkan untuk setiap pertambahan tiga tahun masa

kerja.

Jumlah kenaikan ini ditetapkan oleh Pengusaha bersama - sama

dengan Serikat Pekerja melalui Perundingan .

Pasal 21 PERANGSANG

Untuk meningkatkan kerajinan dan kegairahan kerja Pekerja , Perusahaan memberi perangsang Istimewa yang mana :

Perangsang istimewa diberikan kepada Pekerja , yang harus bekerja empat jam atau lebih pada hari libur resmi (tidak termaksud Hari Minggu biasa) , ditetapkan pada setiap bulan pertama tahun anggaran baru .

Untuk hari-hari libur Idul Fitri, Idul Adha, Hari Natal, dan Tahun Baru Masehi,besar uang perangsang sama , ditetapkan setiap bulan pertama tahun anggaran baru .

Perangsang istimewa tidak mengurangi upah kerja lembur.

Pasal 22 UPAH KERJA LEMBUR

2. Sebagai dasar perhitungan upah kerja lembur digunakan upah sebagaimana diterangkan dalam pasal 19 P.K.B. ini.

3. Perusahaan memberikan tambahan makan bagi pekerja yang bekerja lembur minimal 3 ( tiga ) jam bekerja secara terus menerus, yaitu pada ;

- libur group , libur nasional

- jam setelah bekerja biasa , yang bersangkutan melaksanakan kerja lembur

Pasal 23 MAKANAN KECIL UNTUK PEKERJA YANG BEKERJA DALAM GILIRAN MALAM

1. Untuk menjaga kesehatan, kepada Pekerja yang giliran malam, Perusahaan menyediakan makanan kecil yang bergizi baik.

2. Khusus pada Bulan Puasa, untuk Pekerja giliran malam, makanan kecil diganti dengan makan sahur.

Pasal 24 TUNJANGAN HARI RAYA (TAHUN BARU)

Pasal 25 BONUS

Pasal 26 POTONGAN TERHADAP UPAH PEKERJA SETIAP BULAN

Dengan mengindahkan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku Pengusaha dapat melakukan permotongan dari upah yang dibayarkan tiap bulan untuk hal-hal berikut :

1. pembayaran iuran asuransi kepada BPJS

( BPJS kesehatan , ketenagakerjaan , jaminan pensiun )

2. pembayaran iuran Pekerja sebagai anggota Serikat Pekerja kepada Serikat Pekerja (check of system).

3. pembayaran cicilan hutang Pekerja kepada Perusahaan dan/atau Koperasi.

4. hal-hal lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang atau yang telah disetujui oleh Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Pasal 27 PEMBAYARAN UPAH PEKERJA SELAMA CUTI DAN TIDAK BEKERJA

Upah tetap dibayarkan kepada Pekerja selama cuti dan tidak bekerja dalam hal-hal dan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. dalam hal cuti tahunan dan cuti tambahan, upah dibayar penuh.

3. dalam hal cuti haidh upah dibayar penuh.

4. dalam hal cuti hamil/melahirkan atau gugur kandung dengan ketentuan upah dibayar penuh selama maksimal tiga bulan dan terbatas pada tiga kali melahirkan/gugur kandung.

Dalam hal Pekerja telah mengalami tiga kali melahirkan/gugur kandung dan tidak pernah mempunyai anak, ia dapat diberi satu kali lagi cuti hamil dengan mendapat upah penuh.

5. dalam hal cuti khusus upah dibayarkan penuh, kecuali dalam hal cuti khusus tersebut pasal 15 ayat 6 h P.K.B. ini di dalam hal mana :

a. upah dibayar penuh, bila Pekerja dalam menjalankan panggilan/kewajiban Negara tidak mendapat upah atau tunjangan-tunjangan dari Pemerintah.

b. Perusahaan hanya wajib membayarkan kekurangannya, bila Pekerja dalam menjalankan panggilan/kewajiban Negara mendapat upah atau tunjangan-tunjangan yang jumlahnya lebih kecil daripada upah yang diterimanya dari Perusahaan.

c. kewajiban Perusahaan untuk membayar upah atau kekurangannya tersebut di atas hanya berlaku untuk paling lama satu tahun .

Pasal 28 PAJAK PENGHASILAN

Semua pajak yang dikenakan terhadap penghasilan Pekerja tersebut di dalam P.K.B. ini , dibayar oleh Perusahaan.

Pasal 29 PEMERIKSAAN, PENGOBATAN DAN PERAWATAN PEKERJA YANG SAKIT

Sesuai dengan Perpres nomor 111 tahun 2013 , maka Pemeriksaan , Pengobatan, dan Perawatan Pekerja yang sakit adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur program BPJS kesehatan ;

1. Karyawan/karyawati memilih klinik penanganan pertama bagi diri dan keluarganya. ( pemilihan dilakukan pada waktu mengisi formulir BPJS kesehatan )

2. Jika diperlukan penanganan kesehatan lebih lanjut, maka klinik no.1 diatas akan membuat surat rujukan ke balai pengobatan sesuai dengan penanganan yang diperlukan .

