Upah Layak: Definisi, Komponen, dan Metodologi

Apa itu Upah Layak?

Pasal 23 dalam Universal Declaration of Human Rights yang dikeluarkan oleh United Nations menegaskan bahwa setiap orang yang bekerja berhak menerima upah yang adil dan layak, demi menjamin kehidupan yang bermartabat bagi dirinya dan keluarganya.

Secara global, komitmen terhadap Upah Layak juga diperkuat oleh 17 Sustainable Development Goals (SDGs) yang ditetapkan oleh UN untuk dicapai pada tahun 2030, dan telah diadopsi oleh seluruh negara anggota sejak 2015. Pembayaran Upah Layak secara langsung mendukung tercapainya setidaknya delapan dari 17 tujuan SDGs (Van Tulder & Van Mil, 2022; Kingo, n.d.). 

Di samping itu, regulasi internasional terbaru seperti Adequate Minimum Wages Directive dari European Commission (2020), Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) (2022), dan Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD) (2024) semakin memperkuat pentingnya praktik pengupahan yang adil. Ketiganya menekankan bahwa upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja. 

Saat ini, komitmen terhadap Upah Layak juga menjadi bagian penting dari kebijakan Hak Asasi Manusia korporasi. Hal ini tercermin dalam OECD Due Diligence Guidelines (Balestra, Hirsch & Vaughan-Whitehead, 2023), serta inisiatif seperti UN Global Compact's Forward Faster yang menjadikan Upah Layak sebagai salah satu pilar utamanya.

Dorongan dari investor, konsumen, lembaga ESG, dan pemangku kepentingan lainnya juga semakin kuat agar perusahaan memberikan upah layak, termasuk melalui kerja sama aktif dengan para pemasok di seluruh rantai pasok (Mapp, 2020).

Salah satu perkembangan terkait isu ini terjadi pada Februari 2024, lewat Meeting of Experts on Wage Policies yang diselenggarakan oleh International Labour Organization (ILO). Konsensus yang dicapai pada Maret 2024 menegaskan pentingnya sistem penetapan upah yang transparan dan adil, dengan mengedepankan dialog tripartit dan perundingan bersama.

Pendekatan ini tidak hanya memastikan pekerja menerima Upah Layak, tetapi juga berkontribusi terhadap stabilitas hubungan industrial dan pengurangan kesenjangan sosial (Zwysen, 2024). 

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketika upah minimum didukung oleh perundingan bersama dan dialog sosial, kebijakan tersebut cenderung lebih responsif terhadap kenaikan biaya hidup. Ini membantu mencegah stagnasi pendapatan dan mempersempit ketimpangan ekonomi (Zwysen, 2024; Müller, 2024).

Gagasan tentang upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak sebenarnya sudah ada sejak lama. Salah satu studi awal yang mengkaji seberapa besar pendapatan yang dibutuhkan untuk memenuhi standar hidup dasar dilakukan oleh Benjamin Seebohm Rowntree dalam bukunya Poverty: A Study of Town Life (1901).

Dalam penelitiannya, Rowntree mengembangkan pendekatan "keranjang kebutuhan" yang mencakup daftar kebutuhan dasar, seperti makanan, tempat tinggal, dan pakaian, yang diperlukan oleh keluarga kelas pekerja agar dapat hidup sehat dan layak.

Hingga saat ini, pendekatan Rowntree masih menjadi dasar dalam perhitungan Upah Layak modern. Estimasi upah layak saat ini mencakup kebutuhan pokok seperti makanan, tempat tinggal, pakaian, layanan kesehatan, transportasi, pengasuhan anak, serta sedikit dana untuk rekreasi dan keadaan darurat.

Mankiw (2020) mencatat bahwa perhitungan ini tidak mencakup tabungan besar, kepemilikan rumah, pensiun, atau biaya pendidikan tinggi, melainkan lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan hidup dasar sehari-hari.

Meskipun definisi Upah Layak dapat bervariasi, semuanya berlandaskan pada prinsip yang sama: upah harus cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tanpa bergantung pada bantuan pemerintah (Gerber, 2017). Brikut beberapa definisi resmi yang populer mengenai upah layak.

Mengapa Mempromosikan Konsep Upah Layak?

