01/13 Kerja & Upah Garmen

Upah Minimum di Sektor Garmen

Apa yang dimaksud dengan upah minimum?

Upah minimum adalah nilai upah terendah yang ditetapkan oleh pemerintah untuk suatu daerah, yang berfungsi sebagai batasan upah terendah dan biasanya diberikan kepada pekerja yang masih lajang dengan masa kerja 0-1 tahun (tanpa pengalaman).
Nilai upah minimum hanya merupakan jumlah upah pokok atau jumlah upah pokok ditambah tunjangan tetap.

Berapa besarnya nilai upah minimum?

Besaran nilai upah minimum berbeda-beda untuk tiap daerah, yang biasanya dikenal dengan istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dan Upah Minimum Provinsi (UMP).

Untuk DKI Jakarta, hanya mengenal istilah UMP DKI Jakarta yang ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta, dan berlaku untuk seluruh wilayah DKI Jakarta. Sedangkan untuk daerah lain, Gubernur provinsi menetapkan UMP sebagai batasan terendah, dimana nilai UMK berbeda-beda di tiap kota dan kabupaten yang ada di provinsinya, namun nilainya tidak boleh lebih rendah dari UMP provinsi tersebut.

Bagaimana cara menentukan dan siapa yang menentukan nilai upah minimum?

Penentuan nilai upah minimum ditetapkan oleh gubernur provinsi yang bersangkutan. Penetapan tersebut dilakukan oleh gubernur setelah menerima rekomendasi dari dewan pengupahan provinsi untuk menentukan nilai upah minimum provinsi dan bupati/walikota untuk menentukan nilai upah minimum kabupaten/kota.

Apakah hal tersebut berlaku juga pada sektor garmen?

Ya. Namun untuk sektor garmen terdapat upah minimum sektoral, yang biasanya ditetapkan oleh gubernur dan berlaku untuk provinsi dan kabupaten/kota. Nilainya merupakan hasil perundingan antara (para) pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh sektor garmen di daerah tersebut.

Jadi untuk sektor garmen, yang mana yang berlaku?

Bila di daerah tersebut ditetapkan Upah Minimum Sektoral, maka yang berlaku adalah UMSK (UMSP), namun bila di daerah tersebut tidak terdapat Upah Minimum Sektoral, maka yang berlaku adalah nilai UMK (UMP).

Mengapa upah di sektor garmen biasanya lebih tinggi dari nilai upah minimum?

Karena biasanya untuk sektor garmen terdapat tunjangan harian yang berupa uang makan, uang transport, uang kehadiran, dan lain-lain. Sehingga setelah dijumlahkan nilainya seolah-olah lebih besar dari nilai upah minimum.

Yang seharusnya dimaksud dengan upah minimum hanya upah pokok, atau apabila ada upah pokok ditambah tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap tidak boleh dimasukkan dalam penghitungan upah minimum.

Bolehkah Perusahaan garmen membayar upah lebih rendah dari upah minimum?

Perusahaan tidak boleh membayar upah pekerja garmen lebih rendah dari nilai upah minimum. Bila hal tersebut dilakukan, maka perusahaan telah melakukan pelanggaran yang dapat dikategorikan sebagai pada tindak pidana.

Mengapa beberapa perusahaan garmen diijinkan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum?

Perusahaan garmen dimungkinkan untuk membayar upah lebih rendah dari upah minimum bila perusahaan yang bersangkutan mengajukan penangguhan upah pada saat waktu yang ditentukan. Namun hal tersebut harus melalui prosedur pengajuan penangguhan upah sebelum nilai upah minimum yang baru berlaku. Bila perusahaan telah memenuhi persyaratan penangguhan upah, maka perusahaan tersebut dapat diijinkan untuk menangguhkan pelaksanaan upah minimum pada perusahaannya untuk waktu tertentu.

Upah Reguler Sektor Garmen

Apa yang dimaksud dengan Upah Reguler?

Upah reguler adalah pembayaran upah yang dilakukan secara rutin oleh pengusaha kepada pekerja pada waktu yang telah diperjanjikan, sesuai kesepakatan waktu pembayaran upah antara pengusaha dan pekerja.