3.2. PT Centex bekerjasama dengan klinik diluar PT Centex, untuk melayani pengobatan kepada karyawan/karyawati yang sedang bekerja diluar hari dan jam kerja Day time , dengan penanganan ;

a. Bersifat pertolongan pertama

b. Tidak dapat membuat surat rujukan berobat ke balai pengobatan

( dokter luar, klinik, rumah sakit, dan balai pengobatan lainnya )

c. Tidak dapat membuat & memberikan resep dokter .

d. Sehubungan dengan kondisi penyakitnya yang memerlukan istirahat, dokter klinik yang bekerjasama dengan PT Centex dapat membuat Surat ijin dokter .

4. PT Centex akan membayar kelebihan biaya yang tidak dicover oleh BPJS kesehatan khusus kepada karyawan/karyawati PT Centex , dengan prosedur ;

a. Memakai prosedur BPJS kesehatan .

b. Untuk bed stay dirumah sakit , khususnya untuk Deputy General Manager keatas, yaitu dari kelas satu ke VIP .

c. Tindakan medis atau Resep obat sehubungan dengan penyakitnya, yang dibuat oleh klinik BPJS kesehatan dan rumah sakit BPJS kesehatan .

5. PT Centex tidak menanggung biaya apapun diluar hal tersebut diatas .

Pasal 30 PAKAIAN SERAGAM KERJA

Pakaian seragam kerja diberikan kepada tiap Pekerja dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

1. Dua stel pakaian , masing-masing terdiri dari sebuah kemeja dan sebuah celana panjang bagi Pekerja pria , sebuah blouse dan celana panjang bagi Pekerja wanita, diberikan kepada tiap Pekerja untuk tahun kerja pertama dan selanjutnya satu stel untuk setiap enam bulan kerja , diberikan pada setiap Bulan April dan Bulan Oktober.

2. Diberikan masker sebanyak 4 buah pada bulan April, Agustus, dan Desember .

b. Pekerja yang mempunyai tugas dan tanggung jawab selain tersebut no.3a diatas , mendapat sepatu seragam yaitu sepatu kanvas (sport) seperti selama ini diberikan.

Sepatu kanvas (sport) diberikan setiap bulan Pebruari dan Agustus .

4. Sebuah topi diberikan kepada tiap Pekerja sekali setahun, dibagikan pada setiap Bulan Mei.

5. Pekerja yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan pakaian seragamnya akan mendapat pakaian seragam lain sebagai penggantinya, tetapi ia harus membayar ganti

rugi sebesar harga pakaian seragam itu, sebagaimana ditentukan oleh Pengusaha.

BAB VI JAMINAN SOSIAL

Pasal 31 BANTUAN UNTUK PEMBELIAN KACAMATA

Perusahaan memberi bantuan keuangan kepada setiap Pekerja untuk keperluan pembelian kacamata, yang diperlukan oleh pekerjaannya pada semua bagian/departemen berhubung dengan keadaan matanya , menurut surat keterangan dokter BPJS dan pembelian kacamata tersebut adalah pembelian kacamata yang sudah tidak di cover oleh

BPJS , yaitu sebesar Rp 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ).

Adapun prosedurnya adalah sebagai berikut ;

1. Bantuan pembelian kacamata khusus untuk karyawan/karyawati PT Centex .

2. BPJS kesehatan meng-cover pembelian kacamata satu kali dalam dua tahun .

3. Pembelian pertama per 2 tahun harus memakai fasilitas BPJS kesehatan .

4. Jika didalam periode 2 tahun tersebut karyawan/karyawati sehubungan dengan kondisi matanya memerlukan kacamata dengan ukuran lensa yang berbeda maka perusahaan

akan memberikan bantuan keuangan, dengan prosedur ;

a. Konsultasi dengan dokter perusahaan & mendapatkan surat pengantar dokter .

b. Sewaktu datang ke dokter perusahaan karyawan/karyawati harus memberikan bukti kacamata, copy surat pengantar dokter BPJS & copy kwitansi pembelian kaca mata

pertama periode berjalan .

5. Proses pemberian bantuan pembelian kacamata, baik untuk kelebihan biaya sehubungan dengan nomor 3 dan nomor 4 adalah ;

- Menyerahkan kwitansi asli .

- Dokter perusahaan check kesesuaiannya .

- Kemudian dilakukan proses administrasi .

Pasal 32 BIAYA PERSALINAN PEKERJA YANG MELAHIRKAN

Sesuai dengan Perpres nomor 111 tahun 2013 , maka Pemeriksaan, Pengobatan, dan Persalinan pekerja yang hamil adalah sesuai dengan ketentuan dan prosedur program BPJS kesehatan ( pasal 29 ) .