Konsep Upah Layak berbeda dengan Upah Minimum dan upah subsistensi. Upah Minimum adalah upah yang bersifat wajib dan ditetapkan melalui regulasi. Meskipun dirancang untuk mencakupi kebutuhan dasar, Upah Minimum sering kali masih membuat pekerja harus mengandalkan bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Upah Minimum dapat berasal dari dialog sosial, perundingan bersama, atau keputusan pemerintah/parlemen, tetapi tidak selalu menjamin standar hidup yang layak. Sementara itu, upah subsistensi hanya cukup untuk kebutuhan paling mendasar.

Di sisi lain, Upah Layak tidak bersifat wajib dan diberikan secara sukarela oleh pemberi kerja. Meskipun pendekatannya berbeda, ketiganya memiliki tujuan yang sama: menetapkan batas bawah yang layak untuk upah tenaga kerja (Mateer, Coppock & O’Roark, 2020).

Upah Layak sangat penting karena memberikan standar yang lebih komprehensif untuk hidup yang layak. Selain memastikan pendapatan yang cukup, konsep ini juga memperhatikan waktu kerja yang wajar (seperti yang diatur dalam Konvensi ILO No. 1 tahun 1919), serta menghindari kondisi kerja yang tidak sehat, seperti jam lembur berlebihan, kerja paksa, mempekerjakan anak yang mengorbankan pendidikan mereka, atau kehilangan akses terhadap hak dasar seperti pangan, tempat tinggal, dan jaminan sosial.

Dengan upah yang layak, pekerja cenderung lebih loyal, lebih sehat, dan lebih produktif, yang pada gilirannya memungkinkan perusahaan untuk menekan biaya rekrutmen dan pelatihan, serta mengurangi kehilangan jam kerja akibat sakit (Gerber, 2017).

Meskipun upah minimum penting dalam pengaturan upah, sering kali upah tersebut tidak cukup untuk menjamin standar hidup yang layak bagi pekerja. Hal ini terjadi karena upah minimum hanya mencakup kebutuhan dasar dan tidak memperhitungkan pengeluaran hidup yang sesungguhnya (Müller, 2024).

Masalah utama lainnya yaitu bahwa upah minimum, yang ditetapkan melalui undang-undang, sering kali bergantung pada keputusan pemerintah atau legislatif dan jarang mempertimbangkan perbedaan biaya hidup di masing-masing wilayah.

Sementara itu, Upah Layak lebih memperhatikan variasi biaya hidup lokal serta kebutuhan dasar lainnya, seperti perumahan dan layanan kesehatan, yang diperlukan untuk menjaga stabilitas.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa upah minimum sering tertinggal dari inflasi, terutama di daerah dengan biaya hidup tinggi, sehingga menciptakan kesenjangan antara pendapatan yang diterima dan yang sebenarnya dibutuhkan untuk menghindari kemiskinan dan ketergantungan pada bantuan publik (Di Marco, 2023).

Sebagian besar model Upah Layak mencakup biaya makanan, sewa, transportasi, pengasuhan anak, layanan kesehatan, dan pajak. Meskipun Upah Layak umumnya dianggap memberikan kontribusi yang positif baik dari segi etika maupun ekonomi, standar global untuk menghitungnya masih belum ada.

Laporan ini, yang diterbitkan pada Oktober 2024, bersama dengan versi-versi sebelumnya pada November 2023 (Guzi et al. 2023b), Februari 2023 (Guzi et al. 2023a), Mei 2022 (Guzi et al, 2022b), dan Februari 2022 (Guzi et al., 2022a), bertujuan untuk menyediakan dasar yang kokoh bagi pengembangan kerangka metodologis global tersebut.

Laporan-laporan ini mengikuti panduan yang telah diuraikan sejak 2014 untuk menghitung Upah Layak di berbagai negara, berdasarkan karakteristik-karakteristik tertentu (Guzi & Kahanec, 2014; Guzi & Kahanec, 2019). Estimasi Upah Layak sebaiknya:

1. Berdasarkan norma yang disepakati;
2. Sensitif terhadap kondisi nasional;
3. Berdasarkan prinsip dan asumsi yang transparan;
4. Mudah diperbarui secara berkala;
5. Diterbitkan secara daring dan dapat diakses oleh semua pihak.
   

Apa itu WageIndicator Foundation?

