PHK Karena Sakit

Ketidakmampuan bekerja di kantor dikarenakan kondisi sakit memberikan beban tersendiri bagi pekerja, salah satunya adalah resiko di PHK. Bagaimana kata UU?

Apakah karyawan bisa dipecat karena sakit berkepanjangan?

Berkaitan dengan PHK terhadap pekerja yang sakit, maka kita mengacu pada ketentuan Pasal 153 ayat 1 huruf a UU No.13/2003 yang menyatakan bahwa pengusah/perusahaan dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jika seorang pekerja di-PHK karena sakitnya, maka pemutusan hubungan kerjanya batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja yang bersangkutan.

 

Apakah karyawan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja karena sakit yang berkepanjangan?

Pasal 172 Undang-undang no. 13 tahun 2003 menyebutkan karyawan yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas 12 bulan dapat mengajukan pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang pesangon 2 kali, uang penghargaan masa kerja 2 kali, dan uang pengganti hak 1 kali.

 

Adapun perhitungan uang pesangon yang ditetapkan berdasarkan pasal 156 Undang – Undang no. 13 tahun 2003 adalah :

  1. masa kerja kurang dari 1 tahun  = 1 bulan upah
  2. masa kerja 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun = 2 bulan upah
  3. masa kerja 2 tahun atau lebih tetapi kurang dari 3 tahun = 3 bulan upah
  4. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 4 tahun = 4 bulan upah
  5. masa kerja 4 tahun atau lebih tetapi kurang dari 5 tahun = 5 bulan upah
  6. masa kerja 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 6 bulan upah
  7. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 7 tahun  = 7 bulan upah
  8. masa kerja 7 tahun atau lebih tetapi kurang dari 8 tahun  = 8 bulan upahmasa kerja 8 tahun atau lebih = 9 bulan upah

 

Sedangkan untuk perhitungan uang penghargaan adalah sebagai berikut :

  1. masa kerja 3 tahun atau lebih tetapi kurang dari 6 tahun = 2 bulan upah
  2. masa kerja 6 tahun atau lebih tetapi kurang dari 9 tahun = 3 bulan upah
  3. masa kerja 9 tahun atau lebih tetapi kurang dari 12 tahun = 4 bulan upah
  4. masa kerja 12 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun = 5 bulan upah
  5. masa kerja 15 tahun atau lebih tetapi kurang dari 18 tahun = 6 bulan upah
  6. masa kerja 18 tahun atau lebih tetapi kurang dari 21 tahun = 7 bulan upah
  7. masa kerja 21 tahun atau lebih tetapi kurang dari 24 tahun = 8 bulan upah
  8. masa kerja 24 tahun atau lebih = 10 bulan upah.

 

Jika tidak ada asuransi kesehatan atau BPJS Kesehatan, apa yang harus disiapkan pekerja untuk mendapat penggantian biaya pengobatan?

Pekerja harus menyiapkan segala bukti asli pembayaran biaya pengobatan (konsultasi dokter, obat-obatan, tindakan medis, cek laboratorium, dll) juga surat keterangan medis dari dokter yang menangani pekerja tersebut. Bahkan biasanya ada juga perusahaan yang meminta surat dari rumah sakit atau klinik.

 Baca Juga

Pesangon

Sumber :

  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.
  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja.
  • Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.