Pasal 33 ASURANSI SOSIAL BAGI PEKERJA

2. Pekerja yang belum terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan , bila mengalami kecelakaan Kerja , mendapat ganti rugi dan perawatan menurut ketentuan-ketentuan dalam

Peraturan Pemerintah (PP) no.82 tahun 2019

3. Besarnya iuran berdasarkan PP. no. 82 tahun 2019 , PP. no. 45 dan PP. no. 60 tahun 2015 yaitu ;

- Jaminan Kematian 0.30% dari upah, dibayar Pengusaha.

- Jaminan Hari Tua 5,70% dari upah , dibayar Pengusaha 3,70% dan dibayar Pekerja 2%.

4. Penyesuaian iuran asuransi atas gaji baru , dilaksanakan dua bulan sesudah gaji baru selesai dinegosiasikan antara Serikat Pekerja dan Pengusaha .

Pasal 34 ASURANSI SOSIAL BAGI PEKERJA DAN KELUARGA PEKERJA

Adapun besar iuran per bulannya adalah 5.0% dari upah dan atau upah maksimum yang ditentukan oleh BPJS dan atau pemerintah , yang mana ;

a. Pengusaha membayar sebesar 4.0 % .

b. Karyawan/karyawati membayar sebesar 1.0% .

Pasal 35 UANG DUKA CITA, SUMBANGAN PERNIKAHAN DAN KELAHIRAN

2. Sumbangan Pernikahan dan Kelahiran

a. Perusahaan memberikan sumbangan pernikahan pertama kepada Pekerja sebesar Rp. 225.000,- (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

b. Perusahaan memberikan sumbangan biaya kelahiran anak Pekerja sampai dengan anak ketiga sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) untuk pekerja

pria atau pekerja wanita yang mempunyai tunjangan keluarga .

Pasal 36 TUNJANGAN KEPADA PENGEMUDI YANG BERTUGAS DI LUAR JABODETABEK

Pengemudi kendaraan yang bertugas diluar Jabodetabek yang melebihi 8 (delapan) jam atau 100 (seratus) Kilometer dalam satu perjalanan, mendapat tunjangan perjalanan yang diatur oleh pengusaha .

BAB VII KESEJAHTERAAN PEKERJA

Pasal 37 FASILITAS OLAH RAGA

1. Dalam batas-batas kemampuannya Perusahaan memberikan fasilitas dan bantuan lain Kepada Pekerja untuk menjalankan kegiatan olah raga , termasuk penyelenggaraan

pertandingan-pertandingan.

2. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 diatur oleh Pengusaha.

Pasal 38 BANTUAN UNTUK REKREASI

1. Perusahaan memberi bantuan kepada Pekerja dan keluarganya untuk keperluan rekreasi, yang dilakukan sekali setahun.

2. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 akan diatur oleh Pengusaha.

Pasal 39 BANTUAN TRANSPORTASI

Perusahaan tidak menyediakan fasilitas pengangkutan ( transportasi ) kepada pekerja untuk pergi kerja dan pulang kerja .

Pasal 40 FASILITAS TEMPAT IBADAH

1. Perusahaan menyediakan tempat Ibadah untuk pembinaan mental rohani bagi para Pekerja. Pengelolaan Musholla oleh Perusahaan dan pengelolaan Masjid oleh Pengurus masjid dibantu oleh Perusahaan.

2. Untuk pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 Perusahaan menyediakan beberapa fasilitas sesuai dengan keperluan.

Pasal 41 BANTUAN KEPADA KOPERASI PEKERJA

1. Perusahaan memberikan bantuan kepada Koperasi Pekerja, yang didirikan oleh para Pekerja, termasuk yang bukan anggota Serikat Pekerja.

2. Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 diputuskan oleh Pengusaha atas permintaan Koperasi Pekerja.

Pasal 42 PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN KELUARGA BERENCANA DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN

1. Perusahaan wajib untuk mensukseskan Program Nasional Keluarga Berencana .

2. Program Keluarga Berencana adalah merupakan satu bagian yang dapat menunjang untuk peningkatan kesejahteraan Pekerja pada umumnya , untuk itu perlu adanya peran serta secara aktif dari pihak Pekerja maupun Pengusaha .

3. Pengusaha bersedia untuk memberikan kemudahan atau fasilitas dalam

pelaksanaan Program Keluarga Berencana di Perusahaan.

BAB VIII KEMAJUAN PEKERJA

Pasal 43 LATIHAN DAN PENDIDIKAN

2. Selama waktu Pekerja mengikuti latihan/pendidikan termaksud dalam ayat 1 ia mendapat upah dan hak-hak lainnya sebagai Pekerja.

3. Hal-hal mengenai pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1 dan 2 akan ditetapkan / diatur oleh Pengusaha.

Pasal 44 PERUBAHAN STATUS PEKERJA

1. Bagi Pekerja yang mempunyai masa kerja lima tahun lebih, statusnya dirubah Dari Bulanan II menjadi Bulanan Tetap dengan syarat prosentase absen kehadirannya paling sedikit 98.00% termasuk ijin Dokter.

2. Status Pekerja Bulanan tersebut ditinjau setiap tahun dan dihitung dari tanggal 21 Nopember s/d tanggal 20 Nopember tahun berikutnya.