WageIndicator Foundation adalah organisasi independen dan non-profit yang beroperasi di 208 negara di seluruh dunia. Kami mengumpulkan, menganalisis, dan membagikan informasi terkait Upah Minimum, Gaji, Upah Layak, Pendapatan Layak, Tarif Layak, Hukum Perburuhan, Perjanjian Bersama, serta Pekerjaan Gig dan Platform.

Tujuan utama WageIndicator yaitu untuk meningkatkan transparansi pasar tenaga kerja bagi pekerja, pengusaha, dan pembuat kebijakan di seluruh dunia dengan menyediakan informasi yang mudah diakses melalui 220 situs web dalam lebih dari 70 bahasa nasional (Gambar 2).

WageIndicator juga bekerja sama dengan universitas dan lembaga akademik terkemuka di seluruh dunia untuk melakukan riset tentang upah, kondisi kerja, kepatuhan terhadap hukum perburuhan, ekonomi gig, dan perundingan bersama.

Pada tahun 2000, WageIndicator meluncurkan situs web pertamanya di Belanda. Situs web untuk wilayah Eropa kemudian diluncurkan pada tahun 2004, dan sejak 2006, WageIndicator mulai memperkenalkan situs web untuk berbagai negara di seluruh dunia.

Hingga 2024, WageIndicator telah mengelola situs web untuk 208 negara dan wilayah, serta beberapa situs tematik lainnya. Situs-situs ini, bersama dengan saluran media sosial dan berbagai acara yang diselenggarakan oleh WageIndicator, menarik jutaan pengunjung setiap tahunnya.

Perhitungan Upah Layak yang dipublikasikan di halaman WageIndicator telah diunduh sebanyak 34.936 kali antara 1 Mei hingga 1 Oktober 2024.

Basis data telah menjadi inti dari pekerjaan WageIndicator sejak awal berdirinya. Organisasi ini mengelola berbagai basis data, termasuk basis data Upah Layak, Gaji, Upah Minimum yang dikodekan GPS, Hukum Perburuhan, dan Perjanjian Bersama.

Data untuk basis-basis data ini dikumpulkan melalui survei daring yang bersifat opt-in, pengumpul data lokal, penelitian meja, pemantauan harga, serta analisis hukum perburuhan nasional. Basis data WageIndicator juga saling terhubung melalui API, jika berguna dan memungkinkan.

Gambar 1. Alur basis data WageIndicator dari pengumpulan data hingga publikasi dan dataset

Sumber: WageIndicator Foundation 2024

Tim WageIndicator

WageIndicator memiliki kantor pusat di Amsterdam, serta kantor cabang di Bratislava, Brussels, Buenos Aires, Kairo, Dhaka, Cape Town, Guatemala City, Harare, Islamabad, Jakarta, Kinshasa, Maputo, Mexico City, Pune, Sarajevo, dan Venesia.

Yayasan ini memiliki tim inti yang terdiri dari 75 orang dan sekitar 150 rekan yang merupakan spesialis di bidang upah, hukum perburuhan, hubungan industrial, data science, dan statistik, yang tersebar di seluruh dunia.

Selain itu, WageIndicator bekerja sama dengan lebih dari 400 pengumpul data global. Setiap tahunnya, WageIndicator Foundation juga menawarkan sekitar 150 magang untuk mahasiswa dari berbagai universitas di seluruh dunia, termasuk FLAME University, Central European University, Global Labour University, Bucharest University of Economic Studies, University of Namibia, dan Eduardo Mondlane University. Pada tahun 2023, WageIndicator memiliki total 185 pekerja magang.

Gambar 2. Peta negara-negara WageIndicator 

Sumber: WageIndicator Foundation 2024

Bagaimana Sejarah Pengumpulan Data Upah Layak WageIndicator?

Pada Oktober 2013, WageIndicator mulai mengembangkan rencana untuk mengumpulkan data harga barang kebutuhan pokok. Mengingat tingginya jumlah pengunjung situs web mereka, muncul ide untuk menampilkan cuplikan harian yang bergilir di seluruh halaman situs yang meminta pengunjung untuk memasukkan harga aktual dari satu jenis bahan makanan.

Setelah menginput satu harga, pengunjung kemudian diminta untuk melengkapi harga barang-barang lain dalam survei Biaya Hidup. Barang-barang yang ditanyakan meliputi harga makanan, tempat tinggal, air minum, transportasi, serta pakaian dan alas kaki.

