Jaminan Kerja

Perjanjian kerja

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja. Perjanjian tersebut memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan (yang harus dikerjakan pekerja/buruh), upah, dan perintah (yang harus dilaksanakan pekerja/buruh).

Kontrak kerja dapat berupa lisan atau tulisan, dan didasari oleh kesepakatan bersama. Perjanjian kerja dapat memiliki jangka waktu tertentu (PKWT) atau jangka waktu tidak tertentu (PKWTT) memiliki syarat kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan para pihak melakukan perbuatan hukum, adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang undangan yang berlaku. Apabila tidak memenuhi semua persyaratan tersebut, maka perjanjian kerja dianggap tidak sah dan batal demi hukum.

Perjanjian kerja harus memuat informasi sebagai berikut: nama perusahaan, alamat perusahaan, dan jenis usaha; nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja/buruh; jabatan atau jenis pekerjaan; tempat pekerjaan; besarnya upah dan cara pembayarannya; syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh; mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja; tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Perjanjian kerja dibuat rangkap 2 (dua), yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta pekerja/buruh dan pengusaha masing masing mendapat 1 (satu) salinan perjanjian kerja. Ini dapat ditarik dan/atau diubah dengan kesepakatan bersama, oleh karena itu, perjanjian kerja harus diberitahukan kepada kantor tenaga kerja yang ada di Indonesia.

Bila perjanjian kerja dibuat secara lisan, maka pengusaha wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja/buruh yang bersangkutan. Surat pengangkatan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat keterangan: nama dan alamat pekerja/buruh; tanggal mulai bekerja; jenis pekerjaan yang dilakukan pekerja/buruh; dan besarnya upah yang diterima oleh pekerja/buruh. Tetapi, jika pengusaha tidak mengeluarkan surat perjanjian untuk pekerja, status pekerja berubah menjadi pekerja permanen menurut hukum.

Perjanjian kerja hanya dapat dilakukan dalam 2 (dua) tahun, dapat diperpanjang kembali 1 (satu) tahun berikutnya, dan juga dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali dengan jangka waktu 2 (dua) tahun. Jadi kontrak maksimum harus 5 tahun. Jika, perusahaan menerapkan kontrak berkali-kali selama periode tersebut, maka pekerja kontrak dinyatakan menjadi pekerja tetap oleh hukum. (Pasal 59 ayat 7, UU 13/2003)

Pada tahun 2014, pasal 59 UU 13/2003, telah Ditinjau Secara Hukum oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia pada No 7/2014, panel hakim menyatakan bahwa “jika perusahaan menerapkan kontrak untuk beberapa kali selama periode tersebut, maka pekerja kontrak dinyatakan menjadi pekerja tetap oleh hukum, berdasarkan catatan pemeriksaan dari pengawas tenaga kerja. Catatan pemeriksaan tersebut dapat diminta untuk disetujui melalui Pengadilan Daerah ”.

Sumber: Pasal 1, 50-55 dan 63 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

 

Status pekerja kontrak

Hukum Indonesia tidak memperbolehkan perusahaan untuk mempekerjakan orang dengan perjanjian kerja waktu tertentu pada bidang pekerjaan yang bersifat permanen. Perjanjian kerja yang memiliki tenggang waktu tertentu dibuat berdasarkan waktu tertentu atau penyelesaian pekerjaan tertentu. Perjanjian tersebut harus dibuat tertulis dan harus dituliskan dengan huruf latin dan dalam bahasa Indonesia. Jika perjanjian kerja dibuat dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, apabila kemudian terdapat perbedaan penafsiran antara keduanya, maka yang berlaku perjanjian kerja yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Jika kontrak tidak ditulis dalam Bahasa Indonesia, maka kontrak itu tidak dianggap oleh hukum.

Perjanjian Kerja untuk waktu tertentu hanya dapat dibuat untuk pekerjaan tertentu, termasuk: pekerjaan yang sekali selesai atau yang sementara sifatnya; pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 (tiga) tahun; pekerjaan yang bersifat musiman; atau pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan.

Hukum mengijinkan perpanjangan dan pembaruan perjanjian waktu tertentu. Sebuah perjanjian kerja waktu tertentu tidak boleh lebih dari 2 (dua) tahun. Perjanjian ini boleh diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun. Jika pengusaha bermaksud memperpanjang perjanjian kerja waktu tertentu tersebut, pengusaha harus memberitahukan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perjanjian kerja waktu tertentu berakhir.

Pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu hanya dapat dilakukan setelah melewati masa tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari dari berakhirnya perjanjian kerja waktu tertentu yang lama. Pembaruan perjanjian kerja hanya boleh dilakukan untuk masa paling lama 2 (dua) tahun.

Dengan begitu, masa berlakunya perjanjian kerja waktu tertentu paling lama adalah tiga tahun.            

Perjanjian kerja waktu tertentu yang tidak memenuhi persyaratan hukum berubah menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu.

Menurut Permenakertrans No. 100/2004, keabsahan dari perjanjian kerja waktu tertentu dan kesempatannya untuk diperpanjang/dibarui tergantung dari jenis pekerjaan yang diperjanjikan. Jika pekerjaannya bersifat sementara dan sekali selesai, maka jangka waktu perjanjian kerja adalah 3 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Jenis perjanjian kerja ini dapat dibarui selama 2 tahun setelah masa jeda 30 hari. Jika pekerjaannya bersifat musiman, maka masa perjanjian kerja tergantung pada cuaca, atau musim, atau pesanan/target. Jika pekerjaan tersebut berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru atau kegiatan pendukung (dalam tahap penelitian dan pengembangan), masa perjanjian kerjanya adalah 2 tahun dan diperbolehkan untuk diperpanjang 1 tahun.