3. Apabila pada tahun berikutnya prosentase kehadirannya kurang dari 98.00% , maka yang bersangkutan statusnya kembali menjadi Bulanan II.

4. Pekerja yang masuk setelah tanggal 21 Nopember maka perhitungan absennya dihitung mulai tanggal 21 Nopember tahun berikutnya.

5. Perubahan status dari Bulanan II menjadi Bulanan Tetap atau sebaliknya dilaksanakan setiap 21 Desember.

BAB IX MENEGAKKAN DISIPLIN DAN PEMELIHARAAN MORAL KERJA

Pasal 45 PERINGATAN

1. Kecuali dalam hal-hal termaksud dalam pasal 52 ayat 2 P.K.B. ini Pengusaha memberi peringatan tertulis kepada Pekerja tiap kali ia melakukan pelanggaran, karena melalaikan kewajibannya atau melakukan perbuatan terlarang berdasarkan Perjanjian Kerja, P.K.B. atau Pertatib.

Surat Peringatan dapat diberikan kepada pekerja untuk perorangan maupun Team . Surat Peringatan untuk team dapat diberikan bila ;

a. Semua pekerja yang berada di team termaksud melakukan kesalahan

b. Terdapat kesalahan didalam satu team termaksud , tetapi tidak ada satu

pekerjapun yang mengakui .

2. Tiap surat peringatan termaksud dalam ayat 1 berlaku untuk jangka waktu ;

a. Surat Peringatan Pertama, berlaku 6 bulan

b. Surat Peringatan Kedua, berlaku 6 bulan

Khusus untuk Surat Peringatan Ketiga, berdiri sendiri dan tidak terpengaruh oleh berakhirnya masa berlaku surat peringatan sebelumnya, berlaku 12 bulan .

3. Pekerja yang melakukan pelanggaran , setelah mendapat Surat Peringatan sampai tiga kali dalam jangka waktu satu tahun , sejak surat peringatan yang pertama yang masih berlaku , dikenakan sanksi Pemutusan Hubungan Kerja dengan berpedoman pada ketentuan - ketentuan dalam Undang – undang Nomor 2 tahun 2004.

4. Dalam hal pelanggaran dinilai berat oleh Pengusaha, Pengusaha dapat memberi Surat Peringatan yang ketiga (terakhir) secara langsung.

5. Pengusaha dapat memberi peringatan terakhir kepada Pekerja yang merokok pada tempat-tempat terlarang di dalam lingkungn pabrik .

6. Tembusan Surat Peringatan yang terakhir disampaikan oleh Pengusaha kepada Pengurus Serikat Pekerja.

Pasal 46 PEMOTONGAN UPAH (GAJI) DAN PENURUNAN PANGKAT /JABATAN

Pekerja yang melakukan pelanggaran , karena mengabaikan kewajibannya atau melakukan perbuatan terlarang berdasarkan Perjanjian Kerja , P.K.B. ini atau Pertatib , yang oleh Pengusaha dinilai serius dan sangat tidak pantas untuk dilakukan oleh seorang Pekerja , maka dapat dikenakan ;

1. Pengurangan gaji ( pemotongan upah ) sebesar 10% kali gaji per bulan paling lama 3 bulan .

2. Penurunan pangkat/jabatan

Setelah diberi Surat Peringatan terakhir sesuai dengan ketentuan -ketentuan dalam pasal 45 P.K.B. ini , dapat dikenakan hukuman berupa penurunan pangkat / jabatan , sehubungan dengan hal ini maka ;

a. Mendapat upah dan hak-hak lainnya sesuai dengan pangkat / jabatan

yang baru.

b. Setelah sekurang-kurangnya berlaku enam bulan sejak pekerja diturunkan Pangkat / jabatannya, Pekerja yang bersangkutan dapat dipulihkan dalam Pangkat / jabatan semula, apabila ia menurut penilaian Pengusaha telah memperbaiki cara kerja dan/atau kelakuannya, sehingga ia patut dipulihkan dalam pangkat dan jabatannya semula.

Pasal 47 PEMBEBASAN DARI TUGAS

1. Pengusaha dapat membebaskan seseorang Pekerja dari tugasnya untuk waktu paling lama tiga bulan kepada pekerja yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja .

2. Dalam waktu pembebasan tugas termaksud dalam ayat 1, Pekerja yang bersangkutan diperintahkan untuk tinggal di rumah dan melapor secara berkala kepada Pimpinan Bagian Umum / Personlia .

Selama pembebasan tugas ia mendapat 100% (seratus prosen) dari upah

tersebut dalam pasal 20 ayat 1 P.K.B. ini .