Namun, kemudian disadari bahwa pengumpulan data daring perlu dilengkapi dengan pengumpulan data langsung di lapangan, seperti mengamati harga di toko dan pasar serta menanyakan kepada individu mengenai pengeluaran mereka untuk barang-barang tertentu.

Untuk tujuan ini, WageIndicator membentuk tim pengumpul data di hampir semua negara, yang terdiri dari pengumpul data profesional, dan didukung oleh para magang yang telah menerima pelatihan.

Metodologi pengumpulan dan perhitungan data Upah Layak telah dijelaskan dalam tulisan Guzi dan Kahanec (2014, 2017, 2019) serta Guzi et al. (2016, 2022a, 2022b, 2023a, 2023b, 2024).

Metodologi ini mencakup tiga elemen utama: pertama, metodologi untuk mengidentifikasi keranjang barang; kedua, metodologi pengumpulan harga barang-barang dalam keranjang tersebut; dan ketiga, metodologi untuk menghitung estimasi Upah Layak.

Selain itu, metodologi ini juga dilengkapi dengan panduan implementasi Upah Layak. Estimasi yang tersedia memungkinkan pengguna dan para pemangku kepentingan untuk berbagi dan membandingkan Upah Layak lintas negara dan wilayah, semuanya berdasarkan metodologi yang terstandar. Metodologi ini juga memungkinkan pembaruan basis data setiap triwulan (lihat Bab 3.1 untuk rincian sejarah pengumpulan data).

💡Info penting: Kurang dari 5% data keseluruhan pada Oktober 2024 berasal dari pengguna web. Sebagian besar data dikumpulkan oleh pengumpul data profesional dan magang terlatih, yang tentunya meningkatkan kualitas data tersebut.

Baca penjelasan sejarah lengkapnya di sini!

Bagaimana Tahapan Pengumpulan Data Upah Layak?

Berikut merupakan gambaran umum tentang proses yang menghasilkan pembaruan data Upah Layak secara triwulanan di tingkat global. Tabel 1 menyajikan ringkasan dari operasi berulang ini.

Bab-bab berikutnya akan mengulas setiap langkah, serta menjelaskan alasan di balik desain dan pelaksanaannya. Pembaca perlu memahami bahwa ini merupakan pekerjaan yang sedang berjalan.

Tabel 1.  Proses Pengumpulan Data Upah Layak WageIndicator 

💡Info penting: WageIndicator menerapkan prinsip bahwa pengumpulan data dalam survei Biaya Hidup dan perhitungan Upah Layak dilakukan secara independen dari pemberi kerja atau organisasi mereka, pekerja atau serikat pekerja, atau pemangku kepentingan lainnya.

💡Info penting: Semua pengumpul data dilatih mengenai etika dan mematuhi Kode Etik serta kebijakan Perlindungan WageIndicator.

Apa Saja Komponen dalam Data Upah Layak?

Bab ini menjelaskan sepuluh kategori pengeluaran yang tercakup dalam pengumpulan data Upah Layak, Pendapatan Layak, dan Tarif Layak, yang menggambarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh individu dan keluarganya.

Bab 3 menguraikan bagaimana data mengenai harga barang-barang dalam kategori ini dikumpulkan dalam survei Biaya Hidup WageIndicator.

Sepuluh komponen tersebut yaitu:

1. Makanan
2. Perumahan dan utilitas (air, listrik, pemanasan, pengumpulan sampah, pemeliharaan rutin, bahan bakar memasak)
3. Transportasi
4. Air minum
5. Telepon dan internet
6. Pakaian
7. Kesehatan (asuransi kesehatan, kesehatan pribadi, beberapa barang pembersih esensial)
8. Pendidikan
9. Provisi lima persen untuk kejadian tak terduga
10. Kontribusi wajib dan pajak di sisi pekerja (Upah Layak), atau di sisi pekerja dan pemberi kerja (Pendapatan Layak dan Tarif Layak)

Baca penjelasan tiap komponen Upah Layak selengkapnya!

Baca juga:

Definisi-Definisi Resmi Upah Layak

Sejarah Data Upah Layak WageIndicator

Komponen Utama Data Upah Layak