Mempekerjakan pekerja asing/ekspatriat diatur di bawah pasal 42 Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengusaha yang ingin melibatkan pekerja asing harus meminta izin kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Para pekerja asing diperbolehkan bekerja di Indonesia hanya dengan kontrak jangka waktu tetap, dan memiliki keahlian khusus. Dengan demikian, mereka tidak memenuhi syarat untuk memperoleh hak yang terkait dengan pemutusan kontrak, terutama pembayaran pesangon dan pembayaran layanan jangka panjang. Sejalan dengan masalah Perintah Mahkamah Agung untuk Pengadilan Perburuhan, pekerja asing hanya dapat dilibatkan untuk posisi tertentu dan hanya untuk kontrak jangka waktu tetap; perlindungan hukum hanya tersedia bagi pekerja asing yang memiliki izin kerja; dan jika izin kerja pekerja telah berakhir namun perjanjian kerja jangka waktu tetap masih berlaku, periode kerja tetap yang tersisa tidak dilindungi oleh Undang-Undang.

Pada Keputusan Presiden tahun 2018, pada pasal 4 dinyatakan melarang pekerja asing untuk menjadi pejabat pribadi atau posisi HR lainnya yang telah ditetapkan oleh Menteri Tenaga Kerja. Setiap pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing wajib memprioritaskan pekerja Indonesia.

Pengawas Ketenagakerjaan dan petugas imigrasi Indonesia melakukan pengawasan terhadap pekerja asing.

Dengan mempertimbangkan pedoman ini, sebuah Peraturan Presiden dikeluarkan pada Maret 2018 (berlaku dari Juni 2018) tentang penggunaan pekerja asing di Indonesia. Peraturan baru tersebut membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

i. Setiap perusahaan yang ingin mempekerjakan seorang pekerja asing harus memeriksa terlebih dahulu apakah posisi tersebut dapat diisi terlebih dahulu oleh pekerja lokal daripada mempekerjakan seorang pekerja asing;

ii. Pekerja asing dilarang terlibat dalam departemen sumber daya manusia atau pekerjaan lain sebagaimana ditentukan oleh pemerintah;

iii. Setiap pengusaha, yang mempekerjakan tenaga kerja asing, diharuskan untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang diratifikasi oleh Kementerian. Rencana tersebut, setelah disetujui, memungkinkan pengusaha untuk melibatkan pekerja asing;

iv. Selain persyaratan untuk melaporkan pemanfaatan pekerja asing setiap tahunnya, Keputusan baru mewajibkan pemberi kerja untuk melaporkan penyelesaian kontrak jangka waktu tetap atau penghentian kontrak yang sama sebelum tanggal kedaluwarsa. Laporan harus diserahkan kepada Departemen Tenaga Kerja.

v. Peraturan baru secara lebih lanjut mengharuskan pengusaha untuk mendaftarkan pekerja asing dengan jangka waktu kerja lebih dari 6 bulan di Asuransi Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan).

vi. Peraturan tersebut mengharuskan pengusaha yang mempekerjakan pekerja asing untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada karyawan Indonesia mereka, menunjuk karyawan Indonesia sebagai rekanan untuk setiap pekerja asing yang dipekerjakan, dan memfasilitasi pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada para pekerja asing;

vii. Setiap perusahaan yang merekrut pekerja asing harus membuat laporan tentang pelaksanaan penggunaan pekerja asing setiap satu tahun sekali kepada Menteri Tenaga Kerja.

Sumber: §56-59 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13 tahun 2003); Keputusan Menteri yang mengimplementasikan Perjanjian Kerja untuk Periode Waktu Tertentu (Keputusan No. 100 Tahun 2004); Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Asing; Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 10 tahun 2018

 

Catatan: Mahkamah Konstitusi No. 7/PUU-XII/2014 menyatakan bila pekerjaan pekerja/buruh yang bersangkutan termasuk di dalam inti usaha perusahaan, maka pekerja/buruh yang bersangkutan dapat meminta pengawasan kepada pengawas ketenagakerjaan, dan bila pengawas ketenagakerjaan dalam laporannya menyimpulkan bahwa benar pekerjaan pekerja/buruh tersebut termasuk di dalam inti usaha perusahaan, maka laporan tersebut dapat dicatatkan pada Pengadilan Hubungan Industrial untuk langsung dieksekusi. Namun belum ada aturan pelaksana untuk putusan ini. 

 

Masa percobaan

Menurut Undang-Undang ketenagakerjaan, perjanjian kerja waktu tidak tertentu/permanen dapat mensyaratkan masa percobaan sampai dengan tiga bulan. Selama masa percobaan, pekerja/buruh berhak atas upah serendah-rendahnya setara dengan nilai upah minimum yang berlaku. Pekerja/buruh yang dipekerjakan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu tidak dapat dikenai masa percobaan.

Sumber: Pasal 58 dan 60 UU Ketenagakerjaan (UU No. 13/2003)

Peraturan mengenai Jaminan Kerja

  • Undang-Undang no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan / Manpower Act No. 13 of 2003
  • Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.102/MEN/VI/2004 mengenai Waktu dan Upah Kerja Lembur / Decree of Minister of Manpower and Transmigration No.102/MEN/VI/2004 on Overtime Hours and Overtime Pay