Pasal 48 TANDA PENGHARGAAN DAN HADIAH MATERIAL

1. a. Sebagai tanda penghargaan dan terima kasih atas prestasi kerja dan/atau kondite Pekerja . yang dinyatakan secara terinci , Perusahaan memberi kepada pekerja yang bersangkutan sepucuk surat tanda penghargaan dan terima kasih dan/atau hadiah berupa barang atau uang.

b. Khusus kepada Pekerja yang tidak pernah absen setiap 4 (empat) tahun berturut-turut atau setiap 5 (lima) tahun secara tidak berurutan, Perusahaan akan membeberi Penghargaan khusus.

c. Sebagai dasar perhitungan absen adalah 21 januari pertama yang di lalui

2. Pelaksanaan ketentuan dalam ayat 1ditetapkan/diatur oleh Pengusaha.

BAB X PENYELESAIAN KELUH KESAH PEKERJA DAN PERSELISIHAN KETENAGA KERJAAN

Pasal 49 TATA CARA MENYAMPAIKAN PENGADUAN

Keluh kesah Pekerja diselesaikan menurut ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam tahap pertama keluh kesah harus disampaikan oleh Pekerja yang bersangku - tan kepada pengawas ( Shunin ) yang bersangkutan melalui atasannya langsung.

2. Pengawas diberi wewenang untuk menyelesaikan keluh kesah atas nama Deputy General Manager atau General Manager departemen yang bersangkutan.

3. Bila usaha penyelesaian keluh kesah Pekerja termaksud dalam ayat 1 tidak menghasilkan penyelesaian , maka Pekerja yang bersangkutan dapat mengajukan keluhkesahnya kepada Serikat Pekerja.

4. Serikat Pekerja kemudian dapat meneruskan kepada Direktur Produksi , bila hal itu dipandang tepat dan perlu oleh Serikat Pekerja.

5. Selanjutnya Direktur Produksi atau seorang pegawai yang ditunjuk olehnya bersama-sama dengan wakil Serikat Pekerja menyelesaikan keluh kesah Pekerja termaksud dengan jalan musyawarah.

Pasal 50 PENYELESAIAN PERSELISIHAN KETENAGA KERJAAN

1. Tiap perselisihan ketenaga kerjaan antara Pengusaha dengan Serikat Pekerja harus diselesaikan menurut ketentuan - ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 2 tahun 2004 , tentang Penyelesaian Perselisihan hubungan industrial. Dengan penekanan bahwa kedua pihak pertama-tama harus mengusahakan penyelesaiannya secara intern dan damai dengan semangat Hubungan Industrial Pancasila.

2. Selama usaha untuk penyelesaian perselisihan ketenaga kerjaan termaksud dalam ayat 1 berjalan , kedua pihak dilarang melakukan tindakan yang bermaksud atau bersifat menekan, mengancam, atau menakut-nakuti pihak lainnya seperti penutupan Perusahaan ( Lock Out ) dan/atau pemecatan oleh Pihak Pengusaha , begitupun demonstrasi dan/atau pemogokan oleh Pihak Serikat Pekerja.

BAB XI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 51 BERAKHIRNYA HUBUNGAN KERJA

Hubungan kerja antara Pengusaha dan Pekerja berakhir karena :

1. Tidak lulus dalam masa percobaan

2. Atas kehendak/permohonan Pekerja sendiri.

Pekerja yang hendak mengundurkan diri , harus memberitahukan maksudnya tersebut dengan surat resmi kepada pengusaha paling sedikit 1 (satu) bulan sebelum pengunduran diri itu dilaksanakan .

3. Pemutusan Hubungan Kerja bukan atas kehendak Pekerja :

3.1. Meninggal dunia

3.2 Pekerja pria dan wanita mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun yang kemudian disebut usia batas kerja ( pensiun ). Pengusaha berkewajiban memberitahukan kepada Pekerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berakhirnya hubungan kerja tersebut.

3.3. Cacat seumur hidup yang tidak memungkinkan Pekerja tersebut untuk bekerja lagi .

3.4. Kesehatan Pekerja tidak memungkinkan lagi untuk bekerja yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter Perusahaan atau yang ditunjuk oleh Pengusaha dan sebelumnya harus dibicarakan dengan pihak Serikat Pekerja.

4. Pekerja dapat mengajukan permintaan berhenti bekerja dengan katagori usia batas kerja (pensiun) atas kehendaknya sendiri , yaitu ;

a. Pekerja wanita serendah-rendahnya berusia 45 (empat puluh lima) tahun,sesuai dengan SE-04/MEN/88.

b. Pekerja Pria , serendah-rendahnya berusia 52 (lima puluh dua) tahun .

Adapun Prosedurnya adalah sebagai berikut ;

- Pekerja mengajukan surat resmi kepada Pengusaha .

- Pengusaha dapat memutuskan meluluskan atau menolak, tidak ada negosiasi dan atau alasan .

- Keputusan pengusaha adalah final .

Pasal 52 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA OLEH PENGUSAHA

1. Pemutusan Hubungan Kerja akan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur Yang diatur dalam Undang -Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Permutusan hubungan industrial .

