06/13 Hak Maternal Garmen

Cuti Hamil/Melahirkan dan Cuti Keguguran Bagi Pekerja Garmen

Apa yang dimaksud cuti hamil/cuti melahirkan?

Cuti hamil dan melahirkan merupakan salah satu hak cuti yang timbul dan khusus diberikan oleh Undang-Undang kepada pekerja perempuan.

Berapa lama izin cuti hamil/melahirkan ?

Berdasarkan Undang – Undang No.13 Tahun 2003 pasal 82, Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 (satu setengah) bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan.

Apakah pekerja perempuan juga mendapat cuti ketika keguguran?

Ya. Pekerja perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan yang menangani kasus keguguran pekerja yang bersangkutan.

Apakah pekerja garmen berhak atas kedua cuti tersebut?

Ya, cuti tersebut juga berlaku untuk sektor garmen

Apakah cuti melahirkan juga berlaku bagi pekerja kontrak di sektor garmen?

Hak cuti melahirkan dan keguguran wajib diberikan kepada pekerja perempuan tanpa melihat status hubungan kerjanya, baik itu berstatus perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT)/pekerja kontrak maupun perjanjian kerja waktu tidak tertentu (PKWTT)/pekerja tetap.

Bolehkan pekerja mengambil cuti melahirkan meskipun belum 1 tahun bekerja?

Undang-Undang Ketenagakerjaan menjelaskan bahwa hak cuti hamil dan melahirkan ini tidak memandang apakah ia telah bekerja selama satu tahun (12 bulan) atau tidak, yang menjadi syarat adalah pekerja tersebut dalam kondisi hamil, baru ia dapat mengambil cuti melahirkan

Apakah cuti hamil/melahirkan dapat diperpanjang?

Cuti melahirkan dapat diperpanjang bila terdapat komplikasi atau alasan medis lainnya. Keterangan dari dokter kandungan atau bidan yang menjelaskan kondisi medis harus dilampirkan sebelum atau setelah melahirkan.

Upah dan Perawatan Medis Saat Cuti Hamil/Melahirkan

Apakah pekerja perempuan tetap mendapat upah saat cuti hamil?

Ya. Pengusaha tetap berkewajiban membayar upah selama pekerjanya menjalankan cuti hamil/melahirkan. Jadi, meski pekerja menjalankan cuti hamil/melahirkan, pekerja tetap berhak dibayar gajinya secara penuh

Apakah upah yang diberikan selama cuti melahirkan sama besarnya dengan upah yang biasa didapatkan?

Upah penuh yang didapat saat menjalani cuti melahirkan terdiri dari upah pokok ditambah dengan tunjangan tetap. Tunjangan tidak tetap/komponen gaji yang penghitungannya berdasarkan kehadiran di kantor seperti tunjangan makan, transport maupun operasional tidak termasuk dalam upah yang diberikan saat pekerja mengambil cuti melahirkannya.

Apakah pengusaha menanggung biaya persalinan bagi pekerja perempuan?

Ya. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan dan sejak BPJS Kesehatan beroperasi, perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan paling lambat pada tanggal 1 Januari 2015. Pemeriksaan kehamilan dan persalinan termasuk pelayanan kesehatan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. BPJS menetapkan besaran tarif persalinan normal di Faskes I sebesar Rp. 600.000. Jika biaya persalinan normal lebih dari Rp 600.000, selebihnya peserta harus membayar sendiri.

Apabila perusahaan ternyata belum mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan, maka perusahaan harus menanggung pelayanan kesehatan pekerjanya sesuai manfaat yang diberikan BPJS Kesehatan. Selain tentunya ada sanksi administratif lain yang siap mengancam perusahaan.

Apakah biaya persalinan istri pekerja ditanggung oleh perusahaan?

Ya. Pekerja berhak atas pelayanan kesehatan dari BPJS Kesehatan, dan pengusaha wajib mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS Kesehatan. Cakupan BPJS Kesehatan termasuk pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang diberikan kepada pekerja perempuan berkeluarga atau istri pekerja peserta program BPJS Kesehatan.

Apabila pekerja merupakan anggota BPJS Kesehatan, maka istri pekerja berhak memperoleh bantuan biaya persalinan dan pemeriksaan kehamilan.

Apa saja pelayanan pemeriksaan kehamilan dan persalinan yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan?

  1. Pelayanan pemeriksaan kehamilan atau antenatal care(ANC) sesuai standar diberikan dalam bentuk paket paling sedikit 4 (empat) kali pemeriksaan
  2. Persalinan normal
  3. Pemeriksaan bayi yang baru lahir
  4. Pemeriksaan pasca persalinan atau postnatal care (PNC)
  5. Pelayanan KB

Cuti Haid di Sektor Garmen

Apakah pekerja perempuan bisa meminta cuti haid?

Ya. Hal ini tidak banyak diketahui oleh pekerja perempuan. Sesuai dengan UU Ketenagakerjaan pasal 81, pekerja perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukannya kepada manajemen perusahaan, maka dia tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua dalam masa haidnya, tanpa melihat status perjanjian kerjanya.

