Upah Minimum Garmen

Sesuai peraturan perundang-undangan bidang pengupahan, Gubernur wajib menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP). 34 provinsi di Indonesia sudah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2019. Kenaikan UMP untuk tahun 2019 adalah sebesar 8,03 persen dengan mengikuti formula yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 / 2015 tentang Pengupahan.

Sedikit informasi mengenai pengaturan Upah Minimum di Indonesia :

1. Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap.

2. Upah Minimum hanya berlaku bagi :

  • Pekerja lajang
  • Pekerja yang mempunyai masa kerja 0 tahun sampai dengan 1 tahun
  • Pekerja dengan status kerja sebagai pekerja tetap, kontrak dan/atau masih dalam masa percobaan

3. Bagi pekerja yang berkeluarga, dan/atau mempunyai masa kerja lebih dari 1 tahun, pengusaha wajib memberlakukan ketentuan struktur skala upah dan diatur dalam pengaturan persyaratan kerja yang berlaku di perusahaan

4. Upah Minimum Provinsi hanya berlaku jika Upah Minimum Kabupaten/Kota tidak dapat ditetapkan.

5. Sesuai pasal 44 ayat (1) dan (2) PP No. 78 tahun 2015, maka penetapan UMP dan UMK tahun 2018 menggunakan formula perhitungan upah minimum yaitu :

UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}

Keterangan :

UMn : Upah minimum yang ditetapkan

UMt : Upah minimum tahun berjalan

Inflasit : Inflasi yang dihitung dari periode September tahun yang lalu sampai dengan periode September tahun berjalan

∆ PDBt : Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang dihitung dari pertumbuhan PDB yang mencakup periode kwartal III dan IV tahun sebelumnya dan periode kwartal I dan II tahun berjalan

6. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari Upah Minimum Provinsi yang ditetapkan di Provinsi setempat

7. Pengusaha yang telah memberikan upah lebih tinggi dari ketetapan Upah Minimum Provinsi, dilarang mengurangi atau menurunkan upah yang akan dibayarkan di tahun berikutnya lebih rendah dari upah yang pernah diberlakukan di perusahaan

8. Bagi pengusaha yang belum mampu memberikan Upah Minimum Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur, dapat mengajukan permohonan penundaan/penangguhan pelaksanaan UMP 2019 ke Gubernur di Provinsi masing-masing melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi setempat.

9. Pengawasan atas pelaksanaan Upah Minimum Provinsi dilakukan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berikut adalah daftar Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2019 yang berlaku di 34 Provinsi di seluruh Indonesia :

 

  1. Nanggroe Aceh Darussalam
  2. Sumatera Utara
  3. Sumatera Barat
  4. Riau
  5. Kepulauan Riau
  6. Jambi
  7. Sumatera Selatan
  8. Bangka Belitung
  9. Bengkulu
  10. Lampung
  11. Jawa Barat
  12. DKI Jakarta
  13. Banten
  14. Jawa Tengah
  15. DI Yogyakarta
  16. Jawa Timur
  17. Bali
  18. Nusa Tenggara Barat
  19. Nusa Tenggara Timur
  20. Kalimantan Barat
  21. Kalimantan Selatan
  22. Kalimantan Tengah
  23. Kalimantan Timur
  24. Kalimantan Utara
  25. Maluku
  26. Maluku Utara
  27. Gorontalo
  28. Sulawesi Utara
  29. Sulawesi Tenggara
  30. Sulawesi Tengah
  31. Sulawesi Selatan
  32. Sulawesi Barat
  33. Papua
  34. Papua Barat
Loading...