2. Dengan mengindahkan peraturan-peraturan undang-undang yang berlaku Pengusaha dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja dengan segera tanpa memberi surat-surat peringatan terlebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 45 P.K.B. ini , bila alasan yang mendesak bagi Pengusaha antara lain :

a. Memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan pada saat membuat perjanjian kerja dengan Pengusaha.

b. Melakukan tindakan kejahatan seperti : mencuri, menggelapkan uang, menipu,memperdagangkan barang - barang terlarang di dalam / di luar lingkungan Perusahaan.

d. Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.

e. Dengan sengaja atau ceroboh merusak , merugikan atau membiarkan dalam keadaan bahaya milik Perusahaan.

f. Membongkar rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan dan keluarganya.

g. Mabuk, madat, memakai obat bius atau narkotika di tempat kerja.

h. Melakukan perbuatan asusila di tempat kerja.

i. Dengan sengaja atau ceroboh merusak atau membiarkan diri atau teman sekerja dalam keadaan bahaya.

j. Bila Pekerja merokok di tempat terlarang dalam Pabrik seperti :

- tempat penyimpanan bahan bakar.

- gudang kapas.

- lokasi gas (LPG).

- tempat penyimpanan bahan kimia/lainnya yang mudah terbakar.

3. Dengan mengindahkan peraturan-peraturan, undang-undang yang berlaku Pengusaha Dapat memutuskan Hubungan Kerja dengan Pekerja dengan segera, tanpa memberi surat-surat peringatan terlebih dahulu, seperti dimaksudkan dalam pasal 45 P.K.B. ini setelah dirundingkan dengan Serikat Pekerja :

a. Pekerja dengan keras kepala menolak perintah wajar yang diberikan oleh Pengusaha atau atasannya , berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan menurut perjanjian kerja.

b. Pekerja melakukan kegiatan dengan maksud untuk atau yang menurut akal sehat dapat mengganggu ketenteraman dan ketertiban dalam lingkungan pabrik

c. Melalaikan kewajibannya atau melakukan perbuatan terlarang berdasarkan P.K.B. ini , Perjanjian Kerja atau Pertatib , setelah diberi Surat Peringatan terakhir.

d. Bila Pekerja dikenakan tahanan sementara oleh instansi Pemerintah yang Berwenang dalam suatu perkara pidana , maka diberlakukan undang-undang Nomor 13 tahun 2003 pasal 160 .

BAB XII UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

DAN UANG PENGGANTIAN HAK

Pasal 53 KETENTUAN DALAM PEMBERIAN UANG PESANGON dan UANG PENGHARGAAN MASA KERJA

1. Pengusaha tidak berkewajiban memberi uang pesangon , uang penghargaan masa kerja atau uang penggantian hak kepada Pekerja dalam hal :

a. Pekerja yang tidak lulus dalam masa percobaan.

b. Pekerja yang diberhentikan karena membuat kesalahan berat , seperti yang termaksud dalam pasal 52 ayat 2.

c. Pekerja yang memutuskan Hubungan Kerja atas kehendak sendiri tetapi tidak mengikuti prosedur seperti pada pasal 51 ayat 2.

2. Pengusaha berkewajiban memberi pesangon dan penghargaan masa kerja kepada Pekerja sesuai dengan UU No. 13 tahun 2003 dalam hal ;

Pekerja yang diberhentikan karena membuat kesalahan ringan sebagaimana termaksud dalam pasal 52 ayat 3.

3. Pengusaha berkewajiban memberikan uang pesangon , uang penghargaan masa , Kerja , uang penggantian hak kepada Pekerja sesuai UU No. 13 tahun 2003 yaitu Kepada Pekerja yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri serta mengikuti prosedur sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 2.

4. Pengusaha berkewajiban memberikan dua kali uang pesangon , satu kali uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak kepada Pekerja sesuai UU No.13 tahun 2003 ditambah α (alfa) dalam hal ;

a. Pekerja yang mengalami cacat total atau terganggu kesehatannya sehingga tidak memungkinkan Pekerja untuk bekerja kembali seperti termaksud dalam pasal 51 ayat 3.3 dan 3.4. .

b. Pekerja meninggal dunia, pasal 51 ayat 3a. (Undang-undang nomor 13 tahun 2003, pasal 166)

Pasal 54 SANTUNAN KEMATIAN

Kepada ahli waris Pekerja yang meninggal dunia, akibat sakit maupun karena kecelakaan kerja , selain menerima santunan kematian dari BPJS sebagaimana termaksud dalam pasal 33 P.K.B. ini, Pengusaha memberi pesangon/jasa sebagaimana termaksud dalam pasal 53 dan fasilitas lain berupa ;

1. Kain putih sebanyak 10 yard.

2. Dua kendaraan dipinjamkan dalam rangka pemakaman jenazah ;

a. Satu kendaraan untuk perwakilan Serikat Pekerja dan atau Karyawan.

b. Satu kendaraan untuk dipergunakan ahli warisnya (berupa ambulance).

Pinjaman kendaraan ini dapat juga berupa uang dalam hal :

a. Tidak tersedia kendaraan yang bisa dipinjamkan oleh Perusahaan.

b. Pekerja meninggal dunia dan/atau jenazahnya dimakamkan di luar wilayah DKI Jakarta .