Apakah hal tersebut berlaku di industri garmen?

Ya, hal tersebut juga berlaku untuk sektor garmen.

Apa yang dimaksud dengan tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap?

Tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan perusahaan kepada pekerja, yang nilainya tidak dipengaruhi oleh kehadiran, atau target atau pencapaian tertentu, contohnya tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, dan lain-lain.

Sedangkan tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang nilainya diberikan berdasarkan penilaian perusahaan atas kehadiran, target atau pencapaian tertentu, contohnya tunjangan kehadiran, tunjangan kerajinan, lembur, insentif, dan lain-lain.

Apa itu slip gaji?

Pada dasarnya, slip gaji adalah bukti bahwa perusahaan telah membayarkan gaji kepada pekerjanya. Tujuan adanya slip gaji ini adalah untuk memberikan bukti secara tertulis jika suatu saat nanti timbul persepsi yang berbeda dalam hal pekerja merasa gajinya belum dibayarkan. Bukti tertulis ini dianggap kuat untuk menjelaskan bahwa hak pekerja atas upah itu telah dibayarkan oleh pengusaha.

Apakah semua pabrik/perusahaan garmen wajib memberikan slip gaji kepada pekerjanya?

PP Pengupahan mengatur bahwa pengusaha wajib memberikan bukti pembayaran upah yang memuat rincian upah yang diterima oleh pekerja pada saat upah dibayarkan.

Di dalam industri garmen, ada pekerja yang bekerja secara harian. Apakah upah regular juga berlaku untuk mereka?

Ya, upah regular berlaku untuk semua jenis pekerja, baik yang rutin maupun harian, tetap maupun kontrak.

Untuk pengupahan di industri garmen terdapat upah harian, upah mingguan, atau upah bulanan. Apakah hal tersebut diperbolehkan?

Pembayaran upah diberlakukan berdasarkan perjanjian antara perusahaan garmen dan pekerja garmen. Peraturan memperbolehkan pembayaran upah secara harian, mingguan, dua mingguan dan bulanan, tergantung kesepakatan perusahaan dan pekerja. Namun apabila waktu pembayaran telah disepakati, maka pembayaran upah harus dilakukan sesuai tanggal dan waktu kesepakatan.

Bagaimana bila perusahaan garmen tidak dapat membayarkan upah secara rutin?

Menurut pasal 18 PP Pengupahan, perusahaan wajib membayar upah pada waktu yang telah diperjanjikan antara perusahaan dan pekerja. Upah harus dibayarkan seluruhnya pada setiap periode dan per tanggal pembayaran upah. Upah dapat dibayarkan secara langsung atau melalui bank.

Penentuan kapan upah dibayarkan biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama (jika ada serikat pekerja). Perusahaan tidak dapat menetapkan secara sepihak perubahan waktu pembayaran upah tersebut.

Jika perusahaan tidak membayar upah tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah diperjanjikan karena kesengajaan atau kelalaiannya, maka perusahaan dapat dikenakan denda. Denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk tetap membayar upah kepada pekerja/buruh.

Berapa denda yang dikenakan apabila perusahaan telat membayar gaji karyawannya?

Pengusaha yang terlambat membayar dan/atau tidak membayar upah dikenai denda, Persentase denda ini diatur dalam Pasal 55 PP Pengupahan :

a. Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% (lima persen) untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan;

b. Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditambah 1% (satu persen) untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan

c. Sesudah sebulan, apabila Upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga yang berlaku pada bank pemerintah.

Jika perusahaan garmen melakukan pelanggaran atas upah, apa yang dapat dilakukan oleh pekerja?

Jika sebuah perusahaan garmen melakukan pelanggaran atas upah, maka pekerja dapat melakukan langkah sebagai berikut:

  • Pekerja dapat merundingkan hal tersebut dengan perusahaan. Apablia perundingan gagal, pekerja dapat melanjutkan ke tingkat tripartit dengan melibatkan mediator dari dinas tenaga kerja setempat.
  • Pekerja dapat langsung melaporkan ke pengawas ketenagakerjaan yang ada di dinas tenaga kerja tingkat provinsi.