Apakah pekerja tetap digaji saat menjalani cuti haid?

Ya. Pengusaha wajib membayar upah bagi pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnya sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Hal tersebut juga berlaku bagi pekerja perempuan di sektor garmen.

Apakah pengambilan cuti haid harus disertai surat dokter?

UU Ketenagakerjaan tidak mengatur secara detail bagaimana bentuk pemberitahuan kepada pengusaha yang dimaksud, termasuk tidak mengatur wajib atau tidaknya pekerja perempuan memberikan surat dokter saat meminta cuti haidnya.

Ketentuan mengenai bentuk pelaksanaan pemberitahuan kepada pengusaha itu diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama

Hak Menyusui Bagi Pekerja Perempuan di Sektor Garmen

Apakah Ibu yang kembali bekerja masih bisa melanjutkan menyusui anaknya?

Ya. Pekerja perempuan yang kembali bekerja memiliki hak untuk menyusui (jika pekerja perempuan tersebut membawa bayinya ke kantor) dan/atau memompa ASI di tempat kerja

Pasal 83 UU Ketenagakerjaan mengatur bahwa “Pekerja/buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja.”

Apakah Negara memberikan perlindungan terhadap ibu bekerja yang harus menyusui anaknya?

Negara mendukung aktivitas hak ibu menyusui saat bekerja. Bentuk dukungan tersebut terlihat dari peraturan-peraturan yang memberikan waktu/kelonggaran dan fasilitas yang layak bagi ibu untuk menyusui bayinya.

Khusus untuk ibu menyusui yang kembali bekerja, Negara menjamin hak ibu bekerja agar dapat terus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Walaupun cuti melahirkan di Indonesia yang hanya 3 bulan, namun Negara menyatakan bahwa ibu bekerja dapat terus memberikan asi kepada anaknya dengan memerah dan menyusui selama jam kerja.

Apakah Perusahaan harus menyediakan ruang khusus bagi Ibu yang menyusui atau memompa ASI di tempat kerja?

Ya. PP No.33 tahun 2012 tentang Pemberian ASI Eksklusif pasal 30 ayat 2 menerangkan bahwa pengusaha wajib menyiapkan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai kemampuan perusahaan

Berapa lama durasi ibu bekerja menyusui anak atau memompa ASI saat bekerja?

Peraturan perundang-undangan tidak menjelaskan secara rinci mengenai durasi waktu menyusui (berapa jam atau berapa menit). Hal tersebut biasanya diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan ataupun perjanjian kerja bersama.

Berdasarkan database perjanjian kerja bersama yang dikumpulkan oleh Gajimu, rata-rata perusahaan memberikan waktu 30 menit hingga 1 jam per hari untuk ibu bekerja menyusui anaknya/memompa ASI.

Berapa lama masa berlaku hak waktu istirahat menyusui bagi ibu bekerja (sampai anak umur berapa)?

Bayi dijamin haknya oleh negara untuk mendapatkan ASI Eksklusif selama 6 bulan. Oleh karena itu, pengusaha wajib memberikan kesempatan ibu bekerja untuk menyusui dan/atau memerah ASI selama setidaknya sampai bayi berusia 6 bulan.

Adapun begitu, pengusaha dapat mengatur durasi menyusui ataupun masa berlaku hak menyusui anak secara berlainan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, sepanjang tidak menyalahi peraturan yang berlaku dan merugikan hak pekerja

Perlindungan Bagi Pekerja Garmen Yang Hamil atau Menyusui

Apakah pekerja hamil boleh melakukan pekerjaan yang berbahaya?

UU Ketenagakerjaan hanya mengatur bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan hamil malam hari (antara pukul 23.00-07.00) bila menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya.

Tidak ada peraturan rinci mengenai larangan melakukan jenis-jenis pekerjaan yang mungkin berbahaya bagi kehamilan. Namun secara umum, pengusaha berkewajiban untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja

Apakah pengusaha dapat memecat pekerjanya dengan alasan hamil?

Seperti diatur dalam Pasal 153 UU Ketenagakerjaan, pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Apabila perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja sedang hamil, maka hal tersebut batal demi hukun dan perusahaan wajib mempekerjakan pekerja kembali.

Selain itu, perusahaan tidak dapat memaksa pekerjanya untuk mengundurkan diri, karena pada dasarnya pengunduran diri haruslah didasarkan pada kemauan dari pekerja.

Apakah pekerja dapat kembali ke posisi jabatannya setelah menjalani cuti melahirkan?

Tidak ada peraturan ketenagakerjaan yang mengatur tentang kembali ke posisi yang sama bagi pekerja perempuan yang telah menyelesaikan hak cuti melahirkan. Namun dinyatakan bahwa pekerja perempuan tidak boleh dipecat karena sedang melakukan cuti melahirkan, yang artinya setelah melahirkan pekerja perempuan tersebut dapat kembali ke pekerjaannya semula.

Loading...