Besarnya uang pengganti tersebut ditetapkan oleh Pengusaha.

3. Jika keluarga pekerja (istri/anak) meninggal dunia , dipinjamkan satu kendaraan untuk perwakilan Serikat Pekerja dan atau karyawan dalam rangka pemakaman jenazah (melayat) dan masih dalam wilayah Jabodetabek.

Pasal 55 KETENTUAN BESARNYA UANG PESANGON, UANG PENGHARGAAN MASA KERJA dan UANG PENGGANTIAN HAK

Besarnya uang penghargaan masa kerja ditetapkan sebagai berikut ;

Masa kerja 3 th. atau lebih, tapi kurang dari 6 th……………….2 bln upah.

Masa kerja 6 th. atau lebih, tapi kurang dari 9 th……………….3 bln upah.

Masa kerja 9 th. atau lebih, tapi kurang dari 12 th……..……….4 bln upah.

Masa kerja 12 th. atau lebih, tapi kurang dari 15 th…………….5 bln upah.

Masa kerja 15 th. atau lebih, tapi kurang dari 18 th…………….6 bln upah.

Masa kerja 18 th. atau lebih, tapi kurang dari 21 th…………….7 bln upah.

Masa kerja 21 th. atau lebih, tapi kurang dari 24 th…………….8 bln upah.

Masa kerja 24 th. atau lebih………………………………………10 bln upah.

Uang penggantian hak

Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan sebesar 15% (lima belas per seratus) dari uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja apabila masa kerjanya telah memenuhi syarat untuk mendapatkan uang penghargaan masa kerja.

Pasal 56 PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA KARENA BATAS USIA KERJA

Dalam hal putusnya hubungan kerja karena batas usia kerja , maka Perusahaan berkewajiban memberikan hak yang pensiun sesuai UU no.13 tahun 2003 yaitu 2 kali uang pesangon , 1 kali uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak kepada Pekerja , kecuali bila telah terbentuk Dana Pensiun maka Uang Pesangon dan Uang Jasa ini dilebur ke dalam Pensiun . Disamping itu perusahaan akan memberikan Cinderamata sesuai Kesepakatan Bersama tertanggal 10 September 2005.

BAB XIII LAIN-LAIN

Pasal 57 KETENTUAN-KETENTUAN TAMBAHAN

1. Dengan berlakunya ketentuan-ketentuan P.K.B. ini semua ketentuan dalam Peraturan Perusahaan dan lain-lain yang dikeluarkan oleh Pengusaha sebelumnya yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam P.K.B. ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Jika terjadi perubahan-perubahan peraturan perundangan dan atau ada kebijakandari Pemerintah yang dapat memberi dampak terhadap makna yang terkandung dalam P.K.B. ini , maka Pengusaha bersama-sama Serikat Pekerja segera mengadakan peninjauan untuk disesuaikan.

2. Masalah-masalah yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan P.K.B. ini diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 58 PENUTUP

1. Naskah P.K.B. ini dibuat dalam rangkap enam , masing-masing dan ditanda-tangani oleh wakil - wakil Perusahaan , Serikat Pekerja dan Kepala Dinas Tenaga Kerja , Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta yang disebut terakhir ini sebagai saksi . Masing-masing naskah mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Salinan P.K.B. ini akan dibuat sebanyak yang diperlukan untuk disebar luaskan kepada seluruh Pekerja , baik anggota maupun yang bukan anggota Serikat Pekerja , Badan Pemerintah dan Swasta yang dipandang perlu.

4. Bila terjadi salah penafsiran akan isi Perjanjian Kerja Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarah dan bila tidak tercapai persesuaian paham, maka persoalannya akan diserahkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota administrasi Jakarta Timur.

Jakarta, 8 Januari 2021

Pihak-Pihak yang Mengadakan

Perjanjian Kerja Bersama ini

Pimpinan Serikat Pekerja Serikat Pekerja Nasional PT. CENTEX,

SUJITO

Ketua

YUDIYANTO

Sekretaris

Pengusaha PT. CENTEX,

K . OKAJIMA

Presiden Direktur

ADE CIPTONO

General Manager

LAMPIRAN

1. PERHITUNGAN UPAH KERJA LEMBUR

(Kep. 102/MEN/VI/2004) :

a. HARI BIASA :

Jam 1 = 1,5 X U.P.

Jam 2 dan seterusnya = 2 X U.P

b. HARI LIBUR GROUP/HARI BESAR NASIONAL :

Jam 1-7 = 2 X U.P.

Jam ke 8 = 3 X U.P.

Jam ke 9 dan seterusnya = 4 X U.P.

c. HARI LIBUR RESMI/HARI BESAR NASIONAL PADA

HARI TERPENDEK UNTUK NON 4 GROUP 3 SHIFT

Jam 1-5 = 2 X U.P.

Jam ke 6 = 3 X U.P.

Jam ke 7 dan seterusnya = 4 X U.P.

C. GAJI BULANAN II dan BULANAN TETAP :

U.P. =

$\frac{B+C+D+E+F+G}{173}$

2. PENGGANTIAN SISA CUTI

1,5 x$\frac{B+C+D+E+F+G}{30}$ x A

3. POTONGAN UNTUK PEKERJA BULANAN II

Bagi Pekerja Bulanan II yang tidak masuk kerja karena Alpha, Izin, Sakit tanpa surat keterangan Dokter, tidak bekerja karena sudah keluar kerja ;

a. 4 Group 3 Shift

$\frac{\mathrm{JumlahHari}}{30}$X Gaji Pokok X 1.125

b. Non 4 Group 3 Shift

$\frac{\mathrm{Jumlah}\mathrm{Hari}}{30}$X Gaji Pokok

Keterangan :

A. Jumlah hari cuti yang diganti.

B. Upah pokok ps. 20 ayat 1 A.

C. Tunjangan uang makan ps. 20 ayat 1 B 1.

D. Tunjangan giliran (shift) ps. 20 ayat 1 B 2.

E. Tunjangan jabatan ps. 20 ayat 1 B 3.

F. Tunjangan keluarga ps. 20 ayat 1 B 4.

G. Tunjangan Perumahan ps. 20 ayat 1 B 5.

4. SISA WAKTU KERJA SETELAH KELUARNYA CUTI BARU

( (SISA WAKTU : 12 ) X 12) X 50%

5. PENJELASAN Bab V, Ps. 27 ayat 2

Ketentuan pembayaran upah secara bertahap berlaku bagi Pekerja yang sakit terusmenerus (PP Nomor 78 / 2015). Termasuk sakit terus menerus adalah penyakit menahun atau yang berkepanjangan .

Apabila Pekerja setelah sakit lama mampu bekerja kembali, tetapi dalam empat minggu Pekerja yang bersangkutan sakit kembali , maka perhitungan sakit terus menerusnya tidak terputus, artinya berlanjut terus. Akan tetapi jika Pekerja setelah jatuh sakit masuk bekerja kembali selama empat minggu atau lebih kemudian jatuh sakit lagi dengan penyakit yang sama , maka Pekerja berhak atas Upah 100 % selama empat bulan berikutnya. Bulan yang dipakai untuk menghitung lamanya sakit adalah waktu dimana Pekerja jatuh sakit, dan bukan bulan Kalender. Untuk Pelaksaaan pasal ini diperlukan surat keterangan dari dokter yang ditunjuk oleh dokter Perusahaan.

6.Perhitungan tambahan Bonus untuk pekerja putus hubungan kerja karena batas usia kerja ( pensiun ) 55 tahun :

21 Desember -20 Januari1/12X 1 bulan upah

21 Januari -20 Februari2/12X 1 bulan upah

21 Februari -20 Maret3/12X 1 bulan upah

21 Maret - 20 April4/12X 1 bulan upah

21 April - 20 Mei5/12X 1 bulan upah

21 Mei - 20 Juni6/12X 1 bulan upah

21 Juni -20 Juli7/12X 1 bulan upah

21 Juli - 20 Agustus8/12 X 1 bulan upah

21 Agustus - 20 September9/12X 1 bulan upah

21 September -20 Oktober10/12X 1 bulan upah

21 Oktober - 20 Nonember11/12X 1 bulan upah

21 November - 20Desember12/12X 1 bulan upah

SURAT PERNYATAAN BERSAMA

Pada hari Jum’at, 8 Januari 2021 , kami team Perunding P.K.B. Pimpinan Serikat Pekerja SPN PT. Centex dan Team Perunding PT. Centex telah bersepakat bahwa P.K.B. hasil perundingan dari bulan November 2019 hingga bulan Nopember 2020 dan telah dikoreksi kembali bersama pada tanggal 24 Desember 2020 dapat diterima oleh kedua belah pihak tanpa ada penambahan/pengurangan lagi.

Jakarta, 8 Januari 2021

Kami yang membuat pernyataan :

TEAM SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT. CENTEX

1. Sujito

2. Febmison

3. Fery Brochmandianto

4. Yudiyanto

5. Mei Wicaksono

6. Erwin Muslim

7. Sri Wardhani

TEAM PERUNDING PT. CENTEX

1. Ade Ciptono

2. Sigit Setyoko

3. Heru Nurwanto

BERITA ACARA

Pada hari ini , Hari Jum’at, tanggal 8 Januari 2021 diadakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama periode 8 Januari 2021 sampai dengan 7 Januari 2023 , antara :

PT. CENTURY TEXTILE INDUSTRY Tbk ( PT. CENTEX )

Yang beralamat Jl. Raya Bogor KM. 27 Ciracas Jakarta Timur

Dengan

PIMPINAN SERIKAT PEKERJA SERIKAT PEKERJA NASIONAL PT. CENTEX Yang beralamat Jl. Raya Bogor KM. 27 Ciracas Jakarta Timur

Dalam penandatanganan ini disaksikan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Madya Jakarta Timur.

Demikian Berita Acara penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama ( PKB ) ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 8 